Senin, 24 Agustus 2009 | 04:04 WIB
Teheran, Minggu - Daftar susunan kabinet Iran yang disusun Presiden Mahmoud Ahmadinejad kembali menuai protes, bukan hanya dari dalam negeri, melainkan juga dari pemerintahan negara lain. Para ulama konservatif memprotes dipilihnya perempuan sebagai menteri.
Sedangkan Argentina, akhir pekan lalu, bereaksi marah atas dicalonkannya Ahmad Vahidi untuk posisi menteri pertahanan. Vahidi diburu Argentina karena statusnya sebagai salah seorang tokoh yang terkait dengan pengeboman sebuah pusat komunitas Yahudi, di Buenos Aires pada tahun 1994, yang menewaskan 85 orang.
Calon menteri pertahanan itu juga masuk dalam daftar ”pencarian” Interpol. Mereka menyebutkan telah mendapatkan surat pemberitahuan ”red notice” untuk Ahmad Vahidi sejak 2007.
”Ini sangat penting, yakni soal pencalonan ini, tetapi tidak mengejutkan,” kata jaksa Argentina, Alberto Nisman. Dia menambahkan, Iran sebelumnya selalu melindungi para tersangka teroris, bahkan memberi tempat di pemerintahan.
Kritik senada juga disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel, Andy David. ”Ini adalah tindakan lain (Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad) yang membuktikan dia adalah seseorang yang tidak bisa diajak berunding,” ungkapnya seperti dikutip BBC.
Pemerintah Iran menolak tudingan-tudingan tersebut dan menganggapnya sebagai sebuah ”rencana zionis”.
Penasihat Presiden Iran, Ali Akbar Javanfekr, mempertanyakan mengapa mereka tidak pernah memprotes penempatan Vahidi pada masa lalu.
”Tuan Vahidi adalah seorang wakil menteri pertahanan sebelumnya dan itu adalah posisi politik yang tergolong terhormat. Tampaknya ini adalah sebuah trik baru yang tengah direncanakan dan pada dasarnya adalah sebuah rencana zionis,” ungkapnya.
Menteri perempuan
Presiden Ahmadinejad memasukkan daftar 21 calon menteri ke parlemen untuk dimintai persetujuan, Rabu (19/8). Di antara nama-nama calon menteri itu terdapat tiga perempuan, yaitu Sousan Keshavraz untuk menteri pendidikan, Marzieh Vahid-Dastjerdi untuk menteri kesehatan, dan Fatemah Ajorlou untuk menteri kesejahteraan dan keadilan sosial. Banyak ulama Iran keberatan dengan keputusan Ahmadinejad memasukkan ketiga menteri perempuan itu.
”Meskipun itu adalah sebuah ide baru untuk memilih perempuan sebagai menteri, ada keraguan mendalam atas kemampuan para perempuan itu ketika berhubungan dengan manajemen. Ini harus dipertimbangkan oleh pemerintah,” kata Mohammad Taghi Rahbar, ketua faksi para ulama yang beranggotakan 290 orang di Parlemen Iran, seperti dilaporkan PressTV, Iran.
Wakil Ketua Parlemen Iran Mohammad-Reza Bahonar menambahkan, beberapa usulan menteri kemungkinan akan ditolak majelis. Setidaknya, ada lima nama yang diprotes banyak anggota parlemen. (AFP/OKI)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar