Pemilu Presiden 2009 telah usai, dan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono meraih suara terbanyak. Sesuai dengan asas demokrasi, Presiden dan Wakil Presiden RI 2009-2014 adalah SBY dan Boediono. Heru Lelono
Sekali lagi atas nama demokrasi, SBY-Boediono adalah pemimpin negeri ini periode 2009-2014. Sesuai dengan amanah rakyat yang telah diemban, pasangan ini harus memiliki perangkat yang dapat membantu mereka menjalankan tugas. Dalam memilih pembantunya, pertimbangan utamanya adalah integritas, kapabilitas, dan loyalitas kerja terhadap kebijakan dan etos kerja SBY sebagai presiden.
Persis sama dengan latar belakang pilihan SBY terhadap wakil presiden terpilih, Boediono. Perjalanan sebuah organisasi pasti akan terwarnai oleh cara, gaya, atau karakter pemimpinnya. Pemerintah adalah sebuah organisasi. Jadi, sebuah kewajaran Pemerintah RI 2009-2014 akan terwarnai oleh gaya atau karakter kepemimpinan SBY.
Dalam pemilu presiden lalu, dasar pilihan rakyat terhadap SBY tidak terlepas dari pilihan terhadap karakter pribadinya. Menurut saya, sulit terbayangkan jika pemerintah ke depan ini tidak berwarna SBY, bahkan buram, luntur, karena terpengaruh oleh tarik-menarik kepentingan.
Kerja sama partai politik
Di mata rakyat, pemerintah maupun DPR secara manfaat bagi pembangunan tidak ada bedanya. Keduanya dianggap rakyat sebagai penyelenggara negara. Masuk akal karena hampir tidak mungkin pemerintah bisa menjalankan kebijakannya tanpa memiliki anggaran, sedangkan anggaran yang dibutuhkan tidak akan didapatkan bila APBN tidak disetujui DPR.
Sekali lagi, di mata rakyat, pemerintah dan DPR harus bisa dan mampu bekerja sama dengan baik. Masalahnya, kita terlalu sering mempermudah dan menyederhanakan istilah. Bekerja sama diartikan secara sempit sebagai ”segalanya setuju”. Jika sedikit atau banyak berbeda, selalu dikatakan ”oposisi”. Anggota DPR memang berasal dari partai politik, tetapi mereka juga adalah wakil rakyat.
Bekerja sama memang harus memiliki dan dilandasi pada kesamaan tujuan yang akan dicapai. Sebagai pihak yang sama-sama dipilih rakyat, pemerintah, dalam hal ini presiden, dan DPR tentu sudah memiliki kesamaan tujuan, yaitu menyejahterakan rakyat dan memajukan peradaban bangsa. Bahkan tujuan itu sebenarnya lebih bermakna sebagai kewajiban.
Bekerja sama tidak harus selalu setuju, tetapi tidak pula harus selalu berbeda. Bila setuju, harus didasari pada kesepakatan bahwa apa yang akan diputuskan benar-benar bermanfaat bagi seluruh rakyat. Berbeda pun bisa bermanfaat asal berdasarkan argumentasi yang jujur, bertanggung jawab, dan teruji alasannya. Bahkan, sebenarnya perbedaan yang ada dapat melahirkan berbagai alternatif sebelum diambil pilihan terbaik. Namun, pada akhirnya, setuju atau berbeda dalam sebuah proses, keputusan yang diambil harus menjadi keputusan bulat dan didukung bersama. Semua demi tujuan yang sama, yaitu kepentingan rakyat.
Menyusun kabinet
Masa-masa seorang presiden terpilih menyusun kabinet dan memilih menteri selalu menjadi sumber berita menarik. Banyak muncul analis dengan ragam analisisnya. Ada yang mempermasalahkan asal usul partai calon menteri, ada yang mempermasalahkan umur, ada yang mempermasalahkan jender, ada yang mempermasalahkan rekam jejak kinerja, dan banyak lagi.
Ratusan bahasan yang membanjiri media saat ini sering dinilai benar. Memang demikian adanya karena kebenaran selalu bergantung kepada faktor siapa dan bagaimana cara menilainya.
Dari semua itu, yang paling menonjol adalah berita hubungan antara Partai Demokrat, PDI-P, dan Golkar, tiga partai besar yang dalam pemilu presiden lalu saling berkompetisi. Pantaskah PDI-P dan Golkar masuk kabinet? Bahkan dari PDI-P, Taufik Kiemas menyatakan, ”Sedang berkuasa, kalah. Saat beroposisi, juga kalah. Apa salahnya sekarang berkoalisi.”
Bukankah sesuai dengan undang-undang seorang presiden adalah kepala pemerintahan dan kepala negara? Personel kabinet pasti pilihan presiden berdasarkan integritas, kapabilitas, dan loyalitas terhadap presiden. Itulah mengapa memilih menteri adalah hak prerogatif presiden. Karena itu, untuk dapat menjalankan amanah rakyat dengan benar, berilah kesempatan seorang presiden terpilih untuk bekerja dan mempertimbangkan dengan tenang pilihannya terhadap punggawa kabinetnya mendatang. Jangan ada yang menjadi calo, jangan ada partai politik yang saling menekan, sehalus apa pun. Siapa pun menterinya, dari mana pun datangnya, akhirnya yang mempertanggungjawabkan kinerja pemerintah kepada rakyat tetap presiden.
Bekerja sama tidak harus selalu sama dan setuju, juga tidak harus selalu beda, apalagi asal beda. Jika kita menempatkan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara sebagai tujuan serta di atas kepentingan masing-masing yang sempit, menjadi oposisi atau berkoalisi sama-sama bernilai. Bagi rakyat, yang penting elite penyelenggara negara, apakah itu DPR, DPRD, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan lainnya, mau dan mampu memperjuangkan kesejahteraan. Bekerja keras dan jujur bagi rakyat itu yang penting. Beroposisi atau berkoalisi, sama saja.
Heru Lelono Staf Khusus Presiden
Kamis, 10 September 2009 | 05:20 WIB
Tidak ada komentar:
Posting Komentar