Jakarta, Kompas - Persoalan kesejahteraan rakyat mendesak untuk dibenahi oleh pemerintah dalam lima tahun ke depan. Menteri dalam kabinet yang baru diharapkan dapat mencerminkan keinginan pemerintah untuk memperbaiki hal itu.
Hal tersebut dikemukakan Direktur Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Suhardi Suryadi di Kantor LP3ES, Jakarta, Selasa (20/10). Ia menyampaikan hasil survei penilaian dan eskpektasi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
Survei LP3ES ini dilakukan dengan metode wawancara melalui telepon pada 14-15 Oktober 2009. Jumlah responden pada survei ini sebanyak 1.990 orang yang berasal dari 33 ibu kota provinsi di Indonesia.
Suhardi mengatakan, ukuran konkret keberhasilan pemerintah di mata rakyat ialah bagaimana pemerintah bisa menyejahterakan rakyatnya. Kesempatan kerja, harga kebutuhan pokok, pengentasan kemiskinan, dan kualitas pelayanan kesehatan adalah contoh indikator yang dipakai masyarakat ketika menilai sejauh mana pemerintah dapat menyejahterakan rakyat.
Hasil survei menunjukkan, 48 persen responden menyatakan, penyediaan lapangan pekerjaan adalah agenda mendesak pemerintah lima tahun ke depan. Agenda ekonomi mendesak lainnya adalah penurunan harga bahan pokok (23 persen), penyediaan modal usaha kecil (14 persen), dan penurunan harga bahan bakar minyak (7 persen).
Di bidang kesehatan, kebanyakan responden, yaitu 28 persen, menyatakan bahwa pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin harus terus diperbaiki.
Suhardi khawatir agenda tersebut tidak bisa dikerjakan dengan benar apabila penunjukan menteri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak mengindahkan kompetensi. ”Seorang menteri sosial, misalnya, dia harus mengerti bagaimana memimpin lembaga di bawahnya agar sinergi. Selain itu, menteri juga harus memahami bidang yang ia pimpin agar tidak dibohongi bawahannya,” tuturnya.
Kepala Divisi Penelitian LP3ES Fajar Nursahid menuturkan, hasil survei juga menunjukkan kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Yudhoyono, terutama pada pemberantasan korupsi (70 persen). (adh)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar