Selamat Tinggal Perdamaian

Rencana Mahmoud Abbas untuk tidak mencalonkan diri lagi dalam pemilu presiden Palestina awal tahun depan memunculkan kekhawatiran atas masa depan proses perdamaian.

Abbas dikenal konsisten mengedepankan negosiasi penyelesaian Israel-Palestina.

Banyak yang mengaitkan keputusan itu dengan kekecewaan Abbas atas AS yang dinilai tidak mendukung perdamaian, seperti sikap AS dalam pembangunan permukiman Yahudi. Yang penting bagi Palestina--dibandingkan dengan mencari tahu alasan dan untuk apa keputusan itu diambil--adalah menyiapkan regenerasi kepemimpinan secara damai.

Regenerasi

Sebagai tangan kanan Yasser Arafat, Abbas dianggap bagian rezim lama Palestina, menjadikan posisi politiknya sering dipertanyakan. Munculnya Marwan Barghouti, kandidat presiden dalam pemilu terdahulu, atau upaya kudeta oleh Mohammad Dahlan adalah salah satu contoh. Hal ini merupakan bagian konflik kelompok muda dan tua Fatah, berakar pada ketidakpuasan generasi muda Fatah terhadap ”pembantu Arafat”. Mundurnya Abbas dari politik Palestina akan membuka perubahan yang berdampak pembaruan kebijakan dan ide dasar perdamaian.

Tidak seperti hilangnya Arafat dari politik Palestina, pilihan untuk memberikan sinyal yang dilakukan Abbas akan dimanfaatkan untuk menjaga regenerasi berjalan lancar. Sebagai dasar, Abbas telah melakukan aneka perubahan, berpusat pada upaya membuka jalur politik bagi kelompok muda. Reformasi terhadap komite pusat atau dewan revolusioner dalam Fatah telah memberikan akses lebih besar bagi kemunculan generasi muda Fatah. Pelaksanaan kongres Fatah menjadi indikasi lain bagi regenerasi ala Abbas dalam tubuh Fatah.

Upaya regenerasi ini akan berdampak positif pada citra Fatah yang terkikis beberapa tahun terakhir karena korupsi dan mismanajemen. Pilihan ini akan meningkatkan daya tawar Fatah vis-à-vis Hamas dalam pemilu legislatif yang akan digelar hampir bersamaan. Menciptakan sinergi antara kelompok muda dan tua menjadi pekerjaan tersendiri.

Perimbangan kekuasaan

Hal lain yang perlu mendapat perhatian terkait rencana Abu Mazen adalah program reformasi sistem ketatanegaraan. Salah satu kelemahan yang sering dimanfaatkan dalam perdamaian adalah dominasi peran presiden dalam sistem politik Palestina.

Proses perdamaian sering hadir sebagai one man show dari sisi Palestina. Pemusatan kekuasaan di tangan memungkinkan presiden mengontrol hasil perdamaian dalam bentuk apa pun tanpa perlu dikonsultasi dengan cabang-cabang kekuasaan lain. Akibatnya, keputusan berdamai sering dipandang mengingkari kebutuhan mendasar publik. Tidak jarang, keputusan berdamai menimbulkan perpecahan kian lebar. Situasi ini menjadi ciri utama politik perdamaian di Palestina sejak penandatanganan Oslo.

Kondisi perimbangan kekuasaan harus mulai ditumbuhkan untuk bisa menjadikan proses perdamaian sebagai urusan semua pihak. Meski hal ini akan menyulitkan negosiasi damai, penolakan terhadap hasil negosiasi damai akan menjadi minimal. Selain itu, langkah ini juga akan mampu memperbaiki perseteruan intra-Palestina yang sebenarnya berpusat pada keinginan untuk menggapai kekuasaan dan ketidaksepakatan mengenai skema perdamaian.
Kinerja Abbas dalam hal ini memang belum maksimal. Meski membuka saluran bagi masuknya berbagai kelompok di luar PLO untuk terlibat kehidupan demokrasi, beberapa pembenahan perlu dilakukan. Tantangan terbesar untuk program pembenahan ini, selain niat kuat politik, adalah gangguan kondisi eksternal. Rencana yang digulirkan Abbas bisa dijadikan pijakan untuk menumbuhkan niatan politik itu. Abbas akan dikenal sebagai penjaga proses transisi menuju Palestina yang lebih baik.

Tantangan

Selain itu, keputusan Abbas memunculkan dua tantangan mendesak untuk dilakukan.
Pertama, upaya untuk membangun kondisi yang kondusif di dalam negeri. Siapa pun bisa memanfaatkan keputusan Abbas, baik mereka yang ada di Fatah maupun Hamas, untuk memaksimalkan posisi politiknya menjelang pemilu. Kedewasaan untuk tidak mengambil keuntungan dengan kekerasan, atau memaksimalkan akumulasi sumber kekerasan, menjadi penting.
Dalam kebutuhan ini, peringatan dini Abbas harus dilihat sebagai kesempatan untuk bertarung di gelanggang politik sekaligus membangun jejaring dalam menghadapi pemilu secara fair. Upaya rekonsiliasi yang difasilitasi Mesir dapat diarahkan dalam kebutuhan ini.

Kedua, meyakinkan pihak luar, terutama donor. Proses perdamaian terikat aliran dana para donor. Mundurnya figur Abbas yang identik dengan perdamaian akan memunculkan tantangan untuk meyakinkan donor bahwa stabilitas di Palestina dan niatan untuk menggelar proses perdamaian akan tetap terjaga.

Keberhasilan dari upaya itu akan ditentukan kemampuan para pihak di Palestina untuk tetap teduh hingga pelaksanaan pemilu. Kebutuhan untuk menjaga kondisi teduh ini akan jadi kian sulit mengingat provokasi Israel terus berlangsung. Kemampuan aneka kelompok Palestina untuk menahan diri dari provokasi Israel menjadi hal penting.

Jika memang Abu Mazen memilih mengakhiri karier politiknya pada pemilu mendatang, hal itu harus dipandang sebagai sebuah kesempatan untuk memperbarui proses perdamaian dan bukan sebagai sinyal kematian proses perdamaian.

Broto Wardoyo Pengajar di Departemen Ilmu Hubungan Internasional UI

Selamat Tinggal Perdamaian

Rencana Mahmoud Abbas untuk tidak mencalonkan diri lagi dalam pemilu presiden Palestina awal tahun depan memunculkan kekhawatiran atas masa depan proses perdamaian.

Abbas dikenal konsisten mengedepankan negosiasi penyelesaian Israel-Palestina.

Banyak yang mengaitkan keputusan itu dengan kekecewaan Abbas atas AS yang dinilai tidak mendukung perdamaian, seperti sikap AS dalam pembangunan permukiman Yahudi. Yang penting bagi Palestina--dibandingkan dengan mencari tahu alasan dan untuk apa keputusan itu diambil--adalah menyiapkan regenerasi kepemimpinan secara damai.

Regenerasi

Sebagai tangan kanan Yasser Arafat, Abbas dianggap bagian rezim lama Palestina, menjadikan posisi politiknya sering dipertanyakan. Munculnya Marwan Barghouti, kandidat presiden dalam pemilu terdahulu, atau upaya kudeta oleh Mohammad Dahlan adalah salah satu contoh. Hal ini merupakan bagian konflik kelompok muda dan tua Fatah, berakar pada ketidakpuasan generasi muda Fatah terhadap ”pembantu Arafat”. Mundurnya Abbas dari politik Palestina akan membuka perubahan yang berdampak pembaruan kebijakan dan ide dasar perdamaian.

Tidak seperti hilangnya Arafat dari politik Palestina, pilihan untuk memberikan sinyal yang dilakukan Abbas akan dimanfaatkan untuk menjaga regenerasi berjalan lancar. Sebagai dasar, Abbas telah melakukan aneka perubahan, berpusat pada upaya membuka jalur politik bagi kelompok muda. Reformasi terhadap komite pusat atau dewan revolusioner dalam Fatah telah memberikan akses lebih besar bagi kemunculan generasi muda Fatah. Pelaksanaan kongres Fatah menjadi indikasi lain bagi regenerasi ala Abbas dalam tubuh Fatah.

Upaya regenerasi ini akan berdampak positif pada citra Fatah yang terkikis beberapa tahun terakhir karena korupsi dan mismanajemen. Pilihan ini akan meningkatkan daya tawar Fatah vis-à-vis Hamas dalam pemilu legislatif yang akan digelar hampir bersamaan. Menciptakan sinergi antara kelompok muda dan tua menjadi pekerjaan tersendiri.

Perimbangan kekuasaan

Hal lain yang perlu mendapat perhatian terkait rencana Abu Mazen adalah program reformasi sistem ketatanegaraan. Salah satu kelemahan yang sering dimanfaatkan dalam perdamaian adalah dominasi peran presiden dalam sistem politik Palestina.

Proses perdamaian sering hadir sebagai one man show dari sisi Palestina. Pemusatan kekuasaan di tangan memungkinkan presiden mengontrol hasil perdamaian dalam bentuk apa pun tanpa perlu dikonsultasi dengan cabang-cabang kekuasaan lain. Akibatnya, keputusan berdamai sering dipandang mengingkari kebutuhan mendasar publik. Tidak jarang, keputusan berdamai menimbulkan perpecahan kian lebar. Situasi ini menjadi ciri utama politik perdamaian di Palestina sejak penandatanganan Oslo.

Kondisi perimbangan kekuasaan harus mulai ditumbuhkan untuk bisa menjadikan proses perdamaian sebagai urusan semua pihak. Meski hal ini akan menyulitkan negosiasi damai, penolakan terhadap hasil negosiasi damai akan menjadi minimal. Selain itu, langkah ini juga akan mampu memperbaiki perseteruan intra-Palestina yang sebenarnya berpusat pada keinginan untuk menggapai kekuasaan dan ketidaksepakatan mengenai skema perdamaian.
Kinerja Abbas dalam hal ini memang belum maksimal. Meski membuka saluran bagi masuknya berbagai kelompok di luar PLO untuk terlibat kehidupan demokrasi, beberapa pembenahan perlu dilakukan. Tantangan terbesar untuk program pembenahan ini, selain niat kuat politik, adalah gangguan kondisi eksternal. Rencana yang digulirkan Abbas bisa dijadikan pijakan untuk menumbuhkan niatan politik itu. Abbas akan dikenal sebagai penjaga proses transisi menuju Palestina yang lebih baik.

Tantangan

Selain itu, keputusan Abbas memunculkan dua tantangan mendesak untuk dilakukan.
Pertama, upaya untuk membangun kondisi yang kondusif di dalam negeri. Siapa pun bisa memanfaatkan keputusan Abbas, baik mereka yang ada di Fatah maupun Hamas, untuk memaksimalkan posisi politiknya menjelang pemilu. Kedewasaan untuk tidak mengambil keuntungan dengan kekerasan, atau memaksimalkan akumulasi sumber kekerasan, menjadi penting.
Dalam kebutuhan ini, peringatan dini Abbas harus dilihat sebagai kesempatan untuk bertarung di gelanggang politik sekaligus membangun jejaring dalam menghadapi pemilu secara fair. Upaya rekonsiliasi yang difasilitasi Mesir dapat diarahkan dalam kebutuhan ini.

Kedua, meyakinkan pihak luar, terutama donor. Proses perdamaian terikat aliran dana para donor. Mundurnya figur Abbas yang identik dengan perdamaian akan memunculkan tantangan untuk meyakinkan donor bahwa stabilitas di Palestina dan niatan untuk menggelar proses perdamaian akan tetap terjaga.

Keberhasilan dari upaya itu akan ditentukan kemampuan para pihak di Palestina untuk tetap teduh hingga pelaksanaan pemilu. Kebutuhan untuk menjaga kondisi teduh ini akan jadi kian sulit mengingat provokasi Israel terus berlangsung. Kemampuan aneka kelompok Palestina untuk menahan diri dari provokasi Israel menjadi hal penting.

Jika memang Abu Mazen memilih mengakhiri karier politiknya pada pemilu mendatang, hal itu harus dipandang sebagai sebuah kesempatan untuk memperbarui proses perdamaian dan bukan sebagai sinyal kematian proses perdamaian.

Broto Wardoyo Pengajar di Departemen Ilmu Hubungan Internasional UI

Manuver Israel soal Perdamaian

Seiring dengan makin kuatnya polemik antara pejabat Israel dan Palestina soal pembangunan permukiman Yahudi terakhir ini, tiba-tiba harian terkemuka Israel, ”Haaretz”, Selasa (1/9), mengklaim telah mendapatkan bocoran informasi tentang garis besar rencana perdamaian Amerika Serikat di Timur Tengah. Musthafa Abd Rahman

Diungkapkan, rencana damai AS itu terdiri dari tiga butir. Pertama, perundingan damai berdasarkan peta perdamaian (road map) tahun 2003. Kedua, tenggat perundingan damai selama dua tahun terhitung mulai akhir September 2009. Ketiga, AS akan ikut serta aktif dalam proses perundingan damai itu dan bahkan ikut duduk dalam satu meja dengan tim perunding Israel dan Palestina.

Sejumlah pejabat Israel, di antaranya Presiden Israel Shimon Peres, Senin lalu juga mengungkapkan bahwa sedang dirancang secara serius digelarnya pertemuan puncak segitiga antara Presiden AS Barack Obama, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, dan Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas di sela Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York pada 23 September mendatang.

Dikatakan pula, dalam forum pertemuan segitiga itu, Presiden Obama akan mengumumkan secara resmi dimulainya lagi perundingan damai Israel-Palestina itu.

Ketua Komisi Luar Negeri Uni Eropa Javier Solana, yang kini sedang mengadakan lawatan ke Timur Tengah, dalam temu pers dengan PM Palestina Salam Fayyad, Senin lalu, membenarkan bahwa ada program untuk memulai lagi proses perdamaian Timur Tengah bersamaan dengan pembukaan Sidang Majelis Umum PBB di New York akhir September ini.

Solana mengakui, Israel dan AS hingga saat ini belum mencapai kesepakatan soal pembekuan pembangunan permukiman Yahudi, tetapi kesepakatan itu mungkin bisa dicapai di sela Sidang Majelis Umum PBB.

Tren pejabat dan media massa Israel saat ini kembali melakukan manuver tentang isu perdamaian itu, tampaknya mereka kini sedang memainkan kartu ”berlomba dengan waktu” (mengejar waktu Sidang Majelis Umum PBB akhir September ini) untuk menekan Palestina agar bersedia memberikan konsesi soal pembangunan permukiman Yahudi.

Dengan kata lain, Israel ingin menyampaikan kepada Palestina bahwa AS dan masyarakat internasional menghendaki forum Sidang Majelis Umum PBB itu, yang tinggal dua pekan lagi, sebagai titik tolak dimulainya perundingan damai Israel-Palestina yang macet total sejak Desember tahun lalu.

Karena itu, tidak ada waktu lagi untuk berpolemik terus soal isu permukiman Yahudi. Yakni, terima saja apa pun kesepakatan yang dicapai AS dan Israel menyangkut isu permukiman Yahudi itu.

Dalam upaya terus menekan Arab dan Palestina, harian Haaretz menyampaikan pula semacam jalan kompromi yang bisa dicapai untuk dapat memulai lagi perundingan damai.

Jalan kompromi itu adalah Israel mengumumkan membekukan pembangunan permukiman Yahudi selama 9 hingga 12 bulan.

Adapun negara-negara Arab melakukan pula langkah normalisasi terbatas, seperti kantor dagang Israel diizinkan kembali dibuka di Qatar, Maroko, dan Tunisia, serta sejumlah negara Arab bersedia memberikan visa turis kepada turis atau pengusaha Israel untuk berkunjung ke negara-negara Arab tersebut.

Harian Haaretz juga memberitakan, Utusan Khusus AS untuk Timur Tengah George Mitchell akan mengumumkan sebuah kesepakatan ”membangun rasa saling percaya” yang disetujui Israel dan Palestina hingga memungkinkan proses perdamaian itu dimulai.

Selain itu juga untuk terus mencari dukungan internasional tentang sikapnya menyangkut proses perdamaian mendatang, Israel melakukan lobi internasional. Menteri Luar Negeri Israel Avigdor Lieberman, misalnya, kini sedang melakukan lawatan ke Afrika untuk menjelaskan sikap Israel tentang isu perdamaian. Pekan lalu, PM Israel Benjamin Netanyahu juga melakukan kunjungan ke Inggris dan Jerman dengan misi yang sama.

Diberitakan pula, utusan khusus PM Netanyahu untuk perundingan Israel-Palestina, Yizthak Molcho, dan pejabat teras Kementerian Pertahanan Israel, Mike Herzog, telah berangkat menuju Washington pada Senin lalu untuk melakukan pembicaraan dengan George Mitchell.

Molcho dan Herzog diberitakan telah berhasil melakukan pembicaraan yang produktif dengan Mitchell dalam upaya mencapai kesepakatan tentang syarat-syarat yang memungkinkan proses perdamaian dimulai lagi.

Sikap Palestina

Pihak Palestina tentu membaca manuver Israel itu. Presiden Palestina Mahmoud Abbas menanggapi manuver Israel itu dengan melakukan lawatan pula ke sejumlah negara Arab dan Eropa.

Presiden Mahmoud Abbas kepada televisi Aljazeera menegaskan, jika tidak ada pembekukan pembangunan permukiman Yahudi, maka tidak akan ada pertemuan dengan PM Netanyahu.

Pejabat senior faksi Fatah, Nabil Shaath, juga menyatakan, hanya pembekuan secara total pembangunan permukiman Yahudi dan kesediaan Israel menerima berdirinya negara Palestina yang berdaulat adalah syarat yang memungkinkan perundingan damai bisa segera dimulai lagi.

Perunding senior PLO, Saeb Erekat, dalam wawancara dengan harian Al Hayat menyatakan pula, Palestina tetap berpegang teguh bahwa perundingan damai dengan Israel hanya bisa dimulai jika Israel membekukan semua jenis pembangunan permukiman Yahudi di Tepi Barat dan Jerusalem Timur.

Sikap Palestina itu didukung Mesir dan Liga Arab. Presiden Mesir Hosni Mubarak dan Sekretaris Jenderal Liga Arab Amr Mousa ketika menerima Javier Solana di Kairo, Rabu lalu, menyatakan, sikap dunia Arab adalah Israel harus membekukan semua jenis pembangunan permukiman Yahudi bila ingin perundingan damai segera dimulai.

Di tengah manuver Israel dan sikap bertahan Palestina itu, kini menunggu lawatan baru George Mitchell ke Timur Tengah pada pertengahan September nanti untuk mendapatkan kejelasan bagaimana format finalnya tentang syarat-syarat yang memungkinkan proses perdamaian dimulai kembali.