Bakrie Kuasai Mayoritas

Tujuan Divestasi Saham Newmont Dikhawatirkan Tidak Tercapai

Kamis, 19 November 2009 | 03:52 WIB

Jakarta, Kompas - Kelompok usaha Bakrie menguasai mayoritas dari 14 persen saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara setelah PT Aneka Tambang batal masuk konsorsium. Hal ini dinilai tidak sesuai dengan esensi divestasi karena tidak mengedepankan kepentingan pemerintah.

Menurut Direktur Jenderal Mineral, Batu Bara dan Panas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Bambang Setiawan, Rabu (18/11), seusai pertemuan dengan pihak yang terkait divestasi saham NNT di Jakarta, pemerintah menunjuk PT Multi Daerah Bersaing (MDB), konsorsium Pemerintah Provinsi NTB dan PT Multicapital, anak perusahaan Bakrie Group, sebagai pembeli 14 persen saham divestasi PT NNT.

Keputusan ini dilakukan setelah PT Aneka Tambang, badan usaha milik negara pertambangan, batal masuk konsorsium itu. Dengan demikian, komposisi saham divestasi PT NNT 2008 dan 2009 adalah Pemprov NTB menguasai 25 persen saham dan Multicapital 75 persen.

Bambang mengaku telah berupaya agar Antam bisa ikut dalam divestasi PT NNT tahun 2006-2010 dengan menawarkan sejumlah opsi, tetapi tidak tercapai kesepakatan.

Pertama, Antam berdiri sendiri dan mengambil 15,5 persen dari 31 persen saham divestasi PT NNT, dan MDB sisanya. Kedua, Pemprov NTB, Multicapital, dan Antam dalam satu konsorsium membeli 31 persen saham NNT dengan pembagian Pemprov NTB 25 persen, Multicapital 37,5 persen, dan Antam 37,5 persen.
Opsi ketiga, MDB dan Antam dalam satu konsorsium dengan komposisi Antam 50 persen, sisanya MDB.

Kepentingan pemerintah

Menurut Koordinator Divisi Pusat Data dan Analisis Pemantau Korupsi Indonesia (ICW) Firdaus Ilyas, dengan mayoritas saham divestasi jatuh ke tangan Multicapital, proses divestasi tidak mengedepankan kepentingan pemerintah. ”Seharusnya saham divestasi diambil pemerintah pusat lewat Antam dan Pemprov NTB untuk mengamankan penerimaan negara dan bagi hasil dengan pemda,” katanya.

Ilyas menilai keputusan Menkeu Sri Mulyani Indrawati telah ditelikung Departemen ESDM. Dalam suratnya Menkeu menyatakan, Pemerintah RI akan membeli 14 persen saham divestasi NNT tahun 2008 dan 2009. Namun, surat keputusan Dirjen Minerbapum justru menyebutkan Menkeu dan Gubernur NTB akan membeli saham divestasi.

Departemen ESDM juga dinilai tidak memverifikasi nilai investasi NNT sehingga harga saham divestasi itu terlalu mahal. ”Meski demikian, pihak Bakrie berminat membelinya karena labanya besar. Selain biaya produksi paling rendah di antara anak usaha Newmont lain, royalti yang disetor ke negara hanya 1 persen dari nilai penjualan. Padahal, umumnya royalti yang disetor 3 persen,” ujarnya.

Ilyas mengkhawatirkan, dengan mayoritas saham divestasi jatuh ke Bakrie Group, ada kemungkinan saham itu digadaikan dan dibeli asing. ”Ini tidak sesuai esensi divestasi, yang bertujuan agar aset strategis dikuasai negara,” kata Ilyas. (EVY)