Kamis, 19 November 2009 | 03:12 WIB
Semarang, Kompas - Kalangan industri, termasuk pusat perbelanjaan, mal, dan perkantoran, masih perlu menghemat listrik dua hingga tiga bulan ke depan sampai masalah pasokan listrik teratasi. Pemerintah menjanjikan krisis listrik, terutama di Jakarta dan sekitarnya, berakhir pada 19 Desember nanti.
Menteri Perindustrian MS Hidayat menegaskan hal itu di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (18/11). Penegasan itu seakan menjawab keluhan kalangan industri yang mengatakan akan kian merugi apabila krisis listrik ini tidak segera diatasi.
”Masalah listrik ini harus diselesaikan segera,” ucap Hidayat. Krisis listrik menimbulkan pemadaman bergilir di sejumlah wilayah. Proses produksi sejumlah industri pun terganggu.
Menurut Hidayat, proses produksi yang terganggu berdampak pada kepercayaan pembeli atas pemenuhan kewajiban sektor industri ini. Jika pemenuhan pesanan tidak terealisasi tepat waktu, akan berdampak pada turunnya kepercayaan pembeli.
”Harus diselesaikan Desember 2009. Kami berupaya mencarikan dana Rp 30 triliun yang dibutuhkan PT PLN (Perusahaan Listrik Negara). Tetapi, manajemen di PT PLN juga harus diperbaiki,” kata Hidayat.
Tuntut kompensasi
Dalam dialog dunia usaha dengan PT PLN dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Jateng di Semarang, Rabu, kalangan dunia usaha meminta kompensasi atas pemadaman listrik. Pelaku usaha menanggung kerugian akibat pemadaman listrik, tetapi tidak pernah ada kompensasi yang diberikan.
”Selama ini kami yang selalu menanggung kerugian akibat pemadaman, padahal kami juga membayar listrik dan kena denda jika terlambat membayar. Maka, kami minta ada timbal balik dari PT PLN terhadap dunia usaha,” kata Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jateng Djoko Santoso.
Djoko juga menuntut kepastian soal listrik. ”Hal paling utama bagi kami adalah kepastian. Jika pelayanan listrik kita seperti ini, bagaimana bisa bersaing dengan produk asing? Daya saing kita sangat lemah,” ujarnya.
Ketua API Komisariat Daerah Semarang Agung Wahono menambahkan, masalah suplai listrik selalu terjadi dari waktu ke waktu. ”Kami selalu menanggung hal-hal yang seharusnya tidak perlu kami tanggung. Mesin dan bahan baku rusak, dan akibatnya pada keterlambatan penyelesaian pesanan,” ungkapnya.
General Manager PT PLN Distribusi Jateng-DIY Ferry Krisna mengatakan, pasokan listrik yang terganggu di Jateng sudah dapat diatasi per 16 November 2009. ”Kami sangat menyadari dunia usaha membutuhkan kepastian. Namun, hingga saat ini belum ada early warning system (sistem peringatan dini) untuk unit di bawah 600 megawatt,” katanya.
Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Pusat Erwin Aksa Mahmud mendesak pemerintah menghentikan ekspor gas agar produksi gas bisa dioptimalkan untuk menutupi kebutuhan energi dalam negeri.
”Mengalirnya ekspor gas ke luar negeri adalah salah satu pangkal krisis energi. Indonesia punya banyak pembangkit listrik tenaga gas. Namun, karena minimnya stok gas dalam negeri, akhirnya beralih ke solar yang harganya jauh lebih mahal ketimbang gas,” ujar Erwin Aksa saat dihubungi dari Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu. (UTI/NAR)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar