Membersihkan Pakaian

SUKARDI RINAKIT

Setelah menyimak pidato inagurasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di MPR, Selasa (20/10), teman-teman di kantor bertanya, ”Mencermati isi pidato itu, mimpi apa kira- kira yang hadir di alam bawah sadar Pak SBY?”

Saya merenung sejenak lalu menjawab simbolik, ”Presiden ingin membersihkan pakaian. Jubah republik masih kotor.”

Sesuai inti pidato, sejatinya jubah yang dipakai republik masih kotor. Kemiskinan masih relatif tinggi, demokrasi belum sepenuhnya tegak, keadilan belum menjadi milik semua orang. Karena itu, mimpi Presiden adalah membersihkan pakaian kotor. Ekonomi harus tumbuh, demokrasi harus berkembang, dan diskriminasi harus dihabisi.

Dengan isi pidato yang bermakna itu, sulit untuk tidak memberi nilai bagus. Tentu apresiasi akan kian tinggi jika presiden juga meletakkan visi bersama sebagai mimpi besar bangsa. Misalnya, dalam lima tahun mendatang Indonesia akan unggul di bidang pendidikan, pertanian, dan energi, serta akan menjadi pesaing utama BRIC (Brasil, Rusia, India, China). Nurani kita akan bergetar jika mendengar visi besar itu.

Mencoba optimistis

Membaca gerak dunia saat ini, secara prediktif banyak pihak percaya, tidak akan terjadi keguncangan ekonomi dan keamanan internasional berarti pada lima tahun mendatang. Pemulihan krisis ekonomi global mulai menguat seiring meningkatnya kesadaran akan berbagai kesalahan kebijakan ekonomi dan keuangan yang diambil setiap negara di dunia. Terasa dunia sedemikian datar. Satu hancur yang lain terseret, juga sebaliknya.

Selain kecenderungan global yang relatif stabil itu, situasi nasional diperkirakan relatif kondusif bagi program aksi kebijakan pemerintah lima tahun mendatang. Sejauh ini, tidak tampak adanya potensi konflik yang serius. Juga tidak ada kontestasi kekuatan politik yang bisa mengganggu jalannya pemerintahan. Pendeknya, secara eksternal pemerintahan Presiden SBY ke depan tidak akan menghadapi banyak tantangan dramatis.

Dalam konteks demikian, tantangan justru lahir dari lingkup internal dan diri sendiri. Ibarat orang yang berselimut, yang terlalu nyaman tidur, Presiden bisa melupakan tugas untuk mendorong dan memberi peringatan kepada para menterinya. Semua bisa berawal dari suasana tenteram yang terjadi dalam sidang-sidang kabinet.

Pemilihan kabinet yang dalam batas-batas tertentu boleh disebut didasari prinsip harmoni, balas jasa, dan ”perkoncoan”, membuka peluang sidang-sidang kabinet nantinya akan sepi perdebatan. Akibatnya, menyebar aura kuat yang menyergap para menteri, mereka merasa sudah mengimplementasikan semua program aksi kebijakan. Padahal, itu hanya realitas semu.

Karena itu, jika fenomena ”taman ketenteraman” dalam sidang kabinet terus dipelihara, dalam perspektif budaya politik, presiden akan terpengaruh. Tanpa disadari, presiden telah terjebak rutinitas kekuasaan. Akibatnya, ia sekadar menikmati kebun mawar kekuasaan.

Dengan seluruh gambaran itu, utamanya tantangan eksternal dan domestik yang tidak signifikan, saya mencoba optimistis bahwa keadaan lima tahun ke depan akan lebih baik daripada lima tahun lalu. Selemah apa pun komposisi kabinet, mereka akan mampu mencapai target minimum dari program kebijakan yang sudah digariskan.

Jika sikap presiden lebih tegas ketimbang periode pertama pemerintahannya, tidak tertutup kemungkinan Indonesia bisa meloncat untuk menyusul negara- negara BRIC. Namun, jika sebaliknya, kita hanya bisa mengelus dada dan bergumam, ”Gusti ora sare” (Tuhan tidak tidur).

Membersihkan pakaian

Dalam pertumbuhan ekonomi, pakaian yang masih kotor perlu dibersihkan pemerintahan Presiden SBY adalah mengikis prinsip, pertumbuhan ekonomi adalah indikator utama pembangunan. Akibatnya, pertumbuhan dikejar. Padahal, paradigma seperti itu sering mengacaukan prinsip pemerataan dan ketenteraman hati rakyat yang sejatinya menjadi roh pembangunan nasional.

Dalam konteks ini, seperti dinyatakan Aris Ananta (2009), masalah kesehatan rakyat, penduduk yang pandai, yang mempunyai kemampuan berpindah, dan penduduk yang memiliki rasa aman (bebas dari rasa takut), bukan sekadar masukan agar ekonomi bertumbuh, tetapi sebagai tujuan utama pembangunan. Jika program aksi presiden fokus pada keempat hal itu, noda-noda kotor yang menempel pada jubah republik akan luruh.

Jubah republik akan lebih bersih jika presiden juga menata praktik demokrasi yang selama ini masih kotor. Masalah daftar pemilih tetap, misalnya, harus disempurnakan sehingga minim manipulasi. Kontestasi dari partai-partai oposisi dan kekuatan kritis di masyarakat tidak perlu dilihat sebagai ancaman kewibawaan kekuasaan. Maka, para aktivis tidak usah menjadi target pasal pencemaran nama baik.

Terakhir, noda yang masih menempel di baju republik adalah korban Lapindo, kasus Munir, Bank Century. Tiga kasus ini adalah maskot keadilan guna membangkitkan optimisme publik.

Jika presiden membuat ketiga hal itu segera terang benderang, demi masa, rakyat akan membatin, presiden memang berkarakter sepi ing pamrih rame ing gawe (tulus bekerja demi rakyat). Ia telah memenuhi sumpahnya.

SUKARDI RINAKIT Peneliti Senior Soegeng Sarjadi Syndicate
Kompas, Rabu, 21 Oktober 2009

SBY Presiden 2009-2014; Prabowo Ucapkan Selamat, Megawati Belum

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum menetapkan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono sebagai presiden dan wakil presiden terpilih dalam sebuah Rapat Pleno Terbuka KPU, Selasa (18/8) di Jakarta.

KPU menetapkan pasangan SBY-Boediono mendapat 73.874.562 suara atau 60,80 persen. Dua pasangan lainnya, Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto memperoleh 32.548.105 suara (26,79 persen) dan Jusuf Kalla-Wiranto mendapat 15.081.814 suara (12,41 persen).

Rapat pleno KPU yang dipimpin Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary dihadiri Ketua Badan Pengawas Pemilu Nur Hidayat Sardini dan empat anggotanya, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, serta petinggi partai politik pendukung pasangan SBY-Boediono dan JK-Wiranto. Sementara pengusung pasangan Megawati-Prabowo, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Gerindra, tidak hadir.

”Pasangan capres-cawapres SBY-Boediono ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2009-2014,” kata Abdul Hafiz yang disambut tepuk tangan.

Pelantikan presiden, kata Abdul Hafiz, akan dilaksanakan pada 20 Oktober di MPR.

Sekjen Partai Demokrat Marzuki Alie mengatakan, Partai Demokrat telah bekerja keras dengan perencanaan yang baik. ”Kami mengucapkan syukur karena kami diberi amanah. Kami juga berterima kasih kepada dukungan masyarakat yang memilih Partai Demokrat dan SBY- Boediono. Mari kita bersatu kembali untuk kemajuan bangsa. Tak mungkin bangsa ini dibangun dengan terpecah-pecah dan terkotak-kotak,” katanya.

Megawati belum selamati

Calon presiden dari PDI-P, Megawati, belum mengucapkan selamat kepada pasangan SBY-Boediono.

