08 Oktober 2010

TOKOH PERGERAKAN; IJ Kasimo dan Politik Bermartabat

Ignatius Joseph Kasimo saat bertemu Presiden Soekarno.
ST SULARTO

Nama Ignatius Joseph Kasimo (1900-1986) tidak setenar nama-nama tokoh pergerakan kemerdekaan lainnya. Namun, ketika praksis berpolitik belakangan ini cenderung menjadi komoditas dan tempat mencari kedudukan, sosok Kasimo menjadi referensi aktual.

Bersama orang-orang seangkatan, seperti Natsir dan Prawoto, tujuan Kasimo berpolitik itu jernih, untuk rakyat dan bukan untuk dapat banyak honor,” kata sejarawan Anhar Gonggong seputar ketokohan IJ Kasimo dalam sejarah pergerakan kemerdekaan.

Kasimo memberi teladan bahwa berpolitik itu pengorbanan tanpa pamrih. Berpolitik selalu memakai beginsel atau prinsip yang harus dipegang teguh. Berpolitik menjadi bermartabat.

Moto salus populi suprema lex (kepentingan rakyat hukum tertinggi), kata Jakob Oetama, Pemimpin Umum Harian Kompas, merupakan cermin etika politik yang nyaris jadi klasik dari tangan Kasimo. Masuk ke gelanggang politik merupakan panggilan hidup, sikap dan perbuatannya jauh dari motivasi memperkaya diri, keluarga, dan kelompok. Kasimo seorang negarawan sejati.

Menyambung Jakob Oetama, di mata Harry Tjan Silalahi, Kasimo adalah manusia berkarakter. Berkorban tanpa pamrih, hidup sederhana. Kesederhanaan menjadi kesalehan hidup. Karena itu, Kasimo dianugerahi umur panjang. Meninggal dalam usia 86 tahun, 1 Agustus 1986, tidak pernah korup berkat pendidikan Barat yang membedakan ”milikku” dan ”milik negara”, mine and yours.

Dari Jawa mengindonesia

Kalaupun kemudian Kasimo dikenal sebagai politisi Katolik, kata Jakob Oetama dan Harry Tjan Silalahi, bahkan dikenang sebagai Bapak Politik Umat Katolik Indonesia, iman Katoliknya memberi inspirasi, memperkuat sikap dan pandangan idealisme.

Meskipun selalu berpakaian Jawa lengkap, Kasimo lebur dalam upaya mengajak dan menyadarkan bahwa umat Katolik bukanlah umat Katolik di Indonesia, tetapi umat Katolik Indonesia bagian utuh dari kemajemukan bangsa Indonesia. ”Dari Jawa mengindonesia,” tegas Harry Tjan.

Lahir sebagai anak kedua dari 7 bersaudara dari pasangan Dalikem-Ronosentika, seorang prajurit Keraton Yogyakarta, Kasimo tampil memperjuangkan hak-hak anak jajahan. Ia berjuang lewat Volksraad, lewat partai, tidak dengan menampilkan sikap sektarian, tetapi berdasar platform kebangsaan yang majemuk. Partai Katolik bukanlah partai konvensional, melainkan partai yang mendasarkan diri pada ajaran dan moralitas Katolik.
Mengenai posisi golongan Katolik, kata Daniel Dhakidae—Pemimpin Redaksi Majalah Prisma—di Hindia Belanda tahun 1930-an golongan Katolik dianggap seperti golongan ”paria” di India. Karena itu, kehadirannya tidak diperhitungkan.

Dalam kondisi demikian, peran pastor-pastor Belanda yang Katolik di Hindia Belanda menjadi serba salah. Pastor Frans van Lith SJ merupakan satu dari antara mereka yang bersimpati dan kemudian memihak orang bumiputra.

Menurut JB Sudarmanto yang melakukan penelitian tentang Kasimo, setahun setelah diangkat sebagai anggota Volksraad tanggal 19 Juli 1932, Kasimo melontarkan pernyataan, ”Tuan Ketua! Dengan ini saya menyatakan bahwa suku bangsa-suku bangsa Indonesia yang berada di bawah kekuasaan negeri Belanda, menurut kodratnya mempunyai hak serta kewajiban untuk membina eksistensinya sendiri sebagai bangsa.”

Kasimo juga ikut serta dalam Petisi Soetardjo yang diajukan pada 15 Juli 1936. Menurut sejarawan Asvi Warman Adam, berkat diangkatnya Kasimo menjadi anggota penuh delegasi RI untuk perundingan dengan pihak Belanda dari Partai Katolik, dan Supeno dari Partai Sosialis, Belanda bersedia bertemu Indonesia di meja perundingan.

Bersama Kolonel AH Nasution, Kasimo—Ketua Partai Katolik (1924-1960)—menjalankan fungsi pemerintahan negara dengan membentuk Komisariat Pemerintah Pusat di Jawa (KPPD). Kerja sama erat dalam kedudukannya sebagai pejabat KPPD di Jawa dengan Markas Komando di Jawa lewat penandatanganan bersama menghasilkan banyak keputusan sebagai legalitas formal Pemerintah Pusat RI di Jawa ketika bergerilya semasa Clash II.

Partai politik, bagi Kasimo, merupakan sarana dan bukan tujuan. Itu pula yang menjadikan Kasimo berbesar hati menerima Partai Katolik RI yang dia dirikan berfusi ke Partai Demokrasi Indonesia tahun 1972.

Dosen Sejarah Gereja, RL Hasto Rosariyanto SJ, menggarisbawahi pendapat orang tentang kesamaan ketokohan Kasimo dan Cory Aquino. Mereka bertemu dalam kegiatan politik yang digerakkan oleh cinta tanah air, sederhana, dan jujur. Sebuah bentuk keluhuran yang di hari-hari ini menjadi amat mewah, terlebih saat berpolitik tidak lagi didasarkan atas keberpihakan memperjuangkan kepentingan rakyat.

Akan tetapi, mengapa hingga kini IJ Kasimo belum juga dianugerahi gelar pahlawan nasional? Ya, mengapa belum? Dua seminar tentang Kasimo yang digelar pada 8 Oktober 2010 di Yogyakarta dan 12 Oktober 2010 di Jakarta merupakan salah satu jawaban atas pertanyaan tersebut.

SBY Versus RMS?

Jumat, 8 Oktober 2010 | 04:18 WIB
 
Pamungkas Ayudhaning Dewanto

Indonesia kembali diguncang persoalan diplomatik. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang sejak 2007 merencanakan kunjungan kenegaraan ke Belanda atas undangan Ratu Beatrix, menunda kepergian menjelang keberangkatan.

Alasan penundaan adalah Presiden Yudhoyono akan ”diseret” mengikuti sidang atas tuntutan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Tuntutan diajukan oleh kelompok masyarakat yang menamakan diri Republik Maluku Selatan (RMS).

Penulis mengapresiasi langkah Presiden menunda kunjungan dengan beberapa catatan.

Pertama, meski dipahami secara kasatmata sebagai blunder dalam pemahaman hukum internasional, penundaan harus diartikan dalam kerangka tekanan psikologis terhadap Kerajaan Belanda. Negara itu tidak mengklarifikasi adanya persidangan kasus HAM Indonesia di Den Haag. Oleh karena itu, Pemerintah RI harus segera menjadwalkan kunjungan pengganti agar dapat meminta klarifikasi Kerajaan Belanda.

Kedua, agenda yang telah lama dirumuskan, yakni menandatangani dokumen kemitraan komprehensif di antara kedua negara, harus segera dilaksanakan.

Preseden internasional

Untuk kesekiankalinya langkah Pemerintah RI terhenti karena adanya perlawanan pihak-pihak gerakan separatis. Pada Agustus 2005, RI telah dikebiri dengan mendudukkan Gerakan Aceh Merdeka setara dengan Pemerintah RI dalam perundingan Helsinki. Kini, pemerintah harus menunda kunjungan akibat ulah sekelompok anggota RMS yang mengancam hendak menyeret Presiden Yudhoyono ke pengadilan.

Sebagai catatan, gerakan separatis dunia mendapatkan angin segar setelah pada 17 Februari 2008 Parlemen Kosovo berhasil mendeklarasikan kemerdekaan secara unilateral yang didukung oleh banyak negara Barat. Inilah yang kemudian menjadi preseden internasional positif bagi gerakan separatis lainnya untuk menyalurkan kepentingan dalam forum-forum internasional. Namun demikian, banyak kelemahan atas kinerja negara yang lahir dari rahim separatisme semacam ini, di antaranya adalah ketidakpastian ekonomi. Sebagai bukti, tidak sedikit warga Serbia-Kosovo yang memprotes kinerja pemerintahan Kosovo belakangan.

Walaupun Piagam PBB memberikan dukungan atas hak untuk menentukan nasib sendiri (right of self-determination), output yang diraih dengan jalan separatisme tidak jarang memakan banyak korban. Dalam berbagai praktik separatisme di negara lain, ribuan hingga puluhan ribu jiwa tewas akibat ulah gerakan separatis bersenjata. Sayangnya, hingga sekarang di antara rezim internasional yang ada hanya Shanghai Cooperation Organization yang secara tegas mendeklarasikan perang, tidak hanya untuk memberantas terorisme, tapi juga separatisme dan radikalisme agama.

Penulis melacak, RMS sejak Mei 2008 gencar mengampanyekan HAM yang mereka sebut dengan Moluccas International Campaign for Human Rights (MICHR). Misinya adalah mengusut berbagai pelanggaran HAM yang mereka anggap dilakukan oleh Pemerintah RI. Tujuan utamanya adalah untuk melobi para politisi dan anggota parlemen di seluruh dunia, khususnya Komisi Eropa, untuk turut memperjuangkan kemerdekaan kelompok mereka (www.michr.net).

Di Belanda, gerakan ini menaruh harapan besar dengan turut bergabung dalam berbagai pergerakan politik dalam negeri yang mendukung kepentingan kelompok RMS.

Namun, kenyataannya, Kerajaan Belanda telah menorehkan dalam dokumen kemitraan komprehensif RI-Belanda bahwa negaranya telah mengakui secara de jure kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.
Langkah di atas menuai kekhawatiran kelompok separatis yang masih bercokol di negara itu karena mereka menilai bisa menjadi entry point menguatnya pengakuan kedaulatan RI di mata Kerajaan Belanda.

Langkah antisipasi

Ada tiga langkah yang diharapkan menjadi pelajaran dan jalan keluar dari kasus ini.
Pertama, pemerintah perlu membangun kerja sama lebih lanjut dengan Kerajaan Belanda demi membangun kepercayaan politik. Belanda menjadi mitra yang setara dan kompeten untuk meningkatkan kesejahteraan di antara keduanya.

Penguatan lobi pemerintah untuk merangkul Kerajaan Belanda menjadi langkah penting mengatasi berbagai manuver para politisi lokal dalam meloloskan lobi kelompok separatis.

Kedua, sedikit banyak penulis mengidentifikasi menguatnya pergerakan RMS di Belanda merupakan eskalasi dari pernyataan Duta Besar RI untuk Kerajaan Belanda JE Habibie yang memberikan kritik keras terhadap Partai Kebebasan (PVV).

Pernyataan politis tersebut justru menjadi bumerang terhadap kepentingan nasional Indonesia, hendaknya mampu ditahan oleh seseorang yang mengemban misi kedaulatan di negeri orang. Partai pimpinan Geert Wilders, yang belakangan cukup populer ini, sangat berpotensi mendorong kepentingan kelompok separatis.

Ketiga, mencermati fakta bahwa kekuatan riil RMS di bumi Maluku Selatan telah banyak berkurang, bahkan menghilang seiring dengan larinya Alexander Manuputty, Ketua RMS, ke Amerika Serikat.

Oleh karena itu, republik ini tidak perlu takut sekalipun harus melaksanakan referendum sebagai kemungkinan terburuk. Pemerintah pun perlu berkonsentrasi untuk membangun kehidupan sosial-ekonomi masyarakat Maluku sehingga ketergabungannya dengan RI dapat dimaknai secara positif oleh rakyat dibandingkan dengan kehadiran RMS.

Kemerdekaan Kosovo menjadi preseden yang sangat ditakuti oleh berbagai negara yang anti- separatisme. Tidak mustahil berbagai gerakan serupa akan bermunculan. Oleh karena itu, RI harus lebih berkonsentrasi dalam membangun kesejahteraan di setiap sudut wilayah teritorialnya. Ini terutama untuk mengurangi kemungkinan munculnya gerakan separatis lain, jika perlu membawa isu ini ke tingkat ASEAN agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat dalam memberantas separatisme.

Pamungkas Ayudhaning Dewanto Editor Global Jurnal Politik Internasional, Departemen HI, FISIP UI

03 September 2010

China Melaju Tanpa Hambatan

Cina mengambil alih posisi Jepang sebagai negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia pada kuartal II tahun ini. Kemajuan Cina justru menjadi kesempatan besar bagi korporasi Jepang untuk berekspansi. Pendapatan per kapita Cina masih setara dengan negara yang belum berkembang.

Lima tahun lalu, produk domestik bruto (PDB) Cina hanya berada di angka US$ 2,3 trilyun. Meski secara ekonomi saat itu mulai diperhitungkan, toh besaran angka yang mencerminkan nilai semua barang dan jasa yang diproduksi Cina selama setahun itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan Jepang. Maklum, di tahun yang sama, PDB Jepang mencapai dua kali lipat dari Cina.

Namun, dalam tempo yang terbilang singkat, Cina mampu membalikkan keadaan. Setelah membukukan pertumbuhan ekonomi tinggi selama tiga dekade terakhir, Cina akhirnya melampaui Jepang menjadi negara dengan kekuatan perekonomian kedua terbesar dunia setelah Amerika Serikat. Cina mengambil alih posisi Jepang pada kuartal II tahun ini, menyusul melemahnya pertumbuhan PDB "negeri matahari terbit" pada periode tiga bulanan itu.

Data yang dikeluarkan Kantor Kabinet Jepang yang dirilis awal pekan lalu menunjukkan bahwa PDB negaranya selama kuartal II setara dengan US$ 1,288 trilyun, atau lebih rendah dari Cina yang mencapai US$ 1,337 trilyun. "Ini adalah pencapaian yang sangat signifikan," ujar Nicholas R. Lardy, seorang ekonom pada Peterson Institute of International Economics.

Selama kuartal II, PDB negara dengan kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat selama hampir empat dekade terakhir ini hanya tumbuh 0,4% secara tahunan. Angka ini mengalami penurunan dari posisi 4,4% pada kuartal sebelumnya. Sebaliknya, tumbuhnya ekonomi Cina pada kuartal II tahun ini sebesar 10,3% membuat posisinya dengan mudah mengalahkan Jepang. Memang, jika dihitung total selama semester I, PDB Jepang masih lebih besar ketimbang Cina.

Isyarat Cina yang bakal menggusur posisi PDB Jepang di nomor dua memang sudah terlihat sejak tahun lalu. Berdasarkan data Bloomberg, PDB Cina sudah melampaui Jepang pada kuartal IV tahun 2009. Memang, secara tahunan, sepanjang tahun lalu posisi PDB Jepang masih di atas Cina. Tahun 2009, Jepang berhasil mencetak PDB sebesar US$ 5,1 trilyun atau lebih tinggi dibandingkan dengan PDB Cina di tahun sama yang mencapai USD 4,9 trilyun.

Meski berada di urutan nomor tiga, toh perbedaan PDB keduanya tidaklah besar-besar amat. Dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 8,7% pada 2009, sinyal Cina menyalip Jepang tak pernah redup. Meski pada kuartal I PDB Jepang masih lebih besar daripada Cina, bukan tidak mungkin sepanjang tahun ini Cina bisa mengalahkan Jepang dengan mudah.

Tersalipnya Jepang oleh Cina memang menjadi kejutan tersendiri. Maklum, jauh sebelum Cina mulai menggeliat, justru Jepang-lah yang digadang-gadang akan mampu melampaui dominasi kekuatan ekonomi Amerika suatu hari nanti. Alih-alih mampu mengalahkan Amerika, justru yang terjadi kondisi perekonomian Jepang mencapai titik jenuh dan populasi penduduknya semakin menua.

Sebaliknya, catatan prestasi Cina saat ini masih bakal terus berlanjut. Maklum, perekonomian Cina yang diperkirakan masih dapat tumbuh hingga 10% tahun ini akan membuat pundi-pundi GDP-nya juga makin mengembang. "Ini baru permulaan," ujar Wang Tao, ekonom UBS di Beijing.

Melonjaknya GDP Cina membuat banyak kalangan berdecak kagum. Bayangkan saja, negara dengan populasi terbesar seantero dunia ini, standar kehidupan rakyatnya masih tergolong relatif rendah. Pendapatan per kapita negeri berpenduduk 1,3 milyar ini tak jauh berbeda dengan negara yang belum berkembang, seperti Aljazair, El Salvador, dan Albania, yang sekitar US$ 3.600.

Bahkan, merujuk data Bank Dunia per akhir 2008 Cina yang masih dikategorikan sebagai negara berkembang itu berada di peringkat ke-127 jika diukur dari pendapatan per kapita rakyatnya yang sebesar US$ 2.940, setelah Angola dan Azerbaijan.

Membandingkan dengan pendapatan per kapita Amerika Serikat dan Jepang, yang masing-masing pada tahun 2009 sudah mencapai US$ 46.000 dan US$ 39.000, Cina mungkin tidak ada apa-apanya. Tapi dengan jumlah populasi penduduk mencapai 1,3 milyar serta masih dimasukkan di kelompok negara berkembang, bukan tidak mungkin Cina bakal menyalip Amerika Serikat.

Tidak berlebihan jika kisah sukses Cina lantaran pesatnya perekonomian yang telah membuat negeri itu berhasil melampaui PDB Jerman, Prancis, dan Inggris beberapa tahun sebelumnya, bisa terulang kembali. Tak sedikit analis memprediksi Cina bakal melampaui Amerika Serikat --yang pada 2009 mencatat produk domestik bruto sebesar US$ 14 trilyun--- dan menjadi negara dengan perekonomian terbesar di dunia sebelum tahun 2030.

Masih dengan keunggulan jumlah penduduknya, Cina menjadi konsumen pangan yang sangat diperhitungkan. Inilah yang membuat negeri ini memiliki dampak terbesar pada harga-harga komoditas para negara-negara pemasoknya. "Cina semakin melebarkan pengaruh terhadap perekonomian global dan makin dominan di Asia," ujar Eswar S. Prasad, profesor di Cornell University yang juga mantan Kepala Divisi Cina di IMF.

***

Besarnya pengaruh Cina di tataran global membuat banyak negara lain ikut diuntungkan. Berkah itu sebagian dinikmati, khususnya negara-negara Asia yang secara geografis berdekatan dengan negara yang kini menjadi pemakai energi terbesar di dunia itu. Termasuk Jepang. "Ekspansi perekonomian domestik Cina sangat positif bagi perekonomian Jepang," ujar Takashi Shiono, ekonom Credit Suisse di Tokyo, Jepang.

Analisis Takashi nampaknya ingin menyadarkan sebagain besar warga Jepang untuk tidak iri terhadap kemajuan Cina. Ini lantaran di balik kehebatan ekonomi Cina, di sanalah terselip kesempatan bagi para produsen Jepang. "Kemajuan Cina justru menjadi kesempatan besar bagi korporasi Jepang untuk berekspansi," ujarnya.

Sejak Cina membuka kesempatan investasi asing masuk ke negaranya, tak sedikit perusahaan Jepang yang mendirikan pabrik di Cina yang upah pekerjanya murah. Berbondong-bondongnya pabrikan Cina mengalihkan pabriknya ke negara dengan luas 9,6 juta kilometer persegi ini seakan menjadi solusi produsen-produsen "negeri matahari terbit" itu guna menurunkan biaya produksi dari mahalnya upah pekerja di negara asalnya.

Ekonomi Jepang sudah lama terimpit stagflasi (stagnasi diiringi inflasi). Pasar domestiknya semakin berkurang, yang membuat kinerja ekspor Jepang yang menjadi tulang punggung ekonominya juga ikut melemah. Namun, menurut Martin Schulz, ekonom senior pada Pusat Riset Fujitsu, kehadiran Cina yang memiliki pangsa pasar lebih luas membuat para pebisnis Jepang masih bisa optimistis.

Pernyataan Schulz jelas cukup beralasan. Tengok saja volume perdagangan antara Cina dan Jepang pada periode Januari hingga Juni 2010 yang naik pesat 34,5% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Kini volume perdagangan keduanya mencapai US$ 138,37 milyar. Dari peningkatan itu, justru Jepang yang lebih diuntungkan. Ekspor Jepang ke Cina naik lebih dari 47%, bahkan mencapai rekor baru dengan besaran mencapai US$ 68,43 milyar.

Peningkatan ekspor itu sebagian besar ditopang oleh meningkatnya ekspor komponen dan bahan baku dari Jepang ke Cina. Tak hanya itu, ekspor barang jadi Jepang ke Cina seperti mobil serta mesin-mesin pun mengalami peningkatan. Sedang gencar-gencarnya Cina membangun infrastrukturnya membuat ekspor kendaraan, penunjang infrastruktur pun ikut-ikutan pula meningkat.

Negara di sekitar Cina yang juga langsung mendapatkan berkah atas kemajuan Cina adalah Korea Selatan. Langkah diversifikasi Cina yang mulai mengalihkan pembelian surat utang terbitan Amerika Serikat ke Korea Selatan membuat harga surat utang negeri ginseng itu terus meningkat serta membukukan penguatan terbesar dalam tiga tahun terakhir ini.

Tak mengherankan jika volume surat utang Korea Selatan yang dibeli Cina saat ini mencapai dua kali lipat nilainya dibandingkan dengan tahun lalu. Hingga semester pertama tahun ini saja tercatat surat utang Pemerintah Korea Selatan yang berada di tangan investor Cina naik 111% menjadi 3,39 trilyun won atau sekitar US$ 3,4 milyar. Angka ini bakal terus meningkat, mengingat kini Cina tengah mengalokasikan sebagian cadangan devisanya yang senilai US$ 2,45 trilyun itu ke aset finansial di beberapa negara Asia.

Bahkan, kepak investasi Cina pun terasa hingga ke Yunani, yang ekonominya sedang morat-marit lantaran dililit utang. Pertengahan tahun ini, delegasi yang dipimpin Wakil Perdana Menteri Cina Zhang Dejiang menandatangani 14 kesepakatan dagang dengan pihak Yunani. Perjanjian tersebut mencakup kerja sama di bidang maritim, perkapalan, telekomunikasi, pariwisata, dan ekspor minyak zaitun Yunani ke Cina.

Daya tahan pertumbuhan Cina selama krisis membuat sejumlah negara lain, terutama yang berbasis ekspor komoditas, menurut Eswar S. Prasad, yang juga ekonom dari Brookings Institution itu, ikut bertahan dari badai krisis. Ini semakin membuktikan bahwa peran perekonomian Cina cukup dominan dalam perekonomian global.

Seiring dengan naiknya pamor perekonomian Cina yang saat ini berada di urutan nomor dua setelah Amerika Serikat, membuat negeri Paman Sam itu mulai ketar-ketir. Tak hanya khawatir bakal tersalip dari sisi ekonomi, Amerika juga mewaspadai kekuatan militer Cina yang bakal meningkat.

Hatim Ilwan (dari berbagai sumber)




Ekonomi Maju, Militer Meningkat
Amerika Serikat rupanya menyimpan kekhawatiran lain di balik bertenggernya kekuatan ekonomi Cina di posisi nomor dua sejagat tersebut. Adalah perkembangan di sektor militer negeri tirai bambu itu yang membuat Paman Sam ekstra-waspada. Washington sadar betul bahwa pesatnya kemajuan ekonomi di negeri Panda itu bakal diiringi juga dengan kemajuan di sektor militernya.

Guna mengukur kemampuan militer Cina, sejak awal tahun ini Kongres Amerika meminta pemerintahnya di bawah Presiden Barack Obama untuk mengintip peningkatan kemampuan militer negeri komunis itu. Tak berselang lama dari pengumuman naiknya posisi PDB Cina yang menggeser Jepang, Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau Pentagon membeberkan laporan mengejutkan.

Departemen yang sejak Desember 2006 dipimpin oleh Robert M. Gates ini memperingatkan adanya peningkatan kemampuan militer Cina belakangan ini. Laporan tahunan yang mestinya keluar lima setengah bulan lalu itu jelas menyebutkan bahwa perkembangan angkatan perang "negeri panda" itu dalam jangka panjang bisa melemahkan dominasi Amerika Serikat di kawasan Pasifik Barat.

Bahkan, menurut laporan itu disebutkan bahwa Cina berniat memperluas wilayah perairannya dengan segala cara termasuk dengan melanggar hukum internasional. Dengan pengembangan kapal selam dan kapal perang mutakhirnya, laporan itu memperkirakan kekuatan angkatan laut Cina akan bisa berekspansi dalam 10 tahun mendatang. "Ini merupakan sebuah laporan di mana kami sangat berhati-hati dalam pemilihan bahasanya," ujar juru bicara Pentagon, Bryan Whitman.

Yang juga membuat negeri Paman Sam itu ketar-ketir, diam-diam rupanya Cina juga telah mengembangkan kemampuan senjatanya, termasuk sebuah rudal balistik antikapal perang dengan jarak tembak lebih dari 1.000 kilometer. Pentagon menilai rudal balistik jarak jauh itu merupakan program peluru kendali paling aktif seantero dunia. "Meski kemampuan mereka (Cina) masih jauh," ujar seorang pejabat senior Pentagon yang menolak disebutkan namanya, seperti dikutip Reuters.

Kemajuan teknologi dunia maya Cina juga dituding Amerika Serikat menjadi senjata untuk mencuri informasi strategis kekuatan militer negara lain. Dalam laporan itu juga dibeberkan bahwa sepanjang tahun lalu Cina telah menggelontorkan fulus sekitar US$ 150 milyar untuk anggaran militernya. Temuan angka ini menunjukkan hampir dua kali lipat ketimbang yang diumumkan secara resmi sebelumnya. Memang, dibandingkan dengan total belanja militer tahunan Amerika yang mencapai US$ 500 milyar, angka itu belum apa-apa.

Yang pasti, jor-joran dana yang digelontorkan Beijing untuk membangun kekuatan militernya membuat Amerika tak bisa lengah. Lebih-lebih, hubungan keduanya kerap dilanda panas-dingin. Bukankah Cina masih menyimpan murka setelah Amerika sepakat menjual senjata ke Taiwan, wilayah yang selama ini diklaim sebagai bagian dari negaranya?

Hatim Ilwan

PDB dan PDB Per Kapita Tahun 2009 Nama Negara PDB PDB per Kapita (US$) Amerika Serikat US$ 14 trilyun 45.570 Jepang US$ 5,1 trilyun 39.116 Cina US$ 4,9 trilyun 3.622 Indonesia US$ 217,7 milyar 2.030 Sumber diolah




- Pada kuartal II tahun ini, ekonomi Cina tumbuh 10,3%.

- Cina diprediksi bakal melampaui Amerika Serikat dan menjadi negara dengan perekonomian terbesar di dunia sebelum tahun 2030.

- Di luar ekonomi, Amerika Serikat menyimpan kekhawatiran akan kekuatan militer Cina.