Selasa, 27 Oktober 2009 | 04:25 WIB
Jakarta, Kompas - Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan, pihaknya tetap akan mendasarkan kebijakan perekonomian lima tahun ke depan pada paket-paket kebijakan yang sudah disusun pemerintah sebelumnya.
Itu artinya, paket-paket kebijakan ekonomi yang pernah dibuat Boediono tidak akan dimentahkan. ”Kami akan membuat paket-paket kebijakan itu menjadi lebih detail,” ujar Hatta di Jakarta, Senin (26/10).
Fokus pembangunan ekonomi ke depan pada dasarnya akan bermuara pada percepatan arus barang di dalam negeri. ”Jika itu bisa diselesaikan, akan menyelesaikan setiap permasalahan yang lain,” ujarnya.
Paket kebijakan ekonomi pemerintah terakhir tertuang dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi 2008-2009, yang terdiri dari delapan bidang.
Pertama, kebijakan perbaikan iklim investasi. Kedua, kebijakan ekonomi makro dan keuangan. Ketiga, ketahanan energi. Keempat, kebijakan sumber daya alam, lingkungan, dan pertanian.
Kelima, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah. Keenam, kebijakan pelaksanaan komitmen masyarakat ekonomi ASEAN. Ketujuh, menyangkut infrastruktur. Kedelapan, kebijakan soal ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. (OIN)
27 Oktober 2009
POLITIK; PM Mongolia Minta Mundur dari Jabatannya
Selasa, 27 Oktober 2009 | 03:56 WIB
Beijing, Senin - Belum genap sebulan penandatanganan kerja sama dengan perusahaan pertambangan kaya Kanada, Ivanhoe Mines, serta perusahaan Inggris-Australia, Rio Tinto, untuk menambang tembaga, Perdana Menteri Mongolia Sanjaa Bayar minta mundur dari jabatannya.
Menurut juru bicara Pemerintah Mongolia, Senin (26/10), alasan pengunduran diri PM Bayar karena faktor kesehatan. Akan tetapi, lantaran ia sudah telanjur menandatangani kontrak miliaran dollar yang sudah lama ditunggu-tunggu warganya, pengunduran dirinya ini diperkirakan akan menimbulkan ketidakpastian politik baru bagi negeri kaya sumber tambang di Asia ini.
”Hari ini PM sudah menyerahkan permintaan pengunduran dirinya,” ujar seorang juru bicara wanita Pemerintah Mongolia melalui telepon kepada kantor berita AFP dari ibu kota Mongolia, Ulan Bator.
Menurut sang juru bicara, dengan kondisi kesehatannya saat ini, PM Sanjaa Bayar tidak akan bisa mewujudkan tugas-tugas yang diembannya. Namun, ia menolak merinci lebih jauh tentang alasan kesehatan ini.
Hanya saja, PM Bayar sejak pekan lalu dirawat di sebuah rumah sakit di Ulan Bator karena gangguan liver, menurut kantor berita China, Xinhua. Juga dikabarkan, PM Mongolia itu pernah mendapat perawatan di Korea Selatan karena penyakitnya tersebut.
Sumber lain mengatakan, parlemen belum mengesahkan pengunduran diri PM Mongolia ini. Hanya saja, partainya, Partai Rakyat Revolusioner Mongolia (MRPP), masih menguasai parlemen.
Kerusuhan
Pada Juli 2008, lima orang tewas ketika terjadi aksi kerusuhan yang melibatkan ribuan orang di Ulan Bator, sebulan setelah pemilu yang ricuh bulan Mei, sehingga menghasilkan sebuah koalisi pemerintahan yang sebenarnya semu. Sementara PM Bayar menuduh kelompok oposisi, Partai Demokrat, mendalangi kerusuhan tersebut.
Tiga pekan lalu, PM Sanjaa Bayar menandatangani kontrak miliaran dollar dengan dua perusahaan raksasa Kanada dan Inggris-Australia, Ivanhoe Mines dan Rio Tinto, untuk penambangan di salah satu negeri terkaya tembaga di dunia ini.
Tambang di Oyu Tolgoi, selatan gurun Gobi, ini akan mempekerjakan tak kurang dari 3.000 pekerja dan ribuan lagi di perusahaan pemasoknya. Sebuah kontrak yang dinilai akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negeri ini.
Mongolia lepas dari jerat negeri komunis setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1990-an dan pertama kalinya menyelenggarakan pemilu secara demokratis pada tahun 1992. (AFP/sha)
Beijing, Senin - Belum genap sebulan penandatanganan kerja sama dengan perusahaan pertambangan kaya Kanada, Ivanhoe Mines, serta perusahaan Inggris-Australia, Rio Tinto, untuk menambang tembaga, Perdana Menteri Mongolia Sanjaa Bayar minta mundur dari jabatannya.
Menurut juru bicara Pemerintah Mongolia, Senin (26/10), alasan pengunduran diri PM Bayar karena faktor kesehatan. Akan tetapi, lantaran ia sudah telanjur menandatangani kontrak miliaran dollar yang sudah lama ditunggu-tunggu warganya, pengunduran dirinya ini diperkirakan akan menimbulkan ketidakpastian politik baru bagi negeri kaya sumber tambang di Asia ini.
”Hari ini PM sudah menyerahkan permintaan pengunduran dirinya,” ujar seorang juru bicara wanita Pemerintah Mongolia melalui telepon kepada kantor berita AFP dari ibu kota Mongolia, Ulan Bator.
Menurut sang juru bicara, dengan kondisi kesehatannya saat ini, PM Sanjaa Bayar tidak akan bisa mewujudkan tugas-tugas yang diembannya. Namun, ia menolak merinci lebih jauh tentang alasan kesehatan ini.
Hanya saja, PM Bayar sejak pekan lalu dirawat di sebuah rumah sakit di Ulan Bator karena gangguan liver, menurut kantor berita China, Xinhua. Juga dikabarkan, PM Mongolia itu pernah mendapat perawatan di Korea Selatan karena penyakitnya tersebut.
Sumber lain mengatakan, parlemen belum mengesahkan pengunduran diri PM Mongolia ini. Hanya saja, partainya, Partai Rakyat Revolusioner Mongolia (MRPP), masih menguasai parlemen.
Kerusuhan
Pada Juli 2008, lima orang tewas ketika terjadi aksi kerusuhan yang melibatkan ribuan orang di Ulan Bator, sebulan setelah pemilu yang ricuh bulan Mei, sehingga menghasilkan sebuah koalisi pemerintahan yang sebenarnya semu. Sementara PM Bayar menuduh kelompok oposisi, Partai Demokrat, mendalangi kerusuhan tersebut.
Tiga pekan lalu, PM Sanjaa Bayar menandatangani kontrak miliaran dollar dengan dua perusahaan raksasa Kanada dan Inggris-Australia, Ivanhoe Mines dan Rio Tinto, untuk penambangan di salah satu negeri terkaya tembaga di dunia ini.
Tambang di Oyu Tolgoi, selatan gurun Gobi, ini akan mempekerjakan tak kurang dari 3.000 pekerja dan ribuan lagi di perusahaan pemasoknya. Sebuah kontrak yang dinilai akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negeri ini.
Mongolia lepas dari jerat negeri komunis setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1990-an dan pertama kalinya menyelenggarakan pemilu secara demokratis pada tahun 1992. (AFP/sha)
RI Dilarang Bikin Pemondokan Haji
DPR: Pemerintah Harus Berupaya
Selasa, 27 Oktober 2009 | 03:22 WIB
Jakarta, Kompas - Pemerintah Arab Saudi melarang negara mana pun, tak terkecuali Indonesia yang memiliki jemaah haji terbanyak, membangun pemondokan sendiri. Departemen Agama RI sudah beberapa kali melakukan negosiasi, tetapi selalu ditolak Pemerintah Arab Saudi.
Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Departemen Agama Slamet Riyanto, Senin (26/10), menanggapi derasnya keinginan warga Indonesia untuk memiliki pemondokan sendiri di Mekkah.
Bukan hanya itu, kata Slamet, otoritas Arab Saudi juga melarang penyewaan pemondokan untuk jangka panjang. Bahkan, masa penyewaan rumah pun dibatasi paling lama dua tahun.
Desakan membangun pemondokan di Mekkah antara lain disampaikan Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Abdul Kadir Kading seusai rapat internal di Gedung Nusantara II, Senin. Desakan seperti ini juga sudah diutarakan DPR periode sebelumnya.
Menurut Kadir, pembangunan pemondokan bisa dilakukan secara bertahap dan mulai dianggarkan pada tahun anggaran 2010. ”Sekarang ini Indonesia seperti dipermainkan oleh Arab Saudi,” katanya.
Gagal berangkat
Ahmad bin Muhammad Bakhri (20), calon haji asal Kota Pasuruan, Jawa Timur, yang tergabung dalam kelompok terbang 11, gagal berangkat ke Tanah Suci, Senin. Dia harus tetap tinggal di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, setelah panitia penyelenggara ibadah haji di daerahnya keliru memasang foto pada visa.
”Petugas panitia penyelenggara ibadah haji (PPIH) sudah mengirimkan visa Ahmad ke Jakarta untuk diperbaiki. Hal ini membutuhkan proses paling cepat dua hari sehingga Ahmad bisa berangkat dengan kelompok terbang 16 atau 17 yang berangkat pada 28 Oktober,” tutur Sekretaris PPIH Jawa Timur Najiyullah di Surabaya.
Menurut Ahmad, foto yang tertera pada visanya adalah foto adiknya, Jalaludin Assayuti (16). Saat mendaftar bersama untuk menunaikan ibadah haji, Jalaludin terkendala batasan usia minimal 18 tahun. ”Ternyata foto Jalaludin yang sudah masuk ke panitia dipasang di visa saya,” ujar Ahmad yang merasa sangat kecewa atas kekeliruan itu.
Dalam perkembangan lain, pelayanan bagi jemaah calon haji yang transit di Asrama Haji Donohudan di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, sebelum diberangkatkan melalui embarkasi Adi Sumarmo, Solo, akan terus ditingkatkan.
”Tahun ini sudah lebih baik. Tadi saya sudah periksa mulai dari ruang penginapan hingga dapur,” kata Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo.
Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang melepas jemaah calon haji asal daerahnya di Asrama Haji Donohudan. (GAL/RIZ/HLN/NTA)
Selasa, 27 Oktober 2009 | 03:22 WIB
Jakarta, Kompas - Pemerintah Arab Saudi melarang negara mana pun, tak terkecuali Indonesia yang memiliki jemaah haji terbanyak, membangun pemondokan sendiri. Departemen Agama RI sudah beberapa kali melakukan negosiasi, tetapi selalu ditolak Pemerintah Arab Saudi.
Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Departemen Agama Slamet Riyanto, Senin (26/10), menanggapi derasnya keinginan warga Indonesia untuk memiliki pemondokan sendiri di Mekkah.
Bukan hanya itu, kata Slamet, otoritas Arab Saudi juga melarang penyewaan pemondokan untuk jangka panjang. Bahkan, masa penyewaan rumah pun dibatasi paling lama dua tahun.
Desakan membangun pemondokan di Mekkah antara lain disampaikan Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Abdul Kadir Kading seusai rapat internal di Gedung Nusantara II, Senin. Desakan seperti ini juga sudah diutarakan DPR periode sebelumnya.
Menurut Kadir, pembangunan pemondokan bisa dilakukan secara bertahap dan mulai dianggarkan pada tahun anggaran 2010. ”Sekarang ini Indonesia seperti dipermainkan oleh Arab Saudi,” katanya.
Gagal berangkat
Ahmad bin Muhammad Bakhri (20), calon haji asal Kota Pasuruan, Jawa Timur, yang tergabung dalam kelompok terbang 11, gagal berangkat ke Tanah Suci, Senin. Dia harus tetap tinggal di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, setelah panitia penyelenggara ibadah haji di daerahnya keliru memasang foto pada visa.
”Petugas panitia penyelenggara ibadah haji (PPIH) sudah mengirimkan visa Ahmad ke Jakarta untuk diperbaiki. Hal ini membutuhkan proses paling cepat dua hari sehingga Ahmad bisa berangkat dengan kelompok terbang 16 atau 17 yang berangkat pada 28 Oktober,” tutur Sekretaris PPIH Jawa Timur Najiyullah di Surabaya.
Menurut Ahmad, foto yang tertera pada visanya adalah foto adiknya, Jalaludin Assayuti (16). Saat mendaftar bersama untuk menunaikan ibadah haji, Jalaludin terkendala batasan usia minimal 18 tahun. ”Ternyata foto Jalaludin yang sudah masuk ke panitia dipasang di visa saya,” ujar Ahmad yang merasa sangat kecewa atas kekeliruan itu.
Dalam perkembangan lain, pelayanan bagi jemaah calon haji yang transit di Asrama Haji Donohudan di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, sebelum diberangkatkan melalui embarkasi Adi Sumarmo, Solo, akan terus ditingkatkan.
”Tahun ini sudah lebih baik. Tadi saya sudah periksa mulai dari ruang penginapan hingga dapur,” kata Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo.
Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang melepas jemaah calon haji asal daerahnya di Asrama Haji Donohudan. (GAL/RIZ/HLN/NTA)
Tumpak: Rekaman Itu Ada
Pimpinan sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (dari kiri), Waluyo, Mas Achmad Santosa, dan Tumpak Hatorangan Panggabean, memberikan keterangan kepada wartawan terkait beredarnya dugaan transkrip rekaman rencana kriminalisasi terhadap pimpinan KPK di Gedung KPK, Jakarta, Senin (26/10). Dua unsur pimpinan KPK yang lain, Haryono Umar dan M Jasin, tidak menghadiri acara jumpa pers tersebut.
Jaksa Agung Lakukan Klarifikasi, Kapolri Siap Bertanggung Jawab
Selasa, 27 Oktober 2009 | 03:25 WIB
Jakarta, Kompas - Ketua Pelaksana Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi Tumpak Hatorangan Panggabean memastikan adanya dokumen berupa rekaman pembicaraan. Ia siap memberikan rekaman itu kepada pihak berwajib untuk kejelasan proses hukum yang disangkakan kepada Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah.
”Kalau ditanya apakah rekaman itu ada, saya sampaikan itu ada. Ini adalah salah satu dokumen hasil penyelidikan,” kata Tumpak dalam konferensi pers di Gedung KPK, Senin (26/10). Tumpak didampingi dua pelaksana tugas KPK lainnya, Mas Achmad Santosa dan Waluyo.
”Saya perlu jelaskan, memang KPK pernah melakukan penyelidikan terhadap kasus yang berhubungan dengan SKRT (Sistem Komunikasi Radio Terpadu). Ada beberapa dokumen yang berhubungan dengan rekaman yang dimaksud,” kata Tumpak menambahkan.
Menurut Tumpak, substansi rekaman itu tidak akan disampaikan kepada publik, karena itu merupakan hasil penyelidikan. ”Kami juga merasa heran kenapa dokumen-dokumen itu sepertinya ada termuat di beberapa media. Sekarang masih tetap berada pada KPK sebagai salah satu dokumen yang tersimpan baik hasil penyelidikan,” katanya.
Menjawab pertanyaan apakah substansi dari dokumen yang beredar di media itu benar atau tidak, Tumpak mengatakan, ”Saya tidak bisa mengatakan apakah itu benar atau tidak benar karena saya tidak akan menyampaikan isi rekaman itu.”
Perjelas masalah
Menurut Tumpak, pihaknya siap memberikan rekaman itu jika memang dibutuhkan untuk penyidikan atau ke persidangan. ”Sepanjang aparat penegak hukum memerlukan untuk membuat suatu perkara menjadi terang, tentunya kami selaku pimpinan KPK akan memberikan,” katanya.
Ditanya jika seandainya pihak kepolisian tidak meminta rekaman itu, Tumpak menjawab tegas, ”Tentunya (rekaman itu) diperlukan.”
Dia yakin pihak berwajib akan meminta bukti rekaman itu jika memang mereka ingin memperjelas perkara yang disangkakan kepada kedua wakil ketua KPK nonaktif, Bibit dan Chandra. ”Rekaman itu untuk membuat perkara ini terang,” katanya.
Libatkan banyak pihak
Rekaman yang kini beredar di masyarakat menunjukkan banyak pihak yang diduga terlibat dalam merancang kriminalisasi terhadap Chandra dan Bibit. Beberapa di antaranya dari pejabat Kejaksaan Agung, kepolisian, pengacara, dan pengusaha.
Rekaman itu diduga berasal dari penyadapan KPK terhadap Anggodo Widjojo, adik Anggoro Widjojo, bos PT Masaro Radiokom. Anggoro kini menjadi buronan KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu di Departemen Kehutanan.
Percakapan melalui telepon itu dilakukan Anggodo dengan sejumlah pihak selama bulan Juli hingga Agustus 2009.
Dalam bukti rekaman itu, bekas pejabat tinggi kejaksaan, Wisnu Subroto, diduga sebagai salah satu aktor utama yang menyusun skenario itu. Misalnya, dua percakapan yang diduga dilakukan Anggodo dengan Wisnu pada 23 Juli 2009 pukul 12.25 dan pada 30 Juli 2009 pukul 19.13. Dalam kedua percakapan itu disebutkan tentang upaya Anggodo dan Wisnu untuk menyusun kesaksian dan kronologi perkara, yang akan dipakai sebagai dasar untuk menjadikan Bibit dan Chandra sebagai tersangka.
Selain berisi rekaman percakapan dengan Wisnu, rekaman itu juga berisi percakapan dengan petinggi kejaksaan lainnya berinisial RT, petinggi polisi, penyidik polisi, dan beberapa pihak lain.
Percakapan itu berisi bagaimana mengatur kesaksian dan kronologi perkara yang akan disangkakan kepada Bibit dan Chandra, termasuk siapa yang akan menjadi saksi, bagaimana mengatur agar Ary Muladi yang disebut-sebut akan disiapkan sebagai saksi agar datang ke KPK, dan bagaimana menggunakan testimoni mantan Ketua KPK Antasari Azhar untuk menghubungkan keterangan Ari dan Edy, yang akan menjadi saksi kunci.
Isi percakapan yang dibuat pada pertengahan Juli hingga Agustus 2009 itu sangat mirip dengan kronologi 15 Juli 2009 yang ditandatangani Ary Muladi dan Anggodo, dan kemudian dijadikan kepolisian untuk memanggil Bibit dan Chandra dan menjadikan kedua petinggi KPK (nonaktif) itu sebagai tersangka dalam kasus penyuapan dan penyalahgunaan wewenang.
Jaksa Agung klarifikasi
Jaksa Agung Hendarman Supandji yang ditanya wartawan tentang nama-nama jaksa yang ada dalam rekaman percakapan itu mengatakan, ”Saya baru klarifikasi ke Pak Wakil Jaksa Agung.” Dalam percakapan antara orang yang diduga sebagai Wisnu dan Anggodo itu sempat disebutkan nama Abdul Hakim Ritonga, yang saat ini menjabat Wakil Jaksa Agung.
Namun, saat ditanya, mengenai isi klarifikasi tersebut, Hendarman menolak menjawab. ”Masih klarifikasi. Masak klarifikasi saya kasih tahu,” ujarnya.
Ritonga sendiri terkesan menghindari wartawan. Ia berjalan bergegas sambil melambai, menolak ditanya.
Sementara itu, Wisnu Subroto yang dihubungi Kompas pada Minggu (25/10), membantah terlibat dalam dugaan rekayasa itu. Meski demikian, Wisnu mengaku kenal Anggodo sejak 2007. Wisnu malah menantang agar rekaman itu dibuka, agar segala polemik di masyarakat menjadi jelas.
Kapolri tanggung jawab
Secara terpisah, Kepala Polri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri mengingatkan untuk tidak berandai-andai terkait dugaan adanya rekayasa penyidikan pimpinan KPK. Namun, jika memang ada rekaman yang menunjukkan adanya rekayasa itu, dia siap bertanggung jawab.
”Saya belum terima (rekaman atau transkrip dugaan rekayasa). Prinsipnya, saya pertanggungjawabkan. Ingat, dalam penyidikan perkara KPK tidak ada rekayasa. Tolong ya, ingat itu dulu,” kata Bambang, Senin.
Menurut Kapolri, ada atau tidak adanya rekayasa dalam penyidikan tersebut dapat dibuktikan dalam proses penanganan perkara selanjutnya, yakni di kejaksaan dan pengadilan.
Dalam pada itu Komisi III DPR meminta KPK membeberkan rekaman itu. ”Kami akan meminta KPK datang ke Komisi III untuk membeberkan rekaman daripada ribut terus. Rapat akan dijadwalkan secepatnya,” ujar Ketua Komisi III Benny K Harman dari Fraksi Partai Demokrat.
Menurut Benny, kalau KPK membeberkan rekaman itu di DPR, tidak bisa dipermasalahkan oleh siapa pun, dan DPR memberikan jaminan untuk itu.
(AIK/RTS/SUT/IDR)
Jaksa Agung Lakukan Klarifikasi, Kapolri Siap Bertanggung Jawab
Selasa, 27 Oktober 2009 | 03:25 WIB
Jakarta, Kompas - Ketua Pelaksana Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi Tumpak Hatorangan Panggabean memastikan adanya dokumen berupa rekaman pembicaraan. Ia siap memberikan rekaman itu kepada pihak berwajib untuk kejelasan proses hukum yang disangkakan kepada Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah.
”Kalau ditanya apakah rekaman itu ada, saya sampaikan itu ada. Ini adalah salah satu dokumen hasil penyelidikan,” kata Tumpak dalam konferensi pers di Gedung KPK, Senin (26/10). Tumpak didampingi dua pelaksana tugas KPK lainnya, Mas Achmad Santosa dan Waluyo.
”Saya perlu jelaskan, memang KPK pernah melakukan penyelidikan terhadap kasus yang berhubungan dengan SKRT (Sistem Komunikasi Radio Terpadu). Ada beberapa dokumen yang berhubungan dengan rekaman yang dimaksud,” kata Tumpak menambahkan.
Menurut Tumpak, substansi rekaman itu tidak akan disampaikan kepada publik, karena itu merupakan hasil penyelidikan. ”Kami juga merasa heran kenapa dokumen-dokumen itu sepertinya ada termuat di beberapa media. Sekarang masih tetap berada pada KPK sebagai salah satu dokumen yang tersimpan baik hasil penyelidikan,” katanya.
Menjawab pertanyaan apakah substansi dari dokumen yang beredar di media itu benar atau tidak, Tumpak mengatakan, ”Saya tidak bisa mengatakan apakah itu benar atau tidak benar karena saya tidak akan menyampaikan isi rekaman itu.”
Perjelas masalah
Menurut Tumpak, pihaknya siap memberikan rekaman itu jika memang dibutuhkan untuk penyidikan atau ke persidangan. ”Sepanjang aparat penegak hukum memerlukan untuk membuat suatu perkara menjadi terang, tentunya kami selaku pimpinan KPK akan memberikan,” katanya.
Ditanya jika seandainya pihak kepolisian tidak meminta rekaman itu, Tumpak menjawab tegas, ”Tentunya (rekaman itu) diperlukan.”
Dia yakin pihak berwajib akan meminta bukti rekaman itu jika memang mereka ingin memperjelas perkara yang disangkakan kepada kedua wakil ketua KPK nonaktif, Bibit dan Chandra. ”Rekaman itu untuk membuat perkara ini terang,” katanya.
Libatkan banyak pihak
Rekaman yang kini beredar di masyarakat menunjukkan banyak pihak yang diduga terlibat dalam merancang kriminalisasi terhadap Chandra dan Bibit. Beberapa di antaranya dari pejabat Kejaksaan Agung, kepolisian, pengacara, dan pengusaha.
Rekaman itu diduga berasal dari penyadapan KPK terhadap Anggodo Widjojo, adik Anggoro Widjojo, bos PT Masaro Radiokom. Anggoro kini menjadi buronan KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu di Departemen Kehutanan.
Percakapan melalui telepon itu dilakukan Anggodo dengan sejumlah pihak selama bulan Juli hingga Agustus 2009.
Dalam bukti rekaman itu, bekas pejabat tinggi kejaksaan, Wisnu Subroto, diduga sebagai salah satu aktor utama yang menyusun skenario itu. Misalnya, dua percakapan yang diduga dilakukan Anggodo dengan Wisnu pada 23 Juli 2009 pukul 12.25 dan pada 30 Juli 2009 pukul 19.13. Dalam kedua percakapan itu disebutkan tentang upaya Anggodo dan Wisnu untuk menyusun kesaksian dan kronologi perkara, yang akan dipakai sebagai dasar untuk menjadikan Bibit dan Chandra sebagai tersangka.
Selain berisi rekaman percakapan dengan Wisnu, rekaman itu juga berisi percakapan dengan petinggi kejaksaan lainnya berinisial RT, petinggi polisi, penyidik polisi, dan beberapa pihak lain.
Percakapan itu berisi bagaimana mengatur kesaksian dan kronologi perkara yang akan disangkakan kepada Bibit dan Chandra, termasuk siapa yang akan menjadi saksi, bagaimana mengatur agar Ary Muladi yang disebut-sebut akan disiapkan sebagai saksi agar datang ke KPK, dan bagaimana menggunakan testimoni mantan Ketua KPK Antasari Azhar untuk menghubungkan keterangan Ari dan Edy, yang akan menjadi saksi kunci.
Isi percakapan yang dibuat pada pertengahan Juli hingga Agustus 2009 itu sangat mirip dengan kronologi 15 Juli 2009 yang ditandatangani Ary Muladi dan Anggodo, dan kemudian dijadikan kepolisian untuk memanggil Bibit dan Chandra dan menjadikan kedua petinggi KPK (nonaktif) itu sebagai tersangka dalam kasus penyuapan dan penyalahgunaan wewenang.
Jaksa Agung klarifikasi
Jaksa Agung Hendarman Supandji yang ditanya wartawan tentang nama-nama jaksa yang ada dalam rekaman percakapan itu mengatakan, ”Saya baru klarifikasi ke Pak Wakil Jaksa Agung.” Dalam percakapan antara orang yang diduga sebagai Wisnu dan Anggodo itu sempat disebutkan nama Abdul Hakim Ritonga, yang saat ini menjabat Wakil Jaksa Agung.
Namun, saat ditanya, mengenai isi klarifikasi tersebut, Hendarman menolak menjawab. ”Masih klarifikasi. Masak klarifikasi saya kasih tahu,” ujarnya.
Ritonga sendiri terkesan menghindari wartawan. Ia berjalan bergegas sambil melambai, menolak ditanya.
Sementara itu, Wisnu Subroto yang dihubungi Kompas pada Minggu (25/10), membantah terlibat dalam dugaan rekayasa itu. Meski demikian, Wisnu mengaku kenal Anggodo sejak 2007. Wisnu malah menantang agar rekaman itu dibuka, agar segala polemik di masyarakat menjadi jelas.
Kapolri tanggung jawab
Secara terpisah, Kepala Polri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri mengingatkan untuk tidak berandai-andai terkait dugaan adanya rekayasa penyidikan pimpinan KPK. Namun, jika memang ada rekaman yang menunjukkan adanya rekayasa itu, dia siap bertanggung jawab.
”Saya belum terima (rekaman atau transkrip dugaan rekayasa). Prinsipnya, saya pertanggungjawabkan. Ingat, dalam penyidikan perkara KPK tidak ada rekayasa. Tolong ya, ingat itu dulu,” kata Bambang, Senin.
Menurut Kapolri, ada atau tidak adanya rekayasa dalam penyidikan tersebut dapat dibuktikan dalam proses penanganan perkara selanjutnya, yakni di kejaksaan dan pengadilan.
Dalam pada itu Komisi III DPR meminta KPK membeberkan rekaman itu. ”Kami akan meminta KPK datang ke Komisi III untuk membeberkan rekaman daripada ribut terus. Rapat akan dijadwalkan secepatnya,” ujar Ketua Komisi III Benny K Harman dari Fraksi Partai Demokrat.
Menurut Benny, kalau KPK membeberkan rekaman itu di DPR, tidak bisa dipermasalahkan oleh siapa pun, dan DPR memberikan jaminan untuk itu.
(AIK/RTS/SUT/IDR)
KELISTRIKAN; Kepri Rencanakan Sewa Pembangkit
Batam, Kompas - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui badan usaha milik daerah merencanakan menyewa mesin pembangkit listrik dengan daya 50 megawatt. Dengan demikian, pihak PLN dapat memanfaatkan mesin tersebut dan melayani aliran listrik kepada masyarakat.
Hal itu diungkapkan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Ismeth Abdullah akhir pekan lalu di Batam. ”Untuk anggaran tahun 2010, Pemerintah Provinsi Kepri merencanakan menyewa mesin pembangkit untuk mengatasi listrik di Tanjung Pinang, termasuk Bintan,” kata Ismeth.
Akan tetapi, Ismeth belum dapat menyebutkan berapa besar nilai anggaran untuk penyewaan mesin pembangkit tersebut. ”Masalah anggaran akan dibahas dan dikaji lebih mendalam dengan DPRD,” katanya.
Selama ini, lanjut Ismeth, pihak PLN di Tanjung Pinang belum mampu meningkatkan daya sehingga sering kali terjadi pemadaman bergilir. Saat ini daya listrik yang disalurkan PLN di Tanjung Pinang baru sekitar 35 megawatt (MW).
”Pemerintah provinsi sudah berulang kali meminta PLN meningkatkan daya, tetapi tidak terrealisasi,” kata Ismeth. Oleh karena itu, pemprov akan menyewa mesin pembangkit. ”Banyak mesin-mesin pembangkit yang dapat disewa,” katanya.
Mesin pembangkit yang disewa, menurut Ismeth, akan dikerjasamakan dengan pihak PLN untuk digunakan. Dengan demikian, PLN di Tanjung Pinang dapat menyalurkan listrik kepada masyarakat.
Sementara itu, anggota DPRD Provinsi Kepri, Rudi Chua, mengungkapkan bahwa pihak DPRD sudah berulang kali menanyakan masalah krisis listrik di Tanjung Pinang kepada pihak PLN di Tanjung Pinang sampai kantor PLN di pusat. ”Namun, jawaban kurang memuaskan,” katanya.
Rudi Chua menilai pemadaman di Tanjung Pinang sudah meresahkan. ”Bayangkan, sehari bisa mencapai 4 sampai 6 jam,” katanya. (FER)
Selasa, 27 Oktober 2009 | 02:56 WIB
Hal itu diungkapkan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Ismeth Abdullah akhir pekan lalu di Batam. ”Untuk anggaran tahun 2010, Pemerintah Provinsi Kepri merencanakan menyewa mesin pembangkit untuk mengatasi listrik di Tanjung Pinang, termasuk Bintan,” kata Ismeth.
Akan tetapi, Ismeth belum dapat menyebutkan berapa besar nilai anggaran untuk penyewaan mesin pembangkit tersebut. ”Masalah anggaran akan dibahas dan dikaji lebih mendalam dengan DPRD,” katanya.
Selama ini, lanjut Ismeth, pihak PLN di Tanjung Pinang belum mampu meningkatkan daya sehingga sering kali terjadi pemadaman bergilir. Saat ini daya listrik yang disalurkan PLN di Tanjung Pinang baru sekitar 35 megawatt (MW).
”Pemerintah provinsi sudah berulang kali meminta PLN meningkatkan daya, tetapi tidak terrealisasi,” kata Ismeth. Oleh karena itu, pemprov akan menyewa mesin pembangkit. ”Banyak mesin-mesin pembangkit yang dapat disewa,” katanya.
Mesin pembangkit yang disewa, menurut Ismeth, akan dikerjasamakan dengan pihak PLN untuk digunakan. Dengan demikian, PLN di Tanjung Pinang dapat menyalurkan listrik kepada masyarakat.
Sementara itu, anggota DPRD Provinsi Kepri, Rudi Chua, mengungkapkan bahwa pihak DPRD sudah berulang kali menanyakan masalah krisis listrik di Tanjung Pinang kepada pihak PLN di Tanjung Pinang sampai kantor PLN di pusat. ”Namun, jawaban kurang memuaskan,” katanya.
Rudi Chua menilai pemadaman di Tanjung Pinang sudah meresahkan. ”Bayangkan, sehari bisa mencapai 4 sampai 6 jam,” katanya. (FER)
Selasa, 27 Oktober 2009 | 02:56 WIB
BADAI FILIPINA; 1,5 Juta Orang Masih Merasakan Dampaknya
Selasa, 27 Oktober 2009 | 03:55 WIB
Manila, Senin - Lebih dari 1,5 juta orang masih berjuang hidup di daerah pinggir kota yang kebanjiran atau di tempat penampungan yang penuh sesak, sebulan setelah hujan lebat akibat badai menerpa Filipina. Para pejabat mengatakan, tidak ada penyelesaian cepat.
Filipina menghadapi sebuah perjuangan jangka panjang untuk pulih dari dua badai yang telah mengambil sedikitnya 929 jiwa di Manila dan bagian lain Pulau Luzon, kata pemerintah dan organisasi-organisasi bantuan kemanusiaan.
”Badai dan hujan lebat... telah membuat rakyat Filipina menghadapi salah satu tantangan terbesar...,” kata Direktur Program Pangan Dunia (WFP) Josette Sheeran, dalam sebuah kunjungan ke Manila pada akhir pekan.
Setelah badai tropis Ketsana menjatuhkan hujan terlebat dalam lebih dari 40 tahun di Manila pada 26 September, distrik-distrik masih tergenang air setinggi pinggul dan tumpukan sampah banjir masih mengotori bagian-bagian lain ibu kota.
Di daerah pegunungan di Luzon utara yang dihantam hujan lebat selama 10 hari dari badai tropis Parma yang tiba sepekan setelah Ketsana, desa-desa masih tanpa penghuni setelah terkena longsor.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan, sebanyak 1,43 juta orang, sebagian besar di dan sekitar Manila, terus tinggal di daerah-daerah yang kebanjiran.
Daerah-daerah itu mungkin akan tetap tergenang selama berbulan-bulan karena perencanaan perkotaan yang kacau telah membuat sistem drainase alam sepanjang danau terhalangi.
Sejumlah 163.000 orang lainnya masih tinggal di tempat-tempat penampungan, menurut pemerintah, yang memperkirakan sampai sejumlah 2,7 juta warga mungkin harus direlokasikan dari daerah-daerah rawan banjir di Manila.
Selain persoalan bantuan segera itu, pemerintah juga harus menghadapi upaya rekonstruksi jangka panjang. Salah satu kekhawatiran adalah bahwa terlalu banyak orang, terutama penghuni kawasan kumuh di Manila, telah diperbolehkan tinggal di daerah-daerah rawan banjir.
Sebuah laporan pemerintah yang dikeluarkan pekan lalu mengimbau agar 2,7 juta orang di kawasan kumuh dipindahkan dari ”daerah-daerah berbahaya” sepanjang tepi sungai, danau, dan pembuangan limbah. Rencana itu akan memerlukan 10 tahun dan 130 miliar peso (2,77 miliar dollar AS) untuk dilaksanakan.
Hari Senin, Pemerintah AS mengumumkan bantuan pangan senilai 8,5 juta dollar bagi Filipina.
Menteri Pertanian AS Tom Vilsack mengatakan kepada Presiden Filipina Gloria Macapagal- Arroyo, di Manila, bantuan berupa beras dan susu bubuk itu diharapkan akan membantu orang-orang yang paling memerlukan bantuan. (AFP/AP/DI)
Manila, Senin - Lebih dari 1,5 juta orang masih berjuang hidup di daerah pinggir kota yang kebanjiran atau di tempat penampungan yang penuh sesak, sebulan setelah hujan lebat akibat badai menerpa Filipina. Para pejabat mengatakan, tidak ada penyelesaian cepat.
Filipina menghadapi sebuah perjuangan jangka panjang untuk pulih dari dua badai yang telah mengambil sedikitnya 929 jiwa di Manila dan bagian lain Pulau Luzon, kata pemerintah dan organisasi-organisasi bantuan kemanusiaan.
”Badai dan hujan lebat... telah membuat rakyat Filipina menghadapi salah satu tantangan terbesar...,” kata Direktur Program Pangan Dunia (WFP) Josette Sheeran, dalam sebuah kunjungan ke Manila pada akhir pekan.
Setelah badai tropis Ketsana menjatuhkan hujan terlebat dalam lebih dari 40 tahun di Manila pada 26 September, distrik-distrik masih tergenang air setinggi pinggul dan tumpukan sampah banjir masih mengotori bagian-bagian lain ibu kota.
Di daerah pegunungan di Luzon utara yang dihantam hujan lebat selama 10 hari dari badai tropis Parma yang tiba sepekan setelah Ketsana, desa-desa masih tanpa penghuni setelah terkena longsor.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan, sebanyak 1,43 juta orang, sebagian besar di dan sekitar Manila, terus tinggal di daerah-daerah yang kebanjiran.
Daerah-daerah itu mungkin akan tetap tergenang selama berbulan-bulan karena perencanaan perkotaan yang kacau telah membuat sistem drainase alam sepanjang danau terhalangi.
Sejumlah 163.000 orang lainnya masih tinggal di tempat-tempat penampungan, menurut pemerintah, yang memperkirakan sampai sejumlah 2,7 juta warga mungkin harus direlokasikan dari daerah-daerah rawan banjir di Manila.
Selain persoalan bantuan segera itu, pemerintah juga harus menghadapi upaya rekonstruksi jangka panjang. Salah satu kekhawatiran adalah bahwa terlalu banyak orang, terutama penghuni kawasan kumuh di Manila, telah diperbolehkan tinggal di daerah-daerah rawan banjir.
Sebuah laporan pemerintah yang dikeluarkan pekan lalu mengimbau agar 2,7 juta orang di kawasan kumuh dipindahkan dari ”daerah-daerah berbahaya” sepanjang tepi sungai, danau, dan pembuangan limbah. Rencana itu akan memerlukan 10 tahun dan 130 miliar peso (2,77 miliar dollar AS) untuk dilaksanakan.
Hari Senin, Pemerintah AS mengumumkan bantuan pangan senilai 8,5 juta dollar bagi Filipina.
Menteri Pertanian AS Tom Vilsack mengatakan kepada Presiden Filipina Gloria Macapagal- Arroyo, di Manila, bantuan berupa beras dan susu bubuk itu diharapkan akan membantu orang-orang yang paling memerlukan bantuan. (AFP/AP/DI)
Komunitas Asia Timur
Perwita Dalam Konferensi Tingkat Tinggi Ke-15 ASEAN di Hua Hin, Thailand, gagasan membentuk Komunitas Asia Timur kembali diutarakan PM Jepang Yukio Hatoyama.
Gagasan yang digulirkan sejak KTT Ke-11 ASEAN (2005) ini memunculkan banyak pertanyaan, bahkan penolakan, di lingkungan ASEAN. Bagaimana komunitas ini akan dibentuk dalam kerangka regionalisme baru/hubungan internasional kontemporer? Apakah ASEAN + 3 akan jadi pendorong pembentukan komunitas Asia Timur?
Dari banyak literatur yang membahas regionalisme di Asia Pasifik, upaya membentuk forum dan institusi regional sudah berlangsung sejak 1960-an. Ini ditandai dengan pembentukan Pacific Basin Economy Cooperation yang melibatkan para pemimpin bisnis kawasan. Kerja sama ini dilanjutkan dengan pembentukan forum tripartit Pacific Economic Cooperation Council.
Puncak forum ekonomi Asia Pasifik ini ditandai oleh pembentukan Asia Pacific Economic Cooperation. Dalam bidang politik keamanan, forum kerja sama kawasan termanifestasi dalam ASEAN Regional Forum (ARF) yang digulirkan tahun 1994 di Bangkok.
Upaya membentuk aneka forum kerja sama regional ini merupakan kelanjutan gejala regionalisme baru ketika dimensi ekonomi mengemuka. Meski demikian, gagasan komunitas Asia Timur tak dapat mengabaikan kepentingan geostrategis dan geopolitik kawasan.
Beberapa tahap
Ada beberapa tahap pertumbuhan regionalisme. Pertama ialah tahap praregional: beberapa negara sepakat membentuk interaksi sosial bersama dalam satu unit geografis tertentu.
Tahap kedua berupa upaya bersama menciptakan saluran formal dan informal untuk menggalang kerja sama regional yang tertata dan sistematis. Tahap ini biasanya berlangsung agak lama karena negara-negara akan mengonsolidasikan kebijaksanaan domestik dan luar negerinya menyesuaikan diri dengan kebutuhan regionalnya. Pada konteks ini ASEAN + 3 patut mengedepankan beberapa alternatif kebijakan jangka panjang: senantiasa membangun kemitraan global berdasarkan kepentingan regional, memperkuat kerja sama regional ASEAN + 3, dan memperluas cakupan bidang kerja sama, termasuk bidang politik keamanan.
Tahap terakhir adalah hasil proses regionalisasi ketika pembentukan identitas bersama, kapasitas institusional, dan legitimasi telah mencapai tingkat yang sangat tinggi sehingga eksistensi regional mereka diakui secara internasional. Banyak teoretikus hubungan internasional yang memberikan uraian tentang tiga elemen utama regionalisme.
Elemen pertama adalah pengalaman kesejarahan masalah bersama yang dihadapi sekelompok negara dalam sebuah lingkungan geografis. Elemen ini akan memengaruhi derajat interaksi antaraktor negara di suatu kawasan. Semakin tinggi kesamaan sejarah dan masalah yang mereka hadapi semakin tinggi pula derajat interaksinya. Rupanya kesamaan pengalaman sejarah dan masalah yang dihadapi akan mendorong terciptanya kesadaran regional dan identitas yang sama. Respons dingin Australia dan Selandia Baru terhadap gagasan komunitas Asia Timur menjadi indikator cukup jelas mengenai elemen di atas.
Elemen kedua adalah keterkaitan geografis yang sangat erat di antara mereka. Dengan kata lain, terdapat sebuah ”batas” kawasan dalam interaksi di antara mereka. Elemen ini merujuk pada pertanyaan: berapa luas kawasan yang akan tercakup dan bagaimana suatu wilayah didefinisikan? Cakupan wilayah yang dimiliki komunitas Asia Timur, misalnya, meliputi kawasan geografis Asia Pasifik yang amat luas. Ilustrasi ini sekaligus pula menunjukkan bahwa definisi kawasan lebih merupakan konstruksi sosial dan, oleh karena itu, secara politis dapat terus diperdebatkan.
Elemen ketiga adalah kebutuhan menciptakan organisasi yang dapat membentuk kerangka legal dan institusional untuk mengatur interaksi di antara mereka. Elemen ini akan mendorong terciptanya derajat institusionalisasi di sebuah kawasan. Beberapa kawasan (di Eropa) memiliki struktur organisasi yang cukup ketat. Di Asia Pasifik, struktur dan derajat institusionalisasi masih cukup longgar.
Ketiga elemen di atas akan menghasilkan cakupan isu interaksi di kawasan. Ada beberapa institusi kawasan yang mencakup kerja sama dalam banyak bidang. Namun, banyak pula institusi kawasan yang hanya memusatkan perhatian pada bidang tertentu, termasuk kemungkinan perubahan titik sentral ASEAN sebagai organisasi regional utama di kawasan.
Maka, regionalisme merupakan sebuah fenomena hubungan internasional yang terus berkembang. Konsep ini tidak semata-mata membicarakan unsur geografis. Dalam banyak kasus regionalisme, elemen yang terkait begitu beragam, dari ekonomi hingga politik keamanan. Ini tentu saja akan menambah kompleksitas regionalisme sebagai sebuah konsep dan fenomena dalam hubungan internasional, khususnya di Asia Tenggara.
Dalam kaitan komunitas Asia Timur, pengelompokan regional baru ini perlu mempertimbangkan secara matang kondisi kawasan dan modalitas yang selama ini sudah terbentuk di Asia Tenggara dan Pasifik. Tanpa mempertimbangkan elemen di atas, komunitas Asia Timur hanya akan menjadi sebuah imagined community di Asia Pasifik.
Anak agung Banyu Perwita Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan, Bandung
Kompas, Selasa, 27 Oktober 2009
Gagasan yang digulirkan sejak KTT Ke-11 ASEAN (2005) ini memunculkan banyak pertanyaan, bahkan penolakan, di lingkungan ASEAN. Bagaimana komunitas ini akan dibentuk dalam kerangka regionalisme baru/hubungan internasional kontemporer? Apakah ASEAN + 3 akan jadi pendorong pembentukan komunitas Asia Timur?
Dari banyak literatur yang membahas regionalisme di Asia Pasifik, upaya membentuk forum dan institusi regional sudah berlangsung sejak 1960-an. Ini ditandai dengan pembentukan Pacific Basin Economy Cooperation yang melibatkan para pemimpin bisnis kawasan. Kerja sama ini dilanjutkan dengan pembentukan forum tripartit Pacific Economic Cooperation Council.
Puncak forum ekonomi Asia Pasifik ini ditandai oleh pembentukan Asia Pacific Economic Cooperation. Dalam bidang politik keamanan, forum kerja sama kawasan termanifestasi dalam ASEAN Regional Forum (ARF) yang digulirkan tahun 1994 di Bangkok.
Upaya membentuk aneka forum kerja sama regional ini merupakan kelanjutan gejala regionalisme baru ketika dimensi ekonomi mengemuka. Meski demikian, gagasan komunitas Asia Timur tak dapat mengabaikan kepentingan geostrategis dan geopolitik kawasan.
Beberapa tahap
Ada beberapa tahap pertumbuhan regionalisme. Pertama ialah tahap praregional: beberapa negara sepakat membentuk interaksi sosial bersama dalam satu unit geografis tertentu.
Tahap kedua berupa upaya bersama menciptakan saluran formal dan informal untuk menggalang kerja sama regional yang tertata dan sistematis. Tahap ini biasanya berlangsung agak lama karena negara-negara akan mengonsolidasikan kebijaksanaan domestik dan luar negerinya menyesuaikan diri dengan kebutuhan regionalnya. Pada konteks ini ASEAN + 3 patut mengedepankan beberapa alternatif kebijakan jangka panjang: senantiasa membangun kemitraan global berdasarkan kepentingan regional, memperkuat kerja sama regional ASEAN + 3, dan memperluas cakupan bidang kerja sama, termasuk bidang politik keamanan.
Tahap terakhir adalah hasil proses regionalisasi ketika pembentukan identitas bersama, kapasitas institusional, dan legitimasi telah mencapai tingkat yang sangat tinggi sehingga eksistensi regional mereka diakui secara internasional. Banyak teoretikus hubungan internasional yang memberikan uraian tentang tiga elemen utama regionalisme.
Elemen pertama adalah pengalaman kesejarahan masalah bersama yang dihadapi sekelompok negara dalam sebuah lingkungan geografis. Elemen ini akan memengaruhi derajat interaksi antaraktor negara di suatu kawasan. Semakin tinggi kesamaan sejarah dan masalah yang mereka hadapi semakin tinggi pula derajat interaksinya. Rupanya kesamaan pengalaman sejarah dan masalah yang dihadapi akan mendorong terciptanya kesadaran regional dan identitas yang sama. Respons dingin Australia dan Selandia Baru terhadap gagasan komunitas Asia Timur menjadi indikator cukup jelas mengenai elemen di atas.
Elemen kedua adalah keterkaitan geografis yang sangat erat di antara mereka. Dengan kata lain, terdapat sebuah ”batas” kawasan dalam interaksi di antara mereka. Elemen ini merujuk pada pertanyaan: berapa luas kawasan yang akan tercakup dan bagaimana suatu wilayah didefinisikan? Cakupan wilayah yang dimiliki komunitas Asia Timur, misalnya, meliputi kawasan geografis Asia Pasifik yang amat luas. Ilustrasi ini sekaligus pula menunjukkan bahwa definisi kawasan lebih merupakan konstruksi sosial dan, oleh karena itu, secara politis dapat terus diperdebatkan.
Elemen ketiga adalah kebutuhan menciptakan organisasi yang dapat membentuk kerangka legal dan institusional untuk mengatur interaksi di antara mereka. Elemen ini akan mendorong terciptanya derajat institusionalisasi di sebuah kawasan. Beberapa kawasan (di Eropa) memiliki struktur organisasi yang cukup ketat. Di Asia Pasifik, struktur dan derajat institusionalisasi masih cukup longgar.
Ketiga elemen di atas akan menghasilkan cakupan isu interaksi di kawasan. Ada beberapa institusi kawasan yang mencakup kerja sama dalam banyak bidang. Namun, banyak pula institusi kawasan yang hanya memusatkan perhatian pada bidang tertentu, termasuk kemungkinan perubahan titik sentral ASEAN sebagai organisasi regional utama di kawasan.
Maka, regionalisme merupakan sebuah fenomena hubungan internasional yang terus berkembang. Konsep ini tidak semata-mata membicarakan unsur geografis. Dalam banyak kasus regionalisme, elemen yang terkait begitu beragam, dari ekonomi hingga politik keamanan. Ini tentu saja akan menambah kompleksitas regionalisme sebagai sebuah konsep dan fenomena dalam hubungan internasional, khususnya di Asia Tenggara.
Dalam kaitan komunitas Asia Timur, pengelompokan regional baru ini perlu mempertimbangkan secara matang kondisi kawasan dan modalitas yang selama ini sudah terbentuk di Asia Tenggara dan Pasifik. Tanpa mempertimbangkan elemen di atas, komunitas Asia Timur hanya akan menjadi sebuah imagined community di Asia Pasifik.
Anak agung Banyu Perwita Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan, Bandung
Kompas, Selasa, 27 Oktober 2009
26 Oktober 2009
PERTAMBANGAN MIGAS; Ribuan Sumur Tua Akan Dieksploitasi
Senin, 26 Oktober 2009 | 04:19 WIB
Palembang, Kompas - Organisasi profesi Masyarakat Minyak, Gas, dan Energi Sumatera Selatan saat ini telah membentuk tim kerja untuk mengeksploitasi sekitar 3.600 sumur migas tua. Eksploitasi bersama koperasi unit desa itu dinilai bisa memberi nilai tambah bagi perekonomian nasional-daerah karena kandungan migas di sumur tua tersebut belum sepenuhnya habis.
Ketua Masyarakat Minyak, Gas, dan Energi Sumatera Selatan, Ahmad Rizal, mengungkapkan hal itu, Minggu (25/10), di Palembang, Sumatera Selatan. Ini merupakan program kerja prioritas dari organisasi yang berdiri sejak Juni 2009 tersebut.
”Program ini sekaligus menjawab surat edaran Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) yang digulirkan sejak tahun 2008. Ide ini juga selaras dengan tujuan organisasi, yakni mencari potensi alam agar bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” katanya.
Saat ini, lanjutnya, telah dibentuk dua tim operasional yang beranggotakan akademisi, pemerhati, dan pengusaha migas dari Sumsel. Kedua tim dipimpin pengamat-pakar migas, Johny Bustam dan John Karamoy.
Target peningkatan kesejahteraan rakyat supaya benar-benar terwujud, lanjut Rizal, pihaknya telah menyusun sejumlah aturan main. Salah satunya, kegiatan eksploitasi sumur-sumur migas tua itu harus bekerja sama dengan koperasi unit desa (KUD).
”Selain KUD, kerja sama juga terbuka bagi pengusaha lokal atau BUMD. Namun, prioritas tetap ke KUD, dengan pertimbangan mayoritas pelakunya adalah rakyat setempat,” tutur Rizal.
Sejak 1970
Sumur migas tua dimaksud, menurut Rizal, adalah sumur-sumur yang sudah tidak dioperasikan sejak 1970. ”Masyarakat Minyak, Gas, dan Energi Sumsel telah meneliti, saat ini ada sekitar 3.600 sumur migas tua yang mayoritas dimiliki Pertamina,” paparnya.
Hasil penelitian lanjutan, kata Rizal, juga memperlihatkan bukti keekonomian sumur-sumur migas tua itu. Jika diasumsikan satu sumur minyak tua dieksploitasi dengan metode yang paling sederhana, yakni ditimba secara manual dengan ember, setidaknya sumur itu masih bisa menghasilkan 2-3 barrel minyak mentah per hari. (ONI)
Palembang, Kompas - Organisasi profesi Masyarakat Minyak, Gas, dan Energi Sumatera Selatan saat ini telah membentuk tim kerja untuk mengeksploitasi sekitar 3.600 sumur migas tua. Eksploitasi bersama koperasi unit desa itu dinilai bisa memberi nilai tambah bagi perekonomian nasional-daerah karena kandungan migas di sumur tua tersebut belum sepenuhnya habis.
Ketua Masyarakat Minyak, Gas, dan Energi Sumatera Selatan, Ahmad Rizal, mengungkapkan hal itu, Minggu (25/10), di Palembang, Sumatera Selatan. Ini merupakan program kerja prioritas dari organisasi yang berdiri sejak Juni 2009 tersebut.
”Program ini sekaligus menjawab surat edaran Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) yang digulirkan sejak tahun 2008. Ide ini juga selaras dengan tujuan organisasi, yakni mencari potensi alam agar bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” katanya.
Saat ini, lanjutnya, telah dibentuk dua tim operasional yang beranggotakan akademisi, pemerhati, dan pengusaha migas dari Sumsel. Kedua tim dipimpin pengamat-pakar migas, Johny Bustam dan John Karamoy.
Target peningkatan kesejahteraan rakyat supaya benar-benar terwujud, lanjut Rizal, pihaknya telah menyusun sejumlah aturan main. Salah satunya, kegiatan eksploitasi sumur-sumur migas tua itu harus bekerja sama dengan koperasi unit desa (KUD).
”Selain KUD, kerja sama juga terbuka bagi pengusaha lokal atau BUMD. Namun, prioritas tetap ke KUD, dengan pertimbangan mayoritas pelakunya adalah rakyat setempat,” tutur Rizal.
Sejak 1970
Sumur migas tua dimaksud, menurut Rizal, adalah sumur-sumur yang sudah tidak dioperasikan sejak 1970. ”Masyarakat Minyak, Gas, dan Energi Sumsel telah meneliti, saat ini ada sekitar 3.600 sumur migas tua yang mayoritas dimiliki Pertamina,” paparnya.
Hasil penelitian lanjutan, kata Rizal, juga memperlihatkan bukti keekonomian sumur-sumur migas tua itu. Jika diasumsikan satu sumur minyak tua dieksploitasi dengan metode yang paling sederhana, yakni ditimba secara manual dengan ember, setidaknya sumur itu masih bisa menghasilkan 2-3 barrel minyak mentah per hari. (ONI)
Membangun Kebersamaan Antargenerasi
Dua hari lagi bangsa Indonesia akan memperingati hari bersejarah yang sangat penting yaitu Peringatan Hari Sumpah Pemuda 2009. Hari sumpah pemuda, seperti namanya, adalah pernyataan komitmen dari kaum muda yang ingin melihat bangsa ini bersatu, tidak terpecah-pecah. Seperti sapu lidi, kalau lidi itu berdiri sendiri-sendiri, pasti mudah dipatahkan. Kalau bersatu dengan kokoh, tidak ada yang ingin menonjol dari keluar dari persatuan dan kesatuan, maka segala sampah yang ada akan dapat disapu bersih. Demikianlah tekad generasi muda pada tahun 1928-an di Indonesia, mereka menempatkan diri dalam suatu persatuan dan kesatuan yang kuat untuk mengusir penjajah dan membangun Indonesia yang jaya.
Dalam menyongsong peringatan yang sangat penting ini, utamanya dengan adanya Kabinet Indonesia Bersatu yang baru, kita pantas merenung bahwa para generasi muda masa lalu yang berjuang dengan tanpa pamrih, sebagian besar telah meninggal dunia. Bahkan mungkin saja para pemimpinnya sudah semuanya tidak ada, dan kalaupun ada, sudah tidak lagi memegang kekuasaan dalam pemerintahan.
Kita yakin bahwa biarpun deklarasi yang dicanangkan pada tanggal 28 Oktober itu diberi nama sumpah Pemuda, bahwa persatuan yang digagas dalam sumpah itu pasti bukan saja persatuan antar generasi muda, tetapi persatuan dan kesatuan antar seluruh generasi. Pasti tidak dimaksud bahwa yang bersatu generasi muda saja, yang tua boleh tercerai berai, atau saling memaki. Semua generasi, dalam lingkungannya sendiri atau antar generasi harus bersatu padu saling memberi dan saling memperkuat untuk membangun bangsa dan negaranya.
Dalam konteks ini kiranya keterkejutan kita semua, bahwa bangsa ini, yang dalam banyak indikator ekonomi dan politik sudah sangat maju, mampu mengatasi stabilisasi ekonomi dengan pertumbuhan yang meyakinkan, mampu mengadakan pemilihan umum dengan damai dan lancar, serta melantik semua anggota DPR, DPD, DPRD, bahkan seluruh jajaran Kabinet dengan damai; tetapi dalam nilai-nilai budaya dan indek mutu manusia masih jauh ketinggalan. Angka-angka IPM di Indonesia tidak pernah beranjak pada nomor urut di atas nilai 100, bahkan laporan PBB terakhir pada tahun 2009 yang baru saja dikeluarkan, menempatkan Indonesia pada urutan ke 111, jauh di bawah seluruh negara ASEAN, kecuali Vietnam yang memang baru merdeka.
Untuk itu Yayasan Damandiri sejak beberapa tahun lalu telah menawarkan konsep dan wahana berupa Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) untuk mengembangkan kesadaran dan kegiatan bersama untuk memacu dan memicu pembangunan sosial budaya yang lebih terarah dan seimbang dengan pembangunan ekonomi dan politik. Pembangunan sosial kemasyarakatan dan budaya melalui kerjasama yang lebih erat antar generasi itu sekarang sudah diadopsi oleh banyak perguruan tinggi melalui Program KKN (Kuliah Kerja Nyata) Tematik Posdaya. Program KKN Tematik tersebut ditujukan untuk mempercepat pembentukan, pengisian dan operasionalisasi kegiatan Posdaya di seluruh wilayah KKN Tematik Posdaya.
Pembentukan Posdaya itu memungkinkan seluruh generasi tua dan muda menyisihkan perbedaan partai, asal usul golongan, suku, tua dan muda, serta perbedaan lainnya untuk melihat pembangunan atas dasar kebutuhan pemberdayaan setiap keluarga dan setiap anggotanya. Mereka dipetakan, didaftar kekurangannya, sehingga seluruh komunitas di desa atau dukuhnya dapat ikut membantu dan mendampingi agar proses mengejar ketertinggalan itu tidak terasa berat. Masing-masing keluarga harus bekerja keras, harus memahami kekurangan mereka, dan siap untuk bekerja bersama mengatasi masalah yang mereka hadapi.Dengan tekun mereka harus mengirim anak-anak balitanya dalam kebersamaan, karena umumnya sudah mempunyai anak balita seorang saja.
Dengan berkumpul dengan anak balita tetangganya, maka mereka akan mulai menjalin kerjasama sejak saat yang sangat dini hingga benih-benih persatuan dan kesatuan dapat ditegakkan secara kuat. Mereka bersuka dan berduka bersama hingga saling mengerti dan mengetahui kelebihan serta kekurangan temannya, dan karena itu bisa saling isi mengisi. Persatuan dan kesatuan yang digalang sejak saat yang sangat dini itu akan menjadi perekat persatuan yang sangat kuat.
Lebih dari itu, dalam proses pemberdayaan, setiap orang tua yang biasanya dibebani dengan tanggungan anak-anak balita yang manja dan perlu pengawasan, dengan mengirim anak-anak balita ke Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) itu, mereka bebas dan dapat melatih diri mempersiapkan kemampuan untuk terjun dalam bidang ekonomi yang menguntungkan. Dengan terjun dalam bidang ekonomi tersebut, maka ketergantungan kepada suami atau bantuan pemerintah dapat diperkecil, bahkan dapat dihilangkan.
Keluarga miskin, dengan adanya suami dan isteri dua-duanya bekerja dengan keras, akan memiliki kesempatan untuk bangkit dari keterpurukan yang lebih cepat dan tidak mustahil angka Indeks Mutu Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) akan bisa naik lebih lebih dari 1% dari rata-rata nasional yang sejak 17 tahun yang lalu hampir tidak pernah bisa naik.
`Kebersamaan dalam Posdaya memungkinkan seluruh kekuatan ekonomi yang kini bercita-cita membangun ekonomi kerakyatan dapat mempergunakan kelompok yang ada untuk diberdayakan secara bertahap menjadi kekuatan ekonomi bersama yang akhirnya akan tumbuh menjadi koperasi. Kekuatan ekonomi koperasi yang dilandasi kerja keras dan terarah oleh seluruh anggotanya akan menjadi pendorong tumbuhnya kekuatan daya beli rakyat yang menjadi salah satu ukuran yang sangat penting dari IPM atau HDI. Peringatan Hari Sumpah Pemuda pasti bisa menjadi awal dari kebangkitan bangsa! (Penulis adalah Ketua Umum DNIKS).
oleh Haryono Suyono
Dalam menyongsong peringatan yang sangat penting ini, utamanya dengan adanya Kabinet Indonesia Bersatu yang baru, kita pantas merenung bahwa para generasi muda masa lalu yang berjuang dengan tanpa pamrih, sebagian besar telah meninggal dunia. Bahkan mungkin saja para pemimpinnya sudah semuanya tidak ada, dan kalaupun ada, sudah tidak lagi memegang kekuasaan dalam pemerintahan.
Kita yakin bahwa biarpun deklarasi yang dicanangkan pada tanggal 28 Oktober itu diberi nama sumpah Pemuda, bahwa persatuan yang digagas dalam sumpah itu pasti bukan saja persatuan antar generasi muda, tetapi persatuan dan kesatuan antar seluruh generasi. Pasti tidak dimaksud bahwa yang bersatu generasi muda saja, yang tua boleh tercerai berai, atau saling memaki. Semua generasi, dalam lingkungannya sendiri atau antar generasi harus bersatu padu saling memberi dan saling memperkuat untuk membangun bangsa dan negaranya.
Dalam konteks ini kiranya keterkejutan kita semua, bahwa bangsa ini, yang dalam banyak indikator ekonomi dan politik sudah sangat maju, mampu mengatasi stabilisasi ekonomi dengan pertumbuhan yang meyakinkan, mampu mengadakan pemilihan umum dengan damai dan lancar, serta melantik semua anggota DPR, DPD, DPRD, bahkan seluruh jajaran Kabinet dengan damai; tetapi dalam nilai-nilai budaya dan indek mutu manusia masih jauh ketinggalan. Angka-angka IPM di Indonesia tidak pernah beranjak pada nomor urut di atas nilai 100, bahkan laporan PBB terakhir pada tahun 2009 yang baru saja dikeluarkan, menempatkan Indonesia pada urutan ke 111, jauh di bawah seluruh negara ASEAN, kecuali Vietnam yang memang baru merdeka.
Untuk itu Yayasan Damandiri sejak beberapa tahun lalu telah menawarkan konsep dan wahana berupa Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) untuk mengembangkan kesadaran dan kegiatan bersama untuk memacu dan memicu pembangunan sosial budaya yang lebih terarah dan seimbang dengan pembangunan ekonomi dan politik. Pembangunan sosial kemasyarakatan dan budaya melalui kerjasama yang lebih erat antar generasi itu sekarang sudah diadopsi oleh banyak perguruan tinggi melalui Program KKN (Kuliah Kerja Nyata) Tematik Posdaya. Program KKN Tematik tersebut ditujukan untuk mempercepat pembentukan, pengisian dan operasionalisasi kegiatan Posdaya di seluruh wilayah KKN Tematik Posdaya.
Pembentukan Posdaya itu memungkinkan seluruh generasi tua dan muda menyisihkan perbedaan partai, asal usul golongan, suku, tua dan muda, serta perbedaan lainnya untuk melihat pembangunan atas dasar kebutuhan pemberdayaan setiap keluarga dan setiap anggotanya. Mereka dipetakan, didaftar kekurangannya, sehingga seluruh komunitas di desa atau dukuhnya dapat ikut membantu dan mendampingi agar proses mengejar ketertinggalan itu tidak terasa berat. Masing-masing keluarga harus bekerja keras, harus memahami kekurangan mereka, dan siap untuk bekerja bersama mengatasi masalah yang mereka hadapi.Dengan tekun mereka harus mengirim anak-anak balitanya dalam kebersamaan, karena umumnya sudah mempunyai anak balita seorang saja.
Dengan berkumpul dengan anak balita tetangganya, maka mereka akan mulai menjalin kerjasama sejak saat yang sangat dini hingga benih-benih persatuan dan kesatuan dapat ditegakkan secara kuat. Mereka bersuka dan berduka bersama hingga saling mengerti dan mengetahui kelebihan serta kekurangan temannya, dan karena itu bisa saling isi mengisi. Persatuan dan kesatuan yang digalang sejak saat yang sangat dini itu akan menjadi perekat persatuan yang sangat kuat.
Lebih dari itu, dalam proses pemberdayaan, setiap orang tua yang biasanya dibebani dengan tanggungan anak-anak balita yang manja dan perlu pengawasan, dengan mengirim anak-anak balita ke Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) itu, mereka bebas dan dapat melatih diri mempersiapkan kemampuan untuk terjun dalam bidang ekonomi yang menguntungkan. Dengan terjun dalam bidang ekonomi tersebut, maka ketergantungan kepada suami atau bantuan pemerintah dapat diperkecil, bahkan dapat dihilangkan.
Keluarga miskin, dengan adanya suami dan isteri dua-duanya bekerja dengan keras, akan memiliki kesempatan untuk bangkit dari keterpurukan yang lebih cepat dan tidak mustahil angka Indeks Mutu Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) akan bisa naik lebih lebih dari 1% dari rata-rata nasional yang sejak 17 tahun yang lalu hampir tidak pernah bisa naik.
`Kebersamaan dalam Posdaya memungkinkan seluruh kekuatan ekonomi yang kini bercita-cita membangun ekonomi kerakyatan dapat mempergunakan kelompok yang ada untuk diberdayakan secara bertahap menjadi kekuatan ekonomi bersama yang akhirnya akan tumbuh menjadi koperasi. Kekuatan ekonomi koperasi yang dilandasi kerja keras dan terarah oleh seluruh anggotanya akan menjadi pendorong tumbuhnya kekuatan daya beli rakyat yang menjadi salah satu ukuran yang sangat penting dari IPM atau HDI. Peringatan Hari Sumpah Pemuda pasti bisa menjadi awal dari kebangkitan bangsa! (Penulis adalah Ketua Umum DNIKS).
oleh Haryono Suyono
Menneg-PAN dan RB: Kemungkinan Ada Kenaikan Gaji Menteri
Jakarta, Pelita-Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menneg-PAN dan RB) Evert Erenst Mangindaan mengakui sudah ada rancangan mengenai rencana kenaikan gaji menteri.
Rancanganya ada tapi belum bisa ada keputusan. Ada kemungkinannya (kenaikan gaji), kata Menneg-PAN dan RB EE Mangindaan usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Gedung Utama Setneg, Jakarta, Jumat (22/10).
Namun begitu, Mangindaan menyatakan kebijakan menaikan gaji menteri tidak bisa dilakukan dengan tergesa-gesa. Pihaknya pun harus berkoordinasi dulu dengan menteri keuangan dan pihak-pihak terkait lain.
Tidak boleh tergesa-gesa. Jangan sampai kita salah berfikir komprehensif, lebih baik kita sabar saja. lagi pula baru kemarin kita serah terima jabatan, ujarnya.
Menurut dia, masalah kenaikan gaji tersebut juga tidak bisa dilakukan secara parsial. Karena itu perlu ada kajian secara komprehensif sehingga nantinya tidak menimbulkan kontroversi.
Ditanya berapa besar persentase kenaikan gaji tersebut, Mangindaan pun mengaku belum bisa menyebutkan jumlah persentase tersebut.
Saya tidak tahu itu, dan belum berani mengatakan. Paling-paling seperti yang lalu, katanya.
Ditambahkananya, seberapa besar prosentase kenaikan gaji manteri sangat tergantung dengan kondisi keuangan negara. Pihaknya sendiri mengaku belum melihat konsepnya.
Mangindaan justru berpandangan bahwa konsep renumerasi lebih bagus dan pas daripada kenaikan gaji secara merata. Selain itu, pertimbangan lainnya adalah para menteri telah banyak mendapat fasilitas.
Renumerasi lebih bagus karena kinerjanya kelihatan, saya kira sudahlah menteri sudah banyak fasilitas, tandasnya.(ay)
Rancanganya ada tapi belum bisa ada keputusan. Ada kemungkinannya (kenaikan gaji), kata Menneg-PAN dan RB EE Mangindaan usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Gedung Utama Setneg, Jakarta, Jumat (22/10).
Namun begitu, Mangindaan menyatakan kebijakan menaikan gaji menteri tidak bisa dilakukan dengan tergesa-gesa. Pihaknya pun harus berkoordinasi dulu dengan menteri keuangan dan pihak-pihak terkait lain.
Tidak boleh tergesa-gesa. Jangan sampai kita salah berfikir komprehensif, lebih baik kita sabar saja. lagi pula baru kemarin kita serah terima jabatan, ujarnya.
Menurut dia, masalah kenaikan gaji tersebut juga tidak bisa dilakukan secara parsial. Karena itu perlu ada kajian secara komprehensif sehingga nantinya tidak menimbulkan kontroversi.
Ditanya berapa besar persentase kenaikan gaji tersebut, Mangindaan pun mengaku belum bisa menyebutkan jumlah persentase tersebut.
Saya tidak tahu itu, dan belum berani mengatakan. Paling-paling seperti yang lalu, katanya.
Ditambahkananya, seberapa besar prosentase kenaikan gaji manteri sangat tergantung dengan kondisi keuangan negara. Pihaknya sendiri mengaku belum melihat konsepnya.
Mangindaan justru berpandangan bahwa konsep renumerasi lebih bagus dan pas daripada kenaikan gaji secara merata. Selain itu, pertimbangan lainnya adalah para menteri telah banyak mendapat fasilitas.
Renumerasi lebih bagus karena kinerjanya kelihatan, saya kira sudahlah menteri sudah banyak fasilitas, tandasnya.(ay)
Susunan Pimpinan Komisi-komisi DPR
SETELAH kurang lebih dua minggu bekerja maraton, akhirnya pada akhir pekan kemarin Pimpinan DPR menetapkan pimpinan komisi dan pimpinan badan atau alat kelengkapan DPR sebagai berikut.
Pimpinan Komisi I
Ketua Tifatul Sembiring (PKS)
Wakil Hayono Isman (PD)
Wakil Agus Gumiwang Kartasasmita (PG)
Wakil Tubagus Hassanudin (PDIP)
Pimpinan Komisi II
Ketua Burhanuddin Napitupulu (PG)
Wakil Taufik Effendi (PD)
Wakil Ganjar Pranowo (PDIP)
Wakil Teguh Djuarno (PAN)
Pimpinan Komisi III
Ketua Benny Kaharman (PD)
Wakil Aziz Syamsuddin (PG)
Wakil Fahri Hamzah (PKS)
Wakil Catur Sapto Edi (PAN)
Pimpinan Komisi IV
Ketua Ahmad Muqowwam (PPP)
Wakil M Jafar Hafsa (PD)
Wakil Firman Soebagyo (PG)
Wakil Anna Muawanah (PKB).
Pimpinan Komisi V
Ketua Taufik Kurniawan (PAN)
Wakil Mulyadi (PD),
Wakil Muhidin Said (PG),
Wakil Yoseph Umar Hadi (PDIP).
Pimpinan Komisi VI
Ketua Airlangga Hartarto (F-PG)
Wakil Agus Hermanto (F-PD)
Wakil Aria Bima (F-PDIP)
Wakil Nurdin Tampubolon (F-Partai Hanura).
Pimpinan Komisi VII
Ketua Teuku Riefky Harsya (F-PD)
Wakil Zainudin Amali (F-PG)
Wakil Effendi MS Simbolon (F-PDIP)
Wakil Achmad Farial (F-PPP).
Pimpinan Komisi VIII
Ketua Abdul Kadir Karding (F-KB)
Wakil Gondo Radityo Gambiro (F-PD)
Wakil Chairun Nisa (F-PG)
Wakil Yoyoh Yusroh (F-PKS)
Pimpinan Komisi IX
Ketua Ribka Tjiptaning (PDIP)
Wakil Ahmad Nizar Shihab (PD)
Wakil Irgan Chaerul Mahfiz (PPP)
Wakil Sumarjati Arjoso (Geindra)
Pimpinan Komisi X
Ketua Mahyuddin NS (F-PD)
Wakil Rully Chairul Azwar (F-PG)
Wakil Heri Akhmadi (F-PDIP)
Wakil Abdul Hakam Naja (F-PAN).
Pimpinan Komisi XI
Ketua Emir Moeis (PDIP)
Wakil Melchias Marcus Mekeng (PG)
Wakil Achsanul Qosasi (PD)
Wakil Mohammad Sohibul Iman (PKS)
Pimpinan Badan Legislatif
Ketua Baleg Mayjen (Purn) I Mulyono (PD)
Wakil Dimyati Natakusuma (PPP)
Wakil Ida Fauziah (PKB)
Wakil Sunardi Ayub (Hanura)
Sedangkan untuk alat kelengkapan DPR
Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP)
Ketua Hidayat Nurwahid (F-PKS)
Wakil Nurhayati Assegaf (PD)
Wakil Muhammad Najib (PAN)
Badan Kehormatan DPR
Ketua Gayus Lumbuun (F-PDIP)
Wakil Chairuman Harahap (PG)
Wakil Abdul Wahab Dalimunthe (PD)
Sedangkan anggotanya adalah Salim Mengga (F-PD), Darizal Basir (F-PD), Nudirman Munir (F-PG), Tri Tamtomo (F-PDIP), Anshory Siregar (F-PKS), Azwar Abubakar (F-PAN), Hisyam Alie (F-PPP), dan Ali Maschan Moesa (F-PKB).(kh)
Pimpinan Komisi I
Ketua Tifatul Sembiring (PKS)
Wakil Hayono Isman (PD)
Wakil Agus Gumiwang Kartasasmita (PG)
Wakil Tubagus Hassanudin (PDIP)
Pimpinan Komisi II
Ketua Burhanuddin Napitupulu (PG)
Wakil Taufik Effendi (PD)
Wakil Ganjar Pranowo (PDIP)
Wakil Teguh Djuarno (PAN)
Pimpinan Komisi III
Ketua Benny Kaharman (PD)
Wakil Aziz Syamsuddin (PG)
Wakil Fahri Hamzah (PKS)
Wakil Catur Sapto Edi (PAN)
Pimpinan Komisi IV
Ketua Ahmad Muqowwam (PPP)
Wakil M Jafar Hafsa (PD)
Wakil Firman Soebagyo (PG)
Wakil Anna Muawanah (PKB).
Pimpinan Komisi V
Ketua Taufik Kurniawan (PAN)
Wakil Mulyadi (PD),
Wakil Muhidin Said (PG),
Wakil Yoseph Umar Hadi (PDIP).
Pimpinan Komisi VI
Ketua Airlangga Hartarto (F-PG)
Wakil Agus Hermanto (F-PD)
Wakil Aria Bima (F-PDIP)
Wakil Nurdin Tampubolon (F-Partai Hanura).
Pimpinan Komisi VII
Ketua Teuku Riefky Harsya (F-PD)
Wakil Zainudin Amali (F-PG)
Wakil Effendi MS Simbolon (F-PDIP)
Wakil Achmad Farial (F-PPP).
Pimpinan Komisi VIII
Ketua Abdul Kadir Karding (F-KB)
Wakil Gondo Radityo Gambiro (F-PD)
Wakil Chairun Nisa (F-PG)
Wakil Yoyoh Yusroh (F-PKS)
Pimpinan Komisi IX
Ketua Ribka Tjiptaning (PDIP)
Wakil Ahmad Nizar Shihab (PD)
Wakil Irgan Chaerul Mahfiz (PPP)
Wakil Sumarjati Arjoso (Geindra)
Pimpinan Komisi X
Ketua Mahyuddin NS (F-PD)
Wakil Rully Chairul Azwar (F-PG)
Wakil Heri Akhmadi (F-PDIP)
Wakil Abdul Hakam Naja (F-PAN).
Pimpinan Komisi XI
Ketua Emir Moeis (PDIP)
Wakil Melchias Marcus Mekeng (PG)
Wakil Achsanul Qosasi (PD)
Wakil Mohammad Sohibul Iman (PKS)
Pimpinan Badan Legislatif
Ketua Baleg Mayjen (Purn) I Mulyono (PD)
Wakil Dimyati Natakusuma (PPP)
Wakil Ida Fauziah (PKB)
Wakil Sunardi Ayub (Hanura)
Sedangkan untuk alat kelengkapan DPR
Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP)
Ketua Hidayat Nurwahid (F-PKS)
Wakil Nurhayati Assegaf (PD)
Wakil Muhammad Najib (PAN)
Badan Kehormatan DPR
Ketua Gayus Lumbuun (F-PDIP)
Wakil Chairuman Harahap (PG)
Wakil Abdul Wahab Dalimunthe (PD)
Sedangkan anggotanya adalah Salim Mengga (F-PD), Darizal Basir (F-PD), Nudirman Munir (F-PG), Tri Tamtomo (F-PDIP), Anshory Siregar (F-PKS), Azwar Abubakar (F-PAN), Hisyam Alie (F-PPP), dan Ali Maschan Moesa (F-PKB).(kh)
Kerja Keras untuk Tumbuh 7 Persen
Mutlak Fokus pada Sektor Riil
Senin, 26 Oktober 2009 | 03:24 WIB
Jakarta, Kompas - Pemerintah akan menggenjot pertumbuhan ekonomi 7 persen atau lebih untuk menampung peningkatan angkatan kerja sekaligus menekan angka pengangguran 9,25 juta orang. Target itu tidak mudah dan perlu kerja keras menghapus hambatan dan memacu sektor riil.
Menko Perekonomian Hatta Rajasa pekan lalu di Jakarta menegaskan, pertumbuhan tinggi diperlukan untuk menampung penambahan angkatan kerja dan mengurangi angka pengangguran. Per Februari 2009, angkatan kerja bertambah 2,26 juta orang menjadi 113,74 juta orang dibandingkan dengan posisi Februari 2008.
Pertumbuhan ekonomi satu persen hanya bisa menampung 350.00 pekerja. Menurut skenario optimistis Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, perekonomian hanya bisa tumbuh rata-rata 6,9 persen per tahun dalam lima tahun ke depan.
Untuk memacu pertumbuhan ekonomi tinggi, pemerintah mesti bekerja keras untuk menghapus segala macam hambatan. Masalah utama yang dihadapi perekonomian Indonesia adalah ketersediaan energi, infrastruktur yang buruk, dan pembiayaan yang mahal. Belum lagi masalah perpajakan, perburuhan, aturan yang tumpang tindih, yang dikeluhkan banyak investor.
Padahal, pertumbuhan ekonomi tinggi memerlukan investasi asing maupun domestik, yang antara lain dibiayai kredit perbankan. Peran sektor swasta menjadi sangat besar karena semakin kecilnya kemampuan pemerintah membiayai pembangunan.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sekitar Rp 1.009,5 triliun, selain untuk anggaran rutin, praktis terkuras untuk membayar utang Rp 113 triliun tahun 2010. Namun, kewajiban membayar utang tersebut diperkirakan menurun menjadi Rp 87 triliun (tahun 2011), Rp 109 triliun (2012), Rp 90 triliun (2013), dan Rp 100 triliun (2014).
Belum lagi tambahan subsidi bahan bakar minyak yang bakal membengkak seiring kenaikan harga minyak mentah dunia yang sudah menyentuh 80 dollar AS per barrel. Beban subsidi bertambah besar lagi dengan naiknya konsumsi BBM terutama di sektor transportasi.
Padahal, menurut Faisal Basri, anggota Tim Ahli Ekonomi Kadin Indonesia, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi itu perlu Rp 2.855 triliun-Rp 2.910 triliun per tahun. Namun, dana yang bisa disediakan pemerintah hanya 13 persen dari kebutuhan. Sebanyak 87 persen sisanya harus dari swasta domestik, yakni bank, nonbank, dan pasar modal, serta swasta asing berupa pinjaman dan investasi langsung.
Berharap investasi swasta termasuk asing, itu tidak gampang. Iklim investasi dinilai tak kunjung membaik secara signifikan, terutama yang terkait masalah keamanan, kepastian hukum, dan aturan yang tumpang tindih. Itu semua membuat risiko investasi dan berbisnis menjadi tinggi.
Menarik asing langsung guna menopang pertumbuhan ekonomi 7 persen atau lebih, diakui Menko Perekonomian Hatta Rajasa, tidak mudah, tetapi tidak mustahil jika ada kebersamaan.
Investasi swasta dalam negeri juga tidak banyak beranjak. Bunga kredit bank tetap mahal, di atas rata-rata 15 persen, sekalipun suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI Rate sudah 6,5 persen. ”Ini juga ulah pemerintah,” ujar Faisal Basri.
Diperkirakan ada uang pemerintah sekitar Rp 200 triliun disimpan di BI. Selain membebani BI, uang ini juga tidak berfungsi sebagai penggerak investasi. Bahkan pengendapan uang pemerintah di BI itu membuat likuiditas pada sistem perbankan berkurang, membuat suku bunga bank tidak turun signifikan.
Memprihatinkan
Hal yang juga memprihatinkan, kondisi sektor riil penyedia lapangan kerja besar terus merosot yang ditandai gejala deindustrialisasi.
Data dari ”Visi 2030 dan Roadmap 2015” menyebutkan, sejak krisis ekonomi (2000-2009), industri manufaktur nonmigas rata-rata tumbuh 5,7 persen. Sedikit lebih tinggi dari pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) yang 5,2 persen. Pertumbuhan sektor manufaktur (tahun 2004-2008) hanya 5,6 persen.
Gejala deindustrialisasi ini juga terlihat dari konsumsi BBM industri yang terus turun sejak tahun 2000. Juga konsumsi listrik industri. Per tahun 2008, peran industri manufaktur tinggal 27,9 persen dari PDB setelah sempat mendekati 35 persen.
Perbankan nasional hanya memberikan 16 persen dari total kredit ke sektor manufaktur, dan lebih condong mengucurkan kredit ke sektor konsumsi dan properti yang berisiko rendah. Akibatnya, pertumbuhan PDB negeri ini sekitar 60 persen didorong sektor konsumsi. Konsumsi mendorong impor yang menguras devisa. Total impor pangan mencapai Rp 55 triliun per tahun, termasuk impor garam sekitar Rp 900 miliar.
Untuk mengejar pertumbuhan 7 persen, pemerintah tak bisa lain harus mengutamakan sektor riil, khususnya manufaktur, pertanian, dan UKM. Manufaktur tak bisa lain revitalisasi industri serta membangun infrastruktur yang kini sangat tidak memadai. Semua itu mengarah pada peningkatan daya serap tenaga kerja.
”Kita juga punya pekerjaan merampungkan revisi UU Ketenagakerjaan dan tersedianya sumber daya manusia yang berkompeten,” ujar Ahmad Safiun, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pengerjaan Industri Logam dan Mesin Indonesia.
Sulit bagi Indonesia masuk ke manufaktur dengan teknologi tinggi tanpa sumber daya manusia andal.
Tugas pemerintah
Pembangunan infrastruktur, menurut Kepala Ekonom Bank Mandiri Mirza Adityaswara, merupakan tugas pemerintah. Itu karena infrastruktur merupakan sarana fisik perdana yang memerlukan biaya besar, dan untuk kepentingan umum. Amat sulit mengharapkan swasta menjadi pionir membangun infrastruktur. ”Untuk merangsang swasta membangun jalan tol, misalnya, tentu saja harus diberi insentif agar hitung-hitungan bisnisnya masuk,” kata Mirza.
Soal penciptaan lapangan kerja, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Anton Supit memandang perlunya pemerintah memerhatikan sektor pertanian sebagai pendukung kegiatan industri. Saat ini 42 persen angkatan kerja tertampung di sektor pertanian, tetapi kontribusi terhadap PDB hanya 15 persen.
Padahal, kata Anton, dengan majunya sektor pertanian pendukung industri, selain menyerap tenaga kerja, juga meningkatkan pendapatan masyarakat. Nyatanya, pertanian praktis terabaikan. Irigasi yang tak berfungsi optimal mencapai 170.401 hektar. Kondisi ini suatu waktu bisa berdampak pada penurunan pengadaan produk pertanian. Bisa mengancam ketahanan dan keamanan pangan.
(OIN/RYO/OSA/EVY/MAS/FAJ/PPG)
Senin, 26 Oktober 2009 | 03:24 WIB
Jakarta, Kompas - Pemerintah akan menggenjot pertumbuhan ekonomi 7 persen atau lebih untuk menampung peningkatan angkatan kerja sekaligus menekan angka pengangguran 9,25 juta orang. Target itu tidak mudah dan perlu kerja keras menghapus hambatan dan memacu sektor riil.
Menko Perekonomian Hatta Rajasa pekan lalu di Jakarta menegaskan, pertumbuhan tinggi diperlukan untuk menampung penambahan angkatan kerja dan mengurangi angka pengangguran. Per Februari 2009, angkatan kerja bertambah 2,26 juta orang menjadi 113,74 juta orang dibandingkan dengan posisi Februari 2008.
Pertumbuhan ekonomi satu persen hanya bisa menampung 350.00 pekerja. Menurut skenario optimistis Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, perekonomian hanya bisa tumbuh rata-rata 6,9 persen per tahun dalam lima tahun ke depan.
Untuk memacu pertumbuhan ekonomi tinggi, pemerintah mesti bekerja keras untuk menghapus segala macam hambatan. Masalah utama yang dihadapi perekonomian Indonesia adalah ketersediaan energi, infrastruktur yang buruk, dan pembiayaan yang mahal. Belum lagi masalah perpajakan, perburuhan, aturan yang tumpang tindih, yang dikeluhkan banyak investor.
Padahal, pertumbuhan ekonomi tinggi memerlukan investasi asing maupun domestik, yang antara lain dibiayai kredit perbankan. Peran sektor swasta menjadi sangat besar karena semakin kecilnya kemampuan pemerintah membiayai pembangunan.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sekitar Rp 1.009,5 triliun, selain untuk anggaran rutin, praktis terkuras untuk membayar utang Rp 113 triliun tahun 2010. Namun, kewajiban membayar utang tersebut diperkirakan menurun menjadi Rp 87 triliun (tahun 2011), Rp 109 triliun (2012), Rp 90 triliun (2013), dan Rp 100 triliun (2014).
Belum lagi tambahan subsidi bahan bakar minyak yang bakal membengkak seiring kenaikan harga minyak mentah dunia yang sudah menyentuh 80 dollar AS per barrel. Beban subsidi bertambah besar lagi dengan naiknya konsumsi BBM terutama di sektor transportasi.
Padahal, menurut Faisal Basri, anggota Tim Ahli Ekonomi Kadin Indonesia, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi itu perlu Rp 2.855 triliun-Rp 2.910 triliun per tahun. Namun, dana yang bisa disediakan pemerintah hanya 13 persen dari kebutuhan. Sebanyak 87 persen sisanya harus dari swasta domestik, yakni bank, nonbank, dan pasar modal, serta swasta asing berupa pinjaman dan investasi langsung.
Berharap investasi swasta termasuk asing, itu tidak gampang. Iklim investasi dinilai tak kunjung membaik secara signifikan, terutama yang terkait masalah keamanan, kepastian hukum, dan aturan yang tumpang tindih. Itu semua membuat risiko investasi dan berbisnis menjadi tinggi.
Menarik asing langsung guna menopang pertumbuhan ekonomi 7 persen atau lebih, diakui Menko Perekonomian Hatta Rajasa, tidak mudah, tetapi tidak mustahil jika ada kebersamaan.
Investasi swasta dalam negeri juga tidak banyak beranjak. Bunga kredit bank tetap mahal, di atas rata-rata 15 persen, sekalipun suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI Rate sudah 6,5 persen. ”Ini juga ulah pemerintah,” ujar Faisal Basri.
Diperkirakan ada uang pemerintah sekitar Rp 200 triliun disimpan di BI. Selain membebani BI, uang ini juga tidak berfungsi sebagai penggerak investasi. Bahkan pengendapan uang pemerintah di BI itu membuat likuiditas pada sistem perbankan berkurang, membuat suku bunga bank tidak turun signifikan.
Memprihatinkan
Hal yang juga memprihatinkan, kondisi sektor riil penyedia lapangan kerja besar terus merosot yang ditandai gejala deindustrialisasi.
Data dari ”Visi 2030 dan Roadmap 2015” menyebutkan, sejak krisis ekonomi (2000-2009), industri manufaktur nonmigas rata-rata tumbuh 5,7 persen. Sedikit lebih tinggi dari pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) yang 5,2 persen. Pertumbuhan sektor manufaktur (tahun 2004-2008) hanya 5,6 persen.
Gejala deindustrialisasi ini juga terlihat dari konsumsi BBM industri yang terus turun sejak tahun 2000. Juga konsumsi listrik industri. Per tahun 2008, peran industri manufaktur tinggal 27,9 persen dari PDB setelah sempat mendekati 35 persen.
Perbankan nasional hanya memberikan 16 persen dari total kredit ke sektor manufaktur, dan lebih condong mengucurkan kredit ke sektor konsumsi dan properti yang berisiko rendah. Akibatnya, pertumbuhan PDB negeri ini sekitar 60 persen didorong sektor konsumsi. Konsumsi mendorong impor yang menguras devisa. Total impor pangan mencapai Rp 55 triliun per tahun, termasuk impor garam sekitar Rp 900 miliar.
Untuk mengejar pertumbuhan 7 persen, pemerintah tak bisa lain harus mengutamakan sektor riil, khususnya manufaktur, pertanian, dan UKM. Manufaktur tak bisa lain revitalisasi industri serta membangun infrastruktur yang kini sangat tidak memadai. Semua itu mengarah pada peningkatan daya serap tenaga kerja.
”Kita juga punya pekerjaan merampungkan revisi UU Ketenagakerjaan dan tersedianya sumber daya manusia yang berkompeten,” ujar Ahmad Safiun, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pengerjaan Industri Logam dan Mesin Indonesia.
Sulit bagi Indonesia masuk ke manufaktur dengan teknologi tinggi tanpa sumber daya manusia andal.
Tugas pemerintah
Pembangunan infrastruktur, menurut Kepala Ekonom Bank Mandiri Mirza Adityaswara, merupakan tugas pemerintah. Itu karena infrastruktur merupakan sarana fisik perdana yang memerlukan biaya besar, dan untuk kepentingan umum. Amat sulit mengharapkan swasta menjadi pionir membangun infrastruktur. ”Untuk merangsang swasta membangun jalan tol, misalnya, tentu saja harus diberi insentif agar hitung-hitungan bisnisnya masuk,” kata Mirza.
Soal penciptaan lapangan kerja, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Anton Supit memandang perlunya pemerintah memerhatikan sektor pertanian sebagai pendukung kegiatan industri. Saat ini 42 persen angkatan kerja tertampung di sektor pertanian, tetapi kontribusi terhadap PDB hanya 15 persen.
Padahal, kata Anton, dengan majunya sektor pertanian pendukung industri, selain menyerap tenaga kerja, juga meningkatkan pendapatan masyarakat. Nyatanya, pertanian praktis terabaikan. Irigasi yang tak berfungsi optimal mencapai 170.401 hektar. Kondisi ini suatu waktu bisa berdampak pada penurunan pengadaan produk pertanian. Bisa mengancam ketahanan dan keamanan pangan.
(OIN/RYO/OSA/EVY/MAS/FAJ/PPG)
LISTRIK; Indonesia Power Hemat Rp 4,62 Triliun
Senin, 26 Oktober 2009 | 04:04 WIB
Jakarta, Kompas - PT Indonesia Power menghemat Rp 4,62 triliun per tahun setelah mengonversi bahan bakar di pembangkit listrik Tanjung Priok, Jakarta, dan Grati, Jawa Timur. Anak perusahaan PLN yang mengelola pembangkit itu mengganti penggunaan bahan bakar minyak menjadi gas.
Manajer Senior Humas PT Indonesia Power (IP) Luthfi Hani mengatakan, gas untuk Tanjung Priok didapat dari PT PGN. IP mendapat pasokan 30 billion british thermal unit (BBTU) untuk dua turbin gas. ”Kami estimasikan ada penghematan Rp 1,15 triliun untuk biaya bahan bakar dan Rp 175 miliar untuk biaya perawatan,” ujarnya di Jakarta, Minggu (25/10).
Gas dari PGN itu mengalir mulai akhir September 2009. Dengan demikian, penghematan anggaran akan mulai terasa pada 2010. Penghematan itu diperoleh antara lain dari pengurangan konsumsi BBM sekitar 846.721 liter per hari dan keperluan perawatan mesin.
Selain pembangkit Tanjung Priok, tahun ini IP juga akan mengonversi bahan bakar pembangkit di Grati. Santos Indonesia akan memasok gas 40 BBTU hingga 60 BBTU ke unit pembangkit Grati. ”Kami akan pakai untuk dua atau tiga turbin,” ujar Luthfi.
Di Grati ada dua blok turbin gas dengan kapasitas terpasang 600 megawatt (MW). Selain itu, di sana juga ada satu turbin uap dengan bahan bakar diesel. ”Pembangkit Grati memang bisa pakai bahan bakar ganda. Di Blok satu bisa pakai gas alam dan diesel yang mulai operasi. Di blok dua hanya bisa pakai bahan bakar gas. Semua pembangkit hasil konfigurasi, jadi bisa pakai gas,” ungkapnya.
IP berencana meresmikan pemakaian gas di Grati pada November 2009. Saat itu pasokan dari Santos diperkirakan sudah ada dan stabil. ”Kalau bisa akan kami percepat menjadi akhir Oktober ini,” ungkapnya.
Untuk tahun depan, IP berencana mengonversi bahan bakar satu pembangkit di Jawa Tengah dan tiga pembangkit di Bali. Waktu konversi belum bisa dipastikan.
”Kami tentu ingin lebih cepat mengonversi karena lebih meringankan anggaran. Tetapi, harus dipastikan dulu kesiapan pasokan gas dan operasional pembangkit,” ujar Luthfi.
Salah satu pembangkit di Bali juga akan bisa memakai bahan bakar ganda. Selain gas, pembangkit itu juga akan memakai marine fuel oil (MFO). ”Kami akan pakai itu sebagai transisi sebelum sepenuhnya memakai gas,” tuturnya.
Luthfi mengatakan, pembangkit bahan bakar gas lebih panjang umurnya dibandingkan pembangkit BBM. Saat ini ketersediaan BBM semakin menipis dan pasokannya bisa tidak stabil.
”Sebenarnya ada juga batu bara yang sekarang cadangannya masih banyak. Namun, ada kemungkinan batu bara akan seperti BBM juga, susah didapat karena terlalu banyak peminat,” ujarnya.
Berbeda dengan gas yang relatif lebih mudah didapat. Persediaannya di Indonesia masih banyak dan harganya relatif murah. ”Bagi lingkungan, gas lebih baik dibandingkan BBM,” tuturnya. (RAZ)
Jakarta, Kompas - PT Indonesia Power menghemat Rp 4,62 triliun per tahun setelah mengonversi bahan bakar di pembangkit listrik Tanjung Priok, Jakarta, dan Grati, Jawa Timur. Anak perusahaan PLN yang mengelola pembangkit itu mengganti penggunaan bahan bakar minyak menjadi gas.
Manajer Senior Humas PT Indonesia Power (IP) Luthfi Hani mengatakan, gas untuk Tanjung Priok didapat dari PT PGN. IP mendapat pasokan 30 billion british thermal unit (BBTU) untuk dua turbin gas. ”Kami estimasikan ada penghematan Rp 1,15 triliun untuk biaya bahan bakar dan Rp 175 miliar untuk biaya perawatan,” ujarnya di Jakarta, Minggu (25/10).
Gas dari PGN itu mengalir mulai akhir September 2009. Dengan demikian, penghematan anggaran akan mulai terasa pada 2010. Penghematan itu diperoleh antara lain dari pengurangan konsumsi BBM sekitar 846.721 liter per hari dan keperluan perawatan mesin.
Selain pembangkit Tanjung Priok, tahun ini IP juga akan mengonversi bahan bakar pembangkit di Grati. Santos Indonesia akan memasok gas 40 BBTU hingga 60 BBTU ke unit pembangkit Grati. ”Kami akan pakai untuk dua atau tiga turbin,” ujar Luthfi.
Di Grati ada dua blok turbin gas dengan kapasitas terpasang 600 megawatt (MW). Selain itu, di sana juga ada satu turbin uap dengan bahan bakar diesel. ”Pembangkit Grati memang bisa pakai bahan bakar ganda. Di Blok satu bisa pakai gas alam dan diesel yang mulai operasi. Di blok dua hanya bisa pakai bahan bakar gas. Semua pembangkit hasil konfigurasi, jadi bisa pakai gas,” ungkapnya.
IP berencana meresmikan pemakaian gas di Grati pada November 2009. Saat itu pasokan dari Santos diperkirakan sudah ada dan stabil. ”Kalau bisa akan kami percepat menjadi akhir Oktober ini,” ungkapnya.
Untuk tahun depan, IP berencana mengonversi bahan bakar satu pembangkit di Jawa Tengah dan tiga pembangkit di Bali. Waktu konversi belum bisa dipastikan.
”Kami tentu ingin lebih cepat mengonversi karena lebih meringankan anggaran. Tetapi, harus dipastikan dulu kesiapan pasokan gas dan operasional pembangkit,” ujar Luthfi.
Salah satu pembangkit di Bali juga akan bisa memakai bahan bakar ganda. Selain gas, pembangkit itu juga akan memakai marine fuel oil (MFO). ”Kami akan pakai itu sebagai transisi sebelum sepenuhnya memakai gas,” tuturnya.
Luthfi mengatakan, pembangkit bahan bakar gas lebih panjang umurnya dibandingkan pembangkit BBM. Saat ini ketersediaan BBM semakin menipis dan pasokannya bisa tidak stabil.
”Sebenarnya ada juga batu bara yang sekarang cadangannya masih banyak. Namun, ada kemungkinan batu bara akan seperti BBM juga, susah didapat karena terlalu banyak peminat,” ujarnya.
Berbeda dengan gas yang relatif lebih mudah didapat. Persediaannya di Indonesia masih banyak dan harganya relatif murah. ”Bagi lingkungan, gas lebih baik dibandingkan BBM,” tuturnya. (RAZ)
ENAM CALON WAKIL MENTERI; Presiden Utamakan Sosok Profesional
Senin, 26 Oktober 2009 | 03:29 WIB
Suhartono
Hua Hin, Kompas-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, untuk pengangkatan calon wakil menteri, dirinya akan mengutamakan calon-calon dengan latar belakang seorang murni profesional.
Namun, satu dua di antaranya akan berasal dari seorang profesional yang berasal dari partai politik atau bukan politisi murni.
Mereka akan menempati setidaknya enam pos menteri yang dinilai penting, prioritas, dan benar-benar padat.
Hal itu disampaikan Presiden Yudhoyono menjawab pers saat memberikan keterangan di akhir pertemuan KTT Ke-15 ASEAN di Hua Hin, Thailand, Minggu (25/10) malam.
Dalam keterangan pers tersebut, Presiden Yudhoyono didampingi sejumlah menteri yang menyertai kunjungannya, yakni Mensesneg Sudi Silalahi, Menlu Marty Natalegawa, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menperdag Mari Elka Pangestu, dan Menbudpar Jero Wacik.
Menurut Presiden, seorang calon wakil menteri itu akan ditempatkan di Departemen Pertanian. ”Pertama adalah sektor pertanian (Departemen Pertanian), yang menjalankan gelombang dua, untuk memastikan sejumlah komoditas kita yang strategis harus mampu swasembada,” kata Presiden.
Yang kedua, tambah Presiden Yudhoyono, adalah sektor industri (Departemen Perindustrian). Wakil menteri lainnya akan ditempatkan di Departemen Pendidikan, Departemen Kesehatan, Departemen Luar Negeri, dan Departemen Keuangan.
Mengenai penempatan Wakil Menteri Keuangan, Presiden antara lain mengatakan, ”Waktunya banyak di DPR sehingga perlu dibantu. Oleh karena itu, ibarat mesin, mesin itu akan terus bekerja dan tidak akan berhenti selama lima tahun mendatang.”
Tentang kapan pengumuman akan dilakukan, Presiden Yudhoyono menegaskan, tunggu tanggal mainnya. ”Sekarang masih terus dimatangkan dan digodok,” ungkap Presiden Yudhoyono.
Pertemuan dengan Wapres
Sementara itu, dalam rapat para menteri di kantor Wakil Presiden (Wapres), Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Minggu (25/10, Wapres Boediono minta para menteri untuk mempertajam dan memperkaya program 100 hari kabinet yang telah mereka peroleh dari sidang kabinet pertama dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Jumat lalu.
Ini merupakan pertemuan kedua Wapres Boediono dengan para menteri di kantor Wapres sejak hari Sabtu.
”Jadi, pertemuan kemarin ini sebagai kelanjutan dari sidang kabinet paripurna perdana itu,” ujar Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, kemarin.
Pertemuan para menteri yang dipimpin Wapres ini dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyatno dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono. (OSD)
Suhartono
Hua Hin, Kompas-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, untuk pengangkatan calon wakil menteri, dirinya akan mengutamakan calon-calon dengan latar belakang seorang murni profesional.
Namun, satu dua di antaranya akan berasal dari seorang profesional yang berasal dari partai politik atau bukan politisi murni.
Mereka akan menempati setidaknya enam pos menteri yang dinilai penting, prioritas, dan benar-benar padat.
Hal itu disampaikan Presiden Yudhoyono menjawab pers saat memberikan keterangan di akhir pertemuan KTT Ke-15 ASEAN di Hua Hin, Thailand, Minggu (25/10) malam.
Dalam keterangan pers tersebut, Presiden Yudhoyono didampingi sejumlah menteri yang menyertai kunjungannya, yakni Mensesneg Sudi Silalahi, Menlu Marty Natalegawa, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menperdag Mari Elka Pangestu, dan Menbudpar Jero Wacik.
Menurut Presiden, seorang calon wakil menteri itu akan ditempatkan di Departemen Pertanian. ”Pertama adalah sektor pertanian (Departemen Pertanian), yang menjalankan gelombang dua, untuk memastikan sejumlah komoditas kita yang strategis harus mampu swasembada,” kata Presiden.
Yang kedua, tambah Presiden Yudhoyono, adalah sektor industri (Departemen Perindustrian). Wakil menteri lainnya akan ditempatkan di Departemen Pendidikan, Departemen Kesehatan, Departemen Luar Negeri, dan Departemen Keuangan.
Mengenai penempatan Wakil Menteri Keuangan, Presiden antara lain mengatakan, ”Waktunya banyak di DPR sehingga perlu dibantu. Oleh karena itu, ibarat mesin, mesin itu akan terus bekerja dan tidak akan berhenti selama lima tahun mendatang.”
Tentang kapan pengumuman akan dilakukan, Presiden Yudhoyono menegaskan, tunggu tanggal mainnya. ”Sekarang masih terus dimatangkan dan digodok,” ungkap Presiden Yudhoyono.
Pertemuan dengan Wapres
Sementara itu, dalam rapat para menteri di kantor Wakil Presiden (Wapres), Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Minggu (25/10, Wapres Boediono minta para menteri untuk mempertajam dan memperkaya program 100 hari kabinet yang telah mereka peroleh dari sidang kabinet pertama dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Jumat lalu.
Ini merupakan pertemuan kedua Wapres Boediono dengan para menteri di kantor Wapres sejak hari Sabtu.
”Jadi, pertemuan kemarin ini sebagai kelanjutan dari sidang kabinet paripurna perdana itu,” ujar Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, kemarin.
Pertemuan para menteri yang dipimpin Wapres ini dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyatno dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono. (OSD)
KESEJAHTERAAN PEJABAT; F-PDIP Tolak Kenaikan Gaji Pejabat
Senin, 26 Oktober 2009
Jakarta, Kompas-Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Dewan Perwakilan Rakyat akan menolak kebijakan pemerintah yang akan menaikkan gaji pejabat negara.
”Fokus program Presiden adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, kenapa yang diutamakan dulu peningkatan gaji pejabat?” kata Ketua F-PDIP Tjahjo Kumolo ketika dikonfirmasi, Minggu (25/10).
F-PDIP juga telah menugaskan anggotanya yang duduk di Komisi II dan Badan Anggaran untuk mengkritisi dan menolak kebijakan tersebut apabila ada usulan yang masuk.
Menurut Tjahjo, seharusnya yang diprioritaskan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono adalah program di bidang pertanian agar kesejahteraan petani meningkat atau peningkatan kesejahteraan buruh, bukan pejabat.
Apabila kebijakan ini bukan kebijakan Presiden, hal itu juga menunjukkan bahwa menteri tidak bisa memahami, bahkan mencederai program prioritas Presiden yang disampaikan dalam pidato pelantikan, yaitu peningkatan kesejahteraan rakyat, demokrasi, dan keadilan.
”Presiden SBY harus menegur menteri yang tidak tanggap dan memahami prioritas programnya,” ujar Tjahjo.
Transparansi
Direktur Indonesia Budget Center Arif Nur Alam dalam kesempatan terpisah mendesak pemerintah untuk terlebih dahulu membeberkan secara transparan penerimaan seluruh pejabat negara, baik yang berupa gaji bulanan maupun berbagai tunjangan yang diterima, serta dana-dana taktis.
”Keterbukaan menjadi syarat mutlak bagi peningkatan kesejahteraan pejabat,” ungkapnya.
Langkah tersebut sangat penting dilakukan karena selama ini elemen tunjangan dan dana taktis sangat tidak transparan, padahal jumlahnya sangat besar. Informasi yang Indonesia Budget Center peroleh dari pelaksana proyek, masih ada dana untuk disetor ke atasan. Besarnya 0,1-0,5 persen dari nilai proyek.
Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa di sela-sela rapat koordinasi kabinet di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Minggu, menegaskan bahwa tidak hanya gaji menteri yang diusulkan naik, gaji presiden dan pejabat negara lainnya juga bakal naik.
Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kini tengah menggodok kenaikan gaji pejabat negara untuk tahun 2010, termasuk presiden dan menteri yang baru saja terbentuk dalam Kabinet Indonesia Bersatu II. Rencana kenaikan gaji pejabat dibawahi langsung oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan.
Hatta mengatakan, saat ini gaji presiden masih terbilang sangat kecil. (SUT/KCM)
Jakarta, Kompas-Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Dewan Perwakilan Rakyat akan menolak kebijakan pemerintah yang akan menaikkan gaji pejabat negara.
”Fokus program Presiden adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, kenapa yang diutamakan dulu peningkatan gaji pejabat?” kata Ketua F-PDIP Tjahjo Kumolo ketika dikonfirmasi, Minggu (25/10).
F-PDIP juga telah menugaskan anggotanya yang duduk di Komisi II dan Badan Anggaran untuk mengkritisi dan menolak kebijakan tersebut apabila ada usulan yang masuk.
