Senin, 26 Oktober 2009 | 03:29 WIB
Suhartono
Hua Hin, Kompas-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, untuk pengangkatan calon wakil menteri, dirinya akan mengutamakan calon-calon dengan latar belakang seorang murni profesional.
Namun, satu dua di antaranya akan berasal dari seorang profesional yang berasal dari partai politik atau bukan politisi murni.
Mereka akan menempati setidaknya enam pos menteri yang dinilai penting, prioritas, dan benar-benar padat.
Hal itu disampaikan Presiden Yudhoyono menjawab pers saat memberikan keterangan di akhir pertemuan KTT Ke-15 ASEAN di Hua Hin, Thailand, Minggu (25/10) malam.
Dalam keterangan pers tersebut, Presiden Yudhoyono didampingi sejumlah menteri yang menyertai kunjungannya, yakni Mensesneg Sudi Silalahi, Menlu Marty Natalegawa, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menperdag Mari Elka Pangestu, dan Menbudpar Jero Wacik.
Menurut Presiden, seorang calon wakil menteri itu akan ditempatkan di Departemen Pertanian. ”Pertama adalah sektor pertanian (Departemen Pertanian), yang menjalankan gelombang dua, untuk memastikan sejumlah komoditas kita yang strategis harus mampu swasembada,” kata Presiden.
Yang kedua, tambah Presiden Yudhoyono, adalah sektor industri (Departemen Perindustrian). Wakil menteri lainnya akan ditempatkan di Departemen Pendidikan, Departemen Kesehatan, Departemen Luar Negeri, dan Departemen Keuangan.
Mengenai penempatan Wakil Menteri Keuangan, Presiden antara lain mengatakan, ”Waktunya banyak di DPR sehingga perlu dibantu. Oleh karena itu, ibarat mesin, mesin itu akan terus bekerja dan tidak akan berhenti selama lima tahun mendatang.”
Tentang kapan pengumuman akan dilakukan, Presiden Yudhoyono menegaskan, tunggu tanggal mainnya. ”Sekarang masih terus dimatangkan dan digodok,” ungkap Presiden Yudhoyono.
Pertemuan dengan Wapres
Sementara itu, dalam rapat para menteri di kantor Wakil Presiden (Wapres), Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Minggu (25/10, Wapres Boediono minta para menteri untuk mempertajam dan memperkaya program 100 hari kabinet yang telah mereka peroleh dari sidang kabinet pertama dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Jumat lalu.
Ini merupakan pertemuan kedua Wapres Boediono dengan para menteri di kantor Wapres sejak hari Sabtu.
”Jadi, pertemuan kemarin ini sebagai kelanjutan dari sidang kabinet paripurna perdana itu,” ujar Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, kemarin.
Pertemuan para menteri yang dipimpin Wapres ini dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyatno dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono. (OSD)
Tampilkan postingan dengan label profesionalisme. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label profesionalisme. Tampilkan semua postingan
26 Oktober 2009
20 Oktober 2009
Profesionalitas Vs Kompromi Politik
Kendati Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum mengumumkan kabinet 2009-2014, publik sudah bisa meraba siapa yang akan mengisi pos menteri bidang ekonomi. Proses wawancara yang terjadi sejak Sabtu hingga Senin (17-19/10) seperti antiklimaks dengan semangat yang didengungkan selama ini.
Masyarakat sebenarnya sejak awal sangat menginginkan agar pos menteri bidang ekonomi diisi kalangan profesional dan memiliki pengalaman di bidangnya.
Namun, harapan masyarakat agar Presiden Yudhoyono dapat memanfaatkan momentum tersebut layu sebelum berkembang. Rakyat terpaksa menerima para menteri bidang ekonomi, terutama pos yang berkait langsung dengan sektor riil, dari hasil kompromi politik.
Faktor lobi dan kepentingan partai politik ternyata masih lebih kental. Harapan publik akan adanya kabinet yang profesional masih sebatas janji.
Lepas dari ketidaksetujuan sebagian masyarakat terhadap pilihan Presiden, sosok menteri-menteri bidang ekonomi yang berlatar belakang partai politik memiliki beban lebih berat. Selain harus mempelajari isu di departemen yang dipimpinnya, mereka juga harus menunjukkan kinerja bagus dalam seratus hari kabinet baru.
Elfian Effendi, Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia
Presiden Yudhoyono semestinya memilih figur yang ahli kehutanan dengan reputasi internasional. Bagaimanapun, dunia internasional kini memberikan perhatian dan tekanan tinggi terhadap Indonesia berkait isu perubahan iklim.
Pemilihan figur yang tepat mencerminkan sejauh mana perhatian Presiden SBY terhadap masalah kehutanan dan isu perubahan iklim. Menhut mendatang harus benar-benar memahami substansi, bukan sekadar mengisi bagi-bagi jabatan politis.
Bustanul Arifin, Pengamat Pertanian
Siapa pun Menteri Pertanian, dan dari unsur mana pun, wajib mengutamakan kepentingan domestik. Dalam konteks ini, pembangunan sektor pertanian tidak sekadar pencapaian target produksi, tetapi bagaimana meningkatkan kesejahteraan petani agar lebih baik.
Mandat ini jangan sampai dilupakan. Saat ini yang amat penting dalam pembangunan sektor pertanian adalah meningkatkan kesejahteraan petani, bukan peningkatan produksi atau pencapaian swasembada.
Kalau pencapaian kesejahteraan petani yang digarisbawahi, turunan kebijakannya nanti harus inovatif.
Sofjan Wanandi, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)
Apindo akan memberikan kesempatan, khususnya kepada Menteri Perindustrian, selama setahun ke depan. Selama kabinet ini mau belajar dan bersedia dibantu oleh dunia usaha, kabinet mendatang juga akan berjalan mulus.
Pemerintahan maju akan berarti pula pada majunya dunia usaha. Sebaliknya, apabila pemerintah susah, dunia usaha juga akan susah. Yang terpenting, kabinet ini mau mendengarkan. Bukan sekadar mendengarkan keluhan dan masukan rakyat.
Ambar Polah Tjahyono, Ketua Umum Asosiasi Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (Asmindo)
Kalangan industri sangat mengharap lahirnya menteri baru atau orang yang akan membawa dunia industri berjalan lebih cepat, karena setahun ini dengan adanya krisis global, industri mengalami pelambatan.
Tentu saja dibutuhkan seorang pemimpin yang diharapkan mampu membawa perubahan dan melakukan percepatan.
Jadi, kami sangat mengharapkan untuk Menteri Perindustrian adalah seorang yang darahnya sudah darah industri mempunyai pengalaman di bidang industri dan mampu memberikan kontribusi positif dan mampu berkomunikasi dengan kalangan industri. Menteri Perindustrian harus mampu membantu pengusaha dan memberikan solusi untuk kemajuan industri.
Djoko Setijowarno, Ahli Transportasi dari Unika Soegijapranata Semarang
Freddy Numberi harus belajar cepat dan tepat, bila ingin berguna sebagai Menteri Perhubungan. Bagaimanapun, presiden sudah meminta dia, maka tak ada gunanya mengkritik pilihan itu.
Saat ini, secepatnya harus mendukung dia, dan memberi masukan-masukan berharga. Yang utama harus dikerjakan adalah mengembangkan angkutan massal perkotaan dan revitalisasi kereta api. Kemudian, pengembangan penerbangan perintis, transportasi antarpulau, dan pengembangan pelayaran rakyat.
Untuk menarik kepercayaan investor asing ataupun dalam negeri untuk membangun infrastruktur transportasi, Freddy harus memberantas korupsi di dalam Dephub yang kini sedang disidik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Caranya, dengan mengetatkan pengadaan barang dan jasa. Lantas, memperketat tender.
Arif Satria, Direktur Riset dan Kajian Strategis Institut Pertanian Bogor
Rekam jejak Fadel Muhammad sebagai figur Menteri Kelautan dan Perikanan mendatang cukup memadai dalam kemampuan manajerial, kepemimpinan, dan lobi.
Namun, kemampuan itu masih harus dibuktikan dalam mengelola kebijakan kelautan dan perikanan.
Tantangan Menteri Kelautan dan Perikanan, antara lain, adalah mengembangkan industri pengolahan dan budidaya, meningkatkan nilai tambah produksi perikanan, budidaya perikanan, dan mengendalikan perikanan tangkap yang daya dukungnya semakin menurun.
Pri Agung Rakhmanto, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Reformasi Pertambangan dan Energi
Calon Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Saleh tidak memiliki rekam jejak di sektor energi dan sumber daya mineral. Idealnya, Menteri ESDM dari kalangan profesional yang punya rekam jejak di sektor ESDM.
Jika Darwin Saleh terpilih sebagai Menteri ESDM, ia membutuhkan waktu untuk beradaptasi dan belajar memahami tentang isu-isu besar di sektor ESDM. Apalagi, sektor energi dan sumber daya mineral termasuk ekonomi mikro yang membutuhkan pemahaman teknis dan spesifik.
Untuk itu, dia harus mau mendengar dan menerima masukan dari internal maupun eksternal departemen. Masukan dari eksternal amat penting mengingat birokrasi cenderung lamban. Bila hanya menjalankan jajaran birokrat, pelaksanaan pembangunan ESDM akan lamban.
Menteri yang berlatar belakang parpol dan tidak memiliki rekam jejak di sektor ESDM akan memiliki kelemahan dalam konsep dan pengalaman.
Kompas, Selasa, 20 Oktober 2009
(EVY/LKT/RYO/OSA/MAS/HAM)
Masyarakat sebenarnya sejak awal sangat menginginkan agar pos menteri bidang ekonomi diisi kalangan profesional dan memiliki pengalaman di bidangnya.
Namun, harapan masyarakat agar Presiden Yudhoyono dapat memanfaatkan momentum tersebut layu sebelum berkembang. Rakyat terpaksa menerima para menteri bidang ekonomi, terutama pos yang berkait langsung dengan sektor riil, dari hasil kompromi politik.
Faktor lobi dan kepentingan partai politik ternyata masih lebih kental. Harapan publik akan adanya kabinet yang profesional masih sebatas janji.
Lepas dari ketidaksetujuan sebagian masyarakat terhadap pilihan Presiden, sosok menteri-menteri bidang ekonomi yang berlatar belakang partai politik memiliki beban lebih berat. Selain harus mempelajari isu di departemen yang dipimpinnya, mereka juga harus menunjukkan kinerja bagus dalam seratus hari kabinet baru.
Elfian Effendi, Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia
Presiden Yudhoyono semestinya memilih figur yang ahli kehutanan dengan reputasi internasional. Bagaimanapun, dunia internasional kini memberikan perhatian dan tekanan tinggi terhadap Indonesia berkait isu perubahan iklim.
Pemilihan figur yang tepat mencerminkan sejauh mana perhatian Presiden SBY terhadap masalah kehutanan dan isu perubahan iklim. Menhut mendatang harus benar-benar memahami substansi, bukan sekadar mengisi bagi-bagi jabatan politis.
Bustanul Arifin, Pengamat Pertanian
Siapa pun Menteri Pertanian, dan dari unsur mana pun, wajib mengutamakan kepentingan domestik. Dalam konteks ini, pembangunan sektor pertanian tidak sekadar pencapaian target produksi, tetapi bagaimana meningkatkan kesejahteraan petani agar lebih baik.
Mandat ini jangan sampai dilupakan. Saat ini yang amat penting dalam pembangunan sektor pertanian adalah meningkatkan kesejahteraan petani, bukan peningkatan produksi atau pencapaian swasembada.
Kalau pencapaian kesejahteraan petani yang digarisbawahi, turunan kebijakannya nanti harus inovatif.
Sofjan Wanandi, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)
Apindo akan memberikan kesempatan, khususnya kepada Menteri Perindustrian, selama setahun ke depan. Selama kabinet ini mau belajar dan bersedia dibantu oleh dunia usaha, kabinet mendatang juga akan berjalan mulus.
Pemerintahan maju akan berarti pula pada majunya dunia usaha. Sebaliknya, apabila pemerintah susah, dunia usaha juga akan susah. Yang terpenting, kabinet ini mau mendengarkan. Bukan sekadar mendengarkan keluhan dan masukan rakyat.
Ambar Polah Tjahyono, Ketua Umum Asosiasi Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (Asmindo)
Kalangan industri sangat mengharap lahirnya menteri baru atau orang yang akan membawa dunia industri berjalan lebih cepat, karena setahun ini dengan adanya krisis global, industri mengalami pelambatan.
Tentu saja dibutuhkan seorang pemimpin yang diharapkan mampu membawa perubahan dan melakukan percepatan.
Jadi, kami sangat mengharapkan untuk Menteri Perindustrian adalah seorang yang darahnya sudah darah industri mempunyai pengalaman di bidang industri dan mampu memberikan kontribusi positif dan mampu berkomunikasi dengan kalangan industri. Menteri Perindustrian harus mampu membantu pengusaha dan memberikan solusi untuk kemajuan industri.
Djoko Setijowarno, Ahli Transportasi dari Unika Soegijapranata Semarang
Freddy Numberi harus belajar cepat dan tepat, bila ingin berguna sebagai Menteri Perhubungan. Bagaimanapun, presiden sudah meminta dia, maka tak ada gunanya mengkritik pilihan itu.
Saat ini, secepatnya harus mendukung dia, dan memberi masukan-masukan berharga. Yang utama harus dikerjakan adalah mengembangkan angkutan massal perkotaan dan revitalisasi kereta api. Kemudian, pengembangan penerbangan perintis, transportasi antarpulau, dan pengembangan pelayaran rakyat.
Untuk menarik kepercayaan investor asing ataupun dalam negeri untuk membangun infrastruktur transportasi, Freddy harus memberantas korupsi di dalam Dephub yang kini sedang disidik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Caranya, dengan mengetatkan pengadaan barang dan jasa. Lantas, memperketat tender.
Arif Satria, Direktur Riset dan Kajian Strategis Institut Pertanian Bogor
Rekam jejak Fadel Muhammad sebagai figur Menteri Kelautan dan Perikanan mendatang cukup memadai dalam kemampuan manajerial, kepemimpinan, dan lobi.
Namun, kemampuan itu masih harus dibuktikan dalam mengelola kebijakan kelautan dan perikanan.
Tantangan Menteri Kelautan dan Perikanan, antara lain, adalah mengembangkan industri pengolahan dan budidaya, meningkatkan nilai tambah produksi perikanan, budidaya perikanan, dan mengendalikan perikanan tangkap yang daya dukungnya semakin menurun.
Pri Agung Rakhmanto, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Reformasi Pertambangan dan Energi
Calon Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Saleh tidak memiliki rekam jejak di sektor energi dan sumber daya mineral. Idealnya, Menteri ESDM dari kalangan profesional yang punya rekam jejak di sektor ESDM.
Jika Darwin Saleh terpilih sebagai Menteri ESDM, ia membutuhkan waktu untuk beradaptasi dan belajar memahami tentang isu-isu besar di sektor ESDM. Apalagi, sektor energi dan sumber daya mineral termasuk ekonomi mikro yang membutuhkan pemahaman teknis dan spesifik.
Untuk itu, dia harus mau mendengar dan menerima masukan dari internal maupun eksternal departemen. Masukan dari eksternal amat penting mengingat birokrasi cenderung lamban. Bila hanya menjalankan jajaran birokrat, pelaksanaan pembangunan ESDM akan lamban.
Menteri yang berlatar belakang parpol dan tidak memiliki rekam jejak di sektor ESDM akan memiliki kelemahan dalam konsep dan pengalaman.
Kompas, Selasa, 20 Oktober 2009
(EVY/LKT/RYO/OSA/MAS/HAM)
Label:
esdm,
kompromi,
profesionalisme
Langganan:
Postingan (Atom)