Pasukan Garda Revolusi Islam Iran, IRGG, didirikan setelah revolusi Iran dengan tugas melindungi sistem Islam negara itu dan sebagai penyeimbang angkatan bersenjata. Sejak itu unit ini menjadi kekuatan militer, politik dan ekonomi berpengaruh di Iran dengan hubungan yang dekat dengan Pemimpin Terintti, Ayatollah Khamanei dan Presiden Mahmoud Ahmadinejad yang mantan anggota unit ini. Pasukan ini diperkirakan memiliki 125.000 tentara aktif dan memiliki angkatan darat, laut dan udara tersendiri. Serta menguasai senjata strategis milik Iran. Garda Revolusi juga mengendalikan unit paramiliter Pasukan Perlawanan Basij dan sejumlah yayasan yang menguasai sebagian besar perekonomian negara itu. Kekuatan dan pengaruh Garda Revolusi sangat besar sehingga pemerintah Amerika Serikat menyebutnya satu "penguasa senjata penghancur masal" dan bagian operasi luar negeri, Pasukan Quds, "pendukung terorisme". Penjaga Revolusi Sebelum revolusi tahun 1979, Shah Muhammad Reza Pahlavi sangat tergantung pada kekuatan militer untuk menjaga keamanan nasional dan juga kekuasaannya. Setelah itu, pihak berwenang Islam yang baru yang dipimpin Ayatollah Ruhollah Khomeini, sadar bahwa mereka membutuhkan pasukan yang kuat untuk menyatukan kepemimpinan mereka dengan ide-ide revolusi.
Untuk itu para ulama membuat satu undang-undang dasar baru yang mengatur bahwa angkatan bersenjata reguler, Artesh, bertugas menjaga perbatasan negara dan mempertahankan ketertiban dalam negeri, sementara Garda Revolusi, Pasdaran, bertugas melindingi sistem Islam Iran. Pada prakteknya, tugas tersebut seringkali tumpang tindih karena Garda Revolusi juga membantu menjaga ketertiban masyarakat dan membentuk pasukan angkatan darat, laut dan udara sendiri. Meski jumlah tentaranya 200.000 lebih sedikit dibandingkan militer reguler, Garda Revolusi dianggap sebagai kekuatan militer yang dominan di Iran dan berada di balik sejumlah operasi militer besar negara itu. Pada bulan Maret 2009, Angkatan Laut Garda Revolusi lah yang terlibat dalam pertikaian diplomatik dengan Inggris setelah menahan 15 tentara angkatan laut Inggris yang sedang berpatroli di mulut jalur Shatt al-Arab yang memisahkan Iran dan Irak. Amerika Serikat juga menuduh unit luar negeri Garda Revolusi yang berjumlah 15.000, Pasukan Quds, memasok projektil bahan peledak, EFP, yang merupakan bom pinggir jalan yang kuat, bagi militan Shiah di Irak. Pasukan ini diyakini menempatkan agen di kedutaan besar Iran di seluruh dunia dan dituduh melakukan operasi intelijen dan mengorganisir kamp pelatihan serta pengiriman senjata untuk kelompok militan asing yang didukung Iran seperti Hezbollah. Sektor sipil Garda Revolusi juga ada di badan-badan sipil, dan mengendalikan Pasukan Perlawanan Basif, milisi sukarela Islam yang terdiri dari 90.000 orang yang memiliki kemampuan memobilisasi hampir 1 juta orang. Basij, atau Mobilisasi Kaum Tertindas, sangat setia pada revolusi yang seringkali dikerahkan ke jalan-jalan saat terjadi krisis untuk membubarkan kaum pembangkang.
Kekuatan besar, ditambah dukungan besar dari Pemimpin Tertinggi, membuat Garda Revolusi menjadi pemain penting dalam panggung politik Iran. Ayatollah Ali Khamanei - yang juga komandan tertinggi angkatan bersenjata - diyakini mempergunakan kekuasaannya untuk memperluas pengaruhnya dan juga Garda Revolusi dengan menunjuk sejumlah anggota Garda menempati jabatan politik tertinggi dan mempergunakan kekuasaan untuk menekan kaum pembangkang dan pendukung reformasi. Setelah terpilih di tahun 2005, Presiden Ahmadijenad menunjuk sejumlah veteran Garda Revolusi menjadi anggota kabinet penting. Garda Revolusi juga diperkirakan menguasai sekitar sepertiga perekonomian Iran melalui sejumlah anak perusahaan dan yayasan. Unit konstruksi Garda Revolusi, Khatam-ol-Anbia, GHORB, mendapat proyek pembangunan dan permesinan bernilai miliaran dolar, proyek itu antara lain mengoperasikan bandara internasional Teheran yang baru. Garda Revolusi juga disebut memiliki atau mengendalikan sejumlah laboratorium universitas, perusahaan senajta dan pabrik mobil. Harian Financial Times memperkirakan sekitar 30% operasi Garda Revolusi adalah bisnis, dengan pendapatan diperkirakan mencapai $2 miliar setiap tahun. | ||||||||||||
Tampilkan postingan dengan label kabinet iran. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label kabinet iran. Tampilkan semua postingan
09 November 2009
Profil: Garda Revolusi Iran
19 Oktober 2009
KABINET; Wakil Parpol Masih Mendominasi
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beristirahat sejenak setelah mewawancarai calon menteri dengan menemui parawartawan di kediaman Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Minggu(18/10). Ikutmendampingidi antaranyawakil presidenterpilih, Boediono.
Bogor-Presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono dan wakil presiden terpilih Boediono, Minggu (18/10), kembali mewawancarai calon menteri yang akan duduk di kabinet periode 2009-2014. Wakil partai politik masih mendominasi. Dari 30 calon menteri yang telah dipanggil, 17 orang di antaranya adalah fungsionaris parpol atau diusulkan parpol.
Sebelumnya, Sabtu lalu, presiden dan wakil presiden terpilih memanggil 16 calon menteri. Sembilan dari 16 orang yang dipanggil berasal dari parpol. Kemarin, dari 14 orang yang dipanggil, delapan dari parpol. Calon menteri lain akan dipanggil Senin ini. Sementara 14 calon menteri, yang sudah dipanggil hari Sabtu, kemarin menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit TNI Angkatan Darat, Jakarta.
Di sela-sela wawancara dengan calon menteri di Puri Cikeas Indah, Bogor, Jawa Barat, Yudhoyono meluangkan waktu keluar ke halaman pendapa, tempat para wartawan menunggu. Presiden mengemukakan, dari hasil wawancara, ia menilai para calon menteri sudah memenuhi standar yang diharapkan. Meski demikian, proses seleksi belum selesai sampai pelantikan yang dijadwalkan hari Kamis.
Ketika ditanya apakah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan terakomodasi di kabinet, Presiden Yudhoyono mengatakan, ”Lho, kok, nanya ke saya. Tanya yang di sana.”
Namun, sejumlah pengamat politik dari Universitas Indonesia, seperti Maswadi Rauf dan Arbi Sanit, mengkhawatirkan komposisi menteri tersebut.
Mengagetkan
Menurut Maswadi, salah satu masalah yang akan dikritik masyarakat adalah penempatan calon menteri yang tidak sesuai dengan keahlian. Beberapa calon menteri yang dipanggil memang mengagetkan karena prestasinya belum diketahui. ”Ini sama saja dengan pembentukan kabinet tahun 2004. Jadi, setelah pelantikan, pasti ada tuntutan untuk reshuffle (merombak) kabinet,” kata Maswadi.
Melihat nama calon menteri yang dipanggil, Arbi Sanit menilai Yudhoyono tidak ingin ada pihak yang berseberangan dengannya. Oleh karena itu, ia merangkul semuanya dengan memberikan jabatan menteri. Ini terlihat dari daftar calon menteri yang lebih dominan berasal dari parpol daripada dari kalangan profesional.
”Konsekuensinya, kabinet diragukan akan memenuhi target. Kayak gitu mau target ekonomi naik 2010. Kinerja kabinet kita tak hanya sama, tapi akan turun,” kata Arbi.
Namun, sejumlah menteri yang dipanggil kemarin umumnya menyatakan siap melaksanakan amanah menjadi menteri.
Darwin Zahedy Saleh, Ketua Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrat Bidang Ekonomi dan Keuangan, merupakan calon menteri pertama yang diwawancarai. ”Secara spesifik kami diminta memerhatikan masalah investasi, infrastruktur, dan ketersediaan pasokan energi agar investasi tumbuh lebih tinggi dan lebih cepat,” ujar Darwin.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia MS Hidayat juga diwawancarai. ”Saya diberi tahu Aburizal Bakrie (Ketua Umum Partai Golkar) bahwa saya dinominasikan oleh Golkar untuk menjadi salah satu menteri,” ujar Hidayat.
Posisi Menteri Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal diperkirakan akan ditempati Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Helmy Faishal Zaini.
Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan mengaku diminta memberikan perhatian antara lain pada persoalan tumpang tindih lahan di berbagai kawasan dan kebakaran lahan.
Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR pada 2004-2009 dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Suharso Monoarfa diprediksi menjadi Menteri Perumahan Rakyat, sedangkan anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat, EE Mangindaan, diperkirakan menjadi Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
Ketua Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera Suharna Surapranata mengungkapkan, ”Presiden dan wapres memberikan target-target yang harus dicapai.”
Patrialis Akbar dari Partai Amanat Nasional mendapat amanat untuk lebih mengoordinasikan perlindungan hak asasi manusia (HAM) dengan Komisi Nasional HAM dan lembaga swadaya masyarakat.
Kalangan nonparpol
Pada hari kedua, satu-satunya menteri pada Kabinet Indonesia Bersatu periode 2004-2009 yang dipanggil untuk diminta kembali menjabat adalah Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto.
Gusti Muhammad Hatta, guru besar bidang budidaya hutan Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, juga dipanggil ke Cikeas.
Ahli bedah mata, Nila Moeloek, yang juga guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, mengungkapkan, tugasnya antara lain meningkatkan pencapaian sasaran tujuan pembangunan milenium.
Gita Wirjawan, Komisaris PT Pertamina (Persero) dan Presiden Direktur Ancora Limited, mengaku diberi amanah untuk hal-hal yang berkaitan dengan arus modal asing dan investasi.
Posisi Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara diperkirakan akan diberikan kepada Mustafa Abubakar yang saat ini masih menjabat sebagai Direktur Utama Perum Bulog.
Secara terpisah, Wapres Jusuf Kalla, Minggu siang, menghadiri acara silaturahim pegawai dan keluarga Kantor Sekretariat Wapres, sekaligus juga perpisahan dengan pimpinan dan pegawai, di halaman Istana Bogor.
”Karena Selasa (20/10) besok Pak Boediono sudah bekerja sebagai wapres, tentu harus dibantu sebagaimana layaknya dengan baik dan sungguh-sungguh seperti kalian membantu saya hari ini dan kemarin,” ujar Kalla. (ELD/EDN/SIE/DAY/HAR)
Kompas, Senin, 19 Oktober 2009
Bogor-Presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono dan wakil presiden terpilih Boediono, Minggu (18/10), kembali mewawancarai calon menteri yang akan duduk di kabinet periode 2009-2014. Wakil partai politik masih mendominasi. Dari 30 calon menteri yang telah dipanggil, 17 orang di antaranya adalah fungsionaris parpol atau diusulkan parpol.
Sebelumnya, Sabtu lalu, presiden dan wakil presiden terpilih memanggil 16 calon menteri. Sembilan dari 16 orang yang dipanggil berasal dari parpol. Kemarin, dari 14 orang yang dipanggil, delapan dari parpol. Calon menteri lain akan dipanggil Senin ini. Sementara 14 calon menteri, yang sudah dipanggil hari Sabtu, kemarin menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit TNI Angkatan Darat, Jakarta.
Di sela-sela wawancara dengan calon menteri di Puri Cikeas Indah, Bogor, Jawa Barat, Yudhoyono meluangkan waktu keluar ke halaman pendapa, tempat para wartawan menunggu. Presiden mengemukakan, dari hasil wawancara, ia menilai para calon menteri sudah memenuhi standar yang diharapkan. Meski demikian, proses seleksi belum selesai sampai pelantikan yang dijadwalkan hari Kamis.
Ketika ditanya apakah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan terakomodasi di kabinet, Presiden Yudhoyono mengatakan, ”Lho, kok, nanya ke saya. Tanya yang di sana.”
Namun, sejumlah pengamat politik dari Universitas Indonesia, seperti Maswadi Rauf dan Arbi Sanit, mengkhawatirkan komposisi menteri tersebut.
Mengagetkan
Menurut Maswadi, salah satu masalah yang akan dikritik masyarakat adalah penempatan calon menteri yang tidak sesuai dengan keahlian. Beberapa calon menteri yang dipanggil memang mengagetkan karena prestasinya belum diketahui. ”Ini sama saja dengan pembentukan kabinet tahun 2004. Jadi, setelah pelantikan, pasti ada tuntutan untuk reshuffle (merombak) kabinet,” kata Maswadi.
Melihat nama calon menteri yang dipanggil, Arbi Sanit menilai Yudhoyono tidak ingin ada pihak yang berseberangan dengannya. Oleh karena itu, ia merangkul semuanya dengan memberikan jabatan menteri. Ini terlihat dari daftar calon menteri yang lebih dominan berasal dari parpol daripada dari kalangan profesional.
”Konsekuensinya, kabinet diragukan akan memenuhi target. Kayak gitu mau target ekonomi naik 2010. Kinerja kabinet kita tak hanya sama, tapi akan turun,” kata Arbi.
Namun, sejumlah menteri yang dipanggil kemarin umumnya menyatakan siap melaksanakan amanah menjadi menteri.
Darwin Zahedy Saleh, Ketua Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrat Bidang Ekonomi dan Keuangan, merupakan calon menteri pertama yang diwawancarai. ”Secara spesifik kami diminta memerhatikan masalah investasi, infrastruktur, dan ketersediaan pasokan energi agar investasi tumbuh lebih tinggi dan lebih cepat,” ujar Darwin.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia MS Hidayat juga diwawancarai. ”Saya diberi tahu Aburizal Bakrie (Ketua Umum Partai Golkar) bahwa saya dinominasikan oleh Golkar untuk menjadi salah satu menteri,” ujar Hidayat.
Posisi Menteri Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal diperkirakan akan ditempati Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Helmy Faishal Zaini.
Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan mengaku diminta memberikan perhatian antara lain pada persoalan tumpang tindih lahan di berbagai kawasan dan kebakaran lahan.
Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR pada 2004-2009 dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Suharso Monoarfa diprediksi menjadi Menteri Perumahan Rakyat, sedangkan anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat, EE Mangindaan, diperkirakan menjadi Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
Ketua Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera Suharna Surapranata mengungkapkan, ”Presiden dan wapres memberikan target-target yang harus dicapai.”
Patrialis Akbar dari Partai Amanat Nasional mendapat amanat untuk lebih mengoordinasikan perlindungan hak asasi manusia (HAM) dengan Komisi Nasional HAM dan lembaga swadaya masyarakat.
Kalangan nonparpol
Pada hari kedua, satu-satunya menteri pada Kabinet Indonesia Bersatu periode 2004-2009 yang dipanggil untuk diminta kembali menjabat adalah Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto.
Gusti Muhammad Hatta, guru besar bidang budidaya hutan Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, juga dipanggil ke Cikeas.
Ahli bedah mata, Nila Moeloek, yang juga guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, mengungkapkan, tugasnya antara lain meningkatkan pencapaian sasaran tujuan pembangunan milenium.
Gita Wirjawan, Komisaris PT Pertamina (Persero) dan Presiden Direktur Ancora Limited, mengaku diberi amanah untuk hal-hal yang berkaitan dengan arus modal asing dan investasi.
Posisi Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara diperkirakan akan diberikan kepada Mustafa Abubakar yang saat ini masih menjabat sebagai Direktur Utama Perum Bulog.
Secara terpisah, Wapres Jusuf Kalla, Minggu siang, menghadiri acara silaturahim pegawai dan keluarga Kantor Sekretariat Wapres, sekaligus juga perpisahan dengan pimpinan dan pegawai, di halaman Istana Bogor.
”Karena Selasa (20/10) besok Pak Boediono sudah bekerja sebagai wapres, tentu harus dibantu sebagaimana layaknya dengan baik dan sungguh-sungguh seperti kalian membantu saya hari ini dan kemarin,” ujar Kalla. (ELD/EDN/SIE/DAY/HAR)
Kompas, Senin, 19 Oktober 2009
04 September 2009
Kabinet Iran Disetujui
TEHeRAN, kamis - Parlemen Iran, Kamis (3/9), memutuskan mendukung sebagian besar usulan menteri kabinet yang disampaikan Presiden Mahmoud Ahmadinejad. Parlemen menyetujui satu pos menteri diisi seorang perempuan, tetapi menolak dua calon menteri perempuan lainnya.
Di depan parlemen, Presiden Iran menegaskan bahwa Iran tidak akan tunduk kepada tenggat yang ditetapkan Barat untuk dimulainya lagi perundingan soal program nuklir Iran.
Keputusan parlemen itu mengindikasikan dukungan yang besar terhadap pemerintahan Ahmadinejad, termasuk dukungan terhadap calon menteri pertahanan, Ahmad Vahidi, yang dituduh Argentina sebagai buronan yang mereka cari karena terkait pengeboman pusat kebudayaan Yahudi di Argentina.
”Tidak seorang pun bisa menerapkan sanksi-sanksi lagi kepada Iran. Kami bisa mengatur diri sendiri (meskipun ada sanksi). Tetapi kami telah memberikan paket usulan-usulan kami,” kata Ahmadinejad kepada wartawan, Kamis, setelah parlemen melakukan pemungutan suara terhadap usulan nama-nama menteri kabinet.
Presiden Barack Obama dan sekutu-sekutu Eropa-nya telah memberikan waktu kepada Iran sampai akhir September untuk menyepakati pembicaraan kembali program nuklir Iran.
Pos-pos kunci
Dalam pemungutan suara di parlemen, Ahmadinejad memenangi persetujuan untuk banyak pos kunci di pemerintahannya, termasuk menteri luar negeri, menteri dalam negeri, dan menteri intelijen.
Tiga pos yang diusulkan Ahmadinejad untuk diisi menteri perempuan, yaitu menteri pendidikan, menteri jaminan kesejahteraan sosial, dan menteri kesehatan, kurang mendapat dukungan parlemen.
Dari tiga pos itu, hanya pos menteri kesehatan yang disetujui, yaitu Marzieh Vahid Dastjerdi. Dengan demikian, Dastjerdi merupakan menteri perempuan pertama di Iran.
Pada pemungutan suara untuk pos menteri pertahanan, dari 286 anggota parlemen yang hadir, Vahidi mendapat dukungan 227 suara, yang menunjukkan dukungan suara terbesar untuk calon menteri yang diusulkan Ahmadinejad. Hal itu sekaligus tamparan untuk Argentina dan beberapa negara lain yang mempersoalkan status Vahidi.
”Meningkatkan kemampuan pertahanan negara akan menjadi prioritas pertama saya sebagai menteri pertahanan,” ungkap Vahidi kepada wartawan.
Ahmadinejad, sebelum pemungutan suara dilakukan, memang kembali mengimbau parlemen untuk memberikan dukungan kuat kepada pemerintahannya dalam melawan tekanan-tekanan gencar dari pihak luar.
”Para musuh berusaha merongrong kebanggaan nasional rakyat Iran. Saya yakin hal itu harus dilawan oleh parlemen juga,” ungkapnya. (AP/AFP/Reuters/OKI)
Di depan parlemen, Presiden Iran menegaskan bahwa Iran tidak akan tunduk kepada tenggat yang ditetapkan Barat untuk dimulainya lagi perundingan soal program nuklir Iran.
Keputusan parlemen itu mengindikasikan dukungan yang besar terhadap pemerintahan Ahmadinejad, termasuk dukungan terhadap calon menteri pertahanan, Ahmad Vahidi, yang dituduh Argentina sebagai buronan yang mereka cari karena terkait pengeboman pusat kebudayaan Yahudi di Argentina.
”Tidak seorang pun bisa menerapkan sanksi-sanksi lagi kepada Iran. Kami bisa mengatur diri sendiri (meskipun ada sanksi). Tetapi kami telah memberikan paket usulan-usulan kami,” kata Ahmadinejad kepada wartawan, Kamis, setelah parlemen melakukan pemungutan suara terhadap usulan nama-nama menteri kabinet.
Presiden Barack Obama dan sekutu-sekutu Eropa-nya telah memberikan waktu kepada Iran sampai akhir September untuk menyepakati pembicaraan kembali program nuklir Iran.
Pos-pos kunci
Dalam pemungutan suara di parlemen, Ahmadinejad memenangi persetujuan untuk banyak pos kunci di pemerintahannya, termasuk menteri luar negeri, menteri dalam negeri, dan menteri intelijen.
Tiga pos yang diusulkan Ahmadinejad untuk diisi menteri perempuan, yaitu menteri pendidikan, menteri jaminan kesejahteraan sosial, dan menteri kesehatan, kurang mendapat dukungan parlemen.
Dari tiga pos itu, hanya pos menteri kesehatan yang disetujui, yaitu Marzieh Vahid Dastjerdi. Dengan demikian, Dastjerdi merupakan menteri perempuan pertama di Iran.
Pada pemungutan suara untuk pos menteri pertahanan, dari 286 anggota parlemen yang hadir, Vahidi mendapat dukungan 227 suara, yang menunjukkan dukungan suara terbesar untuk calon menteri yang diusulkan Ahmadinejad. Hal itu sekaligus tamparan untuk Argentina dan beberapa negara lain yang mempersoalkan status Vahidi.
”Meningkatkan kemampuan pertahanan negara akan menjadi prioritas pertama saya sebagai menteri pertahanan,” ungkap Vahidi kepada wartawan.
Ahmadinejad, sebelum pemungutan suara dilakukan, memang kembali mengimbau parlemen untuk memberikan dukungan kuat kepada pemerintahannya dalam melawan tekanan-tekanan gencar dari pihak luar.
”Para musuh berusaha merongrong kebanggaan nasional rakyat Iran. Saya yakin hal itu harus dilawan oleh parlemen juga,” ungkapnya. (AP/AFP/Reuters/OKI)
Langganan:
Postingan (Atom)