Oposisi Harus Berpihak

PDI-P, Gerindra, dan Hanura Tak Akan Surut Mengkritik

Rabu, 21 Oktober 2009 | 03:08 WIB

Jakarta, Kompas - Partai-partai yang berada di luar pemerintahan, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Gerakan Indonesia Raya, dan Partai Hati Nurani Rakyat, harus melakukan konsolidasi. Kader partai juga harus menunjukkan keberpihakan yang jelas pada rakyat.

Demikian pandangan pengamat politik dari Center for Strategic and International Studies, J Kristiadi, di Jakarta, Selasa (20/10), terkait dengan posisi tiga partai itu yang kemungkinan tidak duduk dalam Kabinet Indonesia Bersatu II.

Menurut Kristiadi, konsolidasi yang utama adalah konsolidasi internal dengan menggembleng kader dan menanamkan cita-cita sebagai pejuang partai. Kader partai juga harus menunjukkan keberpihakan yang jelas pada rakyat.

PDI-P sesungguhnya telah memiliki pengalaman sebagai pemerintah atau oposisi. Pada saat susah, PDI-P justru bisa mendapatkan kursi 30 persen lebih di DPR. Sebaliknya, saat berkuasa, perolehan kursi justru merosot menjadi 20 persen.

Partai Gerindra dan Partai Hanura sebagai partai politik baru pun harus mencegah kader partai terbawa arus dalam transaksi-transaksi politik yang sekarang ini banyak terjadi, seperti dalam pencalonan pemilu kepala daerah. ”Kalau itu semua dilakukan, meskipun kursi oposisi sedikit, bisa membuat perubahan signifikan,” tegas Kristiadi.

Di DPR, kursi PDI-P berjumlah 94 kursi, Gerindra 26 kursi, dan Hanura 17 kursi. Jumlah kursi ketiga partai itu 137 kursi, jauh jika dibandingkan dengan kursi koalisi yang berjumlah 423 kursi.

Kegelisahan lemahnya oposisi juga muncul dalam diskusi ”DPR Baru, Tanpa Oposisi Kuat: Bagaimana Nasib RUU Antidemokratis?” yang digelar Yayasan Sains, Estetika, dan Teknologi (SET) di Jakarta, kemarin.

Agus Sudibyo dari Yayasan SET mengemukakan, dalam kondisi oposisi lemah seperti itu, kalangan masyarakat sipil akan sangat kesulitan mengontrol proses legislasi di DPR. ”Kekuatan parpol di DPR akan cenderung memilih untuk mendukung kebijakan pemerintah,” kata Agus.

PDI-P penyeimbang

Namun, Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Pramono Anung, kemarin di DPR, secara tegas menyatakan bahwa PDI-P akan menjadi partai penyeimbang atau mitra strategis dari pemerintahan untuk lima tahun ke depan.

”Apa pun, termasuk kasus Bank Century yang jauh dari keadilan masyarakat, akan kita kritik,” kata Pramono.

Di Bali, Ketua DPD PDI-P Bali Tjokorda Oka Ratmadi optimistis partainya tetap besar dan tak akan ditinggalkan kadernya apa pun pilihan koalisi ataupun oposisi dengan pemerintah.

Sekjen DPP Partai Gerindra Achmad Muzani mengemukakan, kekuatan koalisi partai di legislatif mencapai 60 persen dalam perolehan suara di pemilu. Dengan demikian, kebijakan pemerintah akan sulit dievaluasi.

Namun, Ketua Umum Partai Gerindra Suhardi menegaskan sikapnya, yaitu memberikan penguatan di parlemen, kritik pada kinerja pemerintah, sekaligus tempat curahan hati masyarakat.

Ketua Umum Partai Hanura Wiranto mempunyai keyakinan sama. ”Itu tidak membuat kami kecut. Kami tidak memperhitungkan besar kecilnya partai, tapi kebenaran dan ketidakbenaran. Yang bicara itu hati nurani,” ujarnya.

Menurut Wiranto, kalaupun dalam voting nanti kalah, yang penting bagi Hanura sudah bersuara dan melaksanakan prinsip akuntabilitas, prinsip keterwakilan, dan prinsip mandat. ”Kami sudah bangga dengan itu,” katanya. (eld/AYS/DWA/SUT)

Saatnya Melakukan Konsolidasi

Sekaranglah saatnya kita, yaitu kubu antikorupsi, melakukan konsolidasi sesudah mengalami hantaman bertubi-tubi. Keberantakan (deterioration) kubu kekuatan antikorupsi kita hentikan sampai di sini. Kita harus berani bilang: stop!

Sekarang saatnya kita mulai melakukan konsolidasi demi memenangkan pemberantasan terhadap korupsi. Semua dan siapa saja harus mengendalikan diri seraya menyadari bahwa musuh kita bersama adalah korupsi. Kita tidak boleh dikecoh dan terkecoh.

Sesekali mengalami kekalahan dalam suatu perjuangan itu lumrah saja. Yang penting adalah bagaimana kita bangkit kembali. Bukankah kita sedang berperang melawan korupsi?

Tidak ada pilihan lain bagi kekuatan antikorupsi kecuali melakukan konsolidasi. Konsolidasi dari kekuatan yang cerai-berai ini untuk dikembalikan kepada kekuatannya yang penuh.

Skenario besar bangsa

Mari kita (kekuatan antikorupsi) duduk bersama di satu meja dengan melepaskan ego dan kepentingan diri masing-masing seraya menyadari bahwa musuh kita bersama adalah korupsi. Kepentingan bangsa harus kita dahulukan. Semua elemen antikorupsi tidak boleh terjebak dalam skenario apa pun dan oleh siapa pun. Satu-satunya skenario yang disusun dalam ”konferensi meja bundar” tersebut adalah bagaimana bangsa ini dapat memenangi perang melawan korupsi. Itulah skenario besar bangsa.

Siapa pun yang duduk di sekitar meja, apakah itu polisi, KPK, jaksa, dan lain-lain, bukanlah subyek yang sebenarnya (genuine). Subyek peserta konferensi sebetulnya hanya satu, yaitu bangsa Indonesia itu sendiri. Semua, kalau perlu, harus bersedia untuk mengalah demi kemenangan bangsa dalam memberantas korupsi.

Karut-marut dan silang selisih di antara badan-badan pemberantasan korupsi sendiri tidak memberikan kontribusi terhadap sukses pemberantasan korupsi di negeri ini. Musuh kekuatan antikorupsi adalah korupsi itu sendiri. Dia ada di sana. Jangan sampai kita terkecoh dan terjebak ke dalam baku pukul antarsesama unsur kekuatan antikorupsi sehingga kehilangan orientasi atau fokus.

Pertama, kita perlu melihat kembali apakah kita sudah benar-benar berdiri pada platform yang sama? Pertanyaan ini sungguh gawat. Karut-marut dapat terjadi karena kita mulai kehilangan orientasi. Kekuatan antikorupsi hanya akan pulih kembali menjadi sesuatu yang dahsyat (powerful) manakala sekalian elemen dan komponen kekuatan tersebut memperbarui orientasinya yang harus terfokus hanya kepada pemberantasan korupsi.

Konsolidasi adalah bergandengan tangan untuk memulihkan kembali kekuatan penuh kubu antikorupsi. Kita berada pada satu titik dan tidak memungkinkan kembali lagi (point of no return). Seperti dalam salah satu drama Shakespeare, kita tinggal menjawab pertanyaan klasik Hamlet, ”ya atau tidak” (to be or not to be, that is the question). Kalau ”ya”, marilah kita terus berjuang dan masing-masing menempatkan diri sebagai sekrup belaka dari mesin perang besar antikorupsi. Tidak ada ego pribadi dan institusi. Yang ada hanyalah ego bangsa.

Pemberantasan korupsi harus menjadi satu gerakan dan kekuatan besar yang padu dan utuh dan oleh karena itu tidak boleh tercerai-berai dan terjebak masuk ke dalam ranah konflik antarkomponen antikorupsi sendiri. Benturan antarsesama komponen sistem memang dapat terjadi, tetapi prognosisnya akan menjadi lain manakala sekalian komponen sistem tetap kokoh berdiri pada platform yang sama, yaitu tidak lain pemberantasan korupsi! Keadaan bangsa dan masyarakat yang bebas korupsi harus tetap menjadi sasaran utama (ultimate goal).

Kejahatan luar biasa

Satu catatan lain adalah sistem peradilan (justice system) yang dipakai untuk memerangi korupsi. Selama ini sistem yang dipakai adalah tetap yang lama juga, yaitu Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System/CJS) Untuk menghadapi korupsi sebagai kejahatan luar biasa, diusulkan agar sistem peradilan kita dipertajam menjadi ”Sistem Peradilan Antikorupsi (Anticorruption Justice System/ SPAK) dan bukan sekadar ”sistem peradilan pidana” seperti selama ini.

Siasat atau taktik CJS ditekankan pada penataan prosedur kerja bagi elemen-elemennya, yaitu polisi, jaksa, dan hakim. Taktik seperti itu bertolak dari gagasan management by procedure, bukan management by objective. Pada hemat saya, CJS yang masih menekankan pada penataan prosedur kurang mampu menghadapi korupsi yang sudah menjadi kejahatan luar biasa itu.

Dengan gagasan SPAK, kita telah meniupkan ruh baru, yaitu antikorupsi, sehingga peradilan kita menjadi lebih berwatak. Watak antikorupsi itu diharapkan dapat meminimalisasi konflik antarsesama komponen sistem, yaitu KPK, kepolisian, kejaksaan, dan lain-lain. Sasaran utama sistem adalah pemberantasan korupsi. Problem-problem lain harus mundur.

Konsolidasi adalah membangun kembali sinergi yang dahsyat di antara kekuatan-kekuatan antikorupsi. Sekali lagi, sekalian elemen dan komponen dari sistem besar di atas harus menyadari bahwa mereka itu hanya sekrup-sekrup belaka.

Satjipto Rahardjo Guru Besar Emeritus Sosiologi Hukum Universitas Diponegoro, Semarang

Kompas, Senin, 12 Oktober 2009 | 02:37 WIB