Menurut Tjahjo, seharusnya yang diprioritaskan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono adalah program di bidang pertanian agar kesejahteraan petani meningkat atau peningkatan kesejahteraan buruh, bukan pejabat.
Apabila kebijakan ini bukan kebijakan Presiden, hal itu juga menunjukkan bahwa menteri tidak bisa memahami, bahkan mencederai program prioritas Presiden yang disampaikan dalam pidato pelantikan, yaitu peningkatan kesejahteraan rakyat, demokrasi, dan keadilan.
”Presiden SBY harus menegur menteri yang tidak tanggap dan memahami prioritas programnya,” ujar Tjahjo.
Transparansi
Direktur Indonesia Budget Center Arif Nur Alam dalam kesempatan terpisah mendesak pemerintah untuk terlebih dahulu membeberkan secara transparan penerimaan seluruh pejabat negara, baik yang berupa gaji bulanan maupun berbagai tunjangan yang diterima, serta dana-dana taktis.
”Keterbukaan menjadi syarat mutlak bagi peningkatan kesejahteraan pejabat,” ungkapnya.
Langkah tersebut sangat penting dilakukan karena selama ini elemen tunjangan dan dana taktis sangat tidak transparan, padahal jumlahnya sangat besar. Informasi yang Indonesia Budget Center peroleh dari pelaksana proyek, masih ada dana untuk disetor ke atasan. Besarnya 0,1-0,5 persen dari nilai proyek.
Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa di sela-sela rapat koordinasi kabinet di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Minggu, menegaskan bahwa tidak hanya gaji menteri yang diusulkan naik, gaji presiden dan pejabat negara lainnya juga bakal naik.
Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kini tengah menggodok kenaikan gaji pejabat negara untuk tahun 2010, termasuk presiden dan menteri yang baru saja terbentuk dalam Kabinet Indonesia Bersatu II. Rencana kenaikan gaji pejabat dibawahi langsung oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan.
Hatta mengatakan, saat ini gaji presiden masih terbilang sangat kecil. (SUT/KCM)
KURSI DPR; Jero Wacik Mundur, Suswono Belum
Senin, 26 Oktober 2009 | 03:31 WIB
Hua Hin, Kompas - Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik, Minggu (25/10), mengaku telah mengundurkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat asal Partai Demokrat.
”Sudah (mundur), melalui staf. Suratnya sudah saya kirimkan Rabu pagi lalu ke Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR, ke Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, dan kepada Ketua DPR,” ujarnya saat ditemui di sela-sela mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Hua Hin, Thailand.
Menurut Jero, surat pengunduran dirinya sebagai anggota DPR sudah ia tulis saat pengumuman namanya sebagai menteri pada Selasa malam lalu.
”Jadi, setelah diumumkan, Rabu paginya, sebelum saya dilantik, surat itu sudah saya kirimkan. Saya tidak mau jadi menteri, akan tetapi masih diembel-embeli sebagai anggota DPR sehingga saya langsung mengajukan pengunduran diri,” ungkapnya.
Adapun Menteri Pertanian Suswono, yang juga menyertai kunjungan kerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN, mengaku belum mundur sebagai anggota DPR karena belum sempat mengurus.
Namun, ia merencanakan Senin siang ini, sesampainya di Jakarta. ”Jadi, saya bukan ingin menunda-nunda pengunduran diri saya dari DPR. Akan tetapi, karena memang belum sempat dan secara teknis waktu sulit,” katanya.
Suswono mengatakan, sejak namanya diumumkan sebagai Menteri Pertanian, Selasa malam, esoknya ia harus mengikuti pelantikan.
”Lusanya, saya harus menghadiri sidang kabinet dan kemudian esoknya lagi saya langsung ikut ke sini (Thailand). Jadi, Senin saya baru bisa mengurus,” kata Suswono.
Hua Hin, Kompas - Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik, Minggu (25/10), mengaku telah mengundurkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat asal Partai Demokrat.
”Sudah (mundur), melalui staf. Suratnya sudah saya kirimkan Rabu pagi lalu ke Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR, ke Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, dan kepada Ketua DPR,” ujarnya saat ditemui di sela-sela mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Hua Hin, Thailand.
Menurut Jero, surat pengunduran dirinya sebagai anggota DPR sudah ia tulis saat pengumuman namanya sebagai menteri pada Selasa malam lalu.
”Jadi, setelah diumumkan, Rabu paginya, sebelum saya dilantik, surat itu sudah saya kirimkan. Saya tidak mau jadi menteri, akan tetapi masih diembel-embeli sebagai anggota DPR sehingga saya langsung mengajukan pengunduran diri,” ungkapnya.
Adapun Menteri Pertanian Suswono, yang juga menyertai kunjungan kerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN, mengaku belum mundur sebagai anggota DPR karena belum sempat mengurus.
Namun, ia merencanakan Senin siang ini, sesampainya di Jakarta. ”Jadi, saya bukan ingin menunda-nunda pengunduran diri saya dari DPR. Akan tetapi, karena memang belum sempat dan secara teknis waktu sulit,” katanya.
Suswono mengatakan, sejak namanya diumumkan sebagai Menteri Pertanian, Selasa malam, esoknya ia harus mengikuti pelantikan.
”Lusanya, saya harus menghadiri sidang kabinet dan kemudian esoknya lagi saya langsung ikut ke sini (Thailand). Jadi, Senin saya baru bisa mengurus,” kata Suswono.
Pernyataan Pemerintah Prematur
ASUS BANK CENTURY
Senin, 26 Oktober 2009 | 03:33 WIB
Jakarta, Kompas - Pernyataan pemerintah melalui kejaksaan bahwa kasus Bank Century tidak melanggar hukum dinilai sangat prematur dan melukai rasa keadilan masyarakat.
Penilaian itu disampaikan anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, Minggu (25/10).
”Bagaimana mungkin bisa dikatakan tidak melanggar hukum, sementara BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) belum menyelesaikan tugasnya, terutama ke mana selisih dana haram yang dikucurkan itu mengalir,” katanya.
Seperti diketahui, DPR hanya menyetujui suntikan dana pada Bank Century sebesar Rp 1,3 triliun. Faktanya, yang dikucurkan adalah Rp 6,7 triliun.
Bambang juga mengimbau anggota BPK yang baru agar tidak gentar mengungkap kasus aliran dana Bank Century. Rakyat akan menilai apakah anggota BPK baru akan bekerja dengan jujur dan punya nyali dalam mengungkap fakta atau justru sebaliknya. ”Kasus Bank Century yang kini telah berganti nama jadi Bank Mutiara merupakan batu ujian bagi BPK baru,” ujarnya.
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) juga telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus Bank Century yang menyedot uang negara sebesar Rp 6,7 triliun.
”Kami ingin menyelidiki kasus ini karena jelas menyinggung rasa keadilan masyarakat,” ungkap Ketua F-PDIP Tjahjo Kumolo.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Marwan Effendy menyatakan, dari hasil penyelidikan jaksa, pengucuran dana talangan sebesar Rp 6,7 triliun untuk Bank Century tidak melawan hukum. Menurut Marwan, Jumat lalu, pengucuran dana tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 4 Tahun 2008. Selain itu, hanya Bank Indonesia dan Departemen Keuangan, yang bertindak sebagai regulator, yang bisa menafsirkan dampak masalah Bank Century terhadap bank-bank lain di Indonesia.
Dalam kasus Bank Century, Kejaksaan Agung tengah menangani upaya pengembalian dana nasabah sebesar Rp 11,64 triliun yang dibawa ke luar negeri oleh pemilik saham mayoritas Bank Century, yakni Hesyam Al Warraq, Rafat Ali Rizvi, dan Robert Tantular. (idr/sut)
Senin, 26 Oktober 2009 | 03:33 WIB
Jakarta, Kompas - Pernyataan pemerintah melalui kejaksaan bahwa kasus Bank Century tidak melanggar hukum dinilai sangat prematur dan melukai rasa keadilan masyarakat.
Penilaian itu disampaikan anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, Minggu (25/10).
”Bagaimana mungkin bisa dikatakan tidak melanggar hukum, sementara BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) belum menyelesaikan tugasnya, terutama ke mana selisih dana haram yang dikucurkan itu mengalir,” katanya.
Seperti diketahui, DPR hanya menyetujui suntikan dana pada Bank Century sebesar Rp 1,3 triliun. Faktanya, yang dikucurkan adalah Rp 6,7 triliun.
Bambang juga mengimbau anggota BPK yang baru agar tidak gentar mengungkap kasus aliran dana Bank Century. Rakyat akan menilai apakah anggota BPK baru akan bekerja dengan jujur dan punya nyali dalam mengungkap fakta atau justru sebaliknya. ”Kasus Bank Century yang kini telah berganti nama jadi Bank Mutiara merupakan batu ujian bagi BPK baru,” ujarnya.
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) juga telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus Bank Century yang menyedot uang negara sebesar Rp 6,7 triliun.
”Kami ingin menyelidiki kasus ini karena jelas menyinggung rasa keadilan masyarakat,” ungkap Ketua F-PDIP Tjahjo Kumolo.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Marwan Effendy menyatakan, dari hasil penyelidikan jaksa, pengucuran dana talangan sebesar Rp 6,7 triliun untuk Bank Century tidak melawan hukum. Menurut Marwan, Jumat lalu, pengucuran dana tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 4 Tahun 2008. Selain itu, hanya Bank Indonesia dan Departemen Keuangan, yang bertindak sebagai regulator, yang bisa menafsirkan dampak masalah Bank Century terhadap bank-bank lain di Indonesia.
Dalam kasus Bank Century, Kejaksaan Agung tengah menangani upaya pengembalian dana nasabah sebesar Rp 11,64 triliun yang dibawa ke luar negeri oleh pemilik saham mayoritas Bank Century, yakni Hesyam Al Warraq, Rafat Ali Rizvi, dan Robert Tantular. (idr/sut)
BPK Temukan Indikasi Kerugian Negara
ENGADAAN LAPTOP
Senin, 26 Oktober 2009 | 03:34 WIB
Jakarta, Kompas - Pelaksanaan kontrak pengadaan laptop atau komputer jinjing di Kejaksaan Agung tahun 2008 tidak sesuai dengan ketentuan dan terjadi indikasi kerugian negara sebesar Rp 1,317 miliar. BPK merekomendasikan Jaksa Agung Muda Pengawasan untuk memeriksa pejabat pembuat komitmen dan panitia pengadaan laptop guna mengetahui unsur korupsi dalam pengadaan ini.
Demikian resume laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tertanggal 30 April 2009 yang diperoleh Kompas. Laporan itu menyebutkan, untuk pengadaan laptop tahun 2008, kejaksaan menyediakan anggaran Rp 10,125 miliar. Harga perkiraan sendiri untuk 450 unit laptop sebesar Rp 10,080 miliar atau Rp 22,401 juta per unit dengan nilai tukar Rp 9.200 per dollar AS.
Pemenang lelang adalah PT Universal System (US) dengan laptop merek Dell tipe Latitude 630c dengan nilai total pekerjaan Rp 9,332 miliar. Padahal, PT Scientek Computindo (SC) menawarkan harga Rp 8,014 miliar, lebih rendah Rp 1,317 miliar dari harga PT US.
Namun, panitia pengadaan menggugurkan PT SC dengan alasan tidak memenuhi persyaratan teknis dalam dokumen kontrak. Saat dokumen penawaran PT SC diteliti, alasan panitia itu tidak sesuai dengan kenyataan.
Jaksa Agung Muda Pengawasan Hamzah Tadja yang dikonfirmasi perihal laporan BPK tentang pengadaan laptop itu menyatakan, laporan BPK tersebut juga sudah sampai ke tangan kejaksaan. ”Saya sudah periksa orang-orang yang bertanggung jawab dalam pengadaan laptop,” kata Hamzah, Jumat (23/10).
Hamzah mengakui, seperti dilaporkan BPK, ada penyimpangan prosedur pengadaan laptop. Panitia pengadaan dijatuhi hukuman. Namun, panitia pengadaan menyampaikan pembelaan, termasuk bukti-buktinya.
”Mereka sudah melakukan perbandingan harga dengan yang di internet. Itu sesuai. Sebelumnya, kan, disebutkan bahwa harga laptop kemahalan. Ternyata, mereka bisa membuktikan bahwa harga sudah benar dan tidak kemahalan. Oleh karena itu, hukuman tidak diberlakukan,” ujar Hamzah.
BPK menyebutkan, penyusunan harga perkiraan sendiri untuk pengadaan laptop oleh panitia pengadaan di Kejaksaan Agung tidak dilakukan dengan cermat. Data yang digunakan tidak dapat dipertanggungjawabkan karena hanya berdasarkan informasi dari internet. (idr)
Senin, 26 Oktober 2009 | 03:34 WIB
Jakarta, Kompas - Pelaksanaan kontrak pengadaan laptop atau komputer jinjing di Kejaksaan Agung tahun 2008 tidak sesuai dengan ketentuan dan terjadi indikasi kerugian negara sebesar Rp 1,317 miliar. BPK merekomendasikan Jaksa Agung Muda Pengawasan untuk memeriksa pejabat pembuat komitmen dan panitia pengadaan laptop guna mengetahui unsur korupsi dalam pengadaan ini.
Demikian resume laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tertanggal 30 April 2009 yang diperoleh Kompas. Laporan itu menyebutkan, untuk pengadaan laptop tahun 2008, kejaksaan menyediakan anggaran Rp 10,125 miliar. Harga perkiraan sendiri untuk 450 unit laptop sebesar Rp 10,080 miliar atau Rp 22,401 juta per unit dengan nilai tukar Rp 9.200 per dollar AS.
Pemenang lelang adalah PT Universal System (US) dengan laptop merek Dell tipe Latitude 630c dengan nilai total pekerjaan Rp 9,332 miliar. Padahal, PT Scientek Computindo (SC) menawarkan harga Rp 8,014 miliar, lebih rendah Rp 1,317 miliar dari harga PT US.
Namun, panitia pengadaan menggugurkan PT SC dengan alasan tidak memenuhi persyaratan teknis dalam dokumen kontrak. Saat dokumen penawaran PT SC diteliti, alasan panitia itu tidak sesuai dengan kenyataan.
Jaksa Agung Muda Pengawasan Hamzah Tadja yang dikonfirmasi perihal laporan BPK tentang pengadaan laptop itu menyatakan, laporan BPK tersebut juga sudah sampai ke tangan kejaksaan. ”Saya sudah periksa orang-orang yang bertanggung jawab dalam pengadaan laptop,” kata Hamzah, Jumat (23/10).
Hamzah mengakui, seperti dilaporkan BPK, ada penyimpangan prosedur pengadaan laptop. Panitia pengadaan dijatuhi hukuman. Namun, panitia pengadaan menyampaikan pembelaan, termasuk bukti-buktinya.
”Mereka sudah melakukan perbandingan harga dengan yang di internet. Itu sesuai. Sebelumnya, kan, disebutkan bahwa harga laptop kemahalan. Ternyata, mereka bisa membuktikan bahwa harga sudah benar dan tidak kemahalan. Oleh karena itu, hukuman tidak diberlakukan,” ujar Hamzah.
BPK menyebutkan, penyusunan harga perkiraan sendiri untuk pengadaan laptop oleh panitia pengadaan di Kejaksaan Agung tidak dilakukan dengan cermat. Data yang digunakan tidak dapat dipertanggungjawabkan karena hanya berdasarkan informasi dari internet. (idr)
ASEAN + 6, Bantuan Mengalir untuk Perkuat Asia
Senin, 26 Oktober 2009 | 03:23 WIB
Rakaryan Sukarjaputra dan Suhartono
Hua Hin, Kompas Rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN, ASEAN plus tiga, dan KTT Asia Timur (East Asia Summit) resmi ditutup, Minggu (25/10). Pertemuan ini menghasilkan jutaan dollar AS dana untuk membiayai berbagai program prioritas ASEAN.
Selain dalam bentuk dana, dukungan atas masalah-masalah yang menjadi perhatian ASEAN juga disampaikan enam negara mitra ASEAN, yaitu Jepang, Korea Selatan, China, India, Australia, dan Selandia Baru.
Perdana Menteri Thailand Abhisit Vejjajiva sebagai ketua KTT menjelaskan, selama masa kepemimpinannya, Thailand menetapkan tiga target, yaitu merealisasikan Piagam ASEAN, merevitalisasi komunitas ASEAN yang bertumpu pada rakyat dan membuat kawasan untuk lebih terintegrasi, serta memperkuat ketahanan umat manusia secara keseluruhan.
Ketiga hal itu telah bisa dilaksanakan dengan baik berkat dukungan semua anggota ASEAN. Sekretaris Jenderal ASEAN Surin Pitsuwan juga menegaskan, banyak perkembangan dari pertemuan-pertemuan ASEAN.
Dari sejumlah isu yang diangkat, ASEAN meraih satu kesepakatan dengan membuat sebuah pos pendanaan khusus untuk menangani masalah yang dianggap urgen untuk ASEAN.
Pos pendanaan baru
Pada KTT Ke-15 ASEAN di Thailand ini, pos pendanaan baru pun dikaji untuk dibentuk, antara lain Pos Pendanaan untuk Pembangunan Infrastruktur dan Pos Pendanaan untuk Perubahan Iklim. Melalui berbagai pos pendanaan itu, dana-dana dari mitra-mitra ASEAN ditampung.
Untuk program penguatan koneksitas ASEAN, misalnya, China berjanji akan mengucurkan 10 miliar dollar AS yang dimasukkan ke dalam Pendanaan ASEAN-China untuk Kerja Sama Investasi. Untuk urusan serupa, China juga menyediakan 15 miliar dollar AS kredit komersial, di antaranya 1,7 miliar dollar AS untuk pinjaman-pinjaman khusus.
China juga berjanji meningkatkan pinjaman khusus itu dari 1,7 miliar dollar AS menjadi 6,7 miliar dollar AS.
Terkait koneksitas tersebut, ASEAN sepakat membentuk sebuah gugus tugas tingkat tinggi untuk menyusun sebuah rencana induk dan Pos Pendanaan Pembangunan Infrastruktur.
Komisi Ekonomi dan Sosial untuk Asia Pasifik (ESCAP), yang berbasis di Bangkok, memperkirakan diperlukan 14 miliar dollar AS untuk membangun jaringan-jaringan infrastruktur yang masih terputus di Asia Pasifik.
Dalam hal kerja sama ekonomi dan penanganan krisis keuangan, ASEAN plus tiga (Jepang, China, dan Korea Selatan) akan mewujudkan cadangan dana bersama sebesar 120 miliar dollar AS pada akhir tahun 2009.
China juga menyatakan akan menyumbang 200 juta dollar AS ke mekanisme penjaminan kredit dan investasi, yang berada di bawah Inisiatif Pasar Obligasi Asia (ABMI).
Untuk masalah perubahan iklim, Korea Selatan menyatakan akan mengalokasikan 100 juta dollar AS dari Inisiatif Kemitraan Iklim Asia Timur.
Jepang pun menjanjikan akan memberikan kontribusi tambahan sebesar 90 juta dollar AS ke pos Pendanaan Integrasi ASEAN-Jepang (JAIF), yang bisa digunakan untuk tiga hal, yaitu pengelolaan bencana dan tanggap darurat, bantuan darurat terkait dengan krisis keuangan, serta kursus-kursus pelatihan bahasa Jepang bagi para perawat dan pekerja bersertifikasi. Di pos pendanaan JAIF ini sebelumnya telah disediakan dana sebesar 130 juta dollar AS.
Di bidang sosial budaya, China akan mengalokasikan 100.000 dollar AS kepada ASEAN Foundation untuk pelaksanaan proyek-proyek untuk memajukan pertukaran warga dan budaya.
Ketahanan pangan
Sementara dalam hal ketahanan pangan, Thailand akan menyediakan 620 ton beras bagi penanganan bencana di Filipina. China juga akan menyediakan 300.000 ton beras untuk cadangan beras Asia Timur.
Untuk program mempersempit kesenjangan, Korea Selatan berkomitmen menyediakan lima juta dollar AS pada periode 2008-2012 dan lima juta dollar AS periode 2013-2017. India pun berjanji mengalokasikan 50 juta dollar AS ke Dana Kerja Sama ASEAN India dan Dana Pembangunan ASEAN.
Ini semua bertujuan meningkatkan daya saing dan kesiapan ASEAN dalam menghadapi globalisasi. Hal ini juga bertujuan meningkatkan kekuatan ekonomi Asia Pasifik, sebagaimana didambakan Perdana Menteri Jepang Yukio Hatoyama.
Ketergantungan ekonomi pada pasar negara maju, menurut PM Abhisit, juga sudah merupakan kejayaan masa lalu, yang kini harus ditelaah kembali kelayakannya. Karena itu, dalam pertemuan ASEAN plus enam negara (India, China, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru), penguatan kawasan menjadi hal yang mencuat.
Potensi ekonomi Asia yang belum optimal tergarap merupakan celah besar bagi terbentuknya salah satu blok kekuatan di kemudian hari.
Rakaryan Sukarjaputra dan Suhartono
Hua Hin, Kompas Rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN, ASEAN plus tiga, dan KTT Asia Timur (East Asia Summit) resmi ditutup, Minggu (25/10). Pertemuan ini menghasilkan jutaan dollar AS dana untuk membiayai berbagai program prioritas ASEAN.
Selain dalam bentuk dana, dukungan atas masalah-masalah yang menjadi perhatian ASEAN juga disampaikan enam negara mitra ASEAN, yaitu Jepang, Korea Selatan, China, India, Australia, dan Selandia Baru.
Perdana Menteri Thailand Abhisit Vejjajiva sebagai ketua KTT menjelaskan, selama masa kepemimpinannya, Thailand menetapkan tiga target, yaitu merealisasikan Piagam ASEAN, merevitalisasi komunitas ASEAN yang bertumpu pada rakyat dan membuat kawasan untuk lebih terintegrasi, serta memperkuat ketahanan umat manusia secara keseluruhan.
Ketiga hal itu telah bisa dilaksanakan dengan baik berkat dukungan semua anggota ASEAN. Sekretaris Jenderal ASEAN Surin Pitsuwan juga menegaskan, banyak perkembangan dari pertemuan-pertemuan ASEAN.
Dari sejumlah isu yang diangkat, ASEAN meraih satu kesepakatan dengan membuat sebuah pos pendanaan khusus untuk menangani masalah yang dianggap urgen untuk ASEAN.
Pos pendanaan baru
Pada KTT Ke-15 ASEAN di Thailand ini, pos pendanaan baru pun dikaji untuk dibentuk, antara lain Pos Pendanaan untuk Pembangunan Infrastruktur dan Pos Pendanaan untuk Perubahan Iklim. Melalui berbagai pos pendanaan itu, dana-dana dari mitra-mitra ASEAN ditampung.
Untuk program penguatan koneksitas ASEAN, misalnya, China berjanji akan mengucurkan 10 miliar dollar AS yang dimasukkan ke dalam Pendanaan ASEAN-China untuk Kerja Sama Investasi. Untuk urusan serupa, China juga menyediakan 15 miliar dollar AS kredit komersial, di antaranya 1,7 miliar dollar AS untuk pinjaman-pinjaman khusus.
China juga berjanji meningkatkan pinjaman khusus itu dari 1,7 miliar dollar AS menjadi 6,7 miliar dollar AS.
Terkait koneksitas tersebut, ASEAN sepakat membentuk sebuah gugus tugas tingkat tinggi untuk menyusun sebuah rencana induk dan Pos Pendanaan Pembangunan Infrastruktur.
Komisi Ekonomi dan Sosial untuk Asia Pasifik (ESCAP), yang berbasis di Bangkok, memperkirakan diperlukan 14 miliar dollar AS untuk membangun jaringan-jaringan infrastruktur yang masih terputus di Asia Pasifik.
Dalam hal kerja sama ekonomi dan penanganan krisis keuangan, ASEAN plus tiga (Jepang, China, dan Korea Selatan) akan mewujudkan cadangan dana bersama sebesar 120 miliar dollar AS pada akhir tahun 2009.
China juga menyatakan akan menyumbang 200 juta dollar AS ke mekanisme penjaminan kredit dan investasi, yang berada di bawah Inisiatif Pasar Obligasi Asia (ABMI).
Untuk masalah perubahan iklim, Korea Selatan menyatakan akan mengalokasikan 100 juta dollar AS dari Inisiatif Kemitraan Iklim Asia Timur.
Jepang pun menjanjikan akan memberikan kontribusi tambahan sebesar 90 juta dollar AS ke pos Pendanaan Integrasi ASEAN-Jepang (JAIF), yang bisa digunakan untuk tiga hal, yaitu pengelolaan bencana dan tanggap darurat, bantuan darurat terkait dengan krisis keuangan, serta kursus-kursus pelatihan bahasa Jepang bagi para perawat dan pekerja bersertifikasi. Di pos pendanaan JAIF ini sebelumnya telah disediakan dana sebesar 130 juta dollar AS.
Di bidang sosial budaya, China akan mengalokasikan 100.000 dollar AS kepada ASEAN Foundation untuk pelaksanaan proyek-proyek untuk memajukan pertukaran warga dan budaya.
Ketahanan pangan
Sementara dalam hal ketahanan pangan, Thailand akan menyediakan 620 ton beras bagi penanganan bencana di Filipina. China juga akan menyediakan 300.000 ton beras untuk cadangan beras Asia Timur.
Untuk program mempersempit kesenjangan, Korea Selatan berkomitmen menyediakan lima juta dollar AS pada periode 2008-2012 dan lima juta dollar AS periode 2013-2017. India pun berjanji mengalokasikan 50 juta dollar AS ke Dana Kerja Sama ASEAN India dan Dana Pembangunan ASEAN.
Ini semua bertujuan meningkatkan daya saing dan kesiapan ASEAN dalam menghadapi globalisasi. Hal ini juga bertujuan meningkatkan kekuatan ekonomi Asia Pasifik, sebagaimana didambakan Perdana Menteri Jepang Yukio Hatoyama.
Ketergantungan ekonomi pada pasar negara maju, menurut PM Abhisit, juga sudah merupakan kejayaan masa lalu, yang kini harus ditelaah kembali kelayakannya. Karena itu, dalam pertemuan ASEAN plus enam negara (India, China, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru), penguatan kawasan menjadi hal yang mencuat.
Potensi ekonomi Asia yang belum optimal tergarap merupakan celah besar bagi terbentuknya salah satu blok kekuatan di kemudian hari.
22 Oktober 2009
Dicari: Pemimpin Berjiwa Sehat
Menjadi pemimpin di negeri ini tidak hanya membutuhkan jiwa kepemimpinan alias leadership, tetapi lebih penting lagi jiwa yang sehat. Berbagai tugas berat dan tantangan menghadang sepanjang masa pengabdiannya.
Pemimpin yang ”sakit” rawan membuat rakyat menderita. Tidak terlalu mengherankan bahwa dalam pemilihan presiden dan calon menteri, tes kesehatan jiwa ikut menjadi persyaratan.
Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD), sekaligus Ketua Tim Penguji Kesehatan Calon Menteri, Brigjen TNI Supriyantoro mengatakan, calon menteri menjalani tes kejiwaan tertulis dan wawancara. Lewat tes itu didapatkan, antara lain, profil kepribadian, kemampuan menghadapi stres, berkomunikasi, dan kematangan jiwa. Untuk tes kejiwaan tertulis, calon menteri disodori sekitar 500 pertanyaan.
Pemimpin berjiwa sehat
Dr Hervita Diatri, SpKJ dari Departemen Psikiatri Universitas Indonesia senang dengan dimasukkannya kesehatan jiwa sebagai salah satu pertimbangan calon menteri. ”Pemimpin berjiwa sehat akan produktif dalam menjalankan tugasnya dan tentunya keputusan yang diambil lebih baik,” ujarnya.
Individu berjiwa sehat mampu menerima kondisi (kelebihan dan kekurangan) dirinya dan orang lain serta mampu beradaptasi. Individu tersebut merasa bahagia dan sejahtera. Dia mampu menghadapi tantangan, baik diprediksi maupun tidak.
Bagi para pemimpin, mereka juga harus dapat menyadari bahwa dirinya tidak sendirian dalam menghadapi hal kompleks terkait tugasnya. Dengan demikian, pemimpin itu akan merasa perlu mendengarkan dan mengakses orang lain yang berpotensi.
”Jika tidak, dia bisa menyalahkan dirinya sendiri dan orang lain sehingga mengganggu sistem. Selama ini ada kesan pemimpin harus tahu segalanya,” ujarnya. Hal yang tidak boleh dilupakan, di Indonesia pemimpin merupakan panutan—dia akan memengaruhi masyarakat.
Tes kejiwaan terkait kepemimpinan umumnya mencakup tes kepribadian guna melihat kecenderungan gangguan jiwa tertentu. Misalnya, cenderung depresi, kecemasan, dan psikotik (ketidakmampuan menilai kenyataan), seperti curiga berlebihan ada yang mau menjatuhkan. Intelligence quotient (IQ) yang terkait dengan kemampuan memecahkan permasalahan juga diuji. Terdapat pula tes kemampuan melihat kelebihan dan kekurangannya. ”Juga kemampuan bekerja dalam tim, posisi sebagai pemimpin, dan gaya kepemimpinan,” ujarnya.
Pengaruhi produktivitas
Tidak hanya bagi pemimpin kesehatan jiwa sangat penting sebagai bangsa. Kesehatan jiwa memengaruhi kualitas kesehatan dan produktivitas seseorang. Hari-hari produktif yang hilang (disabilty-adjusted life years/DALYs) sebesar 14 persen dari beban global penyakit, disebabkan masalah kesehatan jiwa. Sekitar 3/4 beban global penyakit neuropsikiatrik didapati di negara-negara berpenghasilan rendah. Peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia, yang jatuh setiap 10 Oktober, pada tahun ini sekaligus merupakan kampanye kesadaran global agar kesehatan jiwa menjadi prioritas.
Di Indonesia, data Riset Kesehatan Dasar tahun 2007 menyebutkan, prevalensi gangguan mental emosional di Indonesia meliputi gangguan kecemasan dan depresi secara nasional adalah 11,6 persen dari populasi orang dewasa—usia di atas 15 tahun. Dengan populasi orang dewasa sekitar 150 juta, sekitar 1.740.000 orang Indonesia mengalami gangguan mental emosional.
Sejauh mana seseorang dapat dikatakan mengalami masalah dan gangguan kesehatan jiwa? Hervita mengatakan bahwa sebagian besar orang pernah mengalami problem kesehatan jiwa. ”Orang itu mempunyai masalah, tetapi tidak mengganggu fungsinya. Contohnya, seseorang masih mampu berangkat bekerja, tetapi tidak bersemangat,” ujarnya.
Gangguan kesehatan jiwa berspektrum luas. Sekretaris Umum Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia Danardi Sosrosumihardjo mengungkapkan, setidaknya ada 284 diagnosis gangguan jiwa, mulai dari gangguan ringan hingga berat. Definisi gangguan jiwa sendiri adalah apabila ditemukan penurunan fungsi sebagai manusia dan ada keluhan. ”Terkait penurunan fungsi, individu tidak mengeluh, tetapi orang lain melihat perubahan perilakunya,” ujar Danardi.
Bentuk keluhan terdiri dari keluhan fisik (somatis), seperti tidak bisa berpikir, tidak bisa tidur, sakit kepala, dan jantung berdebar. Ada juga yang mengeluhkan perasaan, seperti benci, cemas, kesal, marah, dan takut.
Penetapan gangguan sedang hingga berat biasanya dengan memeriksa kemungkinan cedera di otak. ”Belum tentu ada kerusakan makro otak, tetapi gangguan mikro di neurotransmiter dan hormon, misalnya, dapat menjadi kronis. Gangguan jiwa berat mengganggu perilaku sehari-hari, baik untuk dirinya sendiri maupun secara sosial.
Menurut Danardi, ada tiga penyebab gangguan jiwa. Pertama, faktor genetik yang bersifat herediter (keturunan) ataupun congenital (terjadi gangguan saat dalam kandungan). Kedua, faktor kepribadian yang berhubungan dengan kematangan pembentukan karakter. Ketiga, berkaitan dengan stressor (ancaman) internal ataupun eksternal. Penyebab tersebut bisa berdiri sendiri atau kombinasi.
Pembangunan
Dr Albert Maramis, SpKJ dari Departemen Psikiatri UI, dalam seminar Hari Kesehatan Jiwa di Departemen Kesehatan, berpendapat, kemiskinan relatif dan stressor psikososial meningkatkan risiko masalah kesehatan jiwa. Stressor psikososial terkait kekerasan, pengangguran, pengucilan sosial, ketidakamanan, rendahnya pendidikan, dan ketimpangan masyarakat.
Pembangunan masyarakat dan ekonomi berguna untuk memulihkan dan meningkatkan kesehatan jiwa. Program pembangunan yang bertujuan mengurangi kemiskinan, kemandirian ekonomi, pemberdayaan perempuan, meningkatkan pendidikan, serta memberdayakan masyarakat dapat menjadi pencegahan gangguan jiwa dan mempromosikan kesehatan jiwa. Itu hanya bisa dicapai di bawah pemimpin yang berjiwa sehat tadi.
Oleh INDIRA PERMANASARI
Kompas, Kamis, 22 Oktober 2009
Pemimpin yang ”sakit” rawan membuat rakyat menderita. Tidak terlalu mengherankan bahwa dalam pemilihan presiden dan calon menteri, tes kesehatan jiwa ikut menjadi persyaratan.
Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD), sekaligus Ketua Tim Penguji Kesehatan Calon Menteri, Brigjen TNI Supriyantoro mengatakan, calon menteri menjalani tes kejiwaan tertulis dan wawancara. Lewat tes itu didapatkan, antara lain, profil kepribadian, kemampuan menghadapi stres, berkomunikasi, dan kematangan jiwa. Untuk tes kejiwaan tertulis, calon menteri disodori sekitar 500 pertanyaan.
Pemimpin berjiwa sehat
Dr Hervita Diatri, SpKJ dari Departemen Psikiatri Universitas Indonesia senang dengan dimasukkannya kesehatan jiwa sebagai salah satu pertimbangan calon menteri. ”Pemimpin berjiwa sehat akan produktif dalam menjalankan tugasnya dan tentunya keputusan yang diambil lebih baik,” ujarnya.
Individu berjiwa sehat mampu menerima kondisi (kelebihan dan kekurangan) dirinya dan orang lain serta mampu beradaptasi. Individu tersebut merasa bahagia dan sejahtera. Dia mampu menghadapi tantangan, baik diprediksi maupun tidak.
Bagi para pemimpin, mereka juga harus dapat menyadari bahwa dirinya tidak sendirian dalam menghadapi hal kompleks terkait tugasnya. Dengan demikian, pemimpin itu akan merasa perlu mendengarkan dan mengakses orang lain yang berpotensi.
”Jika tidak, dia bisa menyalahkan dirinya sendiri dan orang lain sehingga mengganggu sistem. Selama ini ada kesan pemimpin harus tahu segalanya,” ujarnya. Hal yang tidak boleh dilupakan, di Indonesia pemimpin merupakan panutan—dia akan memengaruhi masyarakat.
Tes kejiwaan terkait kepemimpinan umumnya mencakup tes kepribadian guna melihat kecenderungan gangguan jiwa tertentu. Misalnya, cenderung depresi, kecemasan, dan psikotik (ketidakmampuan menilai kenyataan), seperti curiga berlebihan ada yang mau menjatuhkan. Intelligence quotient (IQ) yang terkait dengan kemampuan memecahkan permasalahan juga diuji. Terdapat pula tes kemampuan melihat kelebihan dan kekurangannya. ”Juga kemampuan bekerja dalam tim, posisi sebagai pemimpin, dan gaya kepemimpinan,” ujarnya.
Pengaruhi produktivitas
Tidak hanya bagi pemimpin kesehatan jiwa sangat penting sebagai bangsa. Kesehatan jiwa memengaruhi kualitas kesehatan dan produktivitas seseorang. Hari-hari produktif yang hilang (disabilty-adjusted life years/DALYs) sebesar 14 persen dari beban global penyakit, disebabkan masalah kesehatan jiwa. Sekitar 3/4 beban global penyakit neuropsikiatrik didapati di negara-negara berpenghasilan rendah. Peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia, yang jatuh setiap 10 Oktober, pada tahun ini sekaligus merupakan kampanye kesadaran global agar kesehatan jiwa menjadi prioritas.
Di Indonesia, data Riset Kesehatan Dasar tahun 2007 menyebutkan, prevalensi gangguan mental emosional di Indonesia meliputi gangguan kecemasan dan depresi secara nasional adalah 11,6 persen dari populasi orang dewasa—usia di atas 15 tahun. Dengan populasi orang dewasa sekitar 150 juta, sekitar 1.740.000 orang Indonesia mengalami gangguan mental emosional.
Sejauh mana seseorang dapat dikatakan mengalami masalah dan gangguan kesehatan jiwa? Hervita mengatakan bahwa sebagian besar orang pernah mengalami problem kesehatan jiwa. ”Orang itu mempunyai masalah, tetapi tidak mengganggu fungsinya. Contohnya, seseorang masih mampu berangkat bekerja, tetapi tidak bersemangat,” ujarnya.
Gangguan kesehatan jiwa berspektrum luas. Sekretaris Umum Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia Danardi Sosrosumihardjo mengungkapkan, setidaknya ada 284 diagnosis gangguan jiwa, mulai dari gangguan ringan hingga berat. Definisi gangguan jiwa sendiri adalah apabila ditemukan penurunan fungsi sebagai manusia dan ada keluhan. ”Terkait penurunan fungsi, individu tidak mengeluh, tetapi orang lain melihat perubahan perilakunya,” ujar Danardi.
Bentuk keluhan terdiri dari keluhan fisik (somatis), seperti tidak bisa berpikir, tidak bisa tidur, sakit kepala, dan jantung berdebar. Ada juga yang mengeluhkan perasaan, seperti benci, cemas, kesal, marah, dan takut.
Penetapan gangguan sedang hingga berat biasanya dengan memeriksa kemungkinan cedera di otak. ”Belum tentu ada kerusakan makro otak, tetapi gangguan mikro di neurotransmiter dan hormon, misalnya, dapat menjadi kronis. Gangguan jiwa berat mengganggu perilaku sehari-hari, baik untuk dirinya sendiri maupun secara sosial.
Menurut Danardi, ada tiga penyebab gangguan jiwa. Pertama, faktor genetik yang bersifat herediter (keturunan) ataupun congenital (terjadi gangguan saat dalam kandungan). Kedua, faktor kepribadian yang berhubungan dengan kematangan pembentukan karakter. Ketiga, berkaitan dengan stressor (ancaman) internal ataupun eksternal. Penyebab tersebut bisa berdiri sendiri atau kombinasi.
Pembangunan
Dr Albert Maramis, SpKJ dari Departemen Psikiatri UI, dalam seminar Hari Kesehatan Jiwa di Departemen Kesehatan, berpendapat, kemiskinan relatif dan stressor psikososial meningkatkan risiko masalah kesehatan jiwa. Stressor psikososial terkait kekerasan, pengangguran, pengucilan sosial, ketidakamanan, rendahnya pendidikan, dan ketimpangan masyarakat.
Pembangunan masyarakat dan ekonomi berguna untuk memulihkan dan meningkatkan kesehatan jiwa. Program pembangunan yang bertujuan mengurangi kemiskinan, kemandirian ekonomi, pemberdayaan perempuan, meningkatkan pendidikan, serta memberdayakan masyarakat dapat menjadi pencegahan gangguan jiwa dan mempromosikan kesehatan jiwa. Itu hanya bisa dicapai di bawah pemimpin yang berjiwa sehat tadi.
Oleh INDIRA PERMANASARI
Kompas, Kamis, 22 Oktober 2009
Satu Juta Petani Belum Mendapat Urea Bersubsidi
Benahi Kelompok Tani
Kamis, 22 Oktober 2009 | 03:50 WIB
Jakarta, Kompas - Departemen Pertanian didesak melakukan pembenahan dan pendataan kelompok tani. Hingga saat ini diperkirakan masih sekitar satu juta petani kecil yang belum mendapatkan urea bersubsidi meskipun distribusi sistem tertutup sudah diterapkan sejak awal 2009.
Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan Winarno Tohir, Rabu (21/10) di Jakarta, mengungkapkan, diperkirakan masih ada 5 persen petani yang belum bergabung dalam kelompok tani, dari total petani tanaman pangan sekitar 24 juta keluarga tani.
Padahal, kelompok tani merupakan wadah bagi petani untuk mengakses pupuk bersubsidi. Melalui rencana definitif kebutuhan kelompok tani (RDKK) yang disusun bersama dalam kelompok tani, para petani mengajukan kebutuhan mereka akan pupuk. ”Petani yang tidak masuk dalam kelompok tani tidak akan mendapat pupuk bersubsidi,” katanya.
Winarno mendesak pemerintah agar secepatnya mendata, membenahi, dan melakukan registrasi kelompok tani agar tidak ada lagi petani yang terlewati dan tidak mendapatkan pupuk bersubsidi.
”Memang harus diakui sistem RDKK membuat distribusi pupuk lebih tepat sasaran sehingga penggunaan pupuk oleh petani lebih hemat. Tetapi, kelemahannya masih ada jutaan petani yang belum bergabung dengan kelompok tani,” katanya.
Produsen ikuti RDKK
Direktur Jenderal Tanaman Pangan Departemen Pertanian Sutarto Alimoeso sepakat tentang perlunya pembenahan kelompok tani.
Meskipun begitu, kebijakan pemerintah tetap melayani petani yang belum masuk dalam kelompok tani. Selain itu juga melayani petani yang tidak memasukkan kebutuhan pupuknya ke RDKK.
Caranya, mereka datang ke kios penyalur resmi pupuk bersubsidi dengan membawa kartu identitas, berikut surat keterangan sedang menggarap lahan pertanian. Lalu, penyalur memberi mereka pupuk bersubsidi sambil diarahkan untuk bergabung dalam kelompok tani di wilayahnya. Jangan sampai ada petani yang tidak kebagian pupuk bersubsidi.
Sementara itu, Bowo Kuntohadi, Direktur Pemasaran PT Pupuk Sriwidjaja, selaku induk perusahaan pupuk BUMN, menyatakan bahwa produsen pupuk hanya menjalankan tugas. Industri hanya bisa mengeluarkan pupuk bersubsidi sesuai permintaan petani dalam RDKK.
Asril (68), petani bagi hasil di Desa Mekar Wangi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menyatakan, selama ini petani yang menggarap sawahnya tidak pernah mendapatkan pupuk bersubsidi.
Mereka terpaksa membeli urea di kios pengecer dengan harga Rp 180.000 per kemasan 50 kilogram. Pupuk yang dia beli bukan pupuk bersubsidi karena petani di sana tidak mengetahui mekanisme penyusunan RDKK. (MAS)
Kamis, 22 Oktober 2009 | 03:50 WIB
Jakarta, Kompas - Departemen Pertanian didesak melakukan pembenahan dan pendataan kelompok tani. Hingga saat ini diperkirakan masih sekitar satu juta petani kecil yang belum mendapatkan urea bersubsidi meskipun distribusi sistem tertutup sudah diterapkan sejak awal 2009.
Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan Winarno Tohir, Rabu (21/10) di Jakarta, mengungkapkan, diperkirakan masih ada 5 persen petani yang belum bergabung dalam kelompok tani, dari total petani tanaman pangan sekitar 24 juta keluarga tani.
Padahal, kelompok tani merupakan wadah bagi petani untuk mengakses pupuk bersubsidi. Melalui rencana definitif kebutuhan kelompok tani (RDKK) yang disusun bersama dalam kelompok tani, para petani mengajukan kebutuhan mereka akan pupuk. ”Petani yang tidak masuk dalam kelompok tani tidak akan mendapat pupuk bersubsidi,” katanya.
Winarno mendesak pemerintah agar secepatnya mendata, membenahi, dan melakukan registrasi kelompok tani agar tidak ada lagi petani yang terlewati dan tidak mendapatkan pupuk bersubsidi.
”Memang harus diakui sistem RDKK membuat distribusi pupuk lebih tepat sasaran sehingga penggunaan pupuk oleh petani lebih hemat. Tetapi, kelemahannya masih ada jutaan petani yang belum bergabung dengan kelompok tani,” katanya.
Produsen ikuti RDKK
Direktur Jenderal Tanaman Pangan Departemen Pertanian Sutarto Alimoeso sepakat tentang perlunya pembenahan kelompok tani.
Meskipun begitu, kebijakan pemerintah tetap melayani petani yang belum masuk dalam kelompok tani. Selain itu juga melayani petani yang tidak memasukkan kebutuhan pupuknya ke RDKK.
Caranya, mereka datang ke kios penyalur resmi pupuk bersubsidi dengan membawa kartu identitas, berikut surat keterangan sedang menggarap lahan pertanian. Lalu, penyalur memberi mereka pupuk bersubsidi sambil diarahkan untuk bergabung dalam kelompok tani di wilayahnya. Jangan sampai ada petani yang tidak kebagian pupuk bersubsidi.
Sementara itu, Bowo Kuntohadi, Direktur Pemasaran PT Pupuk Sriwidjaja, selaku induk perusahaan pupuk BUMN, menyatakan bahwa produsen pupuk hanya menjalankan tugas. Industri hanya bisa mengeluarkan pupuk bersubsidi sesuai permintaan petani dalam RDKK.
Asril (68), petani bagi hasil di Desa Mekar Wangi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menyatakan, selama ini petani yang menggarap sawahnya tidak pernah mendapatkan pupuk bersubsidi.
Mereka terpaksa membeli urea di kios pengecer dengan harga Rp 180.000 per kemasan 50 kilogram. Pupuk yang dia beli bukan pupuk bersubsidi karena petani di sana tidak mengetahui mekanisme penyusunan RDKK. (MAS)
KEAMANAN; Intelijen Penting untuk Hadapi "Perang"
Letnan Kolonel (Purn) Soebagio Wiriodharmoro (95) menerima penghargaan Bintang Gerilya dari Pangdam Jaya Mayjen Darpito Pudyastungkoro, Kamis (21/10) di Markas Kodam Jaya, Cawang, Jakarta Timur. Soebagio adalah ayahanda Darpito Pudyastungkoro. Dua pejuang lain yang mendapat Bintang Gerilya adalah Rodiah Soegono Ronosentiko (97) dan Sersan Kepala (Purn) Ismail Marzuki.
Kamis, 22 Oktober 2009 | 04:03 WIB
Jakarta, Kompas - Indonesia, terutama Jakarta sebagai ibu kota negara, membutuhkan kemampuan intelijen wilayah yang kuat untuk menghadapi ”perang”. Tidak hanya menyangkut perang fisik, tetapi juga ”perang” melawan terorisme, melawan perpecahan di tubuh bangsa, serta melawan kebodohan.
Demikian disampaikan Panglima Kodam Jaya Mayor Jenderal Darpito Pudyastungkoro, Rabu (21/10) pagi di Aula Sudirman, Markas Kodam Jaya di Jalan DI Panjaitan, Cawang, Jakarta Timur.
Ia menyampaikan hal tersebut sebelum memberikan penghargaan Bintang Gerilya kepada Letnan Kolonel (Purnawirawan) Soebagio Wiriodharmoro (95), mantan Laskar Wanita, Rodiah Soegono Ronosentiko (97), dan Sersan Kepala (Purnawirawan) Ismail Marzuki.
Dalam pidatonya, Darpito mengatakan bahwa saat ini tidak akan ada lagi perang kemerdekaan. Meski demikian, Indonesia masih menghadapi sejumlah ”perang”, antara lain, ”perang” menghadapi perpecahan bangsa, keterbelakangan, dan terorisme.
Menurut Darpito, untuk memenangi perang tersebut, TNI harus mengandalkan kekuatan intelijen teritorialnya. Itulah sumbangsih terbesar yang masih bisa diberikan TNI kepada bangsa dan negara pada masa damai.
Lewat kekuatan intelijen teritorial, TNI mampu mendapat informasi lebih lengkap dan mutakhir mengenai lawan dalam konteks perang tersebut. Informasi itu bisa menjadi jembatan kerja sama antara kalangan sipil dan militer untuk memenangi perang pada masa damai.
Kalangan TNI, khususnya Angkatan Darat, ujar Darpito, bisa menjadi pelopor sikap militan dan setia dalam masa-masa sulit. Pelopor heroisme di tengah berbagai keadaan serba sangat terbatas.
Pengalaman sejarah
Pada bagian lain pidatonya, Darpito mengatakan, bangsa Indonesia akan terus belajar dari pengalaman sejarah dan belajar dari para pelaku sejarah untuk memperbaiki keadaan.
”Heroisme yang ditunjukkan para pejuang dalam Perang Kemerdekaan I dan II hendaknya menginspirasi generasi penerus pejuang pembangunan bangsa Indonesia,” katanya. Keadaan sesulit apa pun, lanjutnya, bisa diatasi dengan semangat yang tinggi dan militansi yang kuat.
Menurut Darpito, teladan yang sudah ditunjukkan para pejuang Indonesia pada masa lalu harus menjadi contoh bagi generasi penerus saat menghadapi berbagai kesulitan.
Pantas
Untuk mengingatkan teladan para pejuang tersebut, negara melalui presiden, antara lain, memberikan penghargaan kepada para pejuang. Salah satu penghargaan itu adalah Bintang Gerilya.
Bintang Gerilya adalah tanda kehormatan negara kepada mereka yang berjuang dan berbakti kepada Tanah Air dan bangsa selama Perang Kemerdekaan I dan II.
Tanpa memandang golongan, pangkat, jabatan, dan kedudukan, negara akan memberikan Bintang Gerilya kepada mereka yang dinilai berani dan setia.
”Sudah sepantasnya negara memberikan tanda kehormatan ini kepada mereka,” tutur Darpito. (WIN)
Kamis, 22 Oktober 2009 | 04:03 WIB
Jakarta, Kompas - Indonesia, terutama Jakarta sebagai ibu kota negara, membutuhkan kemampuan intelijen wilayah yang kuat untuk menghadapi ”perang”. Tidak hanya menyangkut perang fisik, tetapi juga ”perang” melawan terorisme, melawan perpecahan di tubuh bangsa, serta melawan kebodohan.
Demikian disampaikan Panglima Kodam Jaya Mayor Jenderal Darpito Pudyastungkoro, Rabu (21/10) pagi di Aula Sudirman, Markas Kodam Jaya di Jalan DI Panjaitan, Cawang, Jakarta Timur.
Ia menyampaikan hal tersebut sebelum memberikan penghargaan Bintang Gerilya kepada Letnan Kolonel (Purnawirawan) Soebagio Wiriodharmoro (95), mantan Laskar Wanita, Rodiah Soegono Ronosentiko (97), dan Sersan Kepala (Purnawirawan) Ismail Marzuki.
Dalam pidatonya, Darpito mengatakan bahwa saat ini tidak akan ada lagi perang kemerdekaan. Meski demikian, Indonesia masih menghadapi sejumlah ”perang”, antara lain, ”perang” menghadapi perpecahan bangsa, keterbelakangan, dan terorisme.
Menurut Darpito, untuk memenangi perang tersebut, TNI harus mengandalkan kekuatan intelijen teritorialnya. Itulah sumbangsih terbesar yang masih bisa diberikan TNI kepada bangsa dan negara pada masa damai.
Lewat kekuatan intelijen teritorial, TNI mampu mendapat informasi lebih lengkap dan mutakhir mengenai lawan dalam konteks perang tersebut. Informasi itu bisa menjadi jembatan kerja sama antara kalangan sipil dan militer untuk memenangi perang pada masa damai.
Kalangan TNI, khususnya Angkatan Darat, ujar Darpito, bisa menjadi pelopor sikap militan dan setia dalam masa-masa sulit. Pelopor heroisme di tengah berbagai keadaan serba sangat terbatas.
Pengalaman sejarah
Pada bagian lain pidatonya, Darpito mengatakan, bangsa Indonesia akan terus belajar dari pengalaman sejarah dan belajar dari para pelaku sejarah untuk memperbaiki keadaan.
”Heroisme yang ditunjukkan para pejuang dalam Perang Kemerdekaan I dan II hendaknya menginspirasi generasi penerus pejuang pembangunan bangsa Indonesia,” katanya. Keadaan sesulit apa pun, lanjutnya, bisa diatasi dengan semangat yang tinggi dan militansi yang kuat.
Menurut Darpito, teladan yang sudah ditunjukkan para pejuang Indonesia pada masa lalu harus menjadi contoh bagi generasi penerus saat menghadapi berbagai kesulitan.
Pantas
Untuk mengingatkan teladan para pejuang tersebut, negara melalui presiden, antara lain, memberikan penghargaan kepada para pejuang. Salah satu penghargaan itu adalah Bintang Gerilya.
Bintang Gerilya adalah tanda kehormatan negara kepada mereka yang berjuang dan berbakti kepada Tanah Air dan bangsa selama Perang Kemerdekaan I dan II.
Tanpa memandang golongan, pangkat, jabatan, dan kedudukan, negara akan memberikan Bintang Gerilya kepada mereka yang dinilai berani dan setia.
”Sudah sepantasnya negara memberikan tanda kehormatan ini kepada mereka,” tutur Darpito. (WIN)
Tiga Agenda Mendagri Baru
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memilih Gamawan Fauzi, mantan Gubernur Sumatera Barat, sebagai Mendagri dalam Kabinet Indonesia Bersatu 2009-2014. Meski agak mengejutkan, pilihan itu patut diapresiasi karena beberapa alasan.
Pertama, terpilihnya Gamawan sebagai tokoh sipil terbilang bersejarah karena selama ini pemerintahan dalam negeri kita ”kental” dengan kepemimpinan militer. Kita berharap, dasar pertimbangannya bersifat paradigmatis: bergesernya mandat inti Departemen Dalam Negeri sebagai pembina politik ke peran manajemen kebijakan di bidang otonomi daerah, fasilitasi/dukungan pemilu, dan seterusnya.
Kedua, seperti Mendagri 2007-2009, Presiden memilih tokoh yang sedang menjabat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berbekal pengalaman itu, Mendagri diharapkan tidak perlu waktu lama untuk mengenali peta masalah pengelolaan pemerintahan dalam negeri, khususnya isu-isu otonomi daerah.
Ketiga, sosok Gamawan yang merupakan ikon reformasi governansi yang bersih dan inovatif, baik di Sumatera Barat maupun saat menjabat Bupati Solok. Pascatransisi desentralisasi delapan tahun, kini kita menapaki fase konsolidasi otonomi, yang mensyaratkan visi kepemimpinan inovatif dalam menjamin tumbuhnya kreativitas birokrasi di ranah lokal.
Agenda 100 hari
Dalam terang optimisme semacam itu, publik berharap Mendagri mampu menangani berbagai agenda prioritas (jangka pendek) maupun arah kebijakan (jangka menengah) ke depan. Terkait kebijakan desentralisasi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, ada tiga agenda (masalah) krusial yang harus ditargetkan beres dalam kalender 100 hari ke depan.
Pertama, persiapan gelombang kedua pemilihan kepala daerah. Tahun 2010, ada 246 daerah melaksanakan pilkada. Sebagian harus sudah memulai tahap awal rangkaian persiapan pada November 2009. Di sisi lain, hingga hari ini, banyak ketidakjelasan dan ketidaksiapan, baik kerangka legal/regulasi, dukungan anggaran (alokasi APBD), aparat pelaksana (mekanisme pembentukan Panwas Pilkada), sumber data pemilih, dan lainnya. Dalam semua masalah itu, peran dan tanggung jawab Depdagri amat besar (pilkada sebagai bagian rezim pemerintahan daerah).
Ihwal dukungan anggaran, misalnya. Ketiadaan alokasi bagi pelaksanaan pilkada dalam APBD 2009 menuntut keputusan kebijakan Mendagri agar memungkinkan daerah melakukan penyesuaian darurat (APBD-P) di luar siklus normal yang seharusnya dikerjakan paling lambat September lalu. Tanpa langkah politik itu, daerah sulit melakukan perubahan anggaran dan pilkada terancam tertunda. Alternatif lebih jauh, jika segenap persiapan tak bisa dibereskan, pilkada akan tertunda dan berdampak pada implikasi hukum dan politik.
Kedua, problem tunjangan komunikasi intensif dan dana operasional anggota DPRD 2004-2009. Akar masalahnya adalah kerangka regulasi pusat yang kerap berganti, tak jelas, bertabrakan: dari PP No 24/2004, PP No 35/2006, PP No 37/2006, PP No 21/2007, SE Mendagri No 700/08/ SJ, hingga SE Mendagri No 555/3032/SJ. Alhasil, anggota DPRD 2004-2009 kembali mengulang pengalaman periode sebelumnya (1999-2004), terancam tindak pidana korupsi.
Terlihat jelas jebakan korupsi ”legal” dalam kasus ini adalah murni kesalahan pusat, dengan implikasi anggaran dan akibat hukum yang sepenuhnya ditanggung daerah. Pihak daerah hanya melakukan apa yang sudah diatur, yakni membayar rapelan tunjangan komunikasi dan dana operasional, yang ironisnya minta dikembalikan secara mencicil. Mendagri baru menghadapi pekerjaan rumah amat pelik karena apa pun keputusan yang akan diambil relatif sama risikonya bagi daerah.
Ketiga, ritual berulang pemekaran wilayah. Setelah setahun memasuki masa moratorium, awal Oktober Presiden mengirim surat dan menyilakan DPR mengajukan usul RUU pembentukan daerah otonom baru. Pada putaran pertama pascapelantikan presiden-wapres nanti, tidak kurang 20 calon daerah otonom baru siap diproses penyusunan RUU pembentukannya.
Gelombang baru ini tak mengejutkan karena jeda pemekaran itu bukan hasil desain terencana, di mana ada dasar hukum atau manajemen kebijakan khusus, tetapi terpaksa karena faktor kondisional tragedi Medan dan persiapan Pemilu 2009.
Kini, sikap Mendagri diuji publik. Secara subyektif-politik harus searah dengan Presiden/DPR yang harus memenuhi utang janji pemekaran dalam kampanye pemilu lalu. Di sisi lain, fakta obyektif menunjukkan, hasil pemekaran lebih banyak membawa mudarat. Bahkan, menurut Lemhannas, sekitar 80 persen daerah otonom baru masuk kategori daerah gagal. Koreksi tuntas harus dimulai dari level manajemen kebijakan: dari hulu (penyiapan kerangka besar), tahapan proses (supervisi), hingga hilir (evaluasi). Tanpa pembenahan kebijakan, jeda pemekaran justru harus diperpanjang lagi.
Berbagai masalah itu berskala kompleks, tetapi perlu segera diselesaikan. Suatu tantangan yang tentu jauh dari enteng dan rasanya Mendagri tak punya kemewahan waktu untuk berbulan madu dengan jabatan baru. Melihat berbagai modal awal itu, publik berharap hasil lebih dari Gamawan Fauzi.
Robert Endi Jaweng Manajer Hubungan Eksternal Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, Jakarta
Kamis, 22 Oktober 2009
Pertama, terpilihnya Gamawan sebagai tokoh sipil terbilang bersejarah karena selama ini pemerintahan dalam negeri kita ”kental” dengan kepemimpinan militer. Kita berharap, dasar pertimbangannya bersifat paradigmatis: bergesernya mandat inti Departemen Dalam Negeri sebagai pembina politik ke peran manajemen kebijakan di bidang otonomi daerah, fasilitasi/dukungan pemilu, dan seterusnya.
Kedua, seperti Mendagri 2007-2009, Presiden memilih tokoh yang sedang menjabat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berbekal pengalaman itu, Mendagri diharapkan tidak perlu waktu lama untuk mengenali peta masalah pengelolaan pemerintahan dalam negeri, khususnya isu-isu otonomi daerah.
Ketiga, sosok Gamawan yang merupakan ikon reformasi governansi yang bersih dan inovatif, baik di Sumatera Barat maupun saat menjabat Bupati Solok. Pascatransisi desentralisasi delapan tahun, kini kita menapaki fase konsolidasi otonomi, yang mensyaratkan visi kepemimpinan inovatif dalam menjamin tumbuhnya kreativitas birokrasi di ranah lokal.
Agenda 100 hari
Dalam terang optimisme semacam itu, publik berharap Mendagri mampu menangani berbagai agenda prioritas (jangka pendek) maupun arah kebijakan (jangka menengah) ke depan. Terkait kebijakan desentralisasi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, ada tiga agenda (masalah) krusial yang harus ditargetkan beres dalam kalender 100 hari ke depan.
Pertama, persiapan gelombang kedua pemilihan kepala daerah. Tahun 2010, ada 246 daerah melaksanakan pilkada. Sebagian harus sudah memulai tahap awal rangkaian persiapan pada November 2009. Di sisi lain, hingga hari ini, banyak ketidakjelasan dan ketidaksiapan, baik kerangka legal/regulasi, dukungan anggaran (alokasi APBD), aparat pelaksana (mekanisme pembentukan Panwas Pilkada), sumber data pemilih, dan lainnya. Dalam semua masalah itu, peran dan tanggung jawab Depdagri amat besar (pilkada sebagai bagian rezim pemerintahan daerah).
Ihwal dukungan anggaran, misalnya. Ketiadaan alokasi bagi pelaksanaan pilkada dalam APBD 2009 menuntut keputusan kebijakan Mendagri agar memungkinkan daerah melakukan penyesuaian darurat (APBD-P) di luar siklus normal yang seharusnya dikerjakan paling lambat September lalu. Tanpa langkah politik itu, daerah sulit melakukan perubahan anggaran dan pilkada terancam tertunda. Alternatif lebih jauh, jika segenap persiapan tak bisa dibereskan, pilkada akan tertunda dan berdampak pada implikasi hukum dan politik.
Kedua, problem tunjangan komunikasi intensif dan dana operasional anggota DPRD 2004-2009. Akar masalahnya adalah kerangka regulasi pusat yang kerap berganti, tak jelas, bertabrakan: dari PP No 24/2004, PP No 35/2006, PP No 37/2006, PP No 21/2007, SE Mendagri No 700/08/ SJ, hingga SE Mendagri No 555/3032/SJ. Alhasil, anggota DPRD 2004-2009 kembali mengulang pengalaman periode sebelumnya (1999-2004), terancam tindak pidana korupsi.
Terlihat jelas jebakan korupsi ”legal” dalam kasus ini adalah murni kesalahan pusat, dengan implikasi anggaran dan akibat hukum yang sepenuhnya ditanggung daerah. Pihak daerah hanya melakukan apa yang sudah diatur, yakni membayar rapelan tunjangan komunikasi dan dana operasional, yang ironisnya minta dikembalikan secara mencicil. Mendagri baru menghadapi pekerjaan rumah amat pelik karena apa pun keputusan yang akan diambil relatif sama risikonya bagi daerah.
Ketiga, ritual berulang pemekaran wilayah. Setelah setahun memasuki masa moratorium, awal Oktober Presiden mengirim surat dan menyilakan DPR mengajukan usul RUU pembentukan daerah otonom baru. Pada putaran pertama pascapelantikan presiden-wapres nanti, tidak kurang 20 calon daerah otonom baru siap diproses penyusunan RUU pembentukannya.
Gelombang baru ini tak mengejutkan karena jeda pemekaran itu bukan hasil desain terencana, di mana ada dasar hukum atau manajemen kebijakan khusus, tetapi terpaksa karena faktor kondisional tragedi Medan dan persiapan Pemilu 2009.
Kini, sikap Mendagri diuji publik. Secara subyektif-politik harus searah dengan Presiden/DPR yang harus memenuhi utang janji pemekaran dalam kampanye pemilu lalu. Di sisi lain, fakta obyektif menunjukkan, hasil pemekaran lebih banyak membawa mudarat. Bahkan, menurut Lemhannas, sekitar 80 persen daerah otonom baru masuk kategori daerah gagal. Koreksi tuntas harus dimulai dari level manajemen kebijakan: dari hulu (penyiapan kerangka besar), tahapan proses (supervisi), hingga hilir (evaluasi). Tanpa pembenahan kebijakan, jeda pemekaran justru harus diperpanjang lagi.
Berbagai masalah itu berskala kompleks, tetapi perlu segera diselesaikan. Suatu tantangan yang tentu jauh dari enteng dan rasanya Mendagri tak punya kemewahan waktu untuk berbulan madu dengan jabatan baru. Melihat berbagai modal awal itu, publik berharap hasil lebih dari Gamawan Fauzi.
Robert Endi Jaweng Manajer Hubungan Eksternal Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, Jakarta
Kamis, 22 Oktober 2009
21 Oktober 2009
Antara Buku Baru dan Lama
KEMARIN, SBY-Boediono dilantik sebagai Presiden/Wakil Presiden. Peristiwa itu sekaligus menandai berakhirnya era SBY-Jusuf Kalla. Ada suasana haru dan ada suasana gembira. Lebih separo anggota Kabinet Indonesia Bersatu jilid I mengakhiri masa tugasnya dan banyak muka-muka baru yang akan mengisi halaman baru buku 2009-2014. Banyak pertanyaan dan analisa dari peristiwa pergantian buku itu.
Apakah pergantian seorang menteri hanya semata-mata untuk penyegaran atau sebuah koreksi kebijakan? Kalau hanya sebuah penyegaran, berarti kebijakan diteruskan. Hal ini menimbulkan pertanyaan, tidakkah kebijakan itu akan semakin mantap di tangan yang sama? Lantas mengapa diganti? Kalau pergantian itu bermakna koreksi, mungkin dapat dimengerti, meskipun hal inipun bisa menimbulkan pertanyaan, tidakkah hal itu (secara implisit), sebuah pengakuan kekeliruan atau bahkan kegagalan dimasa lalu? Pertanyaan lagi, bukankah masa lalu itu dikatakan sebagai sebuah keberhasilan, yang telah mengantar SBY terpilih kembali?
Pertanyaan-pertanyaan seperti itu, sesungguhnya tidak memerlukan jawaban. Sebab, pembentukan kabinet adalah hak prerogatif Presiden. Baik-buruknya kinerja Presiden adalah tanggung jawab Presiden. Kalau ternyata SBY terpilih kembali, hal itu berarti rakyat merasakan keberhasilannya di era 2004-2009 dan bukan keberhasilan Wakil Presiden, meskipun Wapres Jusuf Kalla mengklaim sebagai keberhasilannya. Demikian juga ditahun 2014 nanti, apapun kinerja Kabinet Indonesia Bersatu jilid II akan dinilai sebagai kinerja SBY. Dan karena SBY tidak dapat mencalonkan lagi sebagai Presiden, perannya akan digantikan Partai Demokrat. Kalau kinerja Kabinet Indonesia Bersatu jilid II dinilai sebagai sebuah keberhasilan, sudah tentu Partai Demokrat akan memperoleh peluang kembali untuk memenangkan Pemilu 2014. Itulah logika demokrasi. Siapapun berhak memetik keberhasilannya, sebagai tanda apresiasi rakyat yang memilihnya. Apakah benar, dengan pergantian begitu banyak menteri yang telah menunjukkan kinerja yang baik selama 2004-2009, akan menghasilkan kinerja yang lebih baik lagi ditahun 2009-2014? Inilah (tentunya) harapan kita semua. Sebab, kita semua (Indonesia) akan merugi, kalau esok lebih buruk dari hari ini. Logikanya, kita semua harus berusaha esok lebih baik.
Karena itu, adalah tugas kita semua untuk mewujudkan keberhasilan itu. Tidak hanya mendukung atau memuji, tetapi juga melakukan koreksi, bahkan kritik, seandainya Kabinet Indonesia Bersatu jilid II nanti ada tanda-tanda menyimpang dan bahkan menemui kegagalan. Peran seperti itu (alhamdulillah) masih bisa kuat, mengingat masih ada partai yang tidak bergabung dengan koalisi. Dan inipun (alhamdulillah) tidak dipermasalahkan oleh Presiden SBY dan juga kalangan Partai Demokrat. Mekanisme check and balance tidak akan terkubur dengan koalisi yang begitu besar di kabinet maupun di DPR. Apalagi, kalau kelompok independen, LSM, pers, dan masyarakat sipil lainnya juga masih konsern dengan masalah ini.
Rakyat akan menunggu, bahwa kondisi seperti itu akan menghasilkan kinerja bangsa yang lebih baik, sehingga wujud kesejahteraan sosial akan semakin didekati. Inilah sebuah pertaruhan, sekaligus harapan 2009-2014.
Apakah pergantian seorang menteri hanya semata-mata untuk penyegaran atau sebuah koreksi kebijakan? Kalau hanya sebuah penyegaran, berarti kebijakan diteruskan. Hal ini menimbulkan pertanyaan, tidakkah kebijakan itu akan semakin mantap di tangan yang sama? Lantas mengapa diganti? Kalau pergantian itu bermakna koreksi, mungkin dapat dimengerti, meskipun hal inipun bisa menimbulkan pertanyaan, tidakkah hal itu (secara implisit), sebuah pengakuan kekeliruan atau bahkan kegagalan dimasa lalu? Pertanyaan lagi, bukankah masa lalu itu dikatakan sebagai sebuah keberhasilan, yang telah mengantar SBY terpilih kembali?
Pertanyaan-pertanyaan seperti itu, sesungguhnya tidak memerlukan jawaban. Sebab, pembentukan kabinet adalah hak prerogatif Presiden. Baik-buruknya kinerja Presiden adalah tanggung jawab Presiden. Kalau ternyata SBY terpilih kembali, hal itu berarti rakyat merasakan keberhasilannya di era 2004-2009 dan bukan keberhasilan Wakil Presiden, meskipun Wapres Jusuf Kalla mengklaim sebagai keberhasilannya. Demikian juga ditahun 2014 nanti, apapun kinerja Kabinet Indonesia Bersatu jilid II akan dinilai sebagai kinerja SBY. Dan karena SBY tidak dapat mencalonkan lagi sebagai Presiden, perannya akan digantikan Partai Demokrat. Kalau kinerja Kabinet Indonesia Bersatu jilid II dinilai sebagai sebuah keberhasilan, sudah tentu Partai Demokrat akan memperoleh peluang kembali untuk memenangkan Pemilu 2014. Itulah logika demokrasi. Siapapun berhak memetik keberhasilannya, sebagai tanda apresiasi rakyat yang memilihnya. Apakah benar, dengan pergantian begitu banyak menteri yang telah menunjukkan kinerja yang baik selama 2004-2009, akan menghasilkan kinerja yang lebih baik lagi ditahun 2009-2014? Inilah (tentunya) harapan kita semua. Sebab, kita semua (Indonesia) akan merugi, kalau esok lebih buruk dari hari ini. Logikanya, kita semua harus berusaha esok lebih baik.
Karena itu, adalah tugas kita semua untuk mewujudkan keberhasilan itu. Tidak hanya mendukung atau memuji, tetapi juga melakukan koreksi, bahkan kritik, seandainya Kabinet Indonesia Bersatu jilid II nanti ada tanda-tanda menyimpang dan bahkan menemui kegagalan. Peran seperti itu (alhamdulillah) masih bisa kuat, mengingat masih ada partai yang tidak bergabung dengan koalisi. Dan inipun (alhamdulillah) tidak dipermasalahkan oleh Presiden SBY dan juga kalangan Partai Demokrat. Mekanisme check and balance tidak akan terkubur dengan koalisi yang begitu besar di kabinet maupun di DPR. Apalagi, kalau kelompok independen, LSM, pers, dan masyarakat sipil lainnya juga masih konsern dengan masalah ini.
Rakyat akan menunggu, bahwa kondisi seperti itu akan menghasilkan kinerja bangsa yang lebih baik, sehingga wujud kesejahteraan sosial akan semakin didekati. Inilah sebuah pertaruhan, sekaligus harapan 2009-2014.
Boediono Siap Bekerja, Kalla Benar-benar Legawa
”Wah, Bapak sudah pakai Indonesia 2, ya...,” komentar salah seorang kerabat Wakil Presiden Boediono, Selasa (20/10) siang, saat Mercedes Benz berwarna hitam yang membawa Boediono dan istrinya, Ny Herawati, memasuki ujung Jalan Mampang Prapatan XX Nomor 26, Jakarta, tempat tinggal Boediono selama 10 tahun terakhir.
Mereka yang berdiri di depan rumah Boediono itu langsung menyambut maju. Beberapa di antaranya bertepuk tangan. Boediono pun turun dengan wajah semringah dari mobil dan ikut bertepuk tangan. Kemudian, dengan hangat, ia menyambut ucapan selamat beberapa kerabatnya.
Seusai pelantikannya bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Boediono sudah sah menggunakan pelat ”Indonesia 2” sebagai mobil dinas Wakil Presiden RI.
Saat berangkat pada pukul 09.30 menuju Gedung MPR/DPR, Boediono masih menggunakan mobil dengan pelat nomor B 1114 RFD.
Sebaliknya, M Jusuf Kalla, yang mengakhiri jabatannya kemarin, harus kembali menggunakan pelat nomor pribadinya, B 2749 BQ. Sebelumnya, saat berangkat menuju Gedung MPR/DPR, Kalla masih menggunakan ”Indonesia 2”.
Sukacita
Suasana ceria, sukacita, dan rasa syukur terasa kental di kediaman Boediono.
Adik Boediono, Tuti Iswari, pensiunan pegawai Bank Indonesia, mengaku sangat senang dengan pengangkatan kakaknya meskipun ia mengaku harus bisa menyesuaikan diri karena akan mendapat sorotan dalam kehidupan sehari-hari.
Sementara adik bungsu Boediono, Jati Kuntjoro, yang menggeluti usaha di sebuah rumah sakit kecil, memiliki harapan besar kakaknya dapat meringankan beban rakyat kecil, yang kesulitan mendapatkan obat berkualitas dengan harga yang murah serta mahalnya biaya kesehatan.
Rumah kecil Boediono tampak menjadi kian sempit tatkala sebuah tenda dipasang di halaman depan rumah untuk memayungi beberapa meja hidangan.
Ny Herawati yang diberikan ucapan selamat oleh beberapa keluarganya tampak sulit berjalan dari teras rumahnya saat menuju ruang makan.
Setelah melepaskan jas hitamnya, Boediono segera duduk bergabung dengan sejumlah pakar ekonomi
yang selama ini mendampinginya.
Boediono terlihat santai dan banyak tersenyum. Ekspresi wajahnya itu terlihat berbeda dibandingkan dengan saat mengikuti pelantikan di Gedung MPR/DPR. Boediono terlihat agak tegang.
Di tengah-tengah perbincangannya dengan M Ikhsan, Raden Pardede, Rizal Mallarangeng, Chatib Basri, dan Yopi Hidayat, salah satu dari empat cucu Boediono yang bermain di sekitar meja meminta tolong sang kakek membukakan minuman kotak.
Siap
Saat ditanya pers, Boediono mengaku siap menjalankan tugasnya. Hari Rabu ini, Boediono akan mengumpulkan para pejabat di lingkungan Kantor Sekretariat Wapres.
Tanpa ditanya, Boediono kemudian memuji sikap Kalla. ”Pak Kalla memberikan selamat dengan hangat. Saya lihat Pak Kalla legawa,” kata Boediono.
Boediono benar. Meskipun posisinya harus digantikan, Kalla telah legawa kembali menjadi warga negara biasa. ”Bagi saya, tidak ada bedanya antara wakil presiden dan warga negara biasa waktu dulu, kemarin, dan hari ini karena saya menjalani hidup biasa saja. Sekarang memang lebih bebas,” ujar Kalla saat berbincang-bincang di rumah pribadinya di Jalan Brawijaya Nomor 6, Jakarta Selatan, seusai mengakhiri jabatannya.
Rumah pribadi yang kini ditinggalinya memang menjadi tempat terakhir setelah ia mengakhiri jabatannya. Istana Wapres, tempat bekerjanya sehari-hari, atau rumah dinas yang ditinggalinya bersama Ny Mufidah Jusuf Kalla beserta anak cucunya, semua memberi kenangan tersendiri.
Tak heran ketika harus ”pergi” dari Istana Wapres, Kalla ditangisi sejumlah tenaga staf dan pegawainya. Bahkan, Komandan Kompleks Istana Wapres Lettu Infanteri Daud Sibali pun saat melaporkan kondisi pengamanannya ikut terharu.
Jejen (28), tukang kebun di rumah dinasnya, juga mengaku akan kehilangan Kalla dan keluarganya. ”Karena Pak Kalla selalu menyapa kalau saya ucapkan salam,” ujarnya.
Sebelum melangkah ke luar rumah jabatan menuju acara pelantikan presiden, Kalla dan keluarga berdoa bersama. Begitu juga ketika hendak memasuki rumah pribadinya di Jalan Brawijaya, Kalla dan keluarga berdoa terlebih dahulu. Di rumah ini kemarin sekelompok kerabat melakukan pembacaan Al Quran sebelum Kalla tiba.
”Eh, sudah makan? Kau makan dulu,” sapa Kalla saat ditemui Kompas.
Dengan sangat santai, ia duduk di kursi sambil mengangkat kaki ke atas kursi. ”Ndak apa-apa kan, sudah lama saya tidak duduk seperti ini....”
Kompas, Rabu, 21 Oktober 2009
oleh Suhartono
Mereka yang berdiri di depan rumah Boediono itu langsung menyambut maju. Beberapa di antaranya bertepuk tangan. Boediono pun turun dengan wajah semringah dari mobil dan ikut bertepuk tangan. Kemudian, dengan hangat, ia menyambut ucapan selamat beberapa kerabatnya.
Seusai pelantikannya bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Boediono sudah sah menggunakan pelat ”Indonesia 2” sebagai mobil dinas Wakil Presiden RI.
Saat berangkat pada pukul 09.30 menuju Gedung MPR/DPR, Boediono masih menggunakan mobil dengan pelat nomor B 1114 RFD.
Sebaliknya, M Jusuf Kalla, yang mengakhiri jabatannya kemarin, harus kembali menggunakan pelat nomor pribadinya, B 2749 BQ. Sebelumnya, saat berangkat menuju Gedung MPR/DPR, Kalla masih menggunakan ”Indonesia 2”.
Sukacita
Suasana ceria, sukacita, dan rasa syukur terasa kental di kediaman Boediono.
Adik Boediono, Tuti Iswari, pensiunan pegawai Bank Indonesia, mengaku sangat senang dengan pengangkatan kakaknya meskipun ia mengaku harus bisa menyesuaikan diri karena akan mendapat sorotan dalam kehidupan sehari-hari.
Sementara adik bungsu Boediono, Jati Kuntjoro, yang menggeluti usaha di sebuah rumah sakit kecil, memiliki harapan besar kakaknya dapat meringankan beban rakyat kecil, yang kesulitan mendapatkan obat berkualitas dengan harga yang murah serta mahalnya biaya kesehatan.
Rumah kecil Boediono tampak menjadi kian sempit tatkala sebuah tenda dipasang di halaman depan rumah untuk memayungi beberapa meja hidangan.
Ny Herawati yang diberikan ucapan selamat oleh beberapa keluarganya tampak sulit berjalan dari teras rumahnya saat menuju ruang makan.
Setelah melepaskan jas hitamnya, Boediono segera duduk bergabung dengan sejumlah pakar ekonomi
yang selama ini mendampinginya.
Boediono terlihat santai dan banyak tersenyum. Ekspresi wajahnya itu terlihat berbeda dibandingkan dengan saat mengikuti pelantikan di Gedung MPR/DPR. Boediono terlihat agak tegang.
Di tengah-tengah perbincangannya dengan M Ikhsan, Raden Pardede, Rizal Mallarangeng, Chatib Basri, dan Yopi Hidayat, salah satu dari empat cucu Boediono yang bermain di sekitar meja meminta tolong sang kakek membukakan minuman kotak.
Siap
Saat ditanya pers, Boediono mengaku siap menjalankan tugasnya. Hari Rabu ini, Boediono akan mengumpulkan para pejabat di lingkungan Kantor Sekretariat Wapres.
Tanpa ditanya, Boediono kemudian memuji sikap Kalla. ”Pak Kalla memberikan selamat dengan hangat. Saya lihat Pak Kalla legawa,” kata Boediono.
Boediono benar. Meskipun posisinya harus digantikan, Kalla telah legawa kembali menjadi warga negara biasa. ”Bagi saya, tidak ada bedanya antara wakil presiden dan warga negara biasa waktu dulu, kemarin, dan hari ini karena saya menjalani hidup biasa saja. Sekarang memang lebih bebas,” ujar Kalla saat berbincang-bincang di rumah pribadinya di Jalan Brawijaya Nomor 6, Jakarta Selatan, seusai mengakhiri jabatannya.
Rumah pribadi yang kini ditinggalinya memang menjadi tempat terakhir setelah ia mengakhiri jabatannya. Istana Wapres, tempat bekerjanya sehari-hari, atau rumah dinas yang ditinggalinya bersama Ny Mufidah Jusuf Kalla beserta anak cucunya, semua memberi kenangan tersendiri.
Tak heran ketika harus ”pergi” dari Istana Wapres, Kalla ditangisi sejumlah tenaga staf dan pegawainya. Bahkan, Komandan Kompleks Istana Wapres Lettu Infanteri Daud Sibali pun saat melaporkan kondisi pengamanannya ikut terharu.
Jejen (28), tukang kebun di rumah dinasnya, juga mengaku akan kehilangan Kalla dan keluarganya. ”Karena Pak Kalla selalu menyapa kalau saya ucapkan salam,” ujarnya.
Sebelum melangkah ke luar rumah jabatan menuju acara pelantikan presiden, Kalla dan keluarga berdoa bersama. Begitu juga ketika hendak memasuki rumah pribadinya di Jalan Brawijaya, Kalla dan keluarga berdoa terlebih dahulu. Di rumah ini kemarin sekelompok kerabat melakukan pembacaan Al Quran sebelum Kalla tiba.
”Eh, sudah makan? Kau makan dulu,” sapa Kalla saat ditemui Kompas.
Dengan sangat santai, ia duduk di kursi sambil mengangkat kaki ke atas kursi. ”Ndak apa-apa kan, sudah lama saya tidak duduk seperti ini....”
Kompas, Rabu, 21 Oktober 2009
oleh Suhartono
Indonesia Melangkah Maju
Susilo Bambang Yudhoyono membacakan sumpah jabatan pada acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2009-2014 dalam Sidang Paripurna MPR yang dipimpin Taufik Kiemas di Gedung Nusantara DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (20/10).
Presiden Bertekad Kurangi Kemiskinan dan Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat
Rabu, 21 Oktober 2009 | 03:00 WIB
Jakarta, Kompas - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan rakyat Indonesia untuk terus melangkah maju, rukun, dan bersatu menghadapi tantangan pada masa mendatang. Bangsa Indonesia juga diminta tidak lemah, lalai, dan besar kepala menghadapi situasi dunia yang masih dilanda berbagai krisis.
”Ingat, pekerjaan besar kita masih belum selesai,” ujar Presiden Yudhoyono dalam pidatonya setelah dilantik bersama Wakil Presiden Boediono periode 2009-2014 dalam Sidang Paripurna MPR di Gedung MPR/ DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (20/10).
Sidang Paripurna MPR dipimpin Ketua MPR Taufik Kiemas dan dihadiri 640 anggota MPR yang terdiri dari anggota DPR dan anggota Dewan Perwakilan Daerah.
Acara itu dihadiri Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla, yang saat itu mengakhiri masa jabatannya, mantan Presiden BJ Habibie, mantan Wapres Try Sutrisno, dan sejumlah tamu khusus, seperti Perdana Menteri Australia Kevin Rudd, PM Timor Leste Jose Ramos Horta, PM Malaysia Tun Nadjib, dan utusan khusus negara sahabat lainnya.
Dalam pidatonya, Presiden Yudhoyono memuji mantan Wapres Kalla yang telah menjalankan tugasnya dengan baik sehingga namanya akan dicatat dan dikenang sepanjang masa.
”Pekerjaan yang masih menjadi tantangan pada masa mendatang di antaranya krisis ekonomi dunia yang masih belum selesai dengan ditandai volume perdagangan dan arus investasi dunia yang belum pulih, juga fluktuasi harga minyak dunia,” ujarnya.
Menurut Presiden, bangsa Indonesia patut bersyukur dan berbesar hati. Di tengah gejolak dan krisis politik di sejumlah wilayah dunia, Indonesia tetap tegak dan tegar sebagai negara demokrasi yang makin kuat dan stabil. ”Bahkan, di tengah badai finansial dunia yang terjadi, bangsa Indonesia masih dapat menikmati pertumbuhan ekonomi positif. Di tengah maraknya konflik dan disintegrasi di sejumlah wilayah dunia lain, bangsa Indonesia justru rukun dan bersatu,” ujarnya.
Oleh karena itu, lanjut Presiden, tidak mengherankan apabila akhir-akhir ini banyak liputan media internasional yang menjuluki Indonesia sebagai bangsa yang berhasil dalam mengatasi krisis dan tantangan berat selama 10 tahun terakhir.
Namun, semua itu jangan membuat bangsa Indonesia lemah, lalai, apalagi besar kepala. Kepala Negara mengingatkan, sendi-sendi perekonomian nasional harus diperkuat guna meminimalkan dampak krisis keuangan dunia. ”Dengan peningkatan ekonomi, kita akan mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, membangun pemerintahan yang baik, dan memberantas korupsi,” katanya.
Presiden juga mengajak para pemimpin bangsa untuk tetap kompak apa pun warna dan pilihan politiknya.
Kekompakan para pemimpin bangsa itu penting untuk menghadapi tantangan dunia yang kian berat.
Penegakan keadilan
Sejumlah pekerjaan rumah menunggu duet Yudhoyono-Boediono, di antaranya terkait penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM).
Usman Hamid, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, kepada Kompas, Selasa, berharap agenda Rencana Aksi Nasional (RAN) HAM 2004-2009 dapat dilanjutkan dengan prioritas pada penegakan keadilan dan martabat manusia.
”Pemerintah masih diwajibkan menyelesaikan soal ketidakadilan masa lalu sebab itu adalah akar dari tidak terhormatinya hak dan kebebasan fundamental,” kata Usman.
Presiden diharapkan bisa membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc demi keadilan legal dan merumuskan kebijakan-kebijakan pemulihan martabat korban pelanggaran HAM ad hoc. Jika hal itu dilakukan, akan menjadi catatan sejarah tersendiri dalam dekade kedua reformasi.
Menurut Usman, Presiden juga masih perlu menyiapkan prioritas kebijakan-kebijakan terhadap masalah HAM yang besar, seperti rehabilitasi mantan tahanan politik, penyelesaian tragedi Trisakti, peristiwa Semanggi, dan penculikan. Termasuk pembaruan reformasi agraria agar pelanggaran hak ekonomi sosial berkurang.
Febri Diansyah, peneliti Indonesian Corruption Watch, juga mendesak agar dalam 100 hari pertama pemerintahannya, Yudhoyono membenahi institusi penegak hukum. Untuk program lima tahun mendatang, proses penegakan hukum di kepolisian dan kejaksaan harus didorong. ”Harus ada reformasi lembaga negara yang bergerak di bidang penegakan hukum,” katanya.
Untuk mereformasi birokrasi, Febri menyarankan agar RAN-Pemberantasan Korupsi (PK) 2004-2009 dievaluasi terlebih dahulu. Penyusunan RAN-PK 2009-2014 kemudian mengacu kepada langkah-langkah yang telah dilakukan sehingga RAN-PK tidak sekadar agenda di atas kertas.
Timpang
Praktisi hukum senior Todung Mulya Lubis menilai susunan kabinet yang disusun Yudhoyono, terutama terkait tim hukum dan perekonomian, masih mencerminkan praktik bagi-bagi kekuasaan dan politik balas budi.
”Padahal, yang justru diperlukan saat ini adalah saling keterkaitan antara tim hukum dan ekonomi di dalam pemerintahan mendatang. Saya melihat kondisinya masih timpang. Di antara keduanya masih belum bisa saling menunjang,” katanya.
Todung mencontohkan, saat ini sudah muncul sejumlah kekhawatiran dan kebingungan dari banyak kalangan pengusaha asing, terutama terkait penerapan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.
Menurut Todung, UU itu mewajibkan setiap kontrak kerja sama, bahkan dengan perusahaan asing, menggunakan bahasa Indonesia. Kondisi itu, menurut dia, menunjukkan ada yang salah dalam proses legislasi penyusunan aturan perundang- undangan selama ini.
Pluralisme
Menanggapi ajakan Presiden Yudhoyono dalam pidatonya yang meminta masyarakat Indonesia tetap menjaga pluralisme sebagai upaya untuk menjaga jati diri bangsa, peneliti The Wahid Institute, Rumadi, Selasa, minta pemerintah bersikap tegas.
Pemerintah perlu bekerja serius mengawal pelaksanaan UUD 1945, khususnya terkait persoalan kebebasan beragama dan berkeyakinan. DPR dan DPRD juga perlu lebih sensitif dengan persoalan pluralisme dalam membuat berbagai aturan.
”Butuh keseriusan pemerintah dan DPR/DPRD untuk mengawal konstitusi dengan melindungi kebebasan beragama dan berkeyakinan,” ujarnya.
Isu-isu pluralitas masih akan berkutat dengan masalah-masalah yang sudah pernah terjadi, seperti keberadaan kelompok keagamaan yang dituding sesat, persoalan antarkelompok masyarakat, antaragama, serta persoalan pendirian tempat ibadah.
Rumadi berharap Yudhoyono dapat menepati janjinya selama kampanye untuk menertibkan peraturan-peraturan daerah yang diskriminatif dan bertentangan dengan konstitusi. (HAR/DWA/IDR/MZW)
Presiden Bertekad Kurangi Kemiskinan dan Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat
Rabu, 21 Oktober 2009 | 03:00 WIB
Jakarta, Kompas - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan rakyat Indonesia untuk terus melangkah maju, rukun, dan bersatu menghadapi tantangan pada masa mendatang. Bangsa Indonesia juga diminta tidak lemah, lalai, dan besar kepala menghadapi situasi dunia yang masih dilanda berbagai krisis.
”Ingat, pekerjaan besar kita masih belum selesai,” ujar Presiden Yudhoyono dalam pidatonya setelah dilantik bersama Wakil Presiden Boediono periode 2009-2014 dalam Sidang Paripurna MPR di Gedung MPR/ DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (20/10).
Sidang Paripurna MPR dipimpin Ketua MPR Taufik Kiemas dan dihadiri 640 anggota MPR yang terdiri dari anggota DPR dan anggota Dewan Perwakilan Daerah.
Acara itu dihadiri Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla, yang saat itu mengakhiri masa jabatannya, mantan Presiden BJ Habibie, mantan Wapres Try Sutrisno, dan sejumlah tamu khusus, seperti Perdana Menteri Australia Kevin Rudd, PM Timor Leste Jose Ramos Horta, PM Malaysia Tun Nadjib, dan utusan khusus negara sahabat lainnya.
Dalam pidatonya, Presiden Yudhoyono memuji mantan Wapres Kalla yang telah menjalankan tugasnya dengan baik sehingga namanya akan dicatat dan dikenang sepanjang masa.
”Pekerjaan yang masih menjadi tantangan pada masa mendatang di antaranya krisis ekonomi dunia yang masih belum selesai dengan ditandai volume perdagangan dan arus investasi dunia yang belum pulih, juga fluktuasi harga minyak dunia,” ujarnya.
Menurut Presiden, bangsa Indonesia patut bersyukur dan berbesar hati. Di tengah gejolak dan krisis politik di sejumlah wilayah dunia, Indonesia tetap tegak dan tegar sebagai negara demokrasi yang makin kuat dan stabil. ”Bahkan, di tengah badai finansial dunia yang terjadi, bangsa Indonesia masih dapat menikmati pertumbuhan ekonomi positif. Di tengah maraknya konflik dan disintegrasi di sejumlah wilayah dunia lain, bangsa Indonesia justru rukun dan bersatu,” ujarnya.
Oleh karena itu, lanjut Presiden, tidak mengherankan apabila akhir-akhir ini banyak liputan media internasional yang menjuluki Indonesia sebagai bangsa yang berhasil dalam mengatasi krisis dan tantangan berat selama 10 tahun terakhir.
Namun, semua itu jangan membuat bangsa Indonesia lemah, lalai, apalagi besar kepala. Kepala Negara mengingatkan, sendi-sendi perekonomian nasional harus diperkuat guna meminimalkan dampak krisis keuangan dunia. ”Dengan peningkatan ekonomi, kita akan mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, membangun pemerintahan yang baik, dan memberantas korupsi,” katanya.
Presiden juga mengajak para pemimpin bangsa untuk tetap kompak apa pun warna dan pilihan politiknya.
Kekompakan para pemimpin bangsa itu penting untuk menghadapi tantangan dunia yang kian berat.
Penegakan keadilan
Sejumlah pekerjaan rumah menunggu duet Yudhoyono-Boediono, di antaranya terkait penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM).
Usman Hamid, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, kepada Kompas, Selasa, berharap agenda Rencana Aksi Nasional (RAN) HAM 2004-2009 dapat dilanjutkan dengan prioritas pada penegakan keadilan dan martabat manusia.
”Pemerintah masih diwajibkan menyelesaikan soal ketidakadilan masa lalu sebab itu adalah akar dari tidak terhormatinya hak dan kebebasan fundamental,” kata Usman.
Presiden diharapkan bisa membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc demi keadilan legal dan merumuskan kebijakan-kebijakan pemulihan martabat korban pelanggaran HAM ad hoc. Jika hal itu dilakukan, akan menjadi catatan sejarah tersendiri dalam dekade kedua reformasi.
Menurut Usman, Presiden juga masih perlu menyiapkan prioritas kebijakan-kebijakan terhadap masalah HAM yang besar, seperti rehabilitasi mantan tahanan politik, penyelesaian tragedi Trisakti, peristiwa Semanggi, dan penculikan. Termasuk pembaruan reformasi agraria agar pelanggaran hak ekonomi sosial berkurang.
Febri Diansyah, peneliti Indonesian Corruption Watch, juga mendesak agar dalam 100 hari pertama pemerintahannya, Yudhoyono membenahi institusi penegak hukum. Untuk program lima tahun mendatang, proses penegakan hukum di kepolisian dan kejaksaan harus didorong. ”Harus ada reformasi lembaga negara yang bergerak di bidang penegakan hukum,” katanya.
Untuk mereformasi birokrasi, Febri menyarankan agar RAN-Pemberantasan Korupsi (PK) 2004-2009 dievaluasi terlebih dahulu. Penyusunan RAN-PK 2009-2014 kemudian mengacu kepada langkah-langkah yang telah dilakukan sehingga RAN-PK tidak sekadar agenda di atas kertas.
Timpang
Praktisi hukum senior Todung Mulya Lubis menilai susunan kabinet yang disusun Yudhoyono, terutama terkait tim hukum dan perekonomian, masih mencerminkan praktik bagi-bagi kekuasaan dan politik balas budi.
”Padahal, yang justru diperlukan saat ini adalah saling keterkaitan antara tim hukum dan ekonomi di dalam pemerintahan mendatang. Saya melihat kondisinya masih timpang. Di antara keduanya masih belum bisa saling menunjang,” katanya.
Todung mencontohkan, saat ini sudah muncul sejumlah kekhawatiran dan kebingungan dari banyak kalangan pengusaha asing, terutama terkait penerapan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.
Menurut Todung, UU itu mewajibkan setiap kontrak kerja sama, bahkan dengan perusahaan asing, menggunakan bahasa Indonesia. Kondisi itu, menurut dia, menunjukkan ada yang salah dalam proses legislasi penyusunan aturan perundang- undangan selama ini.
Pluralisme
Menanggapi ajakan Presiden Yudhoyono dalam pidatonya yang meminta masyarakat Indonesia tetap menjaga pluralisme sebagai upaya untuk menjaga jati diri bangsa, peneliti The Wahid Institute, Rumadi, Selasa, minta pemerintah bersikap tegas.
Pemerintah perlu bekerja serius mengawal pelaksanaan UUD 1945, khususnya terkait persoalan kebebasan beragama dan berkeyakinan. DPR dan DPRD juga perlu lebih sensitif dengan persoalan pluralisme dalam membuat berbagai aturan.
”Butuh keseriusan pemerintah dan DPR/DPRD untuk mengawal konstitusi dengan melindungi kebebasan beragama dan berkeyakinan,” ujarnya.
Isu-isu pluralitas masih akan berkutat dengan masalah-masalah yang sudah pernah terjadi, seperti keberadaan kelompok keagamaan yang dituding sesat, persoalan antarkelompok masyarakat, antaragama, serta persoalan pendirian tempat ibadah.
Rumadi berharap Yudhoyono dapat menepati janjinya selama kampanye untuk menertibkan peraturan-peraturan daerah yang diskriminatif dan bertentangan dengan konstitusi. (HAR/DWA/IDR/MZW)
MK dan KPU Selidiki Surat Palsu
Rabu, 21 Oktober 2009 | 03:07 WIB
Jakarta, Kompas - Komisi Pemilihan Umum dan Mahkamah Konstitusi menyelidiki surat palsu yang berkaitan dengan penambahan suara daerah pemilihan Sulsel 1.
Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary dan Ketua MK Mahfud MD menyatakan, Selasa (20/10), mereka tengah menyelidiki siapa yang bertanggung jawab atas faksimile palsu ke KPU dengan menggunakan nama MK.
”Kalau polisi mau usut, kami siap di sini dengan semua data,” kata Mahfud.
Tanggal 14 Agustus 2009, KPU menerima faksimile tentang Penjelasan Putusan MK yang ditandatangani Panitera MK Zaenal Arifin Hoesein. Faksimile itu dimaksudkan sebagai jawaban terhadap surat Ketua KPU yang minta keterangan.
Surat MK itu berisi penjelasan bahwa ada penambahan suara untuk pemohon di daerah pemilihan Sulsel 1.
Pada 17 Agustus, KPU menerima surat MK dengan nomor yang sama—nomor ditulis dengan komputer, surat sebelumnya menggunakan tulisan tangan—dan ditandatangani Panitera MK. Ada cap asli dan paraf pada surat tanggal 17 Agustus itu.
Bantahan MK
Baru pada tanggal 11 September 2009 MK mengirim surat ke KPU bahwa mereka tidak pernah mengirim surat tertanggal 14 Agustus. Yang benar adalah surat tanggal 17 Agustus. ”Begitu disebutkan bahwa surat itu palsu, kami langsung mengubah ketetapan. Jadi, ketetapan sekarang sudah benar,” kata Abdul Hafiz.
Ia menambahkan, KPU akan melakukan penyelidikan dari mana faksimile itu berasal dan siapa yang menerimanya. Abdul Hafiz bercerita, ia hanya menerima fotokopi dari surat itu. Namun, ia harus memastikan juga apakah memang pernah ada surat faksimile.
”Memang waktu itu tidak konfirmasi karena mengira surat itu benar,” kata Abdul Hafiz.
Menurut Mahfud, untuk mengusut kasus ini cukup mudah, yaitu dengan merunut pihak siapa yang diuntungkan dengan surat ini. Adapun Abdul Hafiz menyatakan, pihaknya belum berpikir untuk menghadirkan Polri. (EDN)
Jakarta, Kompas - Komisi Pemilihan Umum dan Mahkamah Konstitusi menyelidiki surat palsu yang berkaitan dengan penambahan suara daerah pemilihan Sulsel 1.
Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary dan Ketua MK Mahfud MD menyatakan, Selasa (20/10), mereka tengah menyelidiki siapa yang bertanggung jawab atas faksimile palsu ke KPU dengan menggunakan nama MK.
”Kalau polisi mau usut, kami siap di sini dengan semua data,” kata Mahfud.
Tanggal 14 Agustus 2009, KPU menerima faksimile tentang Penjelasan Putusan MK yang ditandatangani Panitera MK Zaenal Arifin Hoesein. Faksimile itu dimaksudkan sebagai jawaban terhadap surat Ketua KPU yang minta keterangan.
Surat MK itu berisi penjelasan bahwa ada penambahan suara untuk pemohon di daerah pemilihan Sulsel 1.
Pada 17 Agustus, KPU menerima surat MK dengan nomor yang sama—nomor ditulis dengan komputer, surat sebelumnya menggunakan tulisan tangan—dan ditandatangani Panitera MK. Ada cap asli dan paraf pada surat tanggal 17 Agustus itu.
Bantahan MK
Baru pada tanggal 11 September 2009 MK mengirim surat ke KPU bahwa mereka tidak pernah mengirim surat tertanggal 14 Agustus. Yang benar adalah surat tanggal 17 Agustus. ”Begitu disebutkan bahwa surat itu palsu, kami langsung mengubah ketetapan. Jadi, ketetapan sekarang sudah benar,” kata Abdul Hafiz.
Ia menambahkan, KPU akan melakukan penyelidikan dari mana faksimile itu berasal dan siapa yang menerimanya. Abdul Hafiz bercerita, ia hanya menerima fotokopi dari surat itu. Namun, ia harus memastikan juga apakah memang pernah ada surat faksimile.
”Memang waktu itu tidak konfirmasi karena mengira surat itu benar,” kata Abdul Hafiz.
Menurut Mahfud, untuk mengusut kasus ini cukup mudah, yaitu dengan merunut pihak siapa yang diuntungkan dengan surat ini. Adapun Abdul Hafiz menyatakan, pihaknya belum berpikir untuk menghadirkan Polri. (EDN)
UKP3R Akan Diperkuat
Kemampuan Teknis Anggota Kabinet Terabaikan
Rabu, 21 Oktober 2009 | 03:05 WIB
Jakarta, Kompas - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan memperkuat Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi atau UKP3R pada kabinet yang baru. Komposisi orang yang mengisi UKP3R saat ini sedang disusun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
”UKP3R itu memastikan pembangunan di daerah dan di pusat berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan,” ujar Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa di Jakarta, Selasa (20/10). Selama ini UKP3R dipimpin Marsillam Simanjuntak.
Mantan Ketua Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Nias Kuntoro Mangkusubroto diproyeksikan akan memimpin lembaga UKP3R. Kuntoro menjalani pemeriksaan terlebih dahulu sebelum ia dipanggil untuk dimintai komitmennya oleh Presiden, Rabu ini.
”Dulu, kan, UKP3R itu unit kerja Presiden. Sekarang ini juga semacam unit kerja Presiden. UKP3R merupakan delivery unit, untuk memastikan semuanya terlaksana. Tetapi, saya enggak mau ngomong mendahului Presiden,” kata Hatta.
Kemampuan teknis
Nama Kuntoro tersebut merupakan nama terakhir dari deretan calon menteri yang menurut rencana diumumkan hari Rabu ini. Dalam memilih para pembantunya di kabinet, Katjung Maridjan, pengamat politik dari Universitas Airlangga, Surabaya, berpendapat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sangat mementingkan pembangunan citra tentang kebersatuan komponen bangsa. Sebagai konsekuensi, ia harus mengakomodasi berbagai bagian dari bangsa, mulai dari wakil daerah, wakil partai, sampai orang-orang dekat Presiden.
Menurut Katjung, walaupun menteri jabatan politis, harus dipertimbangkan kemampuan teknis serta kemampuan berorganisasi dan bekerja samanya.
Masalahnya, kata Katjung, negara terbagi-bagi dalam banyak segmen, mulai dari partai politik, suku, hingga wilayah dan politik daerah yang mengemuka karena otonomi daerah. ”Oleh karena itu, Presiden dituntut memiliki kebijakan yang terkoordinasi,” ujarnya.
Pemilihan calon-calon menteri memang menjadi sebuah kenyataan yang tidak ideal karena sulitnya memilih orang profesional sekaligus mewakili berbagai perbedaan. Katjung mencontohkan Freddy Numberi yang mewakili daerah Papua atau Gusti M Hatta yang mewakili Kalimantan.
Pentingnya kemampuan teknis menteri itu juga dikemukakan Direktur Riset dan Kajian Strategis Institut Pertanian Bogor Arif Satria di Batam. Ia menilai kabinet yang baru perlu memikirkan pembangunan maritim. ”Kebijakan strategis yang komprehensif atau desain besar pembangunan negara maritim memang belum ada,” ungkap Arif.
Pembangunan negara maritim penting mengingat pemerintah telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982. Konvensi itu diratifikasi dengan Undang-Undang No 17/1985 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Hukum Laut. (FER/EDN/DAY)
Rabu, 21 Oktober 2009 | 03:05 WIB
Jakarta, Kompas - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan memperkuat Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi atau UKP3R pada kabinet yang baru. Komposisi orang yang mengisi UKP3R saat ini sedang disusun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
”UKP3R itu memastikan pembangunan di daerah dan di pusat berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan,” ujar Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa di Jakarta, Selasa (20/10). Selama ini UKP3R dipimpin Marsillam Simanjuntak.
Mantan Ketua Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Nias Kuntoro Mangkusubroto diproyeksikan akan memimpin lembaga UKP3R. Kuntoro menjalani pemeriksaan terlebih dahulu sebelum ia dipanggil untuk dimintai komitmennya oleh Presiden, Rabu ini.
”Dulu, kan, UKP3R itu unit kerja Presiden. Sekarang ini juga semacam unit kerja Presiden. UKP3R merupakan delivery unit, untuk memastikan semuanya terlaksana. Tetapi, saya enggak mau ngomong mendahului Presiden,” kata Hatta.
Kemampuan teknis
Nama Kuntoro tersebut merupakan nama terakhir dari deretan calon menteri yang menurut rencana diumumkan hari Rabu ini. Dalam memilih para pembantunya di kabinet, Katjung Maridjan, pengamat politik dari Universitas Airlangga, Surabaya, berpendapat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sangat mementingkan pembangunan citra tentang kebersatuan komponen bangsa. Sebagai konsekuensi, ia harus mengakomodasi berbagai bagian dari bangsa, mulai dari wakil daerah, wakil partai, sampai orang-orang dekat Presiden.
Menurut Katjung, walaupun menteri jabatan politis, harus dipertimbangkan kemampuan teknis serta kemampuan berorganisasi dan bekerja samanya.
Masalahnya, kata Katjung, negara terbagi-bagi dalam banyak segmen, mulai dari partai politik, suku, hingga wilayah dan politik daerah yang mengemuka karena otonomi daerah. ”Oleh karena itu, Presiden dituntut memiliki kebijakan yang terkoordinasi,” ujarnya.
Pemilihan calon-calon menteri memang menjadi sebuah kenyataan yang tidak ideal karena sulitnya memilih orang profesional sekaligus mewakili berbagai perbedaan. Katjung mencontohkan Freddy Numberi yang mewakili daerah Papua atau Gusti M Hatta yang mewakili Kalimantan.
Pentingnya kemampuan teknis menteri itu juga dikemukakan Direktur Riset dan Kajian Strategis Institut Pertanian Bogor Arif Satria di Batam. Ia menilai kabinet yang baru perlu memikirkan pembangunan maritim. ”Kebijakan strategis yang komprehensif atau desain besar pembangunan negara maritim memang belum ada,” ungkap Arif.
Pembangunan negara maritim penting mengingat pemerintah telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982. Konvensi itu diratifikasi dengan Undang-Undang No 17/1985 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Hukum Laut. (FER/EDN/DAY)
Langganan:
Postingan (Atom)