Oposisi Harus Berpihak

PDI-P, Gerindra, dan Hanura Tak Akan Surut Mengkritik

Rabu, 21 Oktober 2009 | 03:08 WIB

Jakarta, Kompas - Partai-partai yang berada di luar pemerintahan, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Gerakan Indonesia Raya, dan Partai Hati Nurani Rakyat, harus melakukan konsolidasi. Kader partai juga harus menunjukkan keberpihakan yang jelas pada rakyat.

Demikian pandangan pengamat politik dari Center for Strategic and International Studies, J Kristiadi, di Jakarta, Selasa (20/10), terkait dengan posisi tiga partai itu yang kemungkinan tidak duduk dalam Kabinet Indonesia Bersatu II.

Menurut Kristiadi, konsolidasi yang utama adalah konsolidasi internal dengan menggembleng kader dan menanamkan cita-cita sebagai pejuang partai. Kader partai juga harus menunjukkan keberpihakan yang jelas pada rakyat.

PDI-P sesungguhnya telah memiliki pengalaman sebagai pemerintah atau oposisi. Pada saat susah, PDI-P justru bisa mendapatkan kursi 30 persen lebih di DPR. Sebaliknya, saat berkuasa, perolehan kursi justru merosot menjadi 20 persen.

Partai Gerindra dan Partai Hanura sebagai partai politik baru pun harus mencegah kader partai terbawa arus dalam transaksi-transaksi politik yang sekarang ini banyak terjadi, seperti dalam pencalonan pemilu kepala daerah. ”Kalau itu semua dilakukan, meskipun kursi oposisi sedikit, bisa membuat perubahan signifikan,” tegas Kristiadi.

Di DPR, kursi PDI-P berjumlah 94 kursi, Gerindra 26 kursi, dan Hanura 17 kursi. Jumlah kursi ketiga partai itu 137 kursi, jauh jika dibandingkan dengan kursi koalisi yang berjumlah 423 kursi.

Kegelisahan lemahnya oposisi juga muncul dalam diskusi ”DPR Baru, Tanpa Oposisi Kuat: Bagaimana Nasib RUU Antidemokratis?” yang digelar Yayasan Sains, Estetika, dan Teknologi (SET) di Jakarta, kemarin.

Agus Sudibyo dari Yayasan SET mengemukakan, dalam kondisi oposisi lemah seperti itu, kalangan masyarakat sipil akan sangat kesulitan mengontrol proses legislasi di DPR. ”Kekuatan parpol di DPR akan cenderung memilih untuk mendukung kebijakan pemerintah,” kata Agus.

PDI-P penyeimbang

Namun, Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Pramono Anung, kemarin di DPR, secara tegas menyatakan bahwa PDI-P akan menjadi partai penyeimbang atau mitra strategis dari pemerintahan untuk lima tahun ke depan.

”Apa pun, termasuk kasus Bank Century yang jauh dari keadilan masyarakat, akan kita kritik,” kata Pramono.

Di Bali, Ketua DPD PDI-P Bali Tjokorda Oka Ratmadi optimistis partainya tetap besar dan tak akan ditinggalkan kadernya apa pun pilihan koalisi ataupun oposisi dengan pemerintah.

Sekjen DPP Partai Gerindra Achmad Muzani mengemukakan, kekuatan koalisi partai di legislatif mencapai 60 persen dalam perolehan suara di pemilu. Dengan demikian, kebijakan pemerintah akan sulit dievaluasi.

Namun, Ketua Umum Partai Gerindra Suhardi menegaskan sikapnya, yaitu memberikan penguatan di parlemen, kritik pada kinerja pemerintah, sekaligus tempat curahan hati masyarakat.

Ketua Umum Partai Hanura Wiranto mempunyai keyakinan sama. ”Itu tidak membuat kami kecut. Kami tidak memperhitungkan besar kecilnya partai, tapi kebenaran dan ketidakbenaran. Yang bicara itu hati nurani,” ujarnya.

Menurut Wiranto, kalaupun dalam voting nanti kalah, yang penting bagi Hanura sudah bersuara dan melaksanakan prinsip akuntabilitas, prinsip keterwakilan, dan prinsip mandat. ”Kami sudah bangga dengan itu,” katanya. (eld/AYS/DWA/SUT)

Kabinet Impian Proklamasi 72

Menteri-menteri mestinya dipilih tanpa dipusingkan oleh rongrongan partai politik dan kepentingan jangka pendek. Inilah para profesional yang mengisi kabinet 2009-2014 versi Tempo.
MENTERI KOORDINATOR POLITIK, HUKUM, DAN HAK ASASI MANUSIA
Endriartono Sutarto
Memimpin Cilangkap pada masa transisi, Sutarto menghapus peran politik dan bisnis militer tanpa gejolak. Jembatan antara tentara konservatif dan radikal.
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Jimly Asshiddiqie
Dengan pengalamannya membangun Komisi Konstitusi, ia dianggap paling pas duduk di kursi Menteri Kehakiman. Bisa masuk ke semua kalangan.
MENTERI LUAR NEGERI
Makarim Wibisono
Diplomat dengan jam terbang tinggi. Orang Indonesia pertama yang memimpin Komisi Hak Asasi Manusia di PBB.
MENTERI DALAM NEGERI
Andi Alifian Mallarangeng
Intelektual politik dan ahli otonomi daerah. Dikecam orang Sulawesi Selatan karena omongannya.
MENTERI PERTAHANAN
Agus Widjojo
Dikenal sebagai perwira pemikir, ia aktif mendorong reformasi tentara. Menjalin hubungan dengan keluarga PKI.
JAKSA AGUNG
Todung Mulya Lubis
Lebih dari 35 tahun bergerak di bidang penegakan hukum dan hak asasi manusia, Todung dinilai bisa membenahi Kejaksaan Agung. Pernah dinilai melanggar kode etik dalam sebuah kasus pembelaan.
MENTERI REFORMASI BIROKRASI
Amien Sunaryadi
Kiprahnya di Komisi Pemberantasan Korupsi diacungi jempol. Ia cerdik, tegas, dan radikal.
MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
Nafsiah Mboi-Walinono
Memilih turun gunung untuk membantu warga. Pemberdayaan masyarakat menjadi kunci masalah sosial.
MENTERI KEHUTANAN
Daniel Murdiyarso
Selain kompeten, dia nonpartisan, sehingga lepas dari konflik kepentingan di departemen ini. Namun dia dikenal kaku.
MENTERI KESEHATAN
Tjandra Yoga Aditama
Tjandra dinilai mumpuni menangani persoalan kesehatan masyarakat dan mahir membagi ilmu. Namun kemampuannya mengelola organisasi—setara departemen—perlu ditingkatkan.
MENTERI KELAUTAN
Indroyono Soesilo
Sangat kompeten tapi rendah hati. Kapasitas kepemimpinannya di departemen masih diragukan.
MENTERI PENDIDIKAN
Fasli Jalal
Birokrat visioner, tak antikritik. Ia terobsesi memajukan pendidikan bebas hambatan biaya.
MENTERI SOSIAL
Imam B. Prasodjo
Tanggap ketika bencana alam dan konflik sosial melanda. Rumahnya menjadi markas relawan. Gerakannya dikritik terlampau sporadis.
MENTERI AGAMA
Nasaruddin Umar
Berpikiran moderat, ia mempunyai visi keagamaan baik, dengan pendekatan halus.
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
Agus Purnomo
Berpengalaman dalam advokasi dan manajemen lingkungan. Wakil Indonesia dalam banyak perundingan perubahan iklim.
MENTERI KOORDINATOR PEREKONOMIAN
Kuntoro Mangkusubroto
Lugas dan berani melakukan terobosan. Kemampuannya dibutuhkan untuk melancarkan program-program ekonomi yang tidak jalan.
MENTERI KEUANGAN
Sri Mulyani Indrawati
Mereformasi birokrasi dan memiliki kredibilitas tinggi di percaturan internasional. Dia paling pantas menjadi Lapangan Banteng 1.
MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KETUA BAPPENAS
Raden Pardede
Ia menguasai ekonomi makro. Mengerti politik, tapi bukan orang politik.
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Arifin Panigoro
Ia terbukti sukses sebagai pengusaha yang memulai segalanya dari nol. Catatan kasus hukum bisa mengganjalnya.
MENTERI NEGARA URUSAN BUMN
Agus Martowardojo
Berpengalaman menangani bank dalam krisis, ia dinilai mampu menjadi komandan seratusan perusahaan pelat merah. Tantangannya, menepis intervensi politik.
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Erry Riyana Hardjapamekas
Integritas di bidang pemberantasan korupsi tak diragukan. Berpengalaman di area mineral, tapi kurang jam terbang di bidang gas dan minyak.
MENTERI PERTANIAN
Bayu Krisnamurthi
Rajin berkomunikasi dengan asosiasi-asosiasi pertanian, Bayu memiliki konsep yang utuh. Fokus pada gula, kelapa sawit, dan pupuk.