UKP3R Akan Diperkuat

Kemampuan Teknis Anggota Kabinet Terabaikan

Rabu, 21 Oktober 2009 | 03:05 WIB

Jakarta, Kompas - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan memperkuat Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi atau UKP3R pada kabinet yang baru. Komposisi orang yang mengisi UKP3R saat ini sedang disusun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

”UKP3R itu memastikan pembangunan di daerah dan di pusat berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan,” ujar Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa di Jakarta, Selasa (20/10). Selama ini UKP3R dipimpin Marsillam Simanjuntak.

Mantan Ketua Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Nias Kuntoro Mangkusubroto diproyeksikan akan memimpin lembaga UKP3R. Kuntoro menjalani pemeriksaan terlebih dahulu sebelum ia dipanggil untuk dimintai komitmennya oleh Presiden, Rabu ini.

”Dulu, kan, UKP3R itu unit kerja Presiden. Sekarang ini juga semacam unit kerja Presiden. UKP3R merupakan delivery unit, untuk memastikan semuanya terlaksana. Tetapi, saya enggak mau ngomong mendahului Presiden,” kata Hatta.

Kemampuan teknis

Nama Kuntoro tersebut merupakan nama terakhir dari deretan calon menteri yang menurut rencana diumumkan hari Rabu ini. Dalam memilih para pembantunya di kabinet, Katjung Maridjan, pengamat politik dari Universitas Airlangga, Surabaya, berpendapat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sangat mementingkan pembangunan citra tentang kebersatuan komponen bangsa. Sebagai konsekuensi, ia harus mengakomodasi berbagai bagian dari bangsa, mulai dari wakil daerah, wakil partai, sampai orang-orang dekat Presiden.

Menurut Katjung, walaupun menteri jabatan politis, harus dipertimbangkan kemampuan teknis serta kemampuan berorganisasi dan bekerja samanya.

Masalahnya, kata Katjung, negara terbagi-bagi dalam banyak segmen, mulai dari partai politik, suku, hingga wilayah dan politik daerah yang mengemuka karena otonomi daerah. ”Oleh karena itu, Presiden dituntut memiliki kebijakan yang terkoordinasi,” ujarnya.

Pemilihan calon-calon menteri memang menjadi sebuah kenyataan yang tidak ideal karena sulitnya memilih orang profesional sekaligus mewakili berbagai perbedaan. Katjung mencontohkan Freddy Numberi yang mewakili daerah Papua atau Gusti M Hatta yang mewakili Kalimantan.

Pentingnya kemampuan teknis menteri itu juga dikemukakan Direktur Riset dan Kajian Strategis Institut Pertanian Bogor Arif Satria di Batam. Ia menilai kabinet yang baru perlu memikirkan pembangunan maritim. ”Kebijakan strategis yang komprehensif atau desain besar pembangunan negara maritim memang belum ada,” ungkap Arif.

Pembangunan negara maritim penting mengingat pemerintah telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982. Konvensi itu diratifikasi dengan Undang-Undang No 17/1985 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Hukum Laut. (FER/EDN/DAY)