Sekjen PDI-P Pramono Anung ketika dihubungi semalam belum bisa memastikan hal itu. Ia mengaku belum mengetahui sikap apa yang akan diambil oleh ketua umumnya itu.

Wakil Sekjen PDI-P Agnita Singadikane yang dikonfirmasi secara terpisah tidak memandang perlu adanya seremoni pengucapan selamat dari Megawati kepada Yudhoyono. ”Kan tidak ada di undang-undang,” ujarnya.

Sementara Prabowo dalam jumpa pers, kemarin, mengucapkan selamat kepada Yudhoyono sebagai presiden terpilih. Prabowo yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra menyatakan menerima hasil pemilu.

Bubarkan KPU

Menanggapi penetapan SBY-Boediono sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, juru bicara Tim Kampanye Nasional Pasangan Jusuf Kalla-Wiranto, Yuddy Chrisnandi, mengatakan, meskipun pahit, keputusan Mahkamah Konstitusi yang diikuti dengan penetapan pemenang oleh KPU dapat diterima dan sangat dihargai.

Akan tetapi, sangat disayangkan keputusan Mahkamah Konstitusi tak diikuti dengan sanksi terhadap KPU yang dalam amar keputusan Mahkamah Konstitusi dinyatakan lalai dan tidak profesional.

Oleh sebab itu, kata Yuddy, meskipun tanpa sanksi, sebagai tanggung jawab moral, sebaiknya anggota dan pimpinan KPU segera mengundurkan diri tanpa harus menunggu waktunya.

Menghadap Yudhoyono

Semalam, Abdul Hafiz bersama enam anggota KPU dan Sekjen KPU Suripto Bambang Setiadi menyerahkan berita acara dan surat keputusan KPU tentang penetapan presiden dan wakil presiden terpilih kepada Presiden Yudhoyono di Kantor Presiden, Jakarta.

”Berdasarkan Pasal 160 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, keputusan KPU tentang penetapan presiden dan wapres terpilih harus diserahkan pada hari yang sama dengan hari penetapan,” ujar Abdul Hafiz setelah dipersilakan Presiden.

Saat menerima KPU, Presiden didampingi Pelaksana Jabatan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sri Mulyani, Menko Kesra Aburizal Bakrie, Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa, Menteri Dalam Negeri Mardiyanto, Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalatta, serta Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi.

Kepada wartawan, Presiden menegaskan, KPU datang kepadanya sebagai presiden. Sebelumnya, anggota KPU, Andi Nurpati, mengemukakan, KPU datang ke Kantor Presiden untuk menemui Presiden dan Presiden terpilih. Karena itu, surat keputusan KPU yang diserahkan kepada Yudhoyono dua, yaitu sebagai presiden dan presiden terpilih.

”Ini penyerahan terakhir. Jadi sekaligus kami serahkan kepada Presiden dan Presiden terpilih,” ujar Andi Nurpati.

Soal penilaian buruk atas kinerja KPU, Abdul Hafiz minta agar penilaian dilakukan obyektif, adil, dan realistis. Setiap orang, menurut dia, berhak membuat penilaian. ”Ada perbedaan luar biasa antara Pemilu 2004 dan Pemilu 2009. Ini bukan perkara yang gampang,” ujar Abdul Hafiz.

Penuhi janji

Di Yogyakarta, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah meminta SBY-Boediono merealisasikan janji-janji yang diucapkan selama proses pemilu presiden. PP Muhammadiyah sekaligus memberikan ucapan selamat kepada SBY-Boediono.

Pernyataan itu dibacakan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah A Rosyad Saleh, Selasa di Kantor PP Muhammadiyah, yang dihadiri Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin. PP Muhammadiyah juga menyampaikan penghargaan atas sikap kenegarawanan dan jiwa besar yang ditunjukkan oleh capres-cawapres tidak terpilih, Jusuf Kalla-Wiranto dan Megawati-Prabowo. (SIE/SUT/HAR/DWA/RWN/INU)