CEO GE ENERGY; GE Bersaing dengan Kualitas dan Teknologi

John Krenicki adalah Vice Chairman General Electric atau GE. Krenicki juga Presiden dan Chief Executive Officer atau CEO GE Energy. Kehadirannya di Jakarta pada pekan lalu berkenaan dengan Infrastructure Asia 2010 yang dihadiri sejumlah perusahaan internasional, termasuk GE.

Pada Infrastructure Asia 2010, Krenicki memberikan pandangannya menyangkut industri energi, di mana GE Energy menjadi salah satu pemasok utama dunia untuk pembangkit tenaga dan teknologi penghantar energi. GE telah menjadi pemain utama dalam industri energi dunia selama lebih dari 100 tahun.
Di Indonesia, GE sudah eksis sekitar 70 tahun dan sudah menjadi mitra penting melalui produk dan jasanya, termasuk kerja sama di bidang energi, pengolahan air, kesehatan, dan transportasi. Berikut wawancara dengan John Krenicki di Jakarta, Kamis (15/4).

Bagaimana perencanaan bisnis GE di Indonesia ke depan?
GE memiliki keunggulan teknologi pada sektor energi, transportasi, jasa keuangan, kesehatan, dan pengelolaan air. Jadi, kami sudah di Indonesia 70 tahun. Kami ingin terus ikut berkontribusi dalam pembangunan di Indonesia dalam pembangkit energi, transportasi seperti lokomotif dan penerbangan (mesin pesawat), gas dan minyak, serta kesehatan. Kami punya keahlian dan teknologi ini dan kami akan berupaya menjadikan semua kelebihan ini, didukung tenaga kerja yang akan direkrut, untuk mitra teknologi dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini sekitar 5,5 persen. Apakah Anda optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi?
Ya, kami sangat optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa lebih tinggi lagi (pemerintah merevisi pertumbuhan menjadi 5,7 persen). Indonesia memiliki prospek yang besar bagi pengembangan sumber daya mineral.
Bagaimana dengan stabilitas politik dan keamanan di sini?
Kami banyak berbisnis hampir di seluruh dunia dan Indonesia merupakan salah satu lokasi yang menarik untuk berbinis dibandingkan tempat lain saat ini. Kondisi di Indonesia sangat bullish. (GE beroperasi di lebih dari 100 negara dengan lebih dari 300.000 karyawan).

Bagaimana dengan kesiapan sumber daya manusia Indonesia dengan teknologi GE?
Penduduk Indonesia lebih dari 200 juta jiwa. Ini potensi yang menarik bagi GE untuk mengoptimalkan tenaga kerja Indonesia dalam bisnis kami. Kami akan melatih tenaga kerja Indonesia, termasuk di luar negeri, sesuai dengan standar dan kebutuhan yang ada. Kami akan menciptakan tim kerja yang hebat dan baik.

Selama 70 tahun di Indonesia, apakah tenaga kerja Indonesia oke?
Ya, itu sebabnya mengapa kami bisa 70 tahun berada di negeri ini. Pertumbuhan ekonomi naik dan turun, tetapi secara umum kami cukup senang, kami melihat semakin baik dan baik.

Bagaimana soal kebijakan pemerintah, apakah masih ada yang kurang pas?
Secara umum kebijakan pemerintah baik bagi kami. Kami melihat Indonesia lagi krisis listrik. Perlu waktu lama untuk bisa mengatasinya. Jadi, perlu kebijakan yang tidak hanya jangka pendek, tetapi juga jangka panjang untuk mengatasi hal ini. Perlu teknologi untuk penggunaan biogas dan panas bumi. Jadi, perlu kebijakan yang baik dan teknologi yang tepat, juga produk yang berkualitas, efisiensi, dan terpercaya. Ini tantangan. Akan tetapi, semua ini yang disiapkan GE.

Ada usulan bagi adanya kebijakan yang lebih baik?
Dalam banyak hal, kami sejalan dengan kebijakan pemerintah menetapkan standar kualitas tinggi, kebijakan jangka panjang. Kami akan bekerja sama dengan pemerintah agar kebijakan tadi bisa dijalankan dan untuk jangka panjang. Sebab, kami sudah bekerja di banyak negara. Ada kebijakan, tetapi tak bisa dijalankan.
Anda sebutkan krisis listrik di Indonesia. Apakah GE akan fokus di sana?
Ya, kami berharap begitu. Kami juga akan fokus pada sektor minyak dan gas, LNG, biogas, dan geothermal. Kami punya mesin pembangkit listrik yang beragam sehingga kami bisa membawa semua keunggulan teknologi ini ke Indonesia.

Apa pesaing utama GE di Indonesia?
Bagi kami tak ada pesaing utama selain teknologi yang produk kualitas. Kami punya semua hal itu. Soal harga yang lebih murah sebagaimana teknologi yang ditawarkan negara lain, itu bukan masalah kami. Apakah Anda mau menyewa pesawat dengan mesin dengan teknologi yang tinggi atau teknologi yang biasa-biasa saja? Jadi, GE akan membawa teknologi tinggi yang berkualitas dan memanfaatkan tenaga Indonesia. Itu yang kami tawarkan. Itu strategi kami. Dengan produk yang efisien, Anda bisa mendapatkan keuntungan karena konsumsi bahan bakar yang minim.

Berapa besar target pertumbuhan GE di Indonesia?
Target pertumbuhan kami sejalan dengan pertumbuhan ekonomi di negara ini. Kebutuhan listrik akan meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang ada. Jadi, pertumbuhan GE harus lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi. Saya akan kecewa jika tidak mencapai target itu. (Pieter P Gero)

Persepsi Elite Politik terhadap Publik

Ketidaktegasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam merespons kasus ini menunjukkan bahwa pemerintahan eksekutif yang terpilih melalui pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat pada tahun 2009 terbukti gamang dalam memperjuangkan agenda antikorupsi ataupun menyelesaikan konflik antara lembaga negara yang berada di bawah otoritasnya.
Sementara lembaga legislatif sebagai lembaga perwakilan rakyat belum menunjukkan komitmennya terhadap suara rakyat yang menghendaki pengungkapan seterang-terangnya kejahatan korupsi yang melibatkan elite- elite kekuasaan. Meskipun usul Pansus DPR tentang Hak Angket Bank Century tengah bergulir, masih muncul kerisauan di hati publik terkait kekhawatiran tindakan politik ini akan berakhir pada praktik kompromi dan negosiasi politik.

Sementara itu, kita telah menyaksikan bagaimana sejuknya suasana pembicaraan dalam rapat kerja antara DPR dan kepolisian ataupun kejaksaan berbanding terbalik dengan panasnya gejolak tuntutan masyarakat yang menginginkan terbukanya kasus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bank Century, beserta selubung kepentingan- kepentingan elite politik yang ada di dalamnya.

Pertanyaan penting yang patut dilontarkan terkait dengan kaburnya respons elite politik terhadap suara publik adalah mengapa para elite yang baru saja terpilih ini dapat begitu mudah abai, bahkan melawan kehendak publik. Bagaimana sebenarnya para elite politik ini memaknai masyarakat sebagai konstituen politik mereka. Pendeknya, jawaban terhadap persepsi elite politik akan dinamika suara di arus bawah akan memastikan arah dan kualitas dari politik representasi selama lima tahun ke depan untuk membawa perubahan politik yang bermakna.

Terkait dengan persepsi elite politik terhadap dinamika suara rakyat yang tentunya dapat menjadi acuan kita dalam melihat karakter elite di Indonesia, WF Wertheim (1984) dalam Elite Perception and The Masses; The Indonesian Case menguraikan pandangannya tentang sociology of ignorance (sosiologi ketidaktahuan).
Menurut Wertheim, ketidaksensitifan elite terhadap aspirasi dan kehendak rakyat, terlepas dari mereka kerap menyatakan diri sebagai artikulator kehendak publik, menunjukkan dua hal. Pertama, ada tembok yang begitu tebal membatasi kehidupan sosial dari kelompok elite dengan masyarakatnya. Mereka hidup di ruang-ruang yang terpisah dan jarang sekali terdapat hubungan intens antara elite dan publik.

Untuk kasus interaksi antara kelompok elite politik dan masyarakat di Indonesia dapat dikatakan bahwa mereka yang terpilih menjadi anggota Dewan segera menjadi elite politik minoritas dan menarik batas tegas dari dinamika kehendak publik. Para elite politik itu segera membentuk gaya hidup komunitasnya sendiri dan berjarak dengan denyut nadi kehidupan rakyat.

Kedua, semestinya meskipun mereka berjarak dengan suasana dan kehidupan dari masyarakatnya, para elite ini mampu berhubungan, mendengar, dan bertindak sesuai dengan aspirasi publik mengingat mereka dekat dan menguasai saluran-saluran komunikasi. Dalam konteks ini, para elite politik sebenarnya mengetahui apa yang hadir dan menjadi kegelisahan di kalangan masyarakat akar rumput. Meski demikian, mereka memanfaatkan informasi yang mereka terima ataupun pengetahuan mereka akan realitas sosial di tingkat bawah untuk kepentingan-kepentingan mereka sendiri yang terpisah dengan kepentingan publik.

Pada kasus kriminalisasi KPK, informasi dan pengetahuan para elite tentang tuntutan publik akan keadilan dan terbukanya jejaring intrik dan kepentingan ekonomi-politik yang ada di dalamnya bertolak belakang dengan kepentingan politik mereka. Dominasi kepentingan kekuasaan dalam konfigurasi politik di DPR dan bungkamnya suara oposisi terkait dengan dugaan penyuapan dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Goeltom membatasi potensi DPR sebagai penyeimbang eksekutif ataupun kekuatan kunci yang berpotensi membuka misteri kasus ini.

Artinya, para elite politik sebenarnya mengetahui kegelisahan yang muncul di publik, tetapi mereka menyimpan rapat-rapat pengetahuan itu karena bertentangan dengan kepentingan utama dari kelompok mereka.

Berani menolak publik

Keterpisahan ruang-ruang kehidupan dan perbedaan kepentingan antara elite politik dan publik membuat para elite tidak segera bersuara ketika gelombang arus pasang tuntutan publik begitu kuat untuk mendesak terbukanya keadilan dalam kasus kriminalisasi KPK. Selain fenomena tersebut, satu hal yang sangat merisaukan kita terkait dengan langkah dan tindakan dari anggota Dewan terkait dengan kasus ini, bahkan mereka para elite politik tidak saja diam, tetapi juga berani menentang arus besar tuntutan rakyat.

Keberanian dari elite politik untuk menentang suara rakyat, seperti yang telah terlontar dalam pernyataan anggota DPR bahwa telah terjadi kriminalisasi publik terhadap kepolisian, menunjukkan bahwa para elite politik sebenarnya tidak terlalu menghitung kehadiran suara masyarakat, kekuatan yang sebelumnya membuat mereka terpilih sebagai elite politik.

Ketika suara publik tidak dihitung sebagai kekuatan signifikan yang harus direpresentasikan dalam dinamika politik di lembaga legislatif, amatlah susah membayangkan suatu perubahan politik yang bermakna di tangan para elite politik. Seperti diutarakan oleh Bertolt Brecht dalam karyanya Opera Pengemis, beberapa orang ada di dalam kegelapan, sementara beberapa lainnya di tempat yang terang, orang tentu melihat mereka yang ada di tempat terang, sementara mereka yang di kegelapan tetaplah tidak terlihat!

Argumen-argumen para elite politik cenderung mendukung kondisi status quo kekuasaan yang memberikan penghidupan mewah bagi kepentingan mereka dan kelompok-kelompoknya sehingga adalah sia-sia memasrahkan terbukanya kebenaran di tangan para elite politik saat kepentingan mereka bertentangan dengan nurani publik. Selama kepentingan ekonomi-politik para elite tidak terganggu oleh berbagai skandal dan salah urus pengelolaan negara di negeri ini, mereka tidak akan bertindak aktif untuk menghadirkan kebenaran di hadapan konstituen ataupun rakyat.

Hanya gerakan dan kekuatan rakyat yang hadir bagai gelombang besar yang berlipat-lipat menuntut dan mengingatkan kembali mandat dari rakyat kepada para elite politiklah yang mampu membuka kebebalan para elite politik dan memastikan kontrol demokratik rakyat tetap bekerja.

