Jadilah Lumbung Pangan Dunia!

Krisis pangan dunia yang dipicu lonjakan harga minyak mentah setahun berlalu. Harga pangan kembali stabil meski tidak kembali ke tingkatan harga sebelum krisis berlangsung.

Peristiwa dramatis tahun 2007/2008 itu telah menyentakkan negara-negara di dunia untuk memberikan perhatian yang lebih pada ketahanan pangan bangsanya, terutama dari aspek ketersediaan pangan.

Negara-negara di dunia yang memiliki potensi sumber daya pertanian berlomba meningkatkan produksi pangan. Filipina yang selama ini terbuai oleh pasokan pangan, terutama beras impor, mulai membuat langkah-langkah penting dalam produksi pangan. Begitu juga dengan Malaysia. China dan India sudah lebih dulu.

Bagaimana dengan Indonesia? Dalam menjaga ketahanan pangan berbasis beras, Indonesia jauh dianggap lebih mampu. Organisasi Pangan Dunia (FAO) juga mengakuinya.

Lihat saja sepanjang tahun 2008 hampir tidak ada gejolak harga beras. Ketika harga beras dunia melonjak hingga 1.000 dollar AS per ton, setara dengan Rp 12.000 per kilogram untuk nilai tukar saat itu, pasar beras Indonesia mampu mengisolasi diri dengan menjaga harga beras untuk jenis beras yang sama pada posisi Rp 5.000 per kilogram. Selain keberhasilan peran Bulog, itu juga karena adanya peningkatan produksi beras yang fenomenal.

Lantas bagaimana dengan pangan nonberas? Stabilitas harga pangan nonberas, seperti gandum, kedelai, susu, gula, dan daging sapi, memang terjadi. Tetapi, itu lebih karena dampak melesunya ekonomi dunia yang menyebabkan jatuhnya harga minyak mentah hingga di bawah nilai keekonomian untuk memproduksi bioenergi.

Apakah Indonesia akan terus berada pada level aman? Mungkinkah gejolak harga pangan tidak berulang?

El Nino dan kebangkitan ekonomi

Menteri Pertanian Anton Apriyantono mengisyaratkan adanya tantangan yang lebih besar di masa mendatang. Fenomena musim kemarau yang semakin panjang, baik karena dampak perubahan iklim global maupun karena fenomena iklim El Nino, bisa mengancam produksi pangan kapan saja.

Apalagi sepuluh tahun belakangan ini fenomena iklim El Nino semakin sering terjadi. Dalam waktu tiga tahun sampai tahun ini bahkan terjadi dua kali kemarau panjang sebagai dampak El Nino.

Faktor eksternal yang juga penting adalah harapan akan membaiknya perekonomian global pascakrisis keuangan, yang diprediksi bakal mulai menunjukkan gejala membaik pada tahun 2010.

Banyak kalangan melihat China akan memegang peranan penting dalam pemulihan ekonomi global, menyusul semakin bergantungnya Amerika Serikat sebagai negara adidaya pada perekonomian negeri tirai bambu itu.

Indikasinya defisit anggaran AS tahun 2009 melebihi 1,8 triliun dollar AS, dengan utang 12 triliun dollar AS. Dosen Ekonomi Politik Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Syamsul Hadi, menulis, China diperkirakan mewakili 83 persen dari defisit perdagangan nonminyak AS.

Selain itu, defisit perdagangan AS justru ”ditanggung” China yang mengakumulasi pembelian surat berharga AS senilai 763,5 miliar dollar AS. Melihat indikasi tersebut, bukan tidak mungkin kebangkitan ekonomi global akan berawal dari China.

Jika kebangkitan ekonomi seperti yang diharapkan terjadi, bukan tidak mungkin membawa konsekuensi berupa menggeliatnya kembali sektor industri, yang tentunya akan menambah permintaan akan minyak dunia.

Hukum permintaan dan penawaran berlaku. Harga minyak akan kembali melambung, substitusi minyak bumi ke bioenergi yang bersumber dari komoditas biji-bijian pertanian bergairah dan harga pangan kembali bergejolak. Karena produksi komoditas pertanian akan banyak terserap untuk bioenergi guna menyubstitusi minyak bumi yang harganya melambung.

Semakin sulit diprediksi lagi karena komoditas pangan ekspor nyatanya masuk pasar komoditas. Naiknya harga minyak bisa segera memicu spekulan mengambil untung besar dari perdagangan komoditas pertanian di pasar berjangka.

Lampu kuning akan mulai menyala. Indonesia sulit menghindar dari dampak fluktuasi harga komoditas pertanian karena sebagian kebutuhan pangan bangsa kita dipenuhi dari impor, seperti gandum, kedelai, gula, daging sapi, susu, bahkan yang menyedihkan juga garam.

Pangan impor tersebut hampir 100 persen didatangkan dalam bentuk komoditas primer. Gejolak harga yang terjadi akan langsung memengaruhi sendi-sendi perekonomian bangsa kita karena banyak industri dan usaha kecil menengah yang hidupnya bergantung sepenuhnya pada komoditas itu.

Apabila pertumbuhan ekonomi Indonesia kalah cepat dibandingkan dengan ekonomi kawasan maupun global, nilai tukar rupiah akan semakin rendah. Devisa negara yang akan digunakan untuk membeli produk pangan impor semakin tinggi, sementara ekspor semakin ketat, menyusul semakin kompetitifnya produk China menghegemoni pasar dunia.

Bersambutnya ”momentum” kebangkitan ekonomi global dengan dampak fenomena iklim El Nino semakin memunculkan kewaspadaan akan ketersediaan pangan.

Solusi yang tidak biasa

Meski begitu, kita tidak perlu berkecil hati. Masih ada peluang untuk menjadikan Indonesia sebagai basis produksi pangan, termasuk mimpi menjadi lumbung pangan dunia. Apalagi potensi lahan yang bisa dimanfaatkan untuk sektor pertanian, khususnya tanaman pangan, masih besar. Tinggal bagaimana mengelola potensi dengan baik sehingga produksi pangan bisa meningkat terus.

Direktur Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air Departemen Pertanian Hilman Manan menyatakan perlunya bangsa Indonesia berpikir dan mencari solusi yang tidak biasa.

Selama ini mengatasi persoalan pangan selalu melalui pendekatan jangka pendek, yang biasa-biasa saja. Misalnya mengoptimalkan teknik budidaya pertanian serta melakukan penguatan ekonomi petani melalui permodalan dan kelembagaan.

Masalah itu memang penting. Tetapi, dalam jangka panjang, yang jauh lebih penting adalah memperbaiki daya dukung alam dalam bentuk lahan dan air sebagai jaminan memproduksi pangan yang berkelanjutan. Bagaimana penyusutan lahan pertanian ditekan, kesuburan lahan ditingkatkan, dan pasokan air untuk pertanian dipulihkan kembali.

Bangsa kita harus melakukan penataan sumber daya pertanian untuk memberikan jaminan ketersediaan lahan, air, infrastruktur pertanian, mulai dari jalan, jaringan irigasi, infrastruktur terkait rantai pasokan, hingga adanya jaminan pasar dan harga. Jangan mengandalkan isi perut bangsa pada negara lain.

Peluang bagi bangsa Indonesia masih besar mengingat sumber daya alamnya yang bagus. Terkait El Nino atau La Nina, Hilman mengatakan, sesungguhnya Indonesia masih memiliki banyak cara untuk meredam dampak buruknya agar tidak banyak memengaruhi persediaan pangan dalam negeri.

Strateginya meredam persoalan global dengan pendekatan lokal. Ini dimungkinkan karena Indonesia bukanlah negara daratan yang lahan pertanian kebanyakan dalam bentuk hamparan seperti Australia dan AS. Indonesia adalah negara berpulau lengkap dengan pegunungan yang menjulang, dengan lahan pertanian tersebar dan ada di setiap pulau.

Topografi seperti ini memungkinkan bangsa kita mengelola alam secara lokal. Lihat saja kondisi alam hampir semua kawasan barat dari setiap pulau di Indonesia jauh lebih subur dibandingkan wilayah timur.

Jawa Barat lebih banyak hujan daripada Jawa Timur, begitu pula wilayah barat NTT lebih subur dari wilayah timur. Irian bagian barat lebih subur dibandingkan Irian bagian timur, begitu pula dengan Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan pulau-pulau lain. Wilayah-wilayah barat dari setiap kepulauan itulah yang seharusnya menjadi basis produksi pangan pokok.

Melihat fenomena itu, pengelolaan tata ruang yang propangan menjadi penting. Guru besar ilmu ekonomi Institut Pertanian Bogor, Hermanto Siregar, mengatakan, peningkatan produksi pangan bisa dilakukan dengan cepat manakala bangsa ini mau mengubah orientasi kebijakan pembangunan ekonomi ke industri berbasis pertanian.

Selama pertanian tidak menjadi prioritas, keinginan menjadikan Indonesia lumbung pangan dunia hanya akan menjadi isapan jempol.

Hermas E Prabowo

Mengamati Ketahanan Pangan Kita

Mengamati Ketahanan Pangan Kita

Selasa, 11 Agustus 2009 | 04:27 WIB

Gatot Irianto

Mengapa El Nino begitu mencemaskan sehingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono perlu khusus menggelar rapat koordinasi terbatas?

Ada dua argumen yang mendasari. Pertama, sistem produksi pangan amat sensitif terhadap El Nino dan pasokan air hujan. Kedua, komitmen kuat pemerintah mempertahankan swasembada pangan menuju ekspor pangan berkelanjutan.

Trauma dampak negatif anomali iklim El Nino memaksa Indonesia mengimpor beras dalam jumlah amat signifikan. Hal ini dijadikan pelajaran pemerintah dalam menghadapi El Nino. Ketergantungan sistem produksi pangan nasional terhadap pasokan air hujan yang kian tinggi (mencapai 80 persen) memosisikan ketahanan pangan nasional amat fragile jika terjadi El Nino kuat. Sentra produksi pangan utama Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, dan NTT perlu melakukan antisipasi dini sehingga prediksi Januari defisit 1,35 juta ton dan Februari 2,5 juta ton tidak terjadi, bahkan sebaliknya terjadi surplus.

Pertanyaannya, bagaimana neraca ketahanan pangan nasional; bagaimana jalan menuju swasembada dan ekspor pangan secara berkelanjutan?

Neraca ketahanan pangan

Saat ini, neraca ketahanan pangan, terutama beras, bertumpu pada luas panen padi nasional 12,67 juta hektar dengan rata-rata produktivitas 4,93 ton/ha dan indeks pertanaman 163. Melalui peningkatan produksi rata-rata 5,0 persen per tahun, Indonesia mampu memenuhi kebutuhan beras dengan pertumbuhan penduduk 1,33 persen/tahun dan mengekspor 100.000 ton beras.

Apabila El Nino lemah sampai sedang terjadi Desember-Februari, sistem produksi lahan sawah akan terganggu, kecuali rawa yang tumbuh positif. Antisipasinya, pertama menanam varietas super genjah (umur 80 hari), seperti Inpara 2, Inpari 9, dan Indragiri, sehingga ancaman penurunan hasil 50 persen dari potensi kekeringan 198.000 (produktivitas 3,5 ton/hektar) dapat diselamatkan (347.000 ton). Kedua, menambah luas tanam di lahan rawa tahun 2010 seluas 129.000-250.000 dengan IP 200 dan produktivitas 3,0 ton/hektar, dihasilkan 975.000 ton, sehingga total lahan rawa menyumbang 1,12 juta ton saat El Nino. Jika penanaman padi super genjah Silugonggo, Dodokan, dan Inpari 1 di lahan sawah dapat dilakukan, IP lahan tadah hujan, irigasi setengah teknis, irigasi pedesaan, dan lahan tadah hujan dapat ditingkatkan 50 persen dengan produktivitas 5,0 ton/hektar sehingga dipastikan ada peningkatan produksi padi minimal 10 persen meski terjadi El Nino.

Untuk mencapai ketahanan pangan lestari, luas panen jagung 4,097 juta ha (produktivitas 4,15 ton/ha), kedelai 701.000 ha (1,32 ton/ha), ubi kayu 12,99 juta ha (18,24 ton/ha), kacang tanah 629.000 ha (1,21 ton/ha), dan ubi jalar 181.000 ha (10,75 ton/ha) harus ditingkatkan produktivitas dan luas tanamnya minimal 10 persen/tahun melalui pola tanam berbasis varietas super genjah.

Badan litbang pertanian telah melepas berbagai varietas super genjah hibrida maupun nonhibrida produktivitas tinggi dengan kebutuhan air rendah. Jagung umur 80 hari, produktivitas 10 ton/hektar, kedelai umur 75 hari produktivitas 3 ton/hektar, ubi kayu umur 8 bulan dengan produktivitas 40 ton/hektar, kentang produktivitas 35 ton/hektar. Benih, bibit, pupuk, dan mesin pertanian, pascapanen dan pengolahan hasil, yang mendukung ketahanan pangan lestari, ada di Pekan Agroinovasi III Badan Litbang Pertanian, 11-15 Agustus 2009 di Cimanggu, Bogor.

Kebijakan pangan lestari

Diperlukan dua pilar kebijakan pemerintah untuk menggapai ketahanan pangan lestari. Pertama, dukungan industri pascapanen dan pengolahan hasil. Kedua, pasar yang berkeadilan.

Produk pertanian yang mudah rusak dan daya simpan terbatas perlu diselamatkan. Sayang pembangunan industri nasional tidak sepenuhnya mendukung pascapanen dan pengolahan hasil pertanian skala usaha kecil dan menengah sehingga industri pengolahan hasil berskala raksasa dengan modal kuat yang dominan tumbuh. Dampaknya, eksploitasi perusahaan besar terhadap petani sulit dihindari. Padahal, pascapanen dan pengolahan hasil merupakan penghasil nilai tambah ekonomi dan pembuka lapangan kerja terbesar di sektor pertanian.

Pasar komoditas pangan yang cenderung oligopolistik—terutama komoditas pangan yang harganya tidak disangga pemerintah—menyebabkan pengembangan harga komoditas nonpadi penuh ketidakpastian. Dominasi tengkulak dalam menetapkan harga komoditas nonpadi saat panen raya memosisikan petani tidak optimal menikmati usahanya. Hal ini dapat melemahkan motivasi petani untuk memproduksi pangan dalam jumlah besar karena semua risiko ditanggung sendiri.

Ini ilustrasi nyata. Pemerintah meminta petani Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, meningkatkan luas tanam dan produktivitas kedelai saat harga kedelai di dalam negeri dan pasar internasional melonjak. Mereka sanggup dan bersedia asal ada kepastian siapa yang membeli dan harga jualnya saat panen raya? Saat itu tidak seorang pun aparat pemerintah berani menjawab.

Dipastikan, jika produk komoditas pangan wajar, lahan marjinal akan dibudidayakan. Jika tidak, petani kembali terpaksa harus memberikan pengabdiannya demi kepentingan nasional meski harus bertarung menghadapi kerasnya perdagangan komoditas pangan.

Gatot Irianto Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;Caretaker Direktur Eksekutif LRPI