Ada kegalauan di kalangan para penentu kebijakan luar negeri kawasan Asia dalam menentukan formulasi tatanan dunia baru, dari situasi bipolar menuju ke multipolar dalam rumusan pax universalis yang secara terbuka dikemukan Presiden AS George Bush (senior) di depan Sidang Umum PBB pada tahun 1991.
Berbagai negara kawasan Asia-Pasifik, dari Papua Niugini di timur sampai Afganistan di barat, terkecoh solah-olah pax universalis bisa menggantikan gagasan dan semangat Gerakan Nonblok atau kerja sama Utara-Selatan yang diejawantahkan sebagai sebuah perjuangan melawan imperialisme global dan neokolonialisme dalam segala bentuknya.
Secara tidak sadar, pax universalis dikemas menuju terbentuknya penciptaan dan konsolidasi tunggal sebuah kekaisaran Anglo-Saxon yang mengikuti model Kekaisaran Romawi sebagai adidaya dunia pada zamannya.
Ketika itu, Presiden AS George Bush menegaskan perlunya ”upaya mencari sebuah pax universalis yang dibangun atas pengertian bersama”. Pernyataan ini pun mulai memicu berbagai upaya untuk memperbarui berbagai proses dan prinsip operasional global, yang kemudian menuju pada perang Teluk, serangan udara teroris 11 September 2001, perang Irak, Afganistan, dan berbagai konflik lain.
Tatanan dunia baru pasca-Perang Dingin menjadi simbol baru dominasi global, dibungkus dan dikemas untuk memenuhi berbagai ambisi ideologi, politik, ekonomi, perdagangan, dan lainnya dalam dunia yang terkoneksi satu sama lain akibat kemajuan teknologi komunikasi informasi.
Para praktisi dan pengamat internasional merumuskannya sebagai The Next Global Mesh yang didasarkan pada pax universalis sebagai inisiatif mencari apa yang disebut ”pengertian bersama”. Hasilnya, rezim dan sistem yang tadinya tertutup, seperti Perjanjian Bretton Woods, yang menghasilkan kekaisaran baru dalam badan-badan internasional, seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia, menghasilkan integrasi dunia baru dengan segala bentuk antitesisnya, seperti jaringan teroris global, perdagangan manusia, maupun pemanasan global.
Terjepit
Konsep jaringan dalam tatanan Global Mesh ini diharapkan mampu menyerap kerumitan-kerumitan yang dihadapi manusia menuju dekade, abad, maupun milenium mendatang. Kenyataannya, berbagai krisis keuangan dan ekonomi dunia dalam sistem ini pun menyengsarakan manusia di banyak negara akibat sistem globalisasi yang bergerak tidak menentu.
Miliaran penduduk di berbagai belahan dunia dalam kategori miskin mungkin tidak berharap terlalu banyak dari berbagai upaya dan perubahan yang dilakukan, dibahas, dan diproyeksikan berbagai organisasi dan forum internasional, termasuk G-20. Banyak catatan yang menunjukkan ini.
Ada satu miliar orang lebih di wilayah perkotaan tinggal di rumah yang tidak memadai. Masih ada ratusan juta orang di wilayah Asia di berbagai kota metropolitan terjepit modernisasi dan globalisasi, belum lagi mereka yang berada di wilayah pedesaan. Semuanya tidak mempunyai akses ke berbagai jasa modern dan global yang hanya dinikmati segelintir orang.
Orang miskin di Benua Asia, Afrika, dan Amerika Latin dianggap sebagai tidak layak bank (bankable). Kredit rakyat miskin di tengah derap modernisasi dan globalisasi dianggap tabu oleh banyak pemimpin, termasuk di Indonesia. Di Banglades, kredit mikro bagi rakyat miskin menghasilkan Muhammad Yunus, pemenang Hadiah Nobel Perdamaian 2006.
Ilustrasi lain, misalnya, juga menunjukkan betapa besar sebenarnya potensi keuangan mikro dalam skala regional Asia. Di kawasan Asia ada sebanyak 25 juta orang India perantauan yang hidup dan tinggal di luar negeri mengirim uang pulang sebesar 27 miliar dollar AS pada tahun 2007.
Potensi besar yang mampu ditransformasikan sebagai kegiatan produktif dan pembangunan komunitas sering kali tidak termonitor dalam radar berbagai pemerintahan. Industri keuangan mikro beserta jasa penunjang kemasyarakatan, seperti asuransi dan kesehatan, terjepit dalam derap globalisasi atas nama pax universalis.
Di tingkat regional Asia-Pasifik, banyak tanda realistis dilakukan dalam upaya pemugaran kebijakan luar negeri dengan mengakui perlunya sebuah kekuatan kolektif melalui kerja sama berbagai negara serta memperluas peran kawasan.
Kompas, Rabu, 21 Oktober 2009
Oleh RENE L PATTIRADJAWANE
Tidak ada komentar:
Posting Komentar