Airlangga Pribadi Staf Pengajar Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga Koordinator Serikat Dosen Progresif Universitas Airlangga

KESEJAHTERAAN PRAJURIT TNI Mewujudkan Rumah Impian Prajurit

Oleh WISNU DEWABRATA

Memiliki sebuah rumah yang layak huni, walaupun kecil dan sederhana, boleh jadi adalah mimpi terbesar Prajurit Kepala Feddy Eko Juniyanto. Ia adalah petugas pengemudi di Pusat Penerangan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Cilangkap, Jakarta Timur.

Sudah 11 tahun ia mengabdi sebagai prajurit TNI. Masa itu buatnya bukanlah waktu yang sebentar. Namun, satu hal dia masih kerap sesalkan, 11 tahun bekerja masih belum mampu menyediakan tempat tinggal tetap bagi istri dan seorang anaknya yang sekarang berusia empat tahun.

Setiap bulan, Feddy dan istri terpaksa masih harus menyisihkan nyaris sebagian besar dari gaji yang diterima untuk menyewa rumah kontrakan sederhana di kawasan Pondok Rangon, Jakarta Timur. Ia ingin bisa mengontrak lebih dekat lagi di daerah Cilangkap.

Namun, apa daya, semakin dekat, harga pasaran rumah kontrakan di kawasan Cilangkap kian mahal. Jauh dari jangkauan keuangan Feddy. Padahal, bisa tinggal di dekat kantor adalah kebutuhan utama baginya.
Konduite (performa) kerjanya sangat ditentukan dari situ. Sebagai seorang pengemudi, ia harus bersiap lebih awal menjemput atasannya. Bahkan, kerap kali ia pulang paling akhir, tergantung waktu kerja atasannya tadi. Paling tidak, setiap pagi, pukul 07.00 tepat, dia harus hadir untuk apel pagi.

”Sebelumnya kami mengontrak di Depok. Istri saya dahulu bekerja menjadi buruh pabrik di sana. Setelah tidak lagi bekerja, saya cari kontrakan mendekati Cilangkap. Kepinginnya bisa mengontrak lebih dekat lagi,” ujar Feddy.

Feddy bukan tidak berusaha mencari informasi tentang kompleks perumahan baru. Namun, apa daya, tak hanya letak proyek perumahan baru yang ada terbilang di luar Kota Jakarta, harganya pun jauh dari jangkauan pendapatan bulanannya sebagai seorang prajurit TNI.

Rata-rata, ujar Feddy, pengembang kompleks perumahan baru meminta uang muka sedikitnya Rp 60 juta. Cicilan per bulan Rp 1,5 juta-Rp 2 juta selama 15 tahun. Nilai itu tentunya tak bisa ”masuk” dengan pendapatan rutinnya setiap bulan, sehemat apa pun dia dan istri berusaha.

Setiap bulan, Feddy membawa pulang pendapatan (take home pay) tidak lebih dari Rp 2,5 juta. Jumlah itu masih dipotong Rp 1 juta untuk membayar utang di koperasi dan bank. Beberapa waktu lalu ia terpaksa meminjam uang untuk pengobatan orangtuanya yang sakit di kampung.

”Tahun depan anak saya mulai bersekolah. Tak tahu lagi harus bagaimana membagi uang gaji untuk membiayai semua keperluan. Ibaratnya sekarang, saya dan istri benar-benar berhemat, makan seadanya. Prioritas kami untuk membeli susu anak. Selama 11 tahun bertugas, saya masih belum bisa membelikan mereka tempat tinggal,” ungkap Feddy dengan suara lirih.

Pendapatan Feddy setiap bulannya memang langsung habis, bahkan tak lama setelah dia menerima gaji. Meski begitu, ia mengaku tetap mengupayakan semaksimal mungkin agar bisa menabung walau Rp 100.000 per bulan. Tabungan itu untuk berjaga-jaga dalam kondisi darurat.

Biaya ”over garap”

Lantas, bagaimana dengan fasilitas rumah dinas? Feddy hanya menggeleng. Fasilitas rumah dinas yang ada, selain jauh dari tempatnya bertugas, juga masih diisi prajurit TNI aktif lainnya.

Kalau ada peluang untuk masuk dan tinggal di lingkungan rumah dinas, ia mengaku masih harus keluar uang lagi untuk membayar biaya yang kerap diistilahkan uang ”over garap”. Nilainya lumayan besar, mencapai Rp 60 juta.
Uang itu menjadi semacam pengganti ongkos pemeliharaan rumah selama ditinggali penghuni lama dan menjadi semacam kesepakatan bersama. Uang dibayarkan sebelum penghuni lama keluar dari rumah dinas itu.

”Padahal, kalau cuma diberi kesempatan menempati rumah dinas, saya sangat bersyukur. Namanya juga anak buah, saya hanya bisa patuh pada perintah atasan. Sekarang ini saya hanya berharap kebijakan menaikkan remunerasi prajurit TNI bisa segera direalisasi. Kami sangat berharap dengan itu,” ujarnya.

Kebiasaan dan tata cara memberikan uang ”over garap” dari calon pengisi rumah dinas kepada penghuni lama juga diakui Eli Sutianti, istri Sersan Mayor (Mar) Riyanto yang bertugas sebagai prajurit Marinir sejak 1978.
Baru setelah 12 tahun menikah, pada 1993 Eli dan suaminya mampu membeli sebidang tanah di kawasan Ciganjur, Jakarta Selatan. Ia mengaku pernah juga ditawari masuk dan tinggal di perumahan dinas milik Korps Marinir di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Namun, ia mengaku tidak sanggup membayar uang ”over garap”.
”Waktu itu saya pikir, mendingan uang untuk ’over garap’ disimpan dan nanti dipakai membeli tanah atau uang muka rumah. Kalau dipakai untuk bayar rumah dinas, waktu pensiun nanti kami tidak punya rumah sebab harus keluar,” ujar Eli.

Pasangan itu memiliki dua anak, salah satunya bernama Dwi Yulianti yang menikah juga dengan seorang prajurit Marinir, Prajurit Kepala (Mar) Muryoto. Kepada anaknya, Eli juga menasihati hal serupa, lebih baik menabung dan membeli rumah daripada berharap untuk tinggal di rumah dinas.

Sekarang Eli tinggal di rumah dengan tanah seluas 90 meter persegi. Lahan itu ia beli secara bertahap dari pemilik lama, mulai dari harga tanah Rp 60.000 per meter persegi, Rp 80.000 per meter persegi, hingga merangkak menjadi Rp 100.000 per meter persegi.

”Kalau dahulu bisa disiplin menabung karena kondisinya tak seperti sekarang. Pasar atau mal di mana-mana. Dahulu saya tak pernah keluar jauh-jauh dari rumah. Belanja pun paling sebulan sekali. Jadi bisa nabung walau gaji Bapak tahun 1981 cuma Rp 28.000,” kenang Eli.

Eli dan Feddy hanya cermin dari betapa persoalan kesejahteraan prajurit TNI memang masih saja memprihatinkan. Seiring berjalannya waktu, pemerintah tidak kunjung mampu mencukupi kesejahteraan prajurit mereka, terutama yang berpangkat rendah.

Padahal, sebagai prajurit TNI, mereka dituntut berkorban bagi bangsa dan negara ini. Tidak hanya mengorbankan tenaga, tetapi juga nyawa.

Teramat sulit membayangkan seorang prajurit TNI berlatih dan bekerja mempertaruhkan nyawa, sementara pada saat bersamaan dia juga harus berpikir keras bagaimana mendapatkan uang untuk membeli susu bagi anak-anaknya atau memperpanjang kontrakan rumah tempat dia dan keluarga tinggal.

Pemerintah seharusnya tidak sekadar memikirkan cara bagaimana mencukupi kebutuhan rumah dinas prajurit TNI. Akan jauh lebih baik jika pemerintah mencari cara meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI, khususnya yang berpangkat rendah, sehingga kebutuhan primer mereka bisa terpenuhi.

Rumah tinggal milik sendiri yang dapat menjadi tempat bernaung dan berlindung permanen bagi prajurit TNI beserta keluarga mereka. Itulah harapan mereka.