Pembangunan Ekonomi

Pekerjaan pemerintah lima tahun ke depan (2009-2014) harus dilandasi strategi besar agar kita bisa bekerja secara terencana dan sistematis.

Rencana pembangunan, seperti Repelita, harus dibuat berdasarkan visi dan misi kampanye presiden serta landasan formal UU No 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). Begitu selayaknya suatu negara dijalankan karena kerja pemerintah berpacu dengan krisis, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan masalah pengangguran.

Namun, saat demokrasi ada pada masa transisi, maka pekerjaan strategis untuk mengayuh pembangunan ekonomi dengan rencana strategis sedikit tersisih. Perbincangan tentang strategi pembangunan ekonomi kurang mendapat tempat di media karena politik formal pada masa transisi masih menjadi tontonan lebih menarik, lebih laku, dan lebih mengemuka.

Karena itu, selain isu politik formal dan politik ritual menjadi sekunder betapa pun strategisnya isu tersebut. Sebagai contoh, UU tentang RPJP, yang sudah muncul dua tahun lalu, kini masih menjadi isu pinggiran betapapun strategisnya hal itu. Padahal, sebelumnya kita mempunyai strategi pembangunan jangka panjang, yang mendorong Indonesia masuk jalur negara industri baru.

Efisien dan daya saing

Senada hal itu, pemikiran penting tentang strategi besar pembangunan ekonomi, yang dikemukakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum lama ini, tidak diangkat sebagai isu utama, yang harus kritis dibincangkan karena strategi besar itu tak hanya menyangkut hajat pemerintah, tetapi kepentingan bangsa. Strategi induk atau strategi besar jelas penting untuk memberi arah bagi organisasi, perusahaan, atau negara dalam bertindak.

Agustus 2009, Presiden menyampaikan secara luas pandangannya tentang Strategi Besar Pembangunan Ekonomi. Sebagai pemegang mandat rakyat, pemikiran ini akan menjadi penentu arah kebijakan, serta landasan strategi pembangunan fungsional dan sektoral di tingkat bawah. Karena itu, pemikiran ini penting, tak hanya untuk dilanjutkan pada strategi berikut, tetapi juga untuk dicermati, dikritisi, dan didalami.

Seperti dikemukakan dalam pidato kenegaraan Presiden bulan lalu, ”Ekonomi Indonesia adalah ekonomi 230 juta manusia, yang jumlahnya akan terus bertambah, ekonomi tanah air seluas delapan juta kilometer persegi, juga harus memiliki kesinambungan. Pertumbuhan ekonomi yang kita pilih dan anut adalah pertumbuhan disertai pemerataan, pertumbuhan dalam kesamaan, agar membawa rasa adil. Ke depan, kita harus memperkuat ekonomi dalam negeri, pasar dalam negeri, dan tak boleh hanya menggantungkan kekuatan ekspor sebagai sumber pertumbuhan. Karena itu, strategi yang hanya melulu ekspor, tentu bukan pilihan kita.”

Strategi besar pembangunan ekonomi Indonesia tidak hendak meniru strategi ekspor ala Hongkong, Singapura, atau Taiwan, yang ukuran negara dan penduduknya amat kecil. Sumber daya penduduk, sumber daya alam, budaya, dan teknologi hendaknya dijadikan modal dasar dalam strategi besar itu, tidak dikorbankan dalam perdagangan bebas, yang hanya memberi kesempatan pada sektor, yang bisa bersaing di pasar internasional.

Dalam strategi besar itu, Presiden tidak menyatakan berbalik arah mengajukan strategi inward looking ala Amerika Latin, yang gagal tahun 1970-an. Dimensi efisiensi, mekanisme pasar, dan daya saing disebut dengan gamblang sebagai unsur penting dalam strategi besar itu.

Strategi daya saing

Strategi besar pembangunan ekonomi yang disampaikan Presiden tidak lain merupakan kombinasi penguatan ekonomi dalam negeri dengan strategi daya saing.

Pertama, pembangunan ekonomi Indonesia ke depan harus lebih memadukan pendekatan sumber daya, pengetahuan, dan budaya. Kedua, ekonomi nasional harus berdimensi kewilayahan dengan pertumbuhan ekonomi yang tersebar di seluruh Tanah Air. Daerah-daerah harus menjadi kekuatan ekonomi lokal.

Dimensi strategi daya saing, menurut Presiden Yudhoyono, adalah membangun ekonomi nasional yang kuat berdasarkan keunggulan komparatif sekaligus keunggulan kompetitif.

Karena itu, sesuai UUD 1945, yang telah diamandemen, ekonomi nasional juga harus dijaga berdasarkan prinsip efisiensi, yang tentu berdasar mekanisme pasar yang sehat, bukan mekanisme kontrol negara.

Jika dalam strategi besar itu ekonomi Indonesia harus berdasarkan keunggulan komparatif, produk Indonesia harus dikembangkan secara efisien sehingga bisa masuk pasar ekspor dan bersaing di dalam ekonomi dan perdagangan internasional.

Jadi, sebenarnya saat daya saing ditingkatkan, baik keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitifnya, maka produk Indonesia akan menetrasi pasar internasional. Pada gilirannya, Indonesia akan kuat secara internasional dengan cadangan devisa yang besar. Tanpa cadangan devisa yang besar, ekonomi Indonesia akan dipandang sebelah mata karena daya tawarnya lemah.

Pengalaman pembangunan ekonomi negara-negara maju Asia, yang berhasil mengalahkan daya saing Eropa dan Amerika Serikat, tak semata-mata didasarkan pada strategi mengolah pasar domestik ke dalam atau menetrasi pasar ekspor keluar. Kombinasi berbagai faktor yang lebih kompleks dilakukan negara-negara itu, terutama dimulai dari Jepang, diikuti Hongkong, Taiwan, ASEAN, dan China.

Faktor utama dalam strategi itu antara lain sumber daya manusia. Kesiapan dalam hal pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan keahlian sumber daya manusia di negara itu memegang peran penting dalam strategi besar pembangunan ekonomi. Jika hanya mengandalkan sumber daya tenaga kerja murah, jangan diharapkan negara itu masuk jajaran negara industri.

Faktor berikut adalah potensi kewirausahaan dari kelompok masyarakat, yang ada dalam negara itu. Kelompok wirausaha ini merupakan pelopor industri dan perdagangan, yang menjadi lokomotif pembangunan ekonomi. Tanpa ada lapisan wirausaha yang kuat, jangan harap strategi besar pembangunan akan bisa dijalankan hingga mencapai kemajuan setara dengan negara industri lainnya.

Strategi besar selanjutnya tak lain adalah strategi daya saing, yang harus dilaksanakan karena ekonomi Indonesia sudah terancang dalam sejarahnya sebagai ekonomi, yang terbuka, paling tidak selama empat dekade terakhir ini.

Didik J Rachbini Ekonom Indef; Ketua Majelis Wali Amanat IPB Bogor
Kompas, Rabu, 7 Oktober 2009 | 02:32 WIB