Polri: Tidak Ada Pengawasan dan Pembatasan Dakwah

Ada Penghubung Dana, Polri: Tidak Ada Pengawasan dan Pembatasan Dakwah

Senin, 24 Agustus 2009 | 04:18 WIB

Jakarta, Kompas - Pengeboman di Hotel JW Marriott dan The Ritz-Carlton pada 17 Juli lalu disinyalir dapat berlangsung karena ada dukungan dana yang cukup memadai. Dana tersebut terhimpun diduga berkat peran kelompok-kelompok tertentu di dalam negeri.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Nanan Soekarna mengatakan, polisi kini mendalami penelusuran sumber dana tersebut. Selain menghimpun keterangan dari para tersangka yang telah ditangkap, penelusuran lainnya tengah dilakukan secara intensif.

”Ya, itu masih dalam penelusuran polisi sampai sekarang. Mudah-mudahan segera terungkap,” kata Nanan, Minggu (23/8).

Polisi kini menyidik kelompok-kelompok yang diduga cukup berperan—baik sengaja maupun tanpa sadar—dalam pendanaan jaringan terorisme. Kelompok tersebut disinyalir juga berpaham atau menyetujui perbuatan jaringan teroris.

Beberapa orang dalam kelompok tersebut diduga polisi menjadi semacam penghubung antara jaringan dan sumber dana, yang berada di dalam maupun di luar negeri.

Bertolak dari beberapa pengeboman pada masa lalu, seperti Bom Bali I (2002) dan JW Marriott (2003), dana ”proyek” pengeboman dapat terhimpun berkat peran segelintir WNI sebagai penghubung dengan pihak lain di luar negeri yang menjadi sumber dananya.

Dalam dua pengeboman tersebut terungkap, dana diperoleh dari Pakistan melalui beberapa WNI yang berperan menjadi penghubung sampai kurir antarnegara hingga masuk ke Indonesia. Dari persidangan terungkap, misalnya, Gun Gun Rusman Gunawan, adik Hambali, berperan mengorganisasi dana dari Pakistan, yakni dari tokoh Al Qaeda, Khalid Sheikh Mohammad, melalui keponakannya bernama Ammar Al-Baluchi. Gun Gun merupakan anggota kelompok Al Ghuroba, semacam kelompok studi mahasiswa Indonesia dan Malaysia yang belajar di Pakistan. Pada 2003, dinas intelijen Pakistan menangkap enam mahasiswa Indonesia—termasuk Gun Gun—yang diduga terkait kelompok teroris. Mereka mahasiswa dari Abu Bakar Islamic University di Karachi, Pakistan.

Ario Sudarso

Sementara itu, dari Purbalingga, Jawa tengah, Ario Sudarso alias Suparjo Dwi Anggoro (36), salah satu nama yang dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO) oleh Mabes Polri karena terkait jaringan terorisme, diyakini oleh warga Desa Karangreja, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, sebagai warga bernama Huzamudin alias Mistam. Huzamudin telah pergi sejak awal Juni lalu dan hingga saat ini belum diketahui keberadaannya.

Ario Sudarso diduga merupakan perakit bom dalam pengeboman 17 Juli lalu. Ario juga terkait dengan kelompok Palembang, yang diringkus 2008. Ario berperan mengajari cara merakit bom kepada Sugi (perakit bom di kelompok Palembang yang sudah ditangkap). Ario juga merupakan rekan Saefudin Zuhri alias Abu Lubaba yang ditangkap di Cilacap, 21 Juni. Zuhri sendiri diduga berperan memasok bahan peledak ke kelompok Palembang atas perintah Noordin M Top.

Siti Nasiyati (35), kakak ipar Huzamudin, menuturkan, adik iparnya itu mengaku pergi ke Jakarta empat bulan silam. Dua bulan setelah kepergiannya, yakni pada awal Juni lalu, Huzamudin sempat pulang ke rumahnya di Karangreja.

Saat pulang itu, Huzamudin hanya memberikan sejumlah uang kepada keluarganya.

Menurut para tetangga Huzamudin, saat pulang, pria yang sebelumnya dikenal sebagai tukang servis elektronik keliling di desanya itu membawa banyak uang. Seekor sapi dan sebuah sepeda motor sempat dibelikan untuk istrinya, Titi Rochati (31).

Siti Nasiyati semula tak mengenali foto Huzamudin di selebaran DPO. Sebab, Huzamudin dikenalnya tak berkacamata. Namun, setelah foto diamati lebih jauh, wajah dalam foto itu adalah Huzamudin.

Dakwah tak dibatasi

Terkait soal dakwah, Nanan Soekarna menegaskan, Mabes Polri tidak akan membatasi ceramah agama di masjid-masjid.

”Selama tidak ada pelanggaran hukum, tidak ada yang perlu ditakutkan. Tidak ada pengawasan dan pembatasan dakwah seperti yang dikhawatirkan banyak pihak,” kata Nanan.

Sementara itu, kemarin, warga di Perumahan Witana Harja, Pamulang, Tangerang Selatan, mengeluhkan soal keberadaan masjid setempat yang tidak bisa lagi digunakan oleh warga secara leluasa, termasuk di bulan Ramadhan saat ini.

Masjid yang dibangun bersama oleh warga sejak awal 1990-an itu kini hanya terbatas bisa digunakan oleh sekelompok orang, yang sebagian besar dari luar kompleks. Akibatnya, warga setempat menggelar shalat tarawih keliling dari rumah ke rumah. ”Kami hanya ingin semua warga bisa kembali beraktivitas leluasa di masjid yang dulu kami bangun bersama. Dulu kami hidup tenteram dan guyub, alangkah sayangnya jika sekarang berubah,” kata Sutopo Wonoboyo (70), Ketua RW 016. (SF/HAN)