Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beristirahat sejenak setelah mewawancarai calon menteri dengan menemui parawartawan di kediaman Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Minggu(18/10). Ikutmendampingidi antaranyawakil presidenterpilih, Boediono.
Bogor-Presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono dan wakil presiden terpilih Boediono, Minggu (18/10), kembali mewawancarai calon menteri yang akan duduk di kabinet periode 2009-2014. Wakil partai politik masih mendominasi. Dari 30 calon menteri yang telah dipanggil, 17 orang di antaranya adalah fungsionaris parpol atau diusulkan parpol.
Sebelumnya, Sabtu lalu, presiden dan wakil presiden terpilih memanggil 16 calon menteri. Sembilan dari 16 orang yang dipanggil berasal dari parpol. Kemarin, dari 14 orang yang dipanggil, delapan dari parpol. Calon menteri lain akan dipanggil Senin ini. Sementara 14 calon menteri, yang sudah dipanggil hari Sabtu, kemarin menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit TNI Angkatan Darat, Jakarta.
Di sela-sela wawancara dengan calon menteri di Puri Cikeas Indah, Bogor, Jawa Barat, Yudhoyono meluangkan waktu keluar ke halaman pendapa, tempat para wartawan menunggu. Presiden mengemukakan, dari hasil wawancara, ia menilai para calon menteri sudah memenuhi standar yang diharapkan. Meski demikian, proses seleksi belum selesai sampai pelantikan yang dijadwalkan hari Kamis.
Ketika ditanya apakah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan terakomodasi di kabinet, Presiden Yudhoyono mengatakan, ”Lho, kok, nanya ke saya. Tanya yang di sana.”
Namun, sejumlah pengamat politik dari Universitas Indonesia, seperti Maswadi Rauf dan Arbi Sanit, mengkhawatirkan komposisi menteri tersebut.
Mengagetkan
Menurut Maswadi, salah satu masalah yang akan dikritik masyarakat adalah penempatan calon menteri yang tidak sesuai dengan keahlian. Beberapa calon menteri yang dipanggil memang mengagetkan karena prestasinya belum diketahui. ”Ini sama saja dengan pembentukan kabinet tahun 2004. Jadi, setelah pelantikan, pasti ada tuntutan untuk reshuffle (merombak) kabinet,” kata Maswadi.
Melihat nama calon menteri yang dipanggil, Arbi Sanit menilai Yudhoyono tidak ingin ada pihak yang berseberangan dengannya. Oleh karena itu, ia merangkul semuanya dengan memberikan jabatan menteri. Ini terlihat dari daftar calon menteri yang lebih dominan berasal dari parpol daripada dari kalangan profesional.
”Konsekuensinya, kabinet diragukan akan memenuhi target. Kayak gitu mau target ekonomi naik 2010. Kinerja kabinet kita tak hanya sama, tapi akan turun,” kata Arbi.
Namun, sejumlah menteri yang dipanggil kemarin umumnya menyatakan siap melaksanakan amanah menjadi menteri.
Darwin Zahedy Saleh, Ketua Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrat Bidang Ekonomi dan Keuangan, merupakan calon menteri pertama yang diwawancarai. ”Secara spesifik kami diminta memerhatikan masalah investasi, infrastruktur, dan ketersediaan pasokan energi agar investasi tumbuh lebih tinggi dan lebih cepat,” ujar Darwin.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia MS Hidayat juga diwawancarai. ”Saya diberi tahu Aburizal Bakrie (Ketua Umum Partai Golkar) bahwa saya dinominasikan oleh Golkar untuk menjadi salah satu menteri,” ujar Hidayat.
Posisi Menteri Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal diperkirakan akan ditempati Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Helmy Faishal Zaini.
Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan mengaku diminta memberikan perhatian antara lain pada persoalan tumpang tindih lahan di berbagai kawasan dan kebakaran lahan.
Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR pada 2004-2009 dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Suharso Monoarfa diprediksi menjadi Menteri Perumahan Rakyat, sedangkan anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat, EE Mangindaan, diperkirakan menjadi Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
Ketua Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera Suharna Surapranata mengungkapkan, ”Presiden dan wapres memberikan target-target yang harus dicapai.”
Patrialis Akbar dari Partai Amanat Nasional mendapat amanat untuk lebih mengoordinasikan perlindungan hak asasi manusia (HAM) dengan Komisi Nasional HAM dan lembaga swadaya masyarakat.
Kalangan nonparpol
Pada hari kedua, satu-satunya menteri pada Kabinet Indonesia Bersatu periode 2004-2009 yang dipanggil untuk diminta kembali menjabat adalah Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto.
Gusti Muhammad Hatta, guru besar bidang budidaya hutan Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, juga dipanggil ke Cikeas.
Ahli bedah mata, Nila Moeloek, yang juga guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, mengungkapkan, tugasnya antara lain meningkatkan pencapaian sasaran tujuan pembangunan milenium.
Gita Wirjawan, Komisaris PT Pertamina (Persero) dan Presiden Direktur Ancora Limited, mengaku diberi amanah untuk hal-hal yang berkaitan dengan arus modal asing dan investasi.
Posisi Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara diperkirakan akan diberikan kepada Mustafa Abubakar yang saat ini masih menjabat sebagai Direktur Utama Perum Bulog.
Secara terpisah, Wapres Jusuf Kalla, Minggu siang, menghadiri acara silaturahim pegawai dan keluarga Kantor Sekretariat Wapres, sekaligus juga perpisahan dengan pimpinan dan pegawai, di halaman Istana Bogor.
”Karena Selasa (20/10) besok Pak Boediono sudah bekerja sebagai wapres, tentu harus dibantu sebagaimana layaknya dengan baik dan sungguh-sungguh seperti kalian membantu saya hari ini dan kemarin,” ujar Kalla. (ELD/EDN/SIE/DAY/HAR)
Kompas, Senin, 19 Oktober 2009
Tidak ada komentar:
Posting Komentar