Pasukan Batalyon Infanteri 752/VYS Sorong selaku pasukan pengawas perbatasan di selatan Papua kerap melaksanakan tugas operasi di dekat 17 tugu perbatasan Papua-Papua Niugini agar posisi tugu tersebut tetap berada di tempatnya.
Korano Nicolash LMS
Perbatasan kerap menjadi kawasan yang penuh arti mengingat perbatasan akan bercerita sekaligus merepresentasikan bagaimana kemajuan dan perhatian dari pemerintah pusat untuk memberikan pengayoman kepada masyarakat perbatasan yang jauh dari pusat pemerintahan.
Salah satu perbatasan yang mampu memberikan gambaran kemajuan atau keberhasilan bangsa ini berada di wilayah selatan Provinsi Papua, yang berbatasan langsung dengan Papua Niugini.
Secara keseluruhan jumlah tugu perbatasan yang tersebar dari wilayah utara Papua hingga ke selatan mencapai 52 buah, yang tersebar di sekitar 760 kilometer perbatasan Papua-Papua Niugini.
Jumlah tugu perbatasan yang berada di wilayah selatan Papua hanya 17 buah, yang terdapat di Kabupaten Merauke dan Kabupaten Boven Digul—hasil pemekaran Kabupaten Merauke sebagai kabupaten induknya dulu.
Tentu dengan pembagian Pemerintah Belanda dan Inggris atas Pulau Papua yang merupakan pulau terbesar di dunia ini, hampir semua masyarakat adat yang mendiami kawasan perbatasan Papua-Papua Niugini terpisah oleh tatanan kenegaraan.
Seperti masyarakat adat Muyu yang mendiami kawasan Mindiptana, Waropko, hingga Boven Digul, serta masyarakat adat Marind di sepanjang perbatasan Bupul hingga Sota dan Kondo yang berada di wilayah selatan Papua.
Saat ini dari Mindiptana-Waropko-Boven Digul-Bupul-Erambu-Sota hingga Merauke sudah ada jalan sekalipun masih berbadan tanah merah yang sedikit ditaburi semen, dengan jarak yang mencapai sekitar 550 kilometer. Jalan tersebut tidak bisa digunakan pada musim hujan.
Pos pengawasan wilayah perbatasan Papua-Papua Niugini yang dilaksanakan TNI dimulai dari Sota hingga ke Mindiptana, yang jaraknya sekitar 500 kilometer. Jumlah pos pengamanan TNI itu saat ini lebih dari 20 pos, yang dimulai dari Kondo, Yanggandur, Sota, hingga Bupul.
Dari pandangan TNI, kawasan selatan Papua ini masih termasuk kategori rawan gangguan keamanan, yakni dari kelompok yang mereka namakan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Itu sebabnya pelaksanaan tugas penjagaan keamanan di wilayah selatan Papua ini kadang dirasakan tidak memberikan rasa merdeka kepada masyarakat adat setempat.
”Bagaimana mo rasa merdeka kalau setiap kali kitorang mo ke Merauke saja harus lapor di lebih dari 15 pos. Belum lagi pulangnya. Di pos itu bukan sekadar lapor saja, tapi nanti dong tanya lagi, mo bikin apa di Merauke. Mo jual apa, mo beli apa,” kata Harry Woersok, Sekretaris Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Agung Merauke, mengutip sejumlah keluhan warga perbatasan yang ditemui.
Itu sebabnya, tambah Harry, masyarakat Merauke sempat kaget ketika ada seseorang yang bernama William Onde dikatakan sebagai pemimpin OPM di wilayah selatan Papua. Melihat namanya memang orang itu bukan berasal dari masyarakat adat setempat.
”Kagetnya masyarakat karena orang itu tempat tinggalnya di depan salah satu Pos Kostrad, yang terdapat di dalam kawasan yang sudah diserahkan kepada perusahaan Korindo untuk perkebunan kelapa sawit,” ungkapnya.
Namun, beberapa waktu lalu, lanjut Harry, ”Kami dengar orang itu sudah mati dalam kondisi mengenaskan, dengan meninggalkan utang di bar-bar dan sejumlah rumah makan yang ada di Kota Merauke.”
Anggota TNI
Suasana ketegangan akibat banyaknya jumlah anggota TNI itu tidak hanya dirasakan warga transmigrasi lokal, tetapi juga transmigran yang berada di Sota. Hanya mungkin cara mengungkapkannya yang berbeda.
”Tapi betul, kok, Mas. Di sini sekarang jauh lebih aman. Sebab, mau tentara dari satuan mana saja pasti ada. Mau Kopassus, ada. Kostrad, ada. Tentara reguler juga ada. Apalagi polisi, ada. Brimob juga ada. Pokoknya jumlahnya sudah lebih banyak dari warga Sota. Makanya sekarang kami bisa tidur tenang,” kata Ny Mulyo yang tinggal di Jalur III, kawasan Transmigrasi Sota, dengan nada yang berbeda.
Namun, saat ini kondisi tegang yang tercipta selama pelaksanaan pengamanan perbatasan di selatan Papua tersebut sudah semakin terkikis, bahkan bisa dikatakan sudah jauh menurun. ”Sebab, yang melakukan pengawasan itu satuan dari Papua sendiri, yakni Batalyon Infanteri 752/VYS (Vira Yudha Sakti) dari Sorong,” kata Urbanus Bohoji, warga transmigran lokal Sota.
Batalyon Infanteri 752/VYS berkekuatan 650 personel yang menempati 24 pos yang tersebar dari Kondo hingga Pos Kali Wanggo. Setiap pos diperkuat 22 personel, kecuali di Pos Kali Wanggo, Pos Sota, dan Pos Nowari yang jauh lebih besar anggotanya.
”Dong dari Papua sini, jadi dong tau sedikit tong pu budaya. Makanya sekarang biar pos banyak, tapi torang tara perlu lapor di semua pos, macam dulu. Sekarang dong juga tidak tanya tong mo bikin apa. Paling dong cuma tanya tong mo pi mana,” kata Frans Kukpit, juga dari Sota.
Hal serupa disampaikan Geradus Murip, warga Desa Erambu, yang katanya termasuk daerah merah dalam peta TNI. ”Sekarang tong paling lapor di Pos Kali Wanggo saja,” kata Geradus yang membonceng kedua anak dan istrinya, Lenda Tahapari, guru di Erambu, menuju Merauke.
Pusat pengamanan
Berbeda dengan satuan sebelumnya, Batalyon Infanteri 752/VYS dalam melaksanakan tugasnya lebih banyak memusatkan pengamanan pada tugu-tugu perbatasan yang jumlahnya mencapai 17 tugu itu.
”Karena itu, sedikit sekali hubungan kami dengan masyarakat adat. Kalaupun ada, hubungan kami lebih banyak untuk membantu masyarakat. Sejauh yang bisa kami berikan, seperti bantuan angkutan atau bahan makanan. Itu pun kalau ada kegiatan gereja atau pesta adat,” kata Letnan Kolonel Inf Abdurrahman, Danyon 752/VYS, yang didampingi Kapten Eko dan Kapten Dwi dari Penerangan Batalyon Infanteri 752/VYS.
Pastor Kees de Roou MSC yang sudah bertugas puluhan tahun di pedalaman Mindiptana dan Boven Digul ikut merasakan hal itu. ”Saya tiap minggu pasti turun ke Merauke untuk urus masyarakat adat punya hasil kebun karet. Jadi rasa sekali perbedaan itu,” ucapnya.
Tentu kalau TNI bertugas sesuai dengan fungsinya, yakni mengamankan tugu perbatasan agar tetap pada tempatnya, masyarakat, khususnya masyarakat adat perbatasan di selatan Papua, akan merasakan arti kehadiran mereka.
November nanti Batalyon Infanteri 752/VYS akan meninggalkan perbatasan selatan Papua-Papua Niugini. Mudah-mudahan penggantinya mampu meneruskan apa yang sudah dicapai mereka, mencuri hati masyarakat adat perbatasan.
Bukannya malah membuat perlawanan baru....
Tidak ada komentar:
Posting Komentar