Kamis, 19 November 2009 | 05:11 WIB
Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengungkapkan hal tersebut di Jakarta, Rabu (18/11). Sistem pembiayaan proyek ini adalah menggunakan mekanisme kerja sama pemerintah dan swasta (public private partnership/PPP).
Menurut Hatta, mekanisme ini berarti ada kontribusi pemerintah dan swasta. Meski demikian, pemerintah belum menetapkan kontribusi yang harus diberikan, baik oleh pihak swasta maupun pemerintah.
Pembangunan Jembatan Suramadu murni pembiayaan pemerintah pusat, daerah, plus pinjaman dari Pemerintah China. Jembatan Suramadu dengan panjang 5,4 kilometer menghabiskan lebih dari Rp 4,5 triliun. Biaya Jembatan Selat Sunda sekitar Rp 117 triliun.
”Pemerintah tidak mungkin membiayai semuanya. Akan ada porsi swasta. Porsi ini akan ditetapkan setelah tiga kelompok kerja kami bentuk,” ungkapnya.
Pemerintah akan membentuk tiga kelompok kerja. Pertama, pokja teknis, yang menentukan desain dengan mengikuti kondisi dasar lautan, aspek angin, hingga gempa. Kedua, pokja pengembangan wilayah dan lingkungan. Ketiga, pokja ekonomi agar layak secara finansial dan kelembagaan. ”Sebetulnya sudah ada kajian. Jembatan dinilai jauh lebih aman buat kita. Banyak yang mengakomodasi dan bisa dikombinasi dengan kereta,” ujar Hatta.
Sebelumnya, ada satu perusahaan swasta yang sudah memasukkan usulan terkait detail konstruksi dan desain Jembatan Selat Sunda, yakni Jaringan Artha Graha melalui PT Bangungraha Sejahtera Mulia. Mereka merampungkan studi kelayakan awal (pra-feasibility study) Jembatan Selat Sunda dengan biaya saat itu lebih dari Rp 100 triliun.
Pembuatan studi kelayakan Jembatan Selat Sunda berawal dari ditandatanganinya nota perjanjian pada 3 Oktober 2007 dengan mengikutsertakan konsultan Prof Dr Wiratman Wangsadinata. Studi lebih dalam lagi masih dibutuhkan untuk menentukan struktur terbaik dari jembatan ini karena akan memiliki panjang lebih dari 30 kilometer. (OIN/ Antara)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar