Senin, 14 September 2009 | 05:09 WIB
Serangan roket dari wilayah Lebanon selatan ke Israel beberapa kali terjadi meski Resolusi PBB 1701 berhasil menghentikan perang 34 hari pada tahun 2006, antara kekuatan Hezbollah di selatan Lebanon dan pasukan Israel. Sedikitnya 1.200 orang tewas di Lebanon.
Meski serangan-serangan roket ini tidak masif dan tidak menimbulkan korban di pihak Israel, kejadian itu cukup mengganggu ketenangan warga Israel.
Wajar bila Pemerintah Israel pun meradang dan meminta pertanggungjawaban Pemerintah Lebanon di Beirut.
Israel menuntut Pemerintah Lebanon bisa mengawasi seluruh warganya serta mengendalikan peredaran persenjataan di wilayahnya. Tuntutan itu sebenarnya wajar, tetapi sulit untuk dipenuhi Pemerintah Lebanon.
Krisis politik di dalam negeri yang tak kunjung usai membuat warga Lebanon terus terpecah-pecah dalam beberapa kelompok. Pemerintahan yang efektif pun tidak pernah ada karena berbagai kekuatan yang ada di negara itu tetap ”menguasai” wilayahnya masing- masing.
Kubu Hezbollah, yang mewakili warga Muslim Syiah Lebanon, menguasai wilayah selatan. Warga Islam Sunni, warga Kristen, dan warga Druze pun ”berbagi” di wilayah tengah dan utara Lebanon. Tidak hanya itu. Dua belas kamp pengungsi Palestina pun punya kekuatan di Lebanon.
Potret krisis politik di Lebanon itu terlihat nyata saat Perdana Menteri Saad Hariri—yang baru ditunjuk setelah koalisinya memenangi pemilihan umum 7 Juni yang lalu—menyatakan mengundurkan diri, Kamis (10/9), atau sehari sebelum sedikitnya dua roket ditembakkan dari Lebanon selatan ke wilayah utara Israel.
Saad Hariri yang mewakili koalisi Sunni, Druze, dan Kristen menyatakan mundur dari posnya, setelah tak juga berhasil membentuk kabinet karena kelompok oposisi dianggapnya mengajukan tuntutan-tuntutan yang sulit untuk dipenuhi.
Hariri memang berupaya membentuk sebuah kabinet persatuan untuk memecah kotak-kotak kepentingan di negara itu. Akan tetapi, rupanya upaya tersebut sangat sulit diwujudkan.
Perdana menteri baru
Dalam aturan ketatanegaraan Lebanon, Presiden Lebanon Michel Suleiman, yang seorang Kristen, harus segera menunjuk perdana menteri yang baru dan Hariri bisa saja dicalonkan kembali.
Jika presiden menunjuk kembali Hariri sebagai perdana menteri, Hariri bisa saja membentuk sebuah kabinet tanpa dukungan kelompok oposisi. Namun, para pengamat meyakini hal itu hanya berisiko memperdalam krisis politik di dalam negeri. ”Hal itu bisa dilihat sangat berbahaya, Hezbollah mungkin memandang hal itu sebagai sebuah deklarasi perang,” ungkap Hilal Khasham, profesor ilmu politik di American University, di Beirut.
Faktanya, Hariri tidak hanya ”dimusuhi” kubu Hezbollah. Pascapemilu bulan Juni, pemimpin Druze, Walid Jumblatt, pun mundur dari koalisi, begitu juga pemimpin Kristen, Amin Gemayel, yang bersuara keras menentang Hariri.
Maka selama krisis politik di dalam negeri Lebanon itu tidak kunjung selesai, praktis tidak akan ada pihak yang bisa mengawasi peredaran dan penggunaan senjata di wilayah Lebanon. Bahkan, mereka bisa memanfaatkan konflik itu untuk kepentingan kelompoknya.(AP/AFP/Reuters/OKI)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar