Adhie Massardi: Mafia BUMN di Balik Obral Saham Krakatau Steel

Selasa, 09 November 2010 , 12:29:00 WIB

Laporan: Teguh Santosa

RMOL. Rencana penjualan saham PT Krakatau Steel (KS) dengan harga obral, patut dapat diduga dikendalikan oleh mafia BUMN yang sudah beberapa kali melakukan operasi sejenis di sejumlah perusahaan berplat merah lainnya.

Hal ini diungkapkan Adhie M Massardi, koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), kepada Rakyat Merdeka Online, siang ini (9/11) di Jakarta.

Jubir presiden era Gus Dur ini mensinyalir, mafia BUMN ini selain bekerjasama dengan intelijen ekonomi negara asing, juga memanfaatkan beberapa pemegang otoritas kekuasaan bidang ekonomi, yang dari sononya memang menganut mazab ekonomi liberalisasi total (neolib). Sehingga pasti setuju semua BUMN potensial dilepas ke pasar bebas.

“Saya sudah menurunkan tim investigasi untuk melacak jejak beberapa nama, yang juga terkait langsung dalam operasi obral saham Indosat (2002), BNI dan beberapa BUMN lainnya. Dalam setiap operasinya, mafia BUMN ini juga selalu mendekati partai yang berkuasa,” tutur Adhie, yang bersama Sri Edi Swasono, Kwik Kian Gie, Hendri Saparini dkk menggugat Meneg BUMN ke pengadilan untuk membatalkan rencana mengobral saham KS.

Menurut penyair Negeri Para Bedebah ini, tujuan mafia BUMN semata mencari keuntungan finansial dari fee sejumlah pengusaha (asing dan lokal) yang memperoleh kemudahan memborong saham murah itu.

Akan tetapi karena diduga melibatkan intelijen ekonomi negara asing, Adhie mengaku akan selekasnya berkoordinasi dengan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Polisi (Pur) Drs Sutanto.

Adhie yakin Sutanto akan tertarik mengungkap masalah ini. Sebab, katanya, beberapa waktu lalu di hadapan para anggota DPR, mantan Kapolri ini pernah berjanji akan mengembangkan BIN ke sektor ekonomi dengan menambah divisi ekonomi.

“Artinya, BIN akan mengawasi mengawasi gerakan-gerakan ekonomi. Seperti di bursa saham, pasar modal, perindustrian, perpajakan, dan tentu saja, sejumlah BUMN strategis yang banyak diincar negara asing. Kalau BIN serius mengawasi semua ini, insya Allah, akan sangat bermanfaat bagi rakyat Indonesia,” pungkas Adhie Massardi. [guh]

Pengakuan RI Merdeka Tahun 1945

Pada kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Belanda, 5-9 Oktober 2010, Pemerintah Belanda mengakui kedaulatan RI.

Kunjungan tersebut mendadak dibatalkan. Padahal, pengakuan itu memberi kedudukan hukum penting bagi RI sebagai negara di mata Belanda.

Pengakuan ini sekaligus merupakan pengakuan de jure terhadap RI, artinya Belanda melihat RI sebagai negara yang berdaulat atas wilayahnya. Pengakuan tertulis itu menyebutkan Belanda menyatakan RI merdeka tahun 1945 (Kompas, 2/10).
Pengakuan itu juga akan menandai sejarah dan lembaran baru bagi hubungan kedua negara. Begitu Belanda mengakui RI adalah negara berdaulat sejak 1945, sejak itu pula RI memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban sesuai hukum internasional. Yang juga penting, pengakuan Belanda mengakhiri polemik kapan sebenarnya penyerahan kedaulatan Belanda ke RI.
Menjadi polemik karena menurut Belanda status kedaulatan RI belum jelas. Belanda melihat kedudukan RI sebagai negara berdaulat masih bermasalah secara hukum internasional.
Segera setelah Jepang menyerah kepada Sekutu, Belanda berupaya mengambil kembali kekuasaannya atas wilayah Indonesia. Upaya pengambilalihan secara militer ini dikenal sebagai agresi militer kesatu (1947) dan kedua (1949).
Pengakuan kedaulatan RI justru datang dari Mesir dan India, yang sebenarnya sudah cukup memperkuat status hukum RI sebagai negara baru menurut hukum internasional.
Dua bentuk pengakuan
Pengakuan suatu negara dapat dibagi dalam dua bentuk: de facto dan de jure. Suatu negara memberi pengakuan de facto apabila mengakui kemerdekaan atau lahirnya suatu negara baru. Negara itu memberi pengakuan de facto karena masih menyangsikan, apakah negara baru itu mampu menjalankan kedaulatan di dalam negeri dan mampu menjalin hubungan luar negeri.

Pengakuan de jure diberikan ketika suatu negara menerima penuh lahirnya suatu negara baru. Negara itu tidak menyangsikan lagi eksistensi dan kemampuan negara baru memerintah ke dalam dan ke luar berhubungan dengan negara lain.

JL Brierly (1955) mengungkapkan bahwa pengakuan sebenarnya lebih banyak bernuansa politis daripada hukum. Menurut Podesta Costa (1979), pengakuan tidak wajib dan lebih bersifat fakultatif. Artinya, suatu negara akan memberi atau tidak sifatnya sukarela dan tidak ada dampak hukum apa pun.

Pemberian pengakuan Belanda kepada RI menjadi penting bagi kedudukan RI. Pertama karena Pemerintah Belanda selama ini menganggap hanya menandatangani penyerahan kedaulatan tahun 1949 (Kompas, 2/10).
Kedua, Pemerintah Belanda belum atau tidak pernah secara resmi menyerahkan kedaulatan kepada Pemerintah RI. Belanda tidak mengakui Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945.

Sarjana hukum internasional terkemuka dan mantan pejabat Kementerian Luar Negeri Belanda, Herman Burgers, dalam tulisannya, What Sovereignity was Transferred to the Republic of Indonesia? (1999), menegaskan bahwa Belanda tidak pernah menyerahkan kedaulatan kepada RI. Menurut Burgers, kedaulatan Belanda diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) saat Konferensi Meja Bundar di Den Haag, 23 Agustus 1949.
Konferensi dihadiri perwakilan Belanda, RI, serta wakil dari utusan negara federal Indonesia. Disepakati kedaulatan Belanda diserahkan kepada RIS.
Penyerahan kedaulatan secara resmi berlangsung di istana Kerajaan Belanda di Amsterdam, 27 Desember 1949. Acara dihadiri oleh perwakilan Belanda, yaitu Ratu Juliana, dan wakil dari RIS, Mohammad Hatta.
Kedua rangkaian peristiwa menunjukkan bahwa penyerahan kedaulatan Belanda adalah kepada RIS, bukan RI. Itu sebabnya, mengapa selama ini Belanda tidak pernah mengakui RI secara de jure. Dapat pula kita pahami mengapa selama ini Pemerintah Belanda absen dalam acara peringatan 17 Agustus.

Persepsi RI, seperti yang kita pegang teguh, adalah tidak pernah menerima kedaulatan dari Belanda. Kita berjuang sendiri, memproklamasikan kemerdekaan, dan menyatakan diri sebagai suatu negara.
Pada kenyataannya, dengan atau tidak adanya pengakuan, sebagai suatu negara, RI telah memenuhi persyaratan sebagai negara seperti yang disyaratkan Konvensi Montevideo 1933. Sebagai negara, RI memiliki penduduk, pemerintahan, wilayah, dan kemampuan menjalin hubungan dengan negara lain.

Arti penting pengakuan

Meski demikian, penyerahan pengakuan secara tertulis dari Pemerintah Belanda kepada Pemerintah RI tetap merupakan peristiwa sejarah penting bagi RI. Pengakuan ini akan mengubah kedudukan RI sebagai suatu negara di mata Belanda.

Meski JL Brierly berpendapat pengakuan itu sifatnya politis, bukan hukum, atau Podesta Costa yang menyatakan pengakuan itu sifatnya fakultatif, pemberian pengakuan tetap bermakna.

Pengakuan Belanda berbeda dengan pengakuan Mesir atau India. Karena diberikan negara eks koloni, secara implisit menunjukkan pengakuan Belanda bahwa RI memang telah berdiri sebagai negara yang berdaulat, terlepas dari ada tidaknya penyerahan kedaulatan dari Belanda sejak 17 Agustus 1945!
Huala Adolf Guru Besar pada Fakultas Hukum Unpad Bandung

Kompas, Kamis, 7 Oktober 2010

Hary Tenoesoedibjo Tawarkan Arbitrase untuk Kasus TPI

Indonesiafile, Jakarta - Pemilik saham Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) Hary Tanoesoedibjo menyesalkan keluarnya surat dari PLH Dirjen Adminstrasi Hukum Umum (AHU) yang menyebabkan sengketa saham televisi itu menjadi pelik. Namun, dia tetap membuka pintu damai melalui arbitrase.

Demikain dikatakan Hary Tanoesoedibjo dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi III DPR yang dipimpin Ketuanya Benny K Harman di Gedung DPR Senayan Jakarta, Selasa (27/7). Sengketa saham bisa melalui arbitrase jika tidak puas dipengadilan. Dalam kejadian ini bisa dimusyawarahkan, kata dia.

Menurut dia kisruh sahama itu secara sistematis membuat TPI terpuruk. Oleh karena itu dia minta surat itu ditarik kembali. Ini harapan kami. Kehadiran kami tidak untuk membahas masalah sengketa saham TPI kami hadir untuk menyampaikan keberataan akan surat PLH Dirjen AHU itu, kata dia.

Hary didampingi Dirut TPI Sang Nyoman Suwisma bersama sejumlah direksi dan komisaris TPI. Sengketa terbuka terjadi saat Siti Hardiyanti Rukmana menggugat PT Berkah Karya Bersama (BKB) terkait RUPSLB TPI 18 Maret 2005.

Menurut kubu Hary Tanoe merupakan dasar bagi kepemilikan BKB atas 75 persen saham TPI. Kepemilikan BKB itu kemudian dialihkan ke MNC pada 21 Juli 2006 dan telah dicatat pada Kementerian Hukum dan HAM.
Pada saat gugatan BKB atas RUPSLB TPI 18 Meret 2005 sedang berjalan, tiba-tiba diterbitkanlah Surat Pelaksana Harian Direktur Perdata tanggal 8 Juni 2010, yang diklaim membatalkan SK 21 Maret 2005 yang mencatatkan hasil RUPSLB 18 Maret 2005, kata Suwisma.

Berdasarkan surat PLH Direktur Perdata itulah, kata Suwisma, kemudian dijadikan dasar Siti Hardiyanti Rukmana (SHR) mengadakan RUPS tanggal 23 Juni 2010. Hasil RUPS itu menurut kubu Hary Tanoe menghasilkan kepengurusan TPI ilegal versi SHR.

Komisi III Sesalkan Anggota Komisi III DPR juga menyesalkan keluarnya surat dari kantor Depkumham dan meminta dalam waktu dekat ada klarifikasi dari Menkumhan. Mereka juga menyarankan agar dilakukan arbitrase sebelum masalah ini diselesaikan di pengadilan.
Ketua Komisi III Benny K Harman meminta kelancaran dan keamanan kerja di TPI tetap terjadi. Semua pihak harus menghargai proses hukum yang sedang berlangsung. Sumber masalah di Kemenkumham. Komisi III DPR akan minta klarifkasi ke Menkumham dan bila ada masalah harus dicabut, kata Benny.

Sementara Jaksa Agung Hendarman Supandji menyatakan lebih senang jika PT Sarana Rekatama Dinamika (SRD) mau mengembalikan uang hasil dari akses fee Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) di Ditjen AHU, Kemenkumham.
Namun karena khawatir pertemuan antara JAM Pidsus, Muhammad Amari dengan Harry Tanoesoedibyo menimbulkan polemik, Jaksa Agung Hendarman Supandji melarang Amari bertemu lagi dengan Harry Tanoe adik kandung tersangka Sisminbakum, Hartono Tanoesoedibyo.

Saya sudah beri teguran secara lisan dan minta untuk tidak diulangi, kata Hendarman kepada wartawan di Kejaksaan Agung usai menanda-tangani MoU dengan Menteri Kesehatan, Selasa (27/7), soal
Rumah Sakit yang dimiliki Kejaksaan.

Hendarman mengakui, sebelumnya Amari pernah izin dan melapor kalau ada dari pihak Hartono mau mengembalikan uang. Saya setuju dan senang jika memang uangnya mau dikembalikan. Tapi saya tidak tahu kalau kemudian ada pertemuan tersebut, ujarnya.

Dia juga tak tahu apakah dengan demikian PT SRD mengakui ada kerugian negara dalam kasus Sisminbakum. Saya tidak tahu. Dia mintanya begitu. Tanya sama dia, kata Hendarman.

Sementara pengacara mantan Dirut PT SRD, Yohanes Waworuntu, Eggi Sudjana mengatakan, adanya pertemuan Amari dengan Hary Tanoe yang membahas pengembalian uang membuktikan kliennya tidak pernah menerima aliran dana dari Sisminbakum.

Padahal, tutur Eggi, Mahkamah Agung (MA) di dalam putusannya telah memerintahkan kliennya harus mengembalikan kerugian negara, termasuk gaji yang diterimanya. Oleh karena itu dia menilai, MA seharusnya malu hati. Sebab MA membuat putusan yang tidak agung, ucap dia.