Senin, 24 Agustus 2009 | 03:06 WIB
Solo, Kompas - Kabinet baru periode 2009-2014, yang dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, seharusnya tak lagi dengan visi Indonesia bersatu, tetapi harus berorientasi profesional dengan visi bekerja. Kabinet Indonesia Bekerja.
Oleh sebab itu, setiap calon menteri yang dipilih, selain memiliki rekam jejak kompetensi yang baik di bidangnya, memiliki profesionalisme yang penuh, juga harus merupakan figur yang memiliki aras moral tinggi dan punya keluarga yang bersih.
Demikian pendapat guru besar hukum dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Adi Sulistiyono, Minggu (23/8) di Solo, Jawa Tengah. ”Persyaratan itu harus betul-betul mendapatkan perhatian dari Presiden. Apabila yang dicalonkan tidak memenuhi syarat itu, jangan digunakan. Kalau sekadar cakap, punya integritas, dan bisa kerja sama, masih terlalu umum,” katanya.
Secara terpisah di Jakarta, seperti dikutip Antara, peneliti Lembaga Survey Indonesia (LSI), Burhanuddin Muhtadi, mengatakan, jumlah ideal anggota kabinet mendatang kurang dari 30 orang. Hal ini untuk menghindari tumpang tindih kuasa.
Menurut Burhanuddin, jumlah anggota kabinet yang ideal adalah 24 menteri. Jumlah tersebut sudah dapat menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan.
Kompetensi yang kuat
Seorang calon menteri, lanjut Adi, harus memiliki rekam jejak kompetensi atau latar belakang yang kuat. Kompetensi yang dimiliki harus linier sesuai dengan bidang kementerian yang akan dikerjakannya. Misalnya, untuk Menteri Pendidikan Nasional, minimal calonnya dari rektor perguruan tinggi atau direktur jenderal di Departemen Pendidikan Nasional yang rekam jejak pendidikan yang berkualitas, berprestasi, memiliki reputasi kuat, dan berpihak pada rakyat.
”Ini bukan rekam jejak biasa. Jadi, jika orang partai politik tak memenuhi syarat itu, tidak usah dipaksakan. Jangan sampai kompetensinya bidang lain jadi menteri pertanian,” ujar Adi.
Menurut Adi, calon menteri harus memiliki kepakaran yang penuh, yang berorientasi untuk kepentingan negara, bangsa, dan rakyat. Seorang calon menteri juga harus merupakan figur dengan aras moral tinggi, jujur, dan tidak berurusan dengan masalah korupsi, kolusi dan nepotisme.
”Kita membutuhkan menteri yang seperti itu. Jangan seperti Kabinet Indonesia Bersatu, ada menteri yang bermasalah dengan korupsi,” ujarnya.
Faktor keluarga dari calon menteri tidak kalah penting. Pasalnya, lanjut Adi, jika seorang menteri memiliki lingkungan keluarga yang tidak sehat, misalnya dekat dengan konglomerat hitam, dia pada kemudian hari dikhawatirkan memberikan proteksi bagi teman-temannya. Presiden sebaiknya memerhatikan calon menteri di bidang ekonomi dan Jaksa Agung. (son)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar