Conakry, Minggu - Asisten Sekjen PBB Haile Menkerios tiba di Conakry, ibu kota Guinea, Minggu (18/10). Dia datang untuk menyelidiki pembunuhan massal terhadap para pendukung oposisi yang melakukan aksi demonstrasi pada 28 September.
”Saya datang untuk menyampaikan pesan dari Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon, yang siap mengirim komisi penyelidik karena semua negara tetangga Afrika terenyak dengan peristiwa 28 September,” ungkap Menkerios.
Dia bertemu pemimpin junta militer Guinea, Kapten Moussa Dadis Camara, dan Perdana Menteri Guinea Kabine Komara. Junta berjanji bekerja sama dengan tim PBB yang dibentuk untuk menyelidiki pembunuhan.
Camara menghadapi tekanan internasional yang semakin keras. Dia didesak mengundurkan diri. Oleh karena itu, dia menunda pengumuman apakah akan mencalonkan diri sebagai presiden negara di Afrika barat itu.
Uni Afrika (UA) memberi waktu kepada Camara hingga Sabtu (17/10) untuk membuat janji tertulis bahwa dia tidak akan ikut pada pemilu presiden pada Januari 2010, sebagaimana dia janjikan ketika mengambil alih kekuasaan lewat kudeta tak berdarah, Desember 2008.
Akan tetapi, Komisi Perdamaian dan Keamanan UA menunda keputusan itu. Presiden Burkina Faso Blaise Campaore kemudian ditunjuk memimpin upaya mengakhiri krisis di Guinea.
UA juga mendukung embargo senjata yang ditetapkan Komunitas Ekonomi Negara-negara Afrika Barat (ECOWAS), Sabtu (17/10). Dasar pengenaan embargo adalah militer Guinea melakukan pembantaian massal. Pembantaian terjadi saat aksi demonstrasi menentang keikutsertaan Kapten Camara dalam Pemilu 2010.
Sedikitnya 157 orang tewas ketika tentara melakukan penembakan terhadap para pemrotes, sedangkan pemerintahan militer Guinea mengatakan 57 orang tewas, sebagian besar terinjak ketika orang-orang berhamburan keluar dari stadion utama di Conakry.
Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) telah melakukan penyelidikan pendahuluan.
Menanti kabar
Koalisi oposisi utama Guinea mengatakan tidak akan bergabung dengan perundingan mediasi yang digagas Presiden Burkina Faso, terkecuali Camara mengundurkan diri dan dewan penguasa dihapuskan.
Komisioner Perdamaian dan Keamanan UA Ramtane Lamamra juga mengatakan, ”Jika junta tetap berpegang pada senjata, sanksi akan diberlakukan.”
Pada Sabtu lalu, 15 negara ECOWAS menyelenggarakan pertemuan yang memutuskan menunda keanggotaan Guinea dan menjatuhkan embargo persenjataan negara itu setelah junta berusaha membeli lebih banyak persenjataan.
Perancis memuji KTT ECOWAS itu sebuah kesuksesan. Menteri Luar Negeri Perancis Bernard Kouchner mengatakan, para pembunuh dan pemerkosa harus diidentifikasi, diadili, dan dihukum, termasuk mereka yang memerintahkan perbuatan itu.
Menteri Luar Negeri Guinea Alexandre Cece Loua mengatakan, Camara belum mundur dan sebaliknya menyerukan diadakannya mediasi internasional. Dia menambahkan, sanksi tidak akan menyelesaikan masalah. (AP/AFP/Reuters/OKI